KOPI, Kupang – Tokoh muda pejuang hak komunitas adat Besipae Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nikodemus Manao ditangkap aparat gabungan dari Polda NTT dan Polres TTS Senin (13/2/23), secara paksa di Besipae. Hal itu disampaikan warga Besipae, Daud Selan saat dihubungi media ini Rabu (15/2/2023) melalui telp seluler.
Ia menjelaskan, ”Ini terkait peristiwa pada Oktober 2022 yang lalu, saat penggusuran rumah warga Besipae oleh Pemda NTT. Malam-malam sekitar pukul 21.00 WITA saat itu mereka dari Dinas Peternakan Instalasi Besipae mengantarkan surat penggusuran ke Mama Yuliana Letek dan memaksa mama Yuliana Letek untuk keluar dari rumahnya malam itu juga.”
Akibat pengusiran paksa malam-malam di rumah Mama Yuliana Letek akhirnya terjadi keributan. Mendengar adanya keributan dirumah Mama Yuliana Letek, warga Besipae berdatangan ke lokasi.
Setelah itu, Niko Manuo juga datang ke tempat kejadian keributan tersebut. Saat datang, Niko Manao jelas Daud, sempat menanyakan pada petugas itu, kenapa datang malam-malam begini. Kami hanya jalankan tugas, mengantar surat penggusuran, sebut Daud Selan mengutip jawaban petugas itu.
“Saya datang dari belakang, saat di jalan saya ketemu orang dinas itu. Itu orang baru, warga Besipae belum mengenal mereka. Saya lihat ada luka sedikit di pelipis mata. Saya bawa dia ke rumah, saya tolong dia, saya kompres dan sempat saya videokan, setelah itu saya telp polisi,” ungkap Daud.
Lanjutnya, ”Karena petugas yang saya amankan di rumah itu, masih ada temannya. Saya suruh anak-anak lari ke atas untuk jemput temannya lagi, ternyata temannya itu sudah diamankan terlebih dahulu oleh Niko Manao di rumahnya. Untuk beri pertolongan, yang penting situasi aman dulu.”
Apa petugas dari dinas itu dipukul atau dilempar Daud tidak tahu, karena saat keributan awal ia belum berada di tempat kejadian. “Kami sudah berikan keterangan ke polisi, mereka ambil keterangan di rumah di Besipae, terus mereka panggil lagi tapi karena saat itu sedang konsentrasi dengan penggusuran di Besipae, kami belum sempat ke sana. Olehnya mereka datang tangkap paksa Niko Manao kemarin,” terang Daud.
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Ariasandy dikutip floresa.co (14/2) menyatakan aksi polisi sudah sesuai prosedur karena Niko sudah berstatus tersangka. “Tersangka sudah dipanggil dua kali tapi tidak kooperatif, maka dilakukan upaya paksa,” kata Kapolda pada 14 Februari.
Penangkapan itu terkait dengan dugaan pengeroyokan yang terjadi pada 19 Oktober 2022 terhadap petugas dari Dinas Peternakan Provinsi NTT, sehari sebelum penggusuran belasan rumah warga Besipae. Ketika itu, dua orang petugas dinas itu mengantar surat kepada warga, meminta mereka untuk meninggalkan lahan yang sedang konflik.
Salah satu dari kedua petugas itu kemudian diamuk warga yang saat itu sedang berkumpul membahas sikap menghadapi rencana penggusuran oleh pemerintah. Dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan, konflik tanah adat Pubabu-Besipae antara masyarakat adat Pubabu-Besipae vs Pemerintah NTT bersumber pada penerbitkan Sertifikat Hak Pakai. Sertifikat Hak Pakai di atas tanah adat Pubabu-Besipae dengan Nomor 00001/1986 tanggal 29 Januari 1986, luas 37.800.000M2 atau 3.780 hektar dengan pemegang hak pakai Dinas Peternakan Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanpa jangka waktu. Sertifikat duplikat dengan alasan sertifikat asli hilang diterbitkan tanggal 19 Maret 2013 disertai dengan surat keterangan hilang tanggal 25 Januari 2013 dari Kepolisian Resort Kupang Kota.
Sertifikat Hak Pakai yang terbit di atas tanah adat Pubabu-Besipae ini yang menjadi sumber masalah (konflik). Masyarakat adat sendiri tidak tahu menahu penerbitan Sertifikat Hak Pakai di atas tanah adat Pubabu-Besipae dengan pemegang hak Dinas Peternakan Propinsi Nusa Tenggara Timur tersebut.
Di sisi lain, masyarakat adat Pubabu-Besipae teguh pada pendirian bahwa Sertifikat Hak Pakai yang terbit tahun 1986 tersebut berada di atas tanah adat Pubabu-Besipae, sementara tanah tersebut merupakan sumber penghidupan mereka, di sisi lain Pemerintah Propinsi NTT berada pada sikapnya bahwa lahan tersebut adalah hak milik pemerintah dengan adanya sertifikat hak pakai tersebut.
Konflik tersebut berakibat pada pembongkaran 29 (dua puluh sembilan) rumah warga yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni; Februari, Maret dan Agustus 2020, terjadi intimidasi pada anak dan perempuan, penangkapan Anton Tanu (18) pada tanggal 9 Agustus 2020 dan Kornelius Numleny (64) pada tanggal 14 Agustus 2020, pelarangan anak-anak untuk sekolah bagi anak yang orang tuanya berada pada konflik tersebut, hingga pada penelantaran warga akibat pembongkaran rumah yang membuat warga harus rela hidup di bawah pohon, penghidupan mereka semakin suram dari tanahnya sendiri.
Sandang, pangan dan papan tidak tersedia sebagaimana mestinya sebagaimana amanat konstitusi Negara. Terlepas dari konflik tersebut, jaminan kelangsungan hidup dan produktivitas warga harus mendapat tempat oleh Negara untuk dipertimbangkan.(*/Red)
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment