KOPI, Banda Aceh – Berbagai polemik serius terjadi disaat Bakri Siddiq menjabat sebagai Pj Walikota, hal ini secara langsung maupun tidak langsung menunjukkan minimnya pemahaman seorang Bakri Siddiq terhadap kondisi Kota Banda Aceh, sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan selain tak menyentuh persoalan riil masyarakat juga terkesan dikendalikan oleh oknum tertentu yang begitu mendominasi.
“Terlepas dari laporan asal Bapak Senang yang mungkin selama ini terus disampaikan ke pusat hingga pencitraan berlebihan yang dilakukan, namun fakta riil yang dirasakan oleh masyarakat selama dipimpin Bakri Siddiq justru mengalami kemunduran dengan segudang polemik. Tentunya tak dapat dipungkiri bahwa dampak dari kebijakan Bakri Siddiq yang tak menyentuh persoalan rakyat dan memberi solusi terhadap kota Banda Aceh ini juga mempengaruhi citra dan marwah pemerintah pusat dimata rakyat, apalagi penunjukan penjabat walikota itu merupakan amanah pemerintah pusat, walaupun pada kenyataannya dalam menjalankan pemerintahan Pj Walikota pada dasarnya memiliki kebijakan sendiri,” ujar Sekretaris Umum Brigade Nasional Provinsi Aceh, Delky Nofrizal Qutni kepada media, Kamis (22/06/2023).
Delky memaparkan, mulai dari persoalan utang Pemko Banda Aceh yang semakin memprihatinkan dari Rp. 23 M menjadi Rp 105 M, banyaknya janji-janji yang tak dipenuhi, penegakan syariat islam yang terabaikan walau selalu menjadi komoditi pencitraan hingga konflik politik dan konflik di masyarakat yang tak diselesaikan dengan bijak.
“Sudah menjadi rahasia umum, bahwa seorang Pj Walikota yang semestinya menjaga netralitas politik justru secara gamblang menunjukkan kecenderungan politik bahkan terkesan mulai merancang wacana untuk ikut dalam percaturan politik pilkada 2024 mendatang. Alhasil, tak dapat dipungkiri di setiap kebijakan yang dilakukan hingga pencitraan yang berlebihan justru berpotensi menganggu stabilitas politik. Bahkan dalam penyelesaian konflik horizontal di masyarakat seperti yang terjadi di gampong Rukoh, Bakri justru terkesan mengabaikannya dan gagal menghadirkan langkah-langkah kongkret yang bijaksana demi menjaga stabilitas di masyarakat,” jelas sosok yang dikenal sebagai pejuang Qanun Pembangunan Kepemudaan Aceh itu.
Lebih lanjut, Delky mengatakan, hal yang terkesan miris dan begitu memilukan, di tengah jeritan para ASN, tenaga kontrak hingga rekanan pemko yang tak kunjung dipenuhi hak-haknya. Bakri Siddiq cs justru masih tega mengeksekusi proyek-proyek fisik di tengah kondisi keuangan daerah yang kian dilematis. Belum lagi kisah pilu para atlet Pora yang diprank dengan bonus Rp 20 juta perorang namun tak kunjung diberikan, ditambah dengan bonus yang dijanjikan kepada petugas kebersihan sebesar Rp 889 juta juga belum terselesaikan.
“Seharusnya sebagai seorang pemimpin daerah, Bakri sedikit lebih punya hati. Selesaikan terlebih dahulu hak-hak orang lain jangan terus menerus hanya berpikir untuk memberi janji manis belaka. Para rekanan ASN, hingga tenaga kontrak misalkan juga punya keluarga yang harus dinafkahinya, ini sudah hampir 3 kali meugang bahkan rekanan pun sepertinya harus mengusap dada karena haknya tak juga diberikan hingga akhir triwulan kedua tahun 2023, padahal kewajibannya sudah diselesaikan akhir tahun 2022 silam,” ungkap mantan Kabid Advokasi Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA) itu.
Melihat berbagai fakta, Banda Aceh kacau balau ditangan Bakri Siddiq. “Kami yakin mendagri juga memonitoring kondisi Banda Aceh yang memilukan ini, terlepas dari berbagai manuver dan pencitraan menjelang akhir SK jabatan yang dilakukan oleh Bakri Siddiq cs. Terlepas dari khabarnya seorang Bakri Siddiq memiliki kedekatan khusus dengan sekjen Mendagri, namun kami sangat yakin bagi Mendagri Bapak Prof Tito Karnavian bahwa nasib masyarakat dan marwah pemerintah jauh lebih penting, untuk itu kita berharap Bapak Prof. Tito Karnavian dapat memberikan kebijakan yang bijaksana demi menyelamatkan nasib daerah dan masyarakat Banda Aceh,” sebutnya.
Delky berharap Mendagri dengan kebijaksanaannya dapat mengganti Pj Walikota Bakri Siddiq demi menjaga marwah pemerintah pusat. “Jangan sampai gara-gara Pj Walikota yang tak becus, justru rakyat yang jadi korbannya dan pemerintah pusat ikut-ikut dirusak citranya. Untuk itu, kebijaksanaan mendagri mengganti Bakri Siddiq dengan sosok yang lebih paham dengan kondisi riil Banda Aceh akan menjadi jawaban kerinduan rakyat,” demikian kata mandataris ketua Sahabat Budiman Indonesia (SBI) Provinsi Aceh itu. (Nurul/red)
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment