by

Ginandjar dan Ekonomi Kerakyatan

Oleh: Fachry Ali, Kolumnis

KOPI, Jakarta – Sebelum jogging pagi hari, Rabu 4 Nov 2020, ada pesan masuk di hape saya. Ternyata, setelah saya baca, pesan itu dari Pak Ginandjar Kartasasmita. Isinya adalah link tulisannya di harian Kompas hari ini, Rabu (4/11/020). Tulisannya berjudul ‘Tantangan Lintas Generasi’.

Pesan personal Pak Ginandjar ini mengingatkan saya ke masa lalu. Sebagai Ketua Bappenas dan Menko Ekuin di era Soeharto, Pak Ginandjar pernah mengajak saya makan berdua di ruang kerjanya di Bappenas, samping Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta.

Suatu sore, ajudan Pak Ginandjar menelpon saya. Ia meminta saya datang ke kantor Bappenas selepas Maghrib.

Begitu saya sampai ke kantor Bappenas, Pak Ginandjar sudah berada di luar. “Kamu ‘kan bawa supir. Jadi kamu ikut mobil saya,” katanya.

Sopir saya mengikuti di belakang mobil Pak Ginandjar. Dalam perjalanan Pak Ginandjar ngobrol berbagai hal dengan saya. Rupanya saya diajak makan malam di sebuah resto Thailand. Di resto itu, sudah ada ekonom UGM, Anggito Abimanyu.

Saya memang beberapa kali menulis tentang Pak Ginandjar di Kompas dan Mingguan Gatra. Pasalnya Pak Ginandjar punya terobosan tentang konsep ekonomi kerakyatan selama memimpin Bappenas. Dan terobosan ini ‘disempurnakan’ dengan mengajak Prof Mubyarto, — Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM yang terkenal dengan gagasan Ekonomi Pancasila-nya — bekerja bersamanya di Bappenas.

Siapa yg mengikuti perkembangan wacana pembangunan, aksi Pak Ginandjar ini menarik. Ini terjadi karena — mengikuti disertasi Mochtar Mas’oed dari Fisipol UGM yg disampaikan di Ohio State University — wacana efisiensi mulai ditinggalkan. Ekonomi kerakyatan memang tidak efisien karena fokusnya menyejahterakan rakyat banyak yang jumlahnya amat besar.

Ada dua wacana pembangunan ekonomi di awal Orde Baru. ‘Kerakyatan’ yg diajukan Prof Sarbini Sumawinata dan ‘efisiensi’ yg diajukan Widjojo Nitisastro. Soeharto memungut yang terakhir. Yaitu, mendahulukan pertumbuhan cepat tanpa mempersoalkan siapa aktor ekonominya.

Maka, ketika Pak Ginandjar memperkenalkan konsep ‘ekonomi kerakyatan’ melalui Bappenas, itu bisa diartikan bahwa wacana ‘efisiensi’ sudah mulai ditinggalkan. Bagaimana pun, wacana ‘kerakyatan’ adalah simbol ‘pemihakan’. Sesuatu yg ‘personal’. Bukan ‘impersonal’.

Satu dekade sebelumnya, kecenderungan ‘pemihakan’ ini sudah diterapkan Pak Ginandjar ketika menjabat Menteri Muda Bidang Produksi dalam Negeri (nomenklatur persisnya saya lupa). Dengan posisi itu, Pak Ginandjar memihak — bukan melaksanakan efisiensi. Yaitu, dengan sengaja Pak Ginandjar memberi kesempatan kepada para pengusaha pribumi mendapatkan proyek-proyek dari pemerintah. Inilah, antara lain, kebijakan pemerintah yg menyebabkan lahirnya pengusaha-pengusaha pribumi besar di Indonesia.

Dalam bukunya ‘Managing Indonesia’s Transformation: An Oral History’ — Pak Ginandjar memberi pertanggungjawaban terhadap kebijakan ini.

Saya, katanya, tidak anti siapa-siapa. Yang saya perhitungkan adalah efek negatif jika ada kesenjangan terlalu lebar dalam mendapatkan peluang ekonomi dari satu kelompok pengusaha dengan kelompok pengusaha lainnya.

Buku yg ‘disusun’ sejarawan hebat Takashi Shiraisi ini berisi wawancara tematik Pak Ginandjar dengan sang scholar lulusan Cornell University AS asal Jepang tersebut. Sebaiknya buku ini kita simak lagi. Karena isinya masih banyak yang relevan dengan kondisi sekarang.

Omong-omong Pak Ginandjar, kapan kita makan leuncak lagi?

Comment

WARTA MENARIK LAINNYA