KOPI, Banjarbaru – Kontrol publik bagian dari demokrasi yang membuat masyarakat ikut serta untuk mengontrol suatu program pemerintah di Kalimantan Selatan. Pengawasan proyek-proyek pembangunan yang melibatkan instansi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat telah menjadi perbincangan serius di tingkat pemerintah provinsi, kementerian, serta kabupaten dan kota.
Maraknya pembangunan infrastruktur seperti jalan, paving perkantoran, gedung kantor, dan drainase telah memunculkan kebutuhan akan pengawasan yang ketat. Namun, dalam prakteknya, baik konsultan perencanaan maupun pengawasan yang ditunjuk seringkali lamban dan terabaikan serta kontrol dari instansipun tidak maksimal, mengakibatkan berbagai proyek tidak sesuai standar, tidak tepat waktu, bahkan berpotensi menimbulkan permasalahan, terutama di penghujung tahun.
Ketua Dewan Pengurus Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPC PPWI) Banjarbaru, Riduansyah, mengungkapkan keprihatinannya terhadap penggunaan dana proyek. “Anggaran proyek harus benar-benar terarah bijak dan bermanfaat, tidak boleh mubazir. Dana APBN dan APBD bersumber dari pajak masyarakat yang harus digunakan dengan tepat guna demi kemajuan pembangunan banua kita Kalimantan Selatan,” tegasnya menjawab pertanyaan media terkait banyaknya proyek yang tidak tepat sasaran sehingga terkesan mubazir, Minggu, 29 Oktober 2023.
Dia juga menyoroti pendapat beberapa pejabat setempat yang mungkin hanya melihat kontrol publik sebagai alat mencari keuntungan finansial semata. Menurutnya, banyak pejabat yang tidak memberikan perhatian serius terhadap pengawasan proyek di sekitar kantornya, bahkan tidak ada papan nama proyek sebagai bukti yang seharusnya menjadi kontrol yang penting dalam melakukan pembangunan sesuai dengan harapan kepala daerah.
Riduansyah mengajak pemerintah untuk bersama-sama mengontrol penggunaan uang negara agar tepat sasaran, bukan terkesan mubazir. Ia berharap kontrol publik dipandang sebagai bentuk kepedulian bahwa pemerintah menjalankan amanat rakyat.
Selain itu, pria yang juga menjabat sebagai ketua Forum Peduli Kesejahteraan Masyarakat (FPKM) menyayangkan sikap arogan dari para pejabat pemerintah di daerahnya dalam melayani masyarakat. “Saya juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang sopan dan santun kepada masyarakat, termasuk para pejabat pengguna anggaran seharusnya memberikan contoh yang baik dalam berperilaku. Ingat bahwa uang yang Anda gunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan adalah uang rakyat bukan uang pribadi atau uang pemerintah,” ucap Riduansyah. (RDS/Red)
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment