Oleh: Rudi SinabaKOPI, Palopo – Penegakan hukum di Indonesia sering kali dianggap sebagai ilusi, sebuah sistem yang tampak hadir di permukaan, namun pada kenyataannya hanya berfungsi sebagai topeng untuk menyembunyikan kelemahan struktural yang dalam. Hukum, yang seharusnya menjadi penjaga kebenaran dan keadilan, terkadang justru terperangkap dalam permainan politik dan kekuasaan. Dalam kondisi ini, para pemangku kepentingan yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang besar mampu mengendalikan arah hukum sesuai dengan kepentingan mereka. Mereka tahu betul bagaimana memanfaatkan celah-celah dalam sistem hukum untuk keuntungan pribadi, seakan-akan hukum itu sendiri telah dipermainkan oleh tangan-tangan yang lebih berkuasa.
Ironinya, hukum yang seharusnya menjadi benteng terakhir bagi rakyat yang lemah, malah berubah menjadi alat yang digunakan untuk menekan mereka yang tidak memiliki kuasa. Di sisi lain, hukum yang dibuat untuk menegakkan keadilan tidak jarang malah memihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan lebih. Ketidakadilan ini bukan hanya melukai rasa keadilan masyarakat, tetapi juga merusak integritas sistem hukum itu sendiri. Ketika para pemimpin yang terlibat dalam kasus-kasus besar seperti korupsi tetap dapat menghindari hukuman berat, meskipun merugikan negara dengan nominal yang sangat besar, kepercayaan publik terhadap institusi hukum semakin tergerus.
Lebih jauh lagi, hukum sering kali hanya menjadi sandiwara yang disutradarai oleh aktor-aktor yang sudah tahu peran mereka. Ketika pelaku korupsi besar yang merugikan negara dengan jumlah yang fantastis hanya dihukum ringan atau bahkan bebas, sistem hukum yang seharusnya tegas dan adil malah berfungsi sebagai alat legitimasi bagi para penjahat korupsi. Pelaku kejahatan besar ini seringkali keluar dari jeratan hukum dengan alasan-alasan yang terkesan dibuat-buat, seperti kooperatif atau menyesal. Padahal, kerugian yang mereka timbulkan jauh lebih besar daripada apa yang mereka “sumbangkan” dalam proses hukum. Konsekuensinya, hukum kehilangan kewibawaan dan kredibilitasnya sebagai pengadil yang mampu menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.
Dalam kondisi seperti ini, masyarakat semakin merasa teralienasi dan kecewa. Ketika hukum tidak lagi menjadi alat untuk mencapai keadilan, maka rakyat yang tertekan hanya bisa menyaksikan dari pinggir jalan, tanpa bisa berbuat banyak. Keadilan semakin kabur, dan harapan untuk melihat perubahan pun semakin suram. Sementara itu, mereka yang seharusnya bertanggung jawab malah terus memperkuat posisi mereka dengan memanfaatkan sistem hukum yang rapuh. Seharusnya, hukum bukan hanya sebagai formalitas yang kosong, tetapi sebagai alat yang benar-benar menjaga keadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, terutama mereka yang merugikan negara dan masyarakat secara besar-besaran. Namun, dalam kenyataannya, penegakan hukum di Indonesia seringkali berakhir dengan kekecewaan yang mendalam bagi mereka yang menginginkan keadilan yang sesungguhnya.
Korupsi di Indonesia: Kanker yang Menggerogoti Bangsa
Korupsi di Indonesia telah berkembang menjadi masalah yang jauh lebih besar daripada sekadar tindak pidana yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia telah merasuki struktur sistemik negara, menggerogoti fondasi yang seharusnya menopang kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti kanker yang merusak tubuh dari dalam, korupsi telah menjalar ke hampir setiap sektor pemerintahan, menciptakan lapisan-lapisan ketidakadilan yang semakin menebal. Negara yang seharusnya menjadi rumah bagi rakyat, yang diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan, kini hampir kehilangan arah. Alih-alih menjadi pelindung, negara justru sering kali berfungsi sebagai pelaku dari masalah itu sendiri, ketika sumber daya negara disalahgunakan untuk kepentingan segelintir orang yang tidak peduli terhadap masa depan bangsa ini.
Kekayaan negara yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menyediakan pelayanan kesehatan yang layak, justru menguap dalam genggaman mereka yang berada di puncak kekuasaan. Uang yang mestinya menjadi hak bersama, yang seharusnya membantu mewujudkan kesejahteraan sosial, malah diputarbalikkan untuk menguntungkan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki koneksi dan kekuasaan. Sistem ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan sosial yang semakin mendalam, tetapi juga memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Rakyat yang semakin terhimpit oleh kondisi ekonomi yang semakin sulit merasa semakin terasing dari proses-proses yang seharusnya membawa perubahan, seolah suara mereka tidak lagi didengar dalam proses pengambilan keputusan.
Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga hukum semakin tergerus. Mereka yang seharusnya menjadi pengayom dan pelindung rakyat, malah menunjukkan sikap sewenang-wenang, memperparah jurang ketidakadilan yang sudah ada. Lembaga hukum yang seharusnya menjadi benteng penegakan keadilan, terkadang justru menjadi alat untuk memperkuat posisi mereka yang berkuasa. Di sisi lain, masyarakat yang semakin terpinggirkan dan terburuk kondisinya, merasa kehilangan harapan untuk melihat adanya perubahan yang nyata. Ketimpangan sosial pun semakin terasa, di mana segelintir orang menikmati kemewahan yang tidak terjangkau oleh rakyat biasa, sementara mereka yang miskin semakin tenggelam dalam jurang kemiskinan yang tak berujung.
Korupsi, yang awalnya dianggap sebagai pelanggaran hukum, kini telah menjadi bagian dari budaya yang mengakar dalam sistem pemerintahan. Ia bukan hanya merusak perekonomian negara, tetapi juga mengikis nilai-nilai moral dan etika yang seharusnya menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam jangka panjang, jika tidak ada upaya serius untuk memberantasnya, korupsi akan menghancurkan fondasi bangsa ini, membuat Indonesia semakin terperosok dalam ketidakpastian dan keterbelakangan. Lebih dari sekadar masalah hukum, korupsi adalah masalah yang harus diselesaikan dengan melibatkan kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa. Sebuah perubahan yang membutuhkan keberanian, kejujuran, dan komitmen untuk menciptakan sistem yang benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir pihak yang sudah terjebak dalam sistem yang rusak ini.
Penegakan Hukum: Simbol Tanpa Substansi
Penegakan hukum di Indonesia, dalam banyak hal, telah berubah menjadi simbol tanpa substansi. Di tengah-tengah sistem hukum yang gagal berfungsi secara efektif, hukum seakan hanya menjadi formalitas yang dijalankan untuk memenuhi keinginan segelintir orang yang memiliki kekuasaan. Dalam konteks ini, hukum kehilangan peran utamanya sebagai penjaga keadilan dan perlindungan bagi rakyat. Fungsi fundamental hukum—untuk melindungi yang lemah dan menegakkan keadilan—sering kali terabaikan, digantikan oleh kepentingan kelompok yang berada di puncak hierarki kekuasaan. Akibatnya, hukum tidak lagi mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya.
Korupsi, yang mestinya mendapatkan hukuman setimpal, sering kali berakhir dengan hukuman yang jauh dari layak. Pelaku korupsi, meskipun merugikan negara dan rakyat dalam skala besar, sering kali menikmati kekebalan hukum yang tak terjangkau oleh mereka yang lebih rendah statusnya dalam masyarakat. Sebaliknya, masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan sering kali menjadi korban dari ketidakadilan sistem hukum yang ada. Mereka yang melanggar hukum, namun tidak memiliki akses ke kekuasaan, justru mendapatkan hukuman yang lebih berat. Sementara itu, mereka yang berada di balik praktik korupsi, kekuasaan, atau penyalahgunaan hukum, sering kali terbebas dari hukuman yang setimpal.
Sistem hukum yang demikian ini bukan hanya memupuskan harapan rakyat terhadap penegakan keadilan, tetapi juga merusak citra dan integritas hukum itu sendiri. Ketika hukum tidak lagi menegakkan kebenaran dan keadilan secara adil, ia menjadi kehilangan makna. Fungsi hukum yang sejatinya adalah untuk menegakkan keadilan, perlindungan, dan pemerataan, justru dijadikan alat untuk memperpanjang kekuasaan dan menjaga status quo yang tidak menguntungkan masyarakat umum. Praktik seperti ini bukan hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga membangun ketidakpercayaan yang semakin dalam terhadap institusi hukum dan pemerintahan.
Dalam kenyataannya, hukum yang diharapkan bisa menjadi jalan menuju keadilan, kini lebih sering digunakan untuk mempertahankan kedudukan mereka yang berkuasa. Akibatnya, rakyat semakin merasa terasing dan terabaikan dalam sistem yang seharusnya melindungi mereka. Hal ini memunculkan kesan bahwa penegakan hukum tidak lebih dari sebuah ilusi, sebuah topeng yang menutupi ketidakberdayaan sistem hukum yang sesungguhnya. Keberlanjutan dari praktik semacam ini akan memperburuk keadaan, memperlebar ketimpangan sosial, dan menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan pemerintah. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengancam keberlanjutan negara sebagai entitas yang adil dan beradab.
Hukuman Ringan: Preseden Buruk bagi Bangsa
Hukuman ringan bagi pelaku korupsi menciptakan preseden yang sangat buruk bagi bangsa ini. Sebagai negara yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan, sistem hukum yang memberikan hukuman yang tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan oleh korupsi hanya akan memperburuk situasi. Ketika pelaku korupsi yang merugikan negara dengan jumlah yang sangat besar hanya mendapatkan hukuman ringan atau bahkan pembebasan, masyarakat akan merasa bahwa tindakan kriminal tersebut tidak dianggap sebagai ancaman serius bagi kestabilan negara. Hal ini tidak hanya merusak citra hukum, tetapi juga menumbuhkan rasa impunitas di kalangan para pelaku kejahatan. Mereka tahu bahwa mereka bisa bebas dari hukuman dengan menggunakan kekuasaan atau bahkan dengan uang yang dimiliki, sehingga korupsi menjadi semakin terstruktur dan meluas.
Selain itu, hukuman yang ringan ini menjadi sinyal buruk bagi seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang berjuang untuk keadilan dan transparansi. Ketika hukum hanya memberi hukuman ringan bagi pelaku korupsi, ini memberi kesan bahwa tidak ada konsekuensi nyata bagi tindakan yang merusak negara. Masyarakat yang seharusnya merasa dilindungi oleh hukum, malah semakin merasa terpinggirkan dan tidak memiliki tempat di dalam sistem hukum tersebut. Kepercayaan terhadap institusi hukum pun semakin terkikis, karena rakyat menyaksikan ketidakadilan yang terjadi di depan mata mereka, namun tidak ada perubahan yang berarti.
Bagi mereka yang berkuasa, sistem hukum yang lemah dan hukuman yang ringan justru menjadi kesempatan untuk melindungi diri mereka dari akibat hukum yang seharusnya menimpa mereka. Ketika hukum bisa dibeli atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, maka keadilan menjadi sekadar ilusi yang tidak dapat dirasakan oleh rakyat. Ini juga menciptakan ketidakadilan struktural, di mana kekuatan politik atau ekonomi dapat mempengaruhi proses hukum, sementara mereka yang tidak memiliki kekuasaan harus menanggung beban hukum yang lebih berat. Ketimpangan ini semakin memperburuk ketidakpercayaan rakyat terhadap sistem hukum, yang seharusnya berfungsi untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dengan sistem hukuman yang tidak efektif ini, negara pada dasarnya memberikan izin bagi praktik korupsi untuk terus berkembang. Korupsi yang semakin merajalela tidak hanya merugikan negara dalam aspek ekonomi, tetapi juga menghancurkan moralitas dan etika dalam berbangsa dan bernegara. Akibatnya, masyarakat semakin terjepit oleh ketimpangan sosial dan ekonomi, sementara pelaku kejahatan semakin bebas menikmati hasil perbuatan mereka. Jika sistem hukum tidak segera memperbaiki dirinya, maka masa depan bangsa ini akan semakin suram, karena korupsi yang tidak pernah dihukum dengan tegas akan terus merusak tatanan sosial dan menghambat kemajuan negara.
Dampak Sistemik Korupsi
Dampak sistemik korupsi sangatlah luas dan merusak berbagai aspek kehidupan. Selain merugikan secara finansial, korupsi menciptakan keretakan dalam struktur sosial yang dapat mengganggu kestabilan negara. Ketika pejabat publik yang seharusnya memegang amanah rakyat malah menggunakan jabatannya untuk menggerogoti kekayaan negara, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan hancur. Rakyat akan merasa bahwa mereka tidak lagi memiliki tempat dalam sistem yang seharusnya melindungi mereka. Korupsi membuat rakyat merasa terpinggirkan dan semakin jauh dari proses-proses politik yang seharusnya memberikan mereka suara. Kepercayaan yang terkikis ini menciptakan jurang ketidakpercayaan yang sangat dalam antara pemerintah dan rakyat, yang pada gilirannya akan menghambat upaya-upaya perbaikan sosial dan politik.
Salah satu dampak terburuk dari korupsi adalah ketidakadilan sosial yang semakin mencolok. Korupsi menciptakan kelas-kelas sosial yang semakin terpisah, di mana mereka yang berada di puncak kekuasaan semakin memperkaya diri, sementara rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan semakin terhimpit. Ketika sumber daya negara yang seharusnya dialokasikan untuk pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur justru menguap ke kantong-kantong individu yang tidak bertanggung jawab, ketimpangan sosial akan semakin lebar. Hal ini akan menciptakan ketidakpuasan yang meluas di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya bisa menumbuhkan rasa apatisme. Masyarakat yang merasa tidak memiliki kontrol atas perbaikan sosial dan hukum akan cenderung mengabaikan masalah ini, karena mereka merasa bahwa segala upaya mereka tidak akan membawa perubahan.
Korupsi juga merusak nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Ketika pejabat dan pengusaha bertindak tanpa memperhatikan integritas atau kejujuran, dan bahkan dihargai karena kemampuan mereka mengakali sistem, maka masyarakat akan kehilangan acuan moral. Integritas yang seharusnya menjadi prinsip dasar dalam setiap tindakan, baik di ranah publik maupun pribadi, mulai digantikan dengan pragmatisme semu yang berfokus pada keuntungan pribadi tanpa memedulikan dampak sosialnya. Hal ini menciptakan iklim di mana tindakan tidak terpuji, seperti penipuan dan pemalsuan, dianggap wajar asalkan memberikan keuntungan. Dalam jangka panjang, ini akan menghasilkan generasi yang tumbuh di tengah-tengah kebohongan dan manipulasi, yang tidak tahu apa itu nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial.
Bagi generasi mendatang, dampak dari budaya korupsi ini sangat merusak. Anak-anak yang melihat pejabat dan tokoh publik mereka terlibat dalam korupsi tanpa mendapat hukuman yang setimpal akan tumbuh dengan pemahaman bahwa korupsi adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Mereka akan lebih cenderung melihat tindakan korupsi sebagai jalan pintas untuk mencapai tujuan, tanpa memperhitungkan dampak negatif jangka panjang bagi masyarakat. Ketika kejujuran dan integritas tidak lagi menjadi nilai yang dihargai, maka akan sulit bagi bangsa ini untuk membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan yang lebih baik.
Jika korupsi terus dibiarkan berkembang tanpa ada upaya perbaikan yang sistemik, maka ia akan terus merusak tubuh bangsa ini seperti kanker yang menggerogoti tubuh manusia. Tanpa penegakan hukum yang tegas, perubahan dalam sistem pemerintahan, dan kesadaran moral yang lebih tinggi, korupsi akan terus menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang semakin mendalam. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran lebih lanjut, diperlukan perubahan besar-besaran dalam sistem hukum, politik, dan moralitas yang ada. Hanya dengan demikian kita bisa berharap untuk meraih masa depan yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment