by

Rusak Kuburan Adat, Parengge Kande Api Akan Polisikan Dirut PT. MDA

KOPI – Belopa, Luwu – Kasus pengrusakan kuburan adat Kande Api di Dusun Nase, Desa Ranteballa, Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, oleh PT. Masmindo Dwi Area (MDA) pada bulan Maret 2024 menjadi buah bibir dan sorotan publik. Parengge (Pemangku Adat – red) Kande Api dan warga adat Kande Api merasa sangat tersinggung dan merasa dihina oleh tindakan pengrusakan tersebut.

Para leluhur warga adat Kande Api yang sangat dihormati oleh warga adat Kande Api merasa dilukai dan dihinakan oleh tindakan tersebut. Akibatnya, PT. MDA akan dituntut secara pidana dan perdata oleh warga dan Parengge Kande Api. Hal ini diungkapkan oleh Kuasa Hukum Parengge Kande Api, Rudi Sinaba, SH. MH, Kamis, 4 April 2024.

Pengrusakan kuburan adat Kande Api merupakan bentuk ketidakpedulian dan penolakan PT. MDA terhadap hak-hak atas tanah adat Kande Api dengan alasan tidak ada tanah adat di Desa Ranteballa. Padahal, PT. MDA pernah menghimpun warga adat di Desa Ranteballa untuk memohon izin penggunaan tanah warga sebagai areal pertambangannya. Rekomendasi dukungan warga tersebut kemudian menjadi dasar terbitnya Kontrak Karya pada tahun 1998 bagi PT. MDA untuk dapat melakukan penambangan di Desa Ranteballa.

Karena tindakan pengrusakan kuburan adat Kande Api, Direktur Utama PT. MDA akan dipolisikan oleh Parengge Kande Api. Dasar tuntutan terhadap Direktur Utama PT. MDA didasarkan pada doktrin atau ajaran hukum Vicarious Liability (Pertanggung-jawaban Pengganti) yang penerapannya sudah menjadi Jurisprudensi Mahkamah Agung RI dan sudah sering digunakan dalam praktek hukum di Indonesia, baik dalam perkara Pidana maupun Perdata.

Vicarious Liability adalah pertanggungjawaban seseorang atau suatu korporasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain yang sedang bekerja di bawah perintahnya. Adapun karyawan operator alat berat yang melakukan penggusuran di areal kuburan adat Kande Api mengaku sedang menjalankan perintah perusahaan / atasan tempatnya bekerja, dalam hal ini PT. Masmindo Dwi Area, maka Pasal 51 ayat (1) KUHPidana bisa diterapkan. Pasal 1 angka (5) juncto Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur tentang tanggung jawab dan kewenangan hukum Pengurus / Direksi Perusahaan (Perseroan) terkait perbuatan hukum perseroan juga dapat diterapkan dalam kasus ini.

Rudi Sinaba juga mengatakan, “Parengge Kande Api dan warga adat Kande Api berupaya untuk melindungi hak-hak tanah adat yang sah.” Tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh PT. MDA merupakan tindakan yang merugikan masyarakat dan merusak budaya serta adat-istiadat yang diwarisi sejak turun-temurun.

Pihak-pihak yang terlibat diharapkan dapat menyelesaikan masalah ini dengan bijaksana dan menghargai hukum serta keadilan. “Semoga persoalan ini segera diselesaikan agar tidak menimbulkan retak di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” pungkas Rudi Sinaba (Syarif Aldhin)

______________

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.

Kunjungi juga kami di www.ppwinews.com dan www.persisma.org

Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini

Comment

WARTA MENARIK LAINNYA