KOPI, Jakarta – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Wilayah Nusa Tenggara Timur mendukung langkah Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi. KAHMI NTT berpandangan dalam memberantas korupsi, harusnya tidak pandang bulu, tidak harus melindungi pejabat atau mantan pejabat yang diduga melakukan perbuatan korupsi.
Korupsi membuat gelap Indonesia. Hal itu dikatakan Kordinator Presidium KAHMI NTT, Akhmad Bumi, S.H., Sabtu (22/2/25) di Kupang. Ia mengatakan kebocoran anggaran tidak hanya pada inefisisensi tapi juga pada korupsi. Korupsi tidak hanya pada belanja negara tapi juga pada penerimaan negara.
Sektor-sektor produksi yang dikuasai negara melalui BUMN perlu lebih serius digarap. Pertamina itu institusi yang paling korup, di luar yang lain. Presiden juga perlu mengamati penerimaan negara dari seluruh BUMN yang diterima negara. “Korupsi tidak hanya pada soal belanja tapi juga di penerimaan negara,” jelas Bumi.
Akhmad Bumi juga melancarkan kritik pada belanja APBN. Presiden melakukan efisiensi anggaran besar-besaran hingga 70% dan dilakukan dalam tiga tahap karena rata-rata belanja yang dirancang tidak berkualitas, banyak kebocoran.
Indonesia ini kaya raya, tapi menjadi miskin dan terlilit utang karena korupsi masih menjadi budaya dan masih sulit diatasi, butuh political will yang serius dari Presiden. Tidak cukup hanya dengan pidato, tapi langkah rill melalui penegak hukum yang ada, butuh konsistensi sikap politik. Idealisme itu salah satunya diukur pada konsistensi sikap. Apa yang disampaikan tegak lurus dengan kebijakan yang diambil, tidak absurd.
”Kalau kita serius memberantas korupsi dan menyita aset para koruptor, Indonesia akan kelimpahan uang. Dan kita optimis dalam menjemput Indonesia emas tahun 2045. Indonesia dapat menjadi negeri yang adil makmur,” ungkap Bumi.
Indonesia emas, jelas Akhmad Bumi, indikatornya antara lain pendapatan perkapita sudah setara dengan negara maju, kemiskinan sudah 0%, kelas menengah sudah di atas rata-rata. Apa mimpi itu dapat tercapai di tahun 2045?
Ini yang dicemaskan oleh sebagian kalangan dengan menyebut Indonesia gelap, itu kecemasan untuk masa depan Indonesia. Menghilangkan kecemasan itu, salah satunya menindak tindak pidana korupsi dan merampas aset-aset para koruptor. Sekarang sedang terjadi pertarungan antara Indonesia emas dan Indonesia gelap, keduanya saling tarik menarik.
“Kelemahan kita, masih terjadi kompromi politik saat hendak dilakukan penindakan pada korupsi. KPK masih hobi dengan kasus yang remeh temeh ratusan juta rupiah, tapi kasus besar triliunan rupiah di depan mata, KPK belum tertarik,” kritiknya.
Akhmad Bumi menyebutkan PPATK pernah mengendus dugaan korupsi pada Proyek Strategis Nasional (PSN) sebesar 36,81 persen atau setara dengan Rp510,23 triliun dari total dana PSN mencapai Rp1.515,4 triliun. 36,81 persen sebut PPATK waktu itu tidak digunakan untuk pembangunan proyek PSN, tapi digunakan untuk kepentingan pribadi subkontraktor dan politisi.
Kasus ini sudah terang benderang yang disebut PPAT karena sudah ada bukti permulaan di PPATK, tapi belum digarap oleh penegak hukum. Juga dana bantuan sosial (Bansos) yang diungkap Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut mengatakan dari total bansos Rp 500 triliun yang dikucurkan, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak.
Banyak masyarakat yang tidak memenuhi syarat justru yang mendapatkan bansos, sebut Akhmad Bumi mengutip pernyataan Luhut. Akhmad Bumi juga menyebut nama Presiden RI ke-7 Joko Widodo masuk daftar finalis terkorup 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi versi Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Ada nama Jokowi dalam daftar OCCRP. Tapi kita tidak tertarik dengan isu itu.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyerukan pemberantasan segala bentuk praktik korupsi yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional. Seruan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam arahannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Senin 30 Desember 2024, lalu.
Presiden Prabowo mengatakan bahwa budaya mark-up proyek, penyelundupan, dan manipulasi anggaran harus dihapuskan karena merugikan negara dan rakyat. Ia menegaskan bahwa aparat pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan anggaran yang bersih dan transparan seperti yang dikutip dari presidenri.go.id. (*)
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment