KOPI, Bandung – Saat ini masih banyak permasalahan pertanahan terjadi di seluruh tanah air. Berbagai permasalahan tersebut seringkali berujung pada terjadinya konflik baik vertikal maupun horizontal. Untuk mengantisipasi munculnya berbagai persoalan pertanahan yang kerap memicu konflik tersebut, Polda Jawa Barat berjanji akan menangani kasus pertanahan dengan baik, professional dan proposional.
Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Ibrahim Tompo, S.I.K., M.Si., kepada wartawan melalui press releasenya terkait pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024, Rabu, 11 Oktober 2023. Menurutnya, dinamika Sitkamtibmas menjelang pelaksanaan Pemilu tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berbagai potensi akan terjadi menjelang pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu perlu segera dilakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi agar situasi tetap aman dan kondusif.
“Mengingat permasalahan pertanahan dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik terutama jelang pelaksanaan Pemilu 2024, maka Polda Jabar melakukan inventarisir berbagai permasalahan pertanahan yang ada di wilayah, baik antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan maupun antar masyarakat,” jelas Ibrahim Tompo.
Di samping itu, tambahnya, Polda Jabar melakukan langkah-langkah strategis agar permasalahan pertanahan tersebut tidak berkembang menjadi konflik. “Selama penggelaran Ops Mantap Brata 2023- 2024, apabila ada permintaan pengamanan dalam rangka eksekusi terhadap kasus pertanahan/agraria, dilakukan penilaian dan analisa secara cermat sehingga tidak berujung sebagai pemicu terjadinya konflik yang dapat dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu sehingga justru kontraproduktif terhadap tugas Polri,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, “Optimalkan peran Bhabinkamtibmas untuk mereduksi berbagai potensi konflik di masyarakat sehingga pelaksanaan Ops Mantap Brata yang akan digelar Polri berjalan aman, lancar sesuai rencana.”
Pada bagian lain pernyataannya, Ibrahim Tompo mengatakan bahwa Polda Jabar akan melaksanakan koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda yang ada di wilayah. Hal itu perlu dilakukan dalam rangka mendukung tugas-tugas Polri sehingga terciptanya Sitkamtibmas yang kondusif.
Sementara, terhadap penanganan kasus-kasus pertanahan akan dilakukan secara profesional dan proporsional, tidak memihak yang dapat memicu terjadinya konflik dan menempatkan Polri sebagai pihak yang dipermasalahkan. Untuk itu jajaran Polda Jabar selalu berkoordinasi dan melibatkan pihak-pihak terkait dalam setiap penanganan permasalahan pertanahan terutama yang menurut penilaian berpotensi menimbulkan terjadinya konfik di masyarakat. (TIM/Red)
Sumber: Humas Polda Jabar
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment