KOPI, Talaud – Narasi yang lagi “viral” terkait ucapan Walikota Manado, Andre Angouw, menjadi otoktritik untuk membangun Talaud yang lebih baik ke depan, tapi dalam konteks metodologi penelitian, membandingkan antara Manado dan Talaud bukanlah perbandingan yang “apple to apple”, (istilah yang digunakan untuk membandingkan hal-hal yang sangat mirip atau memiliki level yang sama).
“Mengingat Manado adalah pusat/ibu kota dan Talaud adalah wilayah perifer (perbatasan), daerah pinggiran berbasis kepulauan,” ujar Obeth Unsong, S Sos. MAP
Selain itu, Talaud bagian dari kawasan Nusa Utara, (termasuk Sangihe/Sitaro) memiliki topografi wilayah berbeda dgn 13 kab/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). “Kawasan Nusa Utara, memiliki topografi wilayah berbasis kepulauan yang membentang sebagai gugus perbatasan NKRI, sedangkan 13 kab/kota lainnya (termasuk Manado) memiliki topografi wilayah dalam satu daratan yang saling terhubung, berbeda dengan kabupaten talaud,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ucapan viral tersebut menciptakan sebuah perbandingan data yang tak setara secara ilmiah. Wilayah pusat berbasis daratan memiliki aksesibilitas yang baik, “sehingga mobilisasi logistik pembangunan lebih mudah di lakukan,” kata staf pengajar bidang study umum Unsong.
Wilayah pusat di dukung kelengkapan infrastruktur publik yang lebih memadai, hal ini membuat sebaran sektor swasta lebih merata mendorong peningkatan PDRB. Sebaliknya, wilayah perifer yang tergolong wilayah kepulauan dan gugus perbatasan terkendala dengan masalah interkonektivitas antar wilayah.
“Dengan demikian, akses dan mobilitas logistik pembangunan belum berjalan baik. Belum lagi, defisitnya infrastruktur publik kian mengendala di kawasan perifer ini,” sebutnya selaku tokoh masyarakat Talaud
Lanjut Unsong, sebaran wilayah “blind spot” yang membuat jaringan telekomunikasi terhambat menjadi kendala utama. Kinerja pemerintah daerah hanya salah satu faktor, tapi masalah wilayah tadi turut menciptakan kompleksitas yang tak bisa di pecahkan dengan kebijakan “hit and run,” tandasnya.
Tak heran, jika aglomerasi sektor swasta di kawasan perifer mengecil. Otomatis, sektor swasta lokal belum bisa berperan maksimal menyumbang peningkatan PDRB. “Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat dalam ruang publik, lepas benar atau salah, jika opini yang di sampaikan sudah menyentil identitas suku, agama, ras dan golongan, maka jangan heran jika ada reaksi publik,” ucap Unsong, unsur pengurus IKISST Sulut.
Oleh karena itu, data pendukung yang di gunakan haruslah “apple to apple” yang secara prinsip mewakili kondisi obyektif di lapangan. Bahkan, sekalipun dalam opini tersebut memuat unsur obyektif, tapi penyampaiannya parsial, sedangkan dalam ruang publik terkandung persepsi publik yang sifatnya heterogen.
“Jadi, jangan kaget jika memicu respon kontroversi dari persepsi publik tadi dan amarah warga masyarakat talaud. Kadang kita perlu belajar menempatkan “eufisme” yang tepat ketika menyampaikan pendapat dalam ruang publik,” ucap Unsong, beredukasi.
Kepada media ini, Jumat, (15/9/2023) Unsong berkata, “eufisme adalah penghalusan makna kata yang dianggap tabu oleh masyarakat. Eufemisme digunakan untuk menggantikan atau menutupi kata dan ungkapan lain yang dianggap tabu, kasar, dan tidak pantas,” paparnya.
Seharus ungkapan tentang PDRB hanya mencakup wilayah pemerintahannya dengan memapaparkan data dan indikator terkait pendapatan per kapita masyarakat Kota Manado, bukan menyerempet-nyerempet ke daerah lain, itu tidak dalam kapasitasnya. Banyak pihak mensinyalir ucapan Walikota Manado, diduga menyerang eksistensi dan kehormatan orang nomor satu Kabupaten Talaud yang juga kandidat Gubernur Sulut, pesaing ketat dari kandidat-kandidat yang lain.
Salah berucap akan ada implikasi buruk dan konsekuensi-konsekuensi logis dari yang bersangkutan akibat keteledorannya dalam berkata-kata. Apalagi jika menyentuh pada hal-hal yang sifatnya primordial, rasialis dan sukuisme. “Dapat di pastikan akan menimbulkan reaksi yang bisa tak terkontrol dan menjadi ancaman bagi siapa saja yang sengaja menyinggung, melecehkan dan melukai perasaan suku/etnis tertentu,” pungkasnya. (John-Sulut)
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment