Memang mereka sadar bahwa diksar adalah kepentingan untuk mereka pribadi, perusaan pengguna jasa mereka dan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP). “Harapan kami, kalau boleh dan memungkinkan agar Pemkot dapat memfasilitasi kami untuk mengikuti diksar,” harap Dodi.
Memang ironis, di tengah usaha pemerintah dan Polri meningkatkan kemampuan dan profesionalisme tenaga pengamanan sebagai mitra yang membantu Polri dalam menciptakan dan menjaga kamtibmas tetap kondusif, namun para personalia satuan pengamanan itu banyak yang belum mendapatkan pelatihan. Salah satunya, dengan pelatihan dasar-dasar pengamanan, standarisasi, meningkatkan kedisiplinan dan mempupuk kerjasama dengan berbagai pihak. Ada puluhan tenaga pengamanan di Kota Pagaralam yang belum distandarisasi tentang disiplin ilmu dan strategi pengamanan.
Menanggapi harapan Dodi dan rekan-rekan satpam terkait diksar, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pagaralam, Syamsul Bahri, mengatakan bahwa sebenarnya kewajiban melakukan diksar ada pada perusahaan pengguna jasa mereka atau BUJP tempat mereka bernaung. Namun Syamsul tidak menampik jika saja keuangan daerah memungkinkan dan tidak menyalahi aturan, pihaknya dengan bekerja sama dengan kepolisian (Polres Pagaralam) dan pihak berkompten lainnya siap menjadi fasilitator pelaksanaan diksar satpam di Kota Pagaralam.
“Jika tidak melanggar aturan dan keuangan daerah memungkinkan kenapa tidak. Tapi kan masih ada yang lebih berwenang, perusahaan tempat mereka bekerja dan BUJP,” kata Sekda.
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment