Kuasa Hukum Andri C dkk Keberatan dan Mensomir Media yang Memberitakan Sepihak dan Tidak Sesuai Fakta Persidangan

KOPI, Banjar Baru– Penasihat Hukum Andri.C dkk turut prihatin dengan pemberitaan di media akhir-akhir ini, baik media cetak maupun media elektronik terkait pemberitaan yang mem-freming kliennya seolah-olah melakukan penipuan investasi saham bodong. Tim Penasehat Hukum yang terdiri dari Deri Novandono, S.H., M.H., Mohammad Fadli Aziz, S.H., Ade Hermany, S.H., Reza Isfadhilla Zen, S.H., menyampaikan tanggapan dan keberatan
sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pemberitaan sebagaimana tersebut di atas, dengan judul “Investasi
   Bodong, Penggelapan Mencapai 49 Miliar Rupiah”, klien kami sangat keberatan dan merasa dirugikan karena pemberitaan tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu terhadap klien kami;
2. Selanjutnya setiap pemberitaan yang ditulis oleh media selama ini terkait
   persidangan klien kami di Pengadilan Negeri Banjarbaru tanpa didasarkan pada
   sumber informasi yang seimbang dan tidak menerapkan prinsip cover both side
   untuk membangun opini publik yang seolah-olah Klien kami melakukan investasi
   saham bodong, kutipan dimaksud yaitu: “Investasi Bodong, Penggelapan Mencapai 49 Miliar Rupiah” sumber media TvOne;
3. Dalam sidang terungkap bahwa dasar Pelapor (H. Sar’ie) mengklaim memiliki
   40% saham PT. Indomarta Multi Mining (PT IMM) adalah perjanjian hutang piutang antara Pelapor dengan para Terdakwa tanggal 14 Juni 2013. Faktanya
   terungkap di persidangan ternyata pemberian pinjaman oleh Pelapor tersebut
   tidak diberikan seluruhnya, demikian pula Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham
   (PPJB Saham) No.125 tanggal 16 Juli 2014 terungkap di persidangan ternyata
   Pelapor tidak melakukan pembayaran sama sekali atas jual beli saham tersebut;
4. Dalam Persidangan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ahli Hukum Perdata menjelaskan bahwa peralihan saham dalam suatu perusahaan khususnya perusahaan tambang batubara tidak bisa dilakukan sekonyong-konyong hanya dengan PPJB saham, melainkan harus ditindaklanjuti dengan AJB Saham untuk kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan RUPS dan kemudian dimintakan persetujuan kepada Menteri ESDM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Secara keseluruhan, Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., berpendapat bahwa kasus yang bermula dari Perjanjian Utang Piutang ini
   merupakan hubungan Hukum Perdata, yang mana hal ini dibuktikan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap terkait
   dengan permasalahan utang piutang tersebut. Dalam konteks pemahamannya
   selaku Ahli Hukum, kasus ini murni ranah hukum keperdataan dan tidak boleh
   ditarik ke ranah pidana;
5. Dalam persidangan, Ahli Hukum Pidana dari Universitas Indonesia Dr. Flora Dianti, S.H., M.H., menyatakan bahwa inti delik Pasal 378 dan 372 dihubungkan dengan
   perjanjian dalam konteks Hukum Pidana yaitu Perjanjian itu lahir akibat dari tipu
   muslihat, jadi sepanjang perjanjian itu tidak dapat dibuktikan adanya tipu muslihat, maka hal tersebut bukanlah perbuatan kejahatan sebagaimana dimaksud Pasal 378 dan 372 tersebut. Selanjutnya apabila PPJB saham tersebut tidak dilaksanakan Pembayaran dan/atau PPJB tersebut tidak
   memenuhi syarat formil dan materiil artinya tidak dibayar oleh Pelapor atau PPJB tersebut substansinya bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, maka
   PPJB tersebut bukan lagi termasuk akta autentik dan karenanya Hakim tidak
   terikat untuk mempertimbangkan bukti tersebut karena tidak termasuk bukti
   yang sah, dan bahkan menurut penilaiannya, kasus ini seharusnya masuk ke dalam ranah perdata;
6. Bahwa oleh karena pemberitaan tersebut di atas bertentangan dengan bukti bukti
   yang terungkap di persidangan, oleh karena itu kami menyatakan keberatan dan
   meminta media-media tersebut untuk meminta maaf terhadap klien kami, karena
   membuat pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Kamis, 27 Oktober 2023
Tertanda,
Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa

Fiat Justitia Ruat Caelum (Hendaklah keadilan ditegakkan sekalipun langit akan runtuh).

(Tim/Red)

______________

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.

Kunjungi juga kami di www.ppwinews.com dan www.persisma.org

Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini