KOPI, Banda Aceh – Sempat didengung-dengungkan bahwa salah satu kesuksesan Pemko Banda Aceh di masa Bakri Siddiq adalah pengendalian inflasi, namun fakta menunjukkan bahwa Banda Aceh tidak termasuk sebagai daerah yang dianggap mampu dan layak menerima penghargaan pengandalian inflasi daerah tahun anggaran 2023 periode pertama.
“Bisa kita lihat bagaimana fraksi PKS di DPRK Banda Aceh mengapresiasi Bakri Siddiq terkait pengendalian inflasi, bahkan anggota DPR RI asal Aceh baik itu Illiza Saaduddin Djamal pengendalian inflasi itu sebagai prestasi capaian Bakri Siddiq hingga Nasir Djamil juga ikut-ikutan mendukung agar Bakri Siddiq dilanjutkan menjabat tahun kedua. Namun, fakta menunjukkan bahwa hanya 5 (lima) kabupaten/kota di Aceh yang mendapatkan penghargaan dalam hal pengendalian inflasi tahun 2023 periode pertama dan tidak ada nama kota Banda Aceh, sehingga menunjukkan bahwa argumentasi yang dibangun para elit politik tersebut selama ini hanya untuk kepentingan belaka,” ungkap ketua Suara Independen Mahasiswa Kota (SIMAK) Ariyanda Ramadhan, Selasa (1/8/23).
Ia memaparkan, kelima daerah di Aceh dari 33 daerah di Indonesia yang ditetapkan sebagai penerima penghargaan dan insentif fiskal dalam pengendalian inflasi daerah tahun 2023 periode pertama yakni Aceh Barat, Aceh Besar Aceh Selatan, Gayo Lues dan kota Langsa. “Dengan tidak masuknya kota Banda Aceh sebagai daerah penerima penghargaan periode pertama tahun 2023 itu secara jelas menunjukkan bahwa pengendalian inflasi disaat Bakri Siddiq menjabat masih dinilai gagal, walaupun selalu dibangun pencitraan terkait pengendalian inflasi namun bisa saja selama ini program yang dilakukan hanya sebatas seremonial dan tak menyentuh langsung serta tak tepat sasaran,” ujarnya.
Lanjutnya, tentu hal ini menjadi bahan evaluasi bagi Pj Walikota yang baru dalam mengambil langkah-langkah yang lebih kongkret dalam lengendalian inflasi. “Selama ini Bakri Siddiq anggarkan uang dengan jumlah fantastis untuk pengendalian inflasi bahkan menyediakan mobil keliling yang digaung-gaungkan sebagai solusi, padahal nyatanya uang yang besat itu tak menyentuh kebutuhan rakyat dan tepat sasaran. Tentunya ini harus dievaluasi kembali,” tegasnya.
Dalam membangun sebuah daerah seorang pimpinan seperti Bakri Siddiq tidak fokus kepada pencitraan semata, namun seharusnya lebih kepada output dari kebijakan yang dilakukannya. Jadi, kata Ariyanda, seyogyanya SKPK dan tim pengendalian inflasi yang sudah dibentuk itu dievaluasi kembali.
“Sayangkan anggaran yang digelontorkan Bakri Aiddiq untuk pengendalian inflasi yang besar namun hasilnya hanya pencitraan dan foto ria, namun tidak memiliki capaian. Yang dibutuhkan masyarakat itu tindakan dan capaian nyata bukan hanya fokus pencitraan belaka seperti yang dilakukan Bakri Siddiq dan orang-orangnya saat itu,” katanya.
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment