by

Pandemi Demokrasi dan Pilkada di Masa Pandemi

KOPI, Jakarta – Adalah fenomena yang terjadi pada pilkada serentak 2020 saat ini. Banyak fenomena-fenomena menarik lainnya yang terjadi pada pilkada 2020 ini antara lain netralitas ASN semakin mengkhawatirkan, fenomena kotak kosong semakin meningkat yang sejalan dengan meningkatnya calon tunggal, melanggengkan dinasti politik dan politik uang semakin sulit dikontrol.

Hal ini terungkap dalam konsinyering penyiaran pilkada serentak 2020 dalam rangka mencari pemimpin pilihan rakyat (8/10). Acara yg diselenggarakan TVRI ini mengundang sejumlah narasumber salah satunya Fachrul Razi selaku Ketua Komite 1 DPD RI.

Razi menjelaskan bahwa sudah banyak pihak yang meminta penundaan pilkada akan tetapi pilkada tetap jalan mulai dari Komite 1 DPD RI, Mantan Wapres Jusuf Kala, Ormas Islam NU dan Muhammadyah, hingga tokoh politik dan akademisi, bahkan komnas HAM. Update informasi saat ini rata-rata harian peningkatan penularan covid-19 mencapai 4000-an dan sepertinya belum adanya indikasi akan menurun.

Komite I DPDRI tidak hanya meminta pemerintah untuk menunda Pilkada serentak 2020 akan tetapi juga menawarkan jalan tengah yaitu melaksanakan pilkada secara asimetris dimana daerah-daerah yang tinggi atau zona merah dipilih oleh DPRD.

Sementara itu dalam dialog, Desi dari TVRI berpendapat bahwa walau bagaimanapun pilkada tetap dilaksanakan. “Karena begitu banyak sumber daya yg sudah dialokasikan baik oleh paslon maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam pilkada. Artinya Pilkada dapat menstimulus perekonomian di daerah yang menyelenggarakan Pilkada,” katanya.

Berkaitan dengan mengawal demokrasi di daerah dengan indikasi dinasti politik, TVRI punya program pendidikan pemilih pada pilkada 2020 ini, TVRI tidak akan membuka perdebatan paslon akan tetapi lebih kepada edukasi bagi pemilih  dengan mengundang narasumber dari akademisi, tokoh masyarakat, dan anggota DPD dari daerah yang ikut pilkada.

Menanggapi hal tersebut, Fachrul Razi menegaskan bahwa Komite 1 sangat mendukung adanya edukasi politik yang dilakukan TVRI dan TVRI bisa fokus pada daerah yang memiliki fenomena dinasti politik, kotak kosong, atau kriteria lainnya agar masyakat dapat pemahaman yang baik.

“Komite 1 DPD RI sebenarnya menawarkan solusi bagi kondisi pilkada saat ini dengan menginisiasi RUU Pilkada perubahan UU No 10/2016. Komite 1 DPD RI menawarkan solusi untuk meminimalisir politik uang, mencegah calon tunggal, dan dinasti politik. Disamping itu, Komite 1 DPD RI mengusulkan pendanaan Pilkada dari APBN, tidak menggunakan APBD karena sangat rawan sipolitisir untuk kepentngan calon tertentu,” jelasnya.

Sebagai penutup, Razi mengharapkan media khususnya media televisi dapat menjadi media edukasi politik bagi masyarakat khususnya masyarakat daerah dimana siaran TVRI menjangkau sampai ke pelosok daerah.

______________

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.

Kunjungi juga kami di www.ppwinews.com dan www.persisma.org

Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini

Comment

WARTA MENARIK LAINNYA