KOPI, Banda Aceh – PT LKMS Mahirah Muamalah dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), melakukan penandatanganan akad perjanjian Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) tahap kedua, Rabu, (30/8/2023), di Kantor PT LKMS Mahirah Muamalah, kawasan simpang lima Banda Aceh.
Sebagaimana diketahui publik, PT LKMS Mahirah Muamalah merupakan buah inovasi Mantan Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, yang didirikan pada tahun 2018 itu ditunjuk sebagai lembaga keuangan milik daerah untuk menyalurkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
Hal tersebut disepakati dengan dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pihak Pemko Banda Aceh dan PIP, pada Jumat, 3 Juni 2022, di Pendopo Wali Kota kawasan Blang Padang, oleh Aminullah Usman yang masa itu menjabat sebagai Wali Kota Banda Aceh dan Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP), Ririn Kadariyah.
Pada penandatanganan akad perjanjian Pembiayaan UMi tahap kedua tersebut, LKMS Mahirah Muamalah mendapatkan peningkatan dana dengan total Rp 3,3 M dari tahap satu sebesar Rp 2,7 M.
Lebih lanjut, merujuk pada data hingga akhir Agustus 2023 dari LKMS Mahirah Mumalah, Lembaga Keuangan milik Pemerintah Kota Banda Aceh itu terus menunjukan kinerja baik. Saat ini Mahirah Muamalah telah memiliki total aset Rp 51.4 M, juga terus mendapatkan kepercayaan publik yang ditandai dengan bertambahnya dana pihak ketiga yakni Rp 40.6 M. Pembiayaan yang dikucurkan sudah mencapai Rp 38.2 M. Dan NPF tercatat di angka 2,27%.
Aminullah Usman yang dihubungi media ini terkait penandatanganan akad perjanjian Pembiayaan Ultra Mikro tahap kedua dan perkembangan pesat LKMS Mahirah Muamalah tersebut, mengapresiasi kinerja jajaran LKMS Mahirah Mualah dibawah komando Hanansyah dan Mufied Alkamal serta para Komisaris.
“Alhamdulillah kepercayaan Departemen Keuangan untuk LKMS Mahirah Muamalah semakin mantap dan gemilang. Tentunya ini sesuai dengan cita-cita kita saat mendirikan lembaga ini guna memberikan kontribusi dalam menghidupkan usaha-usaha kecil masyarakat yang tidak terjangkau perbankan, dan dapat membantu mengentaskan kemiskinan, menurunkan angka pengangguran sekaligus membasmi rentenir di Kota Banda Aceh.” Ujar Aminullah, Kamis, (31/8/2023) via cellularnya.
Aminullah juga mengucapkan terima kasih kepada pihak PIP Kemenkeu RI atas kerjasama yang telah dibangun hingga saat ini dengan LKMS Mahirah Muamalah. “Dengan kerjasama itu, Alhamdulillah semakin banyak pelaku usaha mikro di Banda Aceh yang bisa diberikan dukungan bantuan modal usaha”, ujar Aminullah Usman.
Selain itu, data menunjukkan hingga akhir masa jabatan Aminullah Usman sebagai orang nomor satu di Banda Aceh pada Juli 2022, LKMS Mahirah Muamalah telah memberikan kontribusi perubahan yang signifikan di Banda Aceh. Pedagang, pengusaha kecil, pelaku UMKM hingga saat ini dapat dengan mudah mendapatkan pembiayaan modal usaha sesuai syariah.
Tak hanya sampai di situ, kehadiran LKMS Mahirah Muamalah juga turut memerangi rentenir di Banda Aceh. Hal ini dibuktikan pada 2018 jumlah pedagang yang tergantung dengan rentenir mencapai 80%, dan hanya tersisa 2% pada akhir masa jabatan Aminullah sebagai Wali Kota Banda Aceh.
Editor: NA
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment