KOPI, Sarmi– Politik uang atau politik perut (money politic) adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Hal tersebut juga mewarnai proses pemilihan umum serentak tahun 2024 di Kabupaten Sarmi.
Dan saat ini Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Sarmi sedang berupaya mengungkap Pelaku Money Politic (Politik Uang) dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 sebagaimana laporan pengaduan yang telah diterima.
Tidak tanggung-tanggung para penyidik terjun langsung ke locus delicti (tempat terjadi tindak pidana) guna pengembangan kasus, yaitu menemui dan memeriksa para saksi.
Ada pepatah “usaha takkan mengkhianati hasil“, terbukti dalam waktu secepatnya ada beberapa kasus pidana pemilu sudah lengkap dan siap dilimpahkan ke Kejaksaan untuk selanjutnya masuk tahap persidangan.
Ketika dikonfirmasi, para penyidik dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Sarmi membenarkan hal tersebut, seraya menyampaikan permintaan dukungan masyarakat khususnya para pimpinan lembaga kultur adat untuk memberikan penguatan kepada masyarakat adat untuk berani menjadi saksi, karena disinyalir ada upaya dari pihak tertentu untuk mempengaruhi bahkan menghilang jejak para saksi sehingga tidak dapat didengar keterangannya. (bayom/ppwi sarmi)
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment