by

PPWI: Jurnalisme Penentu Kemajuan Peradaban Bangsa

KOPI, Jakarta – Kemajuan kemerdekaan pers saat ini telah cukup dirasakan oleh para awak media, jurnalis dan pewarta warga. Kemajuan itu berjalan paralel dengan perkembangan kehidupan demokrasi di bidang poltik yang benar-benar demokratis di negeri ini. Hal tersebut bisa terjadi dan berhasil karena didukung oleh upaya pengembangan kebebasan pers.

Namun begitu, menurut Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A., kemajuan pers yang sangat pesat seperti saat ini, tidak diimbangi oleh perkembangan birokrasi pemerintahan yang ada. Ibaratnya, perkembangan dunia jurnalistik melaju dengan kecepatan 100 kilometer per jam, sementara kemajuan bidang birokrasi hanya 25 kilometer per jam. Untuk itu, dibutuhkan percepatan pembenahan birokrasi di pemerintahan agar dapat mengikuti perkembangan pers yang bebas dan merdeka.

“Contohnya, saat ini semua gerak-gerik pejabat yang diberikan amanah untuk menjalankan pemerintahan, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, diperhatikan dan disorot para pekerja media dan pewarta warga serta masyarakat umum. Tidak ada tempat yang steril dari sorotan wartawan dan masyarakat,” jelas Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu kepada media ini, Rabu, 21 Oktober 2020.

Kemerdekaan pers yang begitu maju, lanjut Wilson, didukung oleh teknologi informasi yang canggih telah menutup kesempatan para birokrat, aparat, dan PNS serta elemen pengguna anggaran negara lainnya untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dan keuangan negara. “Kondisi itu tentunya harus diimbangi dengan percepatan reformasi birokrasi di semua lini, perubahan tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental, moral, dan perilaku birokrasi. Para pemangku kepentingan harus bergerak cepat memperbaiki diri dan lingkungannya agar tidak menjadi bulan-bulanan media atau berkonflik dengan para pekerja pers,” imbuh tokoh pers nasional yang getol mengawal perkembangan kemerdekaan pers di tanah air itu.

Pada sisi lain, pers berfungsi sebagai pilar pembangunan negara menuju kemajuan peradaban bangsa kita. Kebebasan Pers harus dijaga, di-maintain dan ditingkatkan kualitasnya. Di sini dibutuhkan pola pikir yang seimbang dan seiring-sejalan antara birokrasi, masyarakat dan pekerja pers, sehingga proses kerja-kerja jurnalistik bisa berjalan sesuai koridor perundang-undangan yang ada.

“Jika birokrasi, termasuk jajaran aparat penegak hukum, bekerja dengan baik, masyarakat terlayani dengan semestinya, maka pemberitaan di media massa tidak akan didominasi lagi oleh berita-berita miring dan negatif tentang perilaku para birokrat dan anggota masyarakat umum. Berita di media-media kita akan lebih soft, lebih humanis, jauh dari hiruk-pikuk pergunjingan bernada minus,” urai jebolan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Univeritas Birmingham, Inggris, ini.

Keadaan seperti itu, tambah Wilson, merupakan kondisi ideal, potret sebuah bangsa yang berperadaban tinggi. “Salah satu ciri sebuah bangsa yang berperadaban tinggi atau disebut juga civilized nation, adalah terimplementasinya berbagai sifat bijak dan bajik (nilai-nilai kebaikan, virtues) di dalam kehidupan sebuah bangsa. Birokrat dan aparatnya bijaksana, warganya sangat rajin berbuat kebajikan, pemberitaan di sana-sini selalu berisi informasi yang inspiratif, menyemangati, penuh harapan, dan jauh dari gossip murahan apalagi kebohongan dan saling menghancurkan,” tutup Wilson yang juga menyelesaikan studi pasca sarjananya di bidang Applied Ethics di Belanda dan Swedia ini. (Dede N – NJK)

Comment

WARTA MENARIK LAINNYA