KOPI, Palopo – Aksi mogok kerja yang dilakukan oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi sorotan publik. Aksi tersebut menyuarakan keluhan para petugas yang merasa belum mendapatkan hak-hak mereka sebagai tenaga kerja.
Masalah ini muncul setelah honor petugas belum dibayarkan dan anggaran BBM untuk operasional belum cair, Rabu, 20 Desember 2023. Menurut Rahmat, salah satu personel Damkar, mereka melakukan mogok kerja karena honor dan BBM untuk operasional Pemadam Kebakaran Kota Palopo belum dibayarkan.
Perwakilan petugas memarkirkan empat mobil Damkar di depan kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Palopo sebagai bentuk protes, ungkapnya
Masalah yang dihadapi oleh para petugas Damkar Palopo semakin rumit karena honor petugas belum dibayar selama satu bulan, sementara BBM untuk operasional juga telah habis dan anggarannya belum masuk ke Dinas Pemadam Kebakaran.
Rahmat menjelaskan bahwa honor personel pemadam bervariasi, mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 2 juta tergantung pada beban kerja. “Namun, para petugas berharap bahwa pihak BPKAD dapat segera memastikan pembayaran hak-hak mereka agar masalah ini segera terselesaikan,” ungkapnya.
Aksi protes petugas Damkar Palopo menjadi sorotan publik dan memicu kekhawatiran tentang situasi keuangan dan program pemerintah yang tidak efektif dalam memenuhi kewajiban keuangan kepada tenaga kerja.
Sebagai masyarakat yang tergantung pada ketersediaan layanan darurat, kita harus mengakui bahwa keberadaan tenaga kerja yang setia dan terampil di bidang pemadam kebakaran sangatlah penting, pendapat dari beberapa tokoh masyarakat yang menyoroti aksi Petugas Damkar.
Tentu saja, hak-hak tenaga kerja harus dipenuhi. Para petugas Damkar Palopo pantas mendapatkan honor yang layak dan akses ke sarana dan prasarana yang mencukupi untuk menjalankan tugas mereka secara efektif dan efisien.
Oleh karena itu, pemerintah setempat harus segera bertindak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para petugas Damkar di Palopo. “Dalam mengatasi situasi ini, ada baiknya kita mempertimbangkan model pendanaan yang lebih cepat, transparan, dan efektif sehingga memastikan pemenuhan hak-hak tenaga kerja dan menjaga masyarakat agar tetap aman,” pungkas Rahmat. (Syarif Aldhin)
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment