KOPI, Musi Rawas – Pembangunan Kantor Kepala Desa seharusnya menjadi simbol pelayanan masyarakat dan tata kelola yang baik, tapi malah menjadi percotohan pemborosan anggaran. Hal ini terjadi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas.
Pembangunan kantor desa tersebut telah dianggarkan sebanyak 3 kali pada tahun 2021 dan 2022 melalui Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP). Total biaya hampir satu setengah miliar rupiah. Namun, kantor tersebut masih belum selesai hingga saat ini.
Oleh karena itu, muncul pertanyaan besar tentang azas manfaat dari proyek ini yang telah menghabiskan dana fantastis. Apakah masyarakat desa benar-benar mendapatkan manfaat dari proyek ini, ataukah dana publik hanya terbuang begitu saja?
Selain itu, dugaan perencanaan yang tidak tepat tampaknya menjadi akar permasalahan. Pemborosan tersebut menimbulkan ketidakpercayaan dalam tata kelola anggaran dan transparansi proses pembangunan. Sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh komunitas setempat terjebak dalam pembangunan yang terhenti dan tidak jelas kapan selesai.
(Foto: Kondisi Terkini Proyek Kantor Kepala Desa Sungai Pinang)
Oleh sebab itu, masyarakat membutuhkan jawaban dan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik yang tidak efisien ini. Seharusnya pihak berwenang menjelaskan secara terperinci bagaimana anggaran sebesar itu dapat digunakan dengan efektif dalam pembangunan Kantor ini, sehingga dapat mengambil langkah-langkah tegas untuk memastikan bahwa proyek ini selesai sesegera mungkin untuk kepentingan komunitas setempat. Jika tidak, pemborosan semacam ini hanya akan merusak kepercayaan masyarakat dan menghambat kemajuan yang diharapkan.
“Bangun baru nian kantor itu mulai pertengahan 2021 sementara mengungsi dulu disikak,” ungkap salah satu perangkat Desa yang dimintai keterangannya, Rabu (06/09/2023).
(Foto: Kantor Kepala Desa Sementara Desa Sungai Pinang)
Lebih lanjut, Pembangunan Kantor Kepala Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan, yang menjadi bagian dari inisiatif Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mencatat tanggal pembuatan pada 19 Agustus 2021, dengan pagu anggaran sebesar Rp 427.300.000,00,-
Proyek ini berhasil menemukan pemenang tender, yaitu CV SEMANGUS PERMAI, dari total 7 peserta yang ikut dalam tender tersebut. Beralamat di Dusun IV Desa Semangus Baru, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas.
Seiring dengan itu, Pembangunan Prasarana Kantor Kepala Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan yang juga di satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP), mengindikasikan tanggal pembuatan pada 13 Oktober 2021, dengan pagu anggaran sebesar Rp 490.680.600,00,.-
Proyek ini berhasil menemukan pemenang tender, yakni CV. Asa Gading Perdana, dipilih dari 9 peserta yang berpartisipasi dalam proses tender. Yang beralamat di Jalan Kantor Lurah Rt.10 No.142, Kelurahan Marga Rahayu, Lubuklinggau.
Pada tahun berikutnya, dianggarkan juga Rehabilitasi Kantor Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan masih di satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP), tertanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp. 493.000.000,00. Yang dimenangkan kembali oleh CV SEMANGUS PERMAI, dari 4 peserta yang ikut dalam tender. (Red/Yuyung Anggara)
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment