KOPI, Banda Aceh – Pernyataan dukungan hingga apresiasi Anggota DPR RI dari PKS Nasir Jamil dan mantan Walikota Banda Aceh Illiza Saaduddin Jamal kepada Bakri Siddiq mendapat respon menohok dari pemuda. Pasalnya, selama memimpin Banda Aceh Bakri Siddiq dinilai tidak serius dan loss control dalam penegakan syariat islam.
“Anehkan, biasanya mereka (Nasir Jamil dan Illiza) dari dulu terkenal bangun pencitraan di publik atau kampanye dengan isu syariat islam, tapi saat ini terlihat malah mendukung Pj Walikota yang loss control dalam penegakan syariat islam,” kata Ketua Suara Independen Mahasiswa Kota (SIMAK) Minggu (9/7/23).
Selain itu, selama satu tahun Bakri Siddiq memimpin Banda Aceh upaya penegakan syariat islam di Banda Aceh semakin melemah bahkan pergaulan bebas semakin memprihatinkan dikarenakan acuh tak acuhnya seorang Bakri Siddiq terhadap persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. “Dampak dari lemahnya penegakan syariat islam dan pembiaran pergaulan bebas itu yakni peningkatan kasus HIV/AIDS secara signifikan di Banda Aceh. Berdasarkan data yang beredar di berbagai media, tercatat pada Februari 2023 sebanyak 198 kasus HIV/AIDS di Banda Aceh terdiri dari 161 penderita HIV dan 37 penderita AIDS di Banda Aceh,” jelasnya.
Dia mengaku heran, kenapa politisi seperti Nasir Jamil yang notabenenya dari PKS dan mantan Walikota Illiza justru terkesan membela mantan Pj Walikota Bakri Siddiq agar jabatannya dilanjut. “Ada kepentingan apa sebenarnya? Kenapa justru politisi yang selama ini biasaya membawa-bawa isu syariat islam justru mendukung mantan Pj Walikota yang gagal dalam penegakan syariat islam,” katanya lagi.
Mahasiswa juga menyayangkan tidak berjalannya dengan maksimal program Pemerintahan Pusat terkait sertifikasi tanah bagi rumah ibadah di Banda Aceh. “Presiden RI dengan kepeduliannya melalui kementerian ATR/BPN RI sudah meluncurkan program sertifikasi tanah untuk rumah ibadah secara gratis, namun sangat disayangkan karena lemahnya kepedulian Pemko Banda Aceh di bawah kepemimpin Bakri Siddiq program itu justru tak dapat berjalan di ibukota Provinsi Aceh. Kami mendapat kabar bahwa mantan Pj Walikota Banda Aceh Bakri Siddiq tidak merespon baik dan acuh tak acuh terkait i’tikad baik Pemerintah Pusat melalui program mulia demi kemaslahatan ummat tersebut, sungguh sangat disayangkan,” bebernya.
Dia juga menyentil persoalan bahwa Bakri Siddiq yang dianggap lebih sukses dalam menangani stunting bahkan dianggap melebihi Pemerintah Pusat. Ia menyebutkan masih ada dalam catatan digital bahwa Bakri Siddiq sempat sesumbar dengan mematok target, menurunkan angka stunting di Kota Banda Aceh menjadi 5 persen pada akhir tahun 2022 lalu.
Hal tersebut disampaikan saat membuka acara Rembuk Stunting yang digelar Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, di Hotel Kyriad Muraya, Jumat, 18 November 2022 silam. “Namun faktanya apa? Per 31 Mei 2023 masih berada di angka 10,07 persen. Ini sangat jauh dari sesumbar yang dijanjikan Bakri Siddiq kepada Masyarakat Banda Aceh. Apakah itu dinilai sebuah kesuksesan? Maka patut diduga elit politik tersebut sedang stunting dalam berpikir,” pungkasnya. (Nurul/red)
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment