KOPI, Jayapura – Kevakuman Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sedang melanda SD YPK Maranatha, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, yang dikelola Yayasan Kristen Injili di Tanah Papua tiga tahun terakhir ini, sejak tahun 2020 s/d 2023. Kondisi memprihatinkan tersebut menarik perhatian seorang Pemerihati Pendidikan di wilayah Pegunungan Papua, Theo Hesegem. Ia menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya dalam Grup Diskusi Pelayan GKI di Tana Papua belum lama ini.
“Ketika saya berada di sana pada tanggal 6 Juni 2023, masyarakat sampaikan bahwa selama 3 tahun proses belajar mengajar di sekolah tersebut tidak berjalan. ‘Sampai sekarang anak-anak kami terlantar begitu saja di kampung-kampung tanpa bersekolah’,” ungkap Theo Hesegem menirukan perkataan warga yang menjadi narasumbernya, Minggu, 11 Juni 2023.
Kepada pewarta media ini di Jayapura, seorang bapak lainnya yang tidak mau namanya dikorankan menyampaikan kekesalannya terkait permasalahan ini. “Bagimana anak-anak kami mau pintar kalau proses belajar mengajar tidak berjalan selama ini? Kami harap hal ini tolong sampaikan kepada Bupati, dan juga Pemerintah Pusat,” ucap warga tersebut berharap.
Sementara itu, Pendeta Gereja Kristen Indonesia (GKI), Pdt. Alberth Yoku, S.Th., melalui telp selulernya ketika dihubungi pewarta menyampaikan bahwa Injil maju karena pendidikan, dan pendidikan di Papua tidak terlepas dari Injil. “Injil maju karena pendidikan atau pendidikan itu tidak terlepas dari injil. Semua orang Papua, baik di Pemda maupun di Gereja harus tetap pada posisi seperti itu. Jangan diabaikan masa depan Orang Asli Papua dengan cara tidak mengurus pendidikan,” terang Alberth Yoku, Minggu, 11 Juni 2023.
Sebagai Pendata GKI, Yoku menegaskan bahwa memang harus ada daya dukung bagi pendidikan unnk dapat berjalan dengan baik. “Dulu orang tua serahkan tanah dan menerima guru dengan pesta besar, sekarangkan keadaan itu sudah hilang, sehingga guru-guru ketakutan dan sebagainya. Jadi masyarakat harus ada partisipasi positif dengan mengulang sejarah yang baru,” katanya menambahkan.
Ketua Sinode ke-11 GKI Tanah Papua periode 2011-2021 ini juga menberikan warning bahwa intervensi lembaga Pendiri (Gereja – red) terhadap Yayasan YPK jangan terlalu tinggi, Dengan demikian Yayasan Persekolahan Kriten ini bisa melahirkan kreativitas dalam menjalankan Undung-Undang dan Peraturan Negara Indonesia.
“Ini penting supaya YPK bisa berusaha mendapatkan bantuan dan pertolongan secara kelembagaan sesuai yang sudah dimandatkan oleh Gereja pendiri. Sesungguhnya hal itulah yang ikut menyebabkan yayasan morat-marit. Sebagai Perwakilan BP3OKP (Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Papua) telah meminta kepada Kementerian Pendidikan untuk melakukan pertemuan virtual dengan PSW dan Klasis. Untuk maksud itu maka perlu YPK menginput database dan menyerahkan ke saya untuk meneruskannya ke Kementerian Pendidikan,” pungkas Pdt. Alberth Yoku. (ROBBI/Red)
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment