KOPI, Jembrana – Bupati Jembrana I Nengah Tamba menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian di Jakarta, Selasa (3/10/2023). Rakornas tersebut sebagai forum tertinggi koordinasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, yang diikuti oleh gubernur, bupati/walikota dan Direktur Bank Daerah se-Indonesia.
Rakornas tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, sedangkan Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin turut hadir secara virtual.
Wapres RI, Ma’ruf Amin menekankan pentingnya peran kepala daerah selaku Ketua Tim P2DD dalam percepatan digitalisasi di wilayahnya, salah satunya, melalui inovasi transaksi keuangan daerah berbasis digital yang diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah, transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik. “Seluruh aspek ini tentu akan dapat berkontribusi pada percepatan, bahkan lompatan kinerja pembangunan daerah,” ujar Wapres RI Ma’ruf Amin.
Lebih lanjut, Wapres Ma’ruf Amin menerangkan bahwa pemanfaatan teknologi digital telah memberikan hasil positif, seperti penyaluran bantuan sosial yang efisien dan peningkatan jumlah pemerintah daerah yang telah mencapai tahap digital. “Salah satu capaian dari pemanfaatan dan perluasan digitalisasi tersebut adalah tersalurkannya bantuan sosial dengan baik yang memenuhi prinsip 6T, yaitu:
- Tepat waktu
- Tepat sasaran
- Tepat jumlah
- Tepat kualitas
- Tepat harga
- Tepat administrasi.
Pihaknya juga berharap, digitalisasi daerah dapat mendukung pemberdayaan UMKM dan pengembangan produk dalam negeri, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia,” terang Wapres Ma’ruf Amin.
Terkait hal tersebut, Bupati Jembrana I Nengah Tamba menjelaskan bahwa Kabupaten Jembrana telah melaksanakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah sebagaimana yang ditegaskan oleh pemerintah pusat, semua transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana dilaksanakan secara non tunai, baik itu untuk belanja daerah, hibah, santunan maupun penghargaan yang diberikan kepada masyarakat. “Pengelolaan keuangan Jembrana telah berbasis elektronik yang akan lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga lebih mudah untuk diawasi dan dipertanggungjawabkan,” ucap Bupati Tamba.
Saat ini, teknologi sangat memudahkan dan mempercepat transaksi keuangan di lingkungan masyarakat, Bupati Tamba mengatakan bahwa pembayaran pajak daerah pun bisa dilakukan secara digital. Hal tersebut menurutnya juga ditunjang oleh komitmen Pemkab Jembrana dalam mewujudkan smart city, selain itu, di bidang perdagangan terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga didorong untuk dilakukan secara non tunai.
“Pelaku usaha di Jembrana termasuk UMKM telah melaksanakan digitalisasi keuangan, salah satunya menerima pembayaran dengan QRIS, begitu juga dengan pembayaran pajak daerah bisa dengan non tunai, ini tentunya menjadikan Jembrana siap sebagai smart city,” pungkasnya. (AM)
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment