KOPI, Banda Aceh – Mantan Pj Walikota Banda Aceh Bakri Siddiq, dinilai telah mengabaikan amanah menteri untuk menekan terjadinya potensi konflik menjelang Pemilu 2024. Hal ini terbukti dengan apa yang terjadi saat ini di Banda Aceh, salah satunya di gampong Rukoh kecamatan Syiah Kuala.
“Akibat sikap acuh tak acuh seorang mantan Pj Walikota Banda Aceh Bakri Siddiq ditambah dengan adanya kecenderungan-kecenderungan politis dalam penyelesaian penanganan masalah terjadilah konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Bayangkan saja, di Gampong Rukoh itu persoalannya sudah 4 bulan lebih tapi tak ada penyelesaian yang bijak dari Pemko di bawah kepemimpinan Bakri Siddiq,” ungkap mantan ketua pemuda rukoh, Basri Effendi, S.H., M.H., M.Kn., kepada media Minggu (9/7/23).
Ia menilai passion maupun kemampuan untuk bekerja dan bergerak memahami persoalan masyarakat secara kongkret sangatlah rendah sehingga tak mampu mendeteksi persoalan yang berpotensi terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat. Lebih lanjut, ia menegaskan Bakri Siddiq selaku pimpinan daerah dengan membaca potensi konflik, kerawanan konflik, dan menyelesaikan konflik sebelum meledak menjadi kekerasan.
“Namun lagi-lagi karena tidak memahami kondisi di masyarakat ditambah dengan sikap acuh tak acuh serta hanya mendengarkan orang di sekelilingnya, maka persoalan yang terjadi di masyarakat berlarut-larut. Apa tunggu ada rakyat yang menjadi korban dulu baru pemerintah bergerak?” kata Basri mengaku kesal.
Selain itu, masyarakat juga menyayangkan adanya pembelaan 2 Anggota DPR RI dari Aceh baik itu Nasir Jamil maupun Illiza Saaduddin Jamal terhadap Bakri Siddiq agar jabatannya berlanjut.
“Kita sangat menyayangkan sikap oknum elit kita di DPR RI yang justru mendukung Bakri Siddiq untuk lanjut menjabat padahal jelas-jelas gagal meredam potensi konflik sosial di tengah masyarakat secara bijak. Jika wakil rakyat sudah demikian, hanya memikirkan kepentingannya rakyat harus mengadu kemana lagi? Kita berharap pemerintah pusat lebih mendengarkan jeritan hati rakyat daripada kepentingan politik elit belaka,” pungkasnya. (Nurul/red)
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment