KOPI, Sarmi – Pengurus biro bantuan hukum Masyarakat Sarmi mengikuti acara diseminasi atau sosialisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH), yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham Papua, Selasa, 11 Juli 2023. Kegiatan diseminasi tersebut diadakan dalam rangka menghadapi pelaksanaan validasi dan akreditasi lembaga PBH pada tahun anggaran 2024 mendatang.
Hadir dalam pertemuan dimaksud diantaranya Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OPBH) yang telah terakreditasi serta beberapa calon OPBH baru yang akan diverifikasi. Salah satu OPBH yang mengikuti kegiatan ini adalah Biro Bantuan Hukum Masyarakat Adat SARMI yang diwakili oleh Advokad Max Fredik Werinussa,S.H. dan Yoksan Balan, S.H.
Dalam arahannya, Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kanwil Kemenkumhan Papua, Aguestho Prawar, S.H. menyampaikan bahwa kegiatan ini sangatlah penting. “Kegiatan diseminasi PBH ini sangat penting agar semua Organisasi Pemberi Bantuan Hukum, baik yang lama maupun baru dapat mengetahui tatacara verifikasi dan akreditasi serta informasi mengenai pendaftaran bagi calon Pemberi Bantuan Hukum (PHB) yang ingin terikat kontrak kerja dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI,” ungkap Aguesto Prawar.
Dari pantauan media di lokasi kegiatan yakni di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua di Jayapura, acara yang berlangsung selama satu hari ini berlangsung dengan baik dan lancar. (PPWI Sarmi/Red)
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment