KOPI, Jembrana – Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna membuka acara Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting, bertempat di Ruang Rapat Dinas PPPA-PPKB Kabupaten, Jembrana, Bali, Selasa (12/9/2023). Acara forum koordinasi tersebut bertujuan untuk berjuang mencapai target penurunan stunting di Kabupaten Jembrana.
Turut hadir dalam acara tersebut Kepala BKKBN Provinsi Bali yang diwakili Ketua Satgas Stunting Provinsi Bali, dr. Ayu Witriasih beserta tim, pimpinan OPD terkait, dan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Jembrana.
Dalam sambutannya, Wabup Patriana Krisna mengatakan bahwa kegiatan tersebut harus dimaknai dengan baik sehingga dapat menjadi roh dan penyemangat kita dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting, menurutnya hal tersebut tidak hanya komitmen tingkat pusat saja, tetapi upaya komitmen pemerintah daerah juga harus optimal. “Saya ucapkan terima kasih atas dukungan penuh dalam kegiatan percepatan penurunan stunting dan bantu untuk menindaklanjuti atas evaluasi dari BPKP Perwakilan Propinsi Bali, dan tetap semangat dalam berjuang untuk mencapai target penurunan stunting di Kabupaten Jembrana,” ujar Wabup Patriana Krisna.
Melihat kondisi dan target prevalensi stunting tahun 2024 Kabupaten Jembrana sebesar 8,35 persen, Wabup Patriana Krisna menyebut hal tersebut menjadi tantangan pelaksanaan penurunan stunting. “Untuk itu kepada seluruh pemangku kepentingan yang hadir pada hari ini kami harapkan dapat memberikan komitmennya sebagai prioritas utama di tingkat kabupaten sampai tingkat desa untuk mengoptimalkan mobilitas sumberdaya, koordinasi dan melaksanakan pemantauan serta evaluasi, dimana penurunan angka stunting memerlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak termasuk pemerintah daerah, desa, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan mitra pembangunan,” ucap Wabup Patriana Krisna.
Sejalan dengan hal tersebut Ketua Satgas Stunting Provinsi Bali, dr. Ayu Witriasih mengungkapkan bahwa stunting merupakan isu nasional yang harus segera dikerjakan bersama-sama, lintas OPD dan lintas sektor terkait. Ia memaparkan dari hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting di Provinsi Bali telah berada di bawah rata-rata nasional yaitu sebesar 8,00 persen, sedangkan di Kabupaten Jembrana sebesar 14,2 persen terjadi penurunan 0,1 persen dari SSGI tahun 2021 yang sebesar 14,3 persen, dan Bali menjadi provinsi dengan prevalensi stunting terendah di Indonesia, adapun target penurunan stunting di Provinsi Bali yang harus dicapai untuk tahun 2024 sebesar 6,15 persen.
“Untuk dapat mencapai ini kita harus berupaya dengan maksimal, pemerintah daerah harus mampu memprioritaskan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan cakupan pelayanan kepada kelompok sasaran percepatan penurunan stunting yang meliputi:
- Remaja
- Calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS)
- Ibu hamil
- Ibu menyusui
- Anak usia 0-59 bulan.
Oleh sebab itu, dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting dibutuhkan pendekatan intervensi yang komprehensif,” papar Ketua Satgas Stanting Provinsi Bali dr. Ayu Witriasih.
Pihaknya berharap agar seluruh pemangku kepentingan yang hadir pada hari ini dapat memberikan komitmennya dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jembrana. Komitmen tersebut mencakup upaya penurunan stunting agar ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama pelaksanaan pembangunan di tingkat pusat sampai tingkat desa, komitmen untuk mengoptimalkan mobilisasi sumber daya, dan komitmen untuk menguatkan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi dalam memastikan program terus berjalan dengan baik.
“Saya juga berharap kepada para Kepala OPD dan lintas sektor terkait untuk dapat memastikan berbagai sumber daya yang ada, sehingga setiap intervensi dapat dipastikan sampai ke seluruh sasaran yang menjadi prioritas, aspek promotif, preventif, edukasi dan sosialisasi harus lebih digencarkan agar pemahaman masyarakat terkait stunting terus meningkat, dalam hal ini ada keterlibatan yaitu:
- Tim Penggerak PKK
- Majelis Desa Adat
- Forum Perbekel (Kades-red)
- Tokoh agama
- Tokoh masyarakat
- Kelompok masyarakat lainnya.
Hal tersebut menjadi motor penggerak utama di masyarakat,” pungkasnya. (AM)
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment