by

Komite I DPD RI Siap Perjuangkan Calon Daerah Otonomi Baru di Kalimantan Utara

KOPI, BULUNGAN – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menyatakan siap memperjuangkan Calon Daerah Otonomi Baru di Kalimantan Utara di Jakarta karena memang Kaltara merupakan propinsi yang berbatasan dengan negara luar dan perlu dilakukan kebijakan strategis nasional guna mempercepat pembangunan.

Demikian disampaikan Fachrul Razi yang juga Ketua Koordinator Tim DOB di DPD RI kepada media setelah mendampingi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dan rombongan dalam kunjungan kerja  DPD RI di Kantor Pemprov Kaltara, Tanjung Selor, Rabu (26/5/2021).

Wakil Ketua Komite I yang juga senator asal Kaltara Fernando Sinaga mengatakan bahwa ada 5 calon DOB di Kaltara yang sedang didorong oleh Pemprov yaitu, Kota Tanjung Selor, Kota Sebatik, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), Kabupaten Krayan, dan Kabupaten Apau Kayan.

Fernando menambahkan bahwa Kaltar menjadi prioritas karena kepentingan strategis nasional diwilayah perbatasan Indonesia. “Provinsi Kalimantan Utara berada diwilayah perbatasan dan memenuhi sarat sesuai peraturan perundang-undangan, kami dari Komite I akan terus memperjuangkan calon DOB ini sampai terwujud,” tegasnya.

LaNyalla memastikan siap menyalurkan aspirasi Pemprov Kaltara, termasuk soal pemekaran 5 DOB, khususnya Tanjung Selor. Ia menegaskan, saat ini DPD RI, melalui Komite I, sedang menginventarisir dan mendorong kepada pemerintah terhadap sejumlah daerah yang perlu dimekarkan.

Bahkan LaNyalla bersama tim DPD sudah bertemu dengan Wapres KH Ma’ruf Amin mengenai masalah DOB. “Tahun 2021 ini diprioritaskan Papua dulu, dan tahap kedua diprioritaskan daerah yabg berbatasan dengan negara luar seperti di Kaltara,” tambah Fachrul Razi.

“Saya bersyukur saat menjejakkan kaki di Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi yang lahir atas campur tangan DPD RI, saat proses pemekaran dari Kalimantan Timur. Saya berharap Provinsi Kalimantan Utara dapat cepat berkembang dan mampu meningkatkan rangking indeks kemandirian fiskal di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten serta kota yang ada di provinsi ini,” papar LaNyalla.

“Kita sadari memang ada moratorium dan sudah ada 300-an daerah yang mendaftarkan DOB. Apalagi dananya juga tidak sedikit. Tapi saya kira DOB pada daerah yang menjadi ibukota provinsi harus diprioritaskan. Apalagi ini daerah perbatasan,” jelasnya.

Kunjungi juga kami di www.ppwinews.com dan www.persisma.org

Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini

Comment

WARTA MENARIK LAINNYA