KOPI, Jakarta – Kehadiran para pencari suaka dari Rohingya ke Indonesia khususnya Aceh semakin hari semakin meresahkan masyarakat. Pasalnya, gelombang imigran Rohingya yang datang secara bertahap ke Aceh sering kali tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku di Tanah Rencong.
“Kami menilai bahwa UNHCR adalah dalang pengaturan dibalik mobilisasi imigran Rohingya ke Aceh. Masyarakat secara tegas menolak kehadiran UNHCR yang diduga ingin menjadikan Aceh sebagai objek operasi dan proyek tertentu terkait gelombang imigran dengan memanfaatkan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian masyarakat Aceh yang tinggi,” ungkap Koordinator Gerakan Mahasiswa Peduli Aceh (GeMPA), Ariyanda Ramadhan, Minggu (26/11/2023).
Lebih lanjut, Ariyanda mengatakan bahwa Indonesia belum menjadi negara pihak dari konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, serta belum memiliki sebuah sistem penentuan status pengungsi. “Untuk itu, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus tegas. Ini bukan lagi sebatas persoalan kemanusiaan tapi sudah terkesan berlebihan bahkan, berpotensi menjadi ancaman stabilitas Aceh. Bayangkan saja, jumlah imigran Rohingya ke Aceh saat ini sudah mencapai 1200 orang. Jika pemerintah tidak punya sikap tegas maka, ke depan akan terus bertambah,” ujarnya.
Selanjutnya, GeMPA menilai kondisi ekonomi rakyat Aceh saat ini sangat memprihatinkan, belum lagi kondisi keuangan hampir di setiap daerah di Aceh itu sedang dilematis dan defisit. Jangankan menangani persoalan Rohingya untuk program kebutuhan masyarakat Aceh saja relatif minim.
“Kami menolak keberadaan imigran Rohingya yang memanfaatkan kebaikan masyarakat lokal dan kerap mengabaikan kearifan lokal. Keberadaan rohingya di Aceh akan menjadi permasalahan baru bahkan berpotensi menimbulkan konflik sosial baru. Peluang kriminal seperti perdagangan orang dan sebagainya juga tidak bisa dihindari. Persoalan masyarakat Aceh sendiri saja Pemerintah belum mampu tangani, jangan ditambah lagi dengan persoalan imigran Rohingya yang terus menerus menjadikan Aceh sasaran imigrasi,” sebutnya.
Sementara itu, menurut Ariyanda, jika sebatas membantu sesama manusia kita bisa saja memberikan bantuan makanan. Setelah itu pihak Rohingya terdampar silahkan kembali ke perahu untuk melanjutkan perjalanannya.
Pihaknya juga mengaku heran dengan elit politik Aceh yang selama ini jelas-jelas tak peduli masyarakat, tapi malah justru ambil panggung memainkan sandiwara sok-sok an peduli Rohingya dengan dalih kemanusiaan untuk ambil empati rakyat jelang tahun politik.
“Kita rakyat Aceh ini bukan tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia, tapi jika kita terus-terusan di jadikan target, sehingga hak asasi warga dan rakyat kita sendiri terabaikan. Jadi, kita harus bisa memilah mana yang lebih utama dan juga kita harus tegas agar tidak dijadikan sasaran empuk dari misi pihak tertentu dari luar. Masyarakat Aceh yang mengungsi karena banjir saja Pemerintah Aceh belum maksimal tangani, ditambah lagi dengan imigran Rohingya,” pungkasnya.
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment