Koran The Conversation menulis, CAB melanggar Pasal 14 dan 15 Konstitusi India yang nondiskriminasi dan menjamin kesetaraan setiap warga di depan hukum.
Partai oposisi di India menolak amandemen ini karena akan meminggirkan minoritas muslim India yang jumlahnya kini 200 juta lebih. Tak hanya itu. Bill ini pun akan memudahkan pemerintah memenjarakan dan mendeportasi imigran Muslim.
Para oposan PM Modi menyatakan CAP merupakan agenda Bharatiya Janata Party (BJP) yang berkuasa di India. Tujuannya mungkin untuk melindungi minoritas non-muslim yang melarikan diri dari konflik berbasis agama di negara negara dengan mayoritas muslim.
Sayangnya, CAP buta terhadap imigran Islam yang juga lari dari konflik agama seperti muslim Rohingya di Myanmar, muslim Ahmadiyah di Pakistan, dan Uighur di China.
Direktur Human Right Watch Asia Selatan Meenakshi Ganguly mengungkapkan, klaim Modi bahwa CAB akan melindungi kelompok imigran agama minoritas tapi mengecualikan Ahmadi, Rohingya, dan Uighur, merupakan pelanggaran hukum HAM internasional. Dengan demikian CAB harus dielimiasi karena melanggar HAM dan konstitusi India sendiri — tambah Ganguly.
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment