Pernyataan Sikap LSM Tomori atas Kasus Morowali

PERNYATAAN SIKAP DAN TUNTUTAN
LSM SOLIDARITAS WITA MORI
ATAS KASUS PEMBUNUHAN RAKYAT OLEH APARAT
DI MOROWALI

Unjuk rasa damai para nelayan di pelosok desa Kolo Bawah menuntut janji PT. Medco & Pertamina di anjungan minyak Pulau Tiaka, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah berakhir dengan terbunuhnya dua warga pengunjuk-rasa oleh peluru polisi yang dibeli dari uang rakyat, termasuk uang nelayan yang mati itu. Peristiwa penyelesaian unjuk rasa dengan pola ala Texas seperti itu sudah kerap terjadi hingga bermuara pada fenomena perubahan peran polisi sebagai pengayom rakyat menjadi sekedar anjing penjaga para pengusaha rakus pengisap sumber daya alam milik masyarakat tempatan. Amat disayangkan, negara pada satu sisi, hanya jadi penonton manis menikmati darah rakyatnya yang tumpah hari demi hari di atas tanah tumpah daranya sendiri. Peristiwa berdarah 22 Agustus 2011 silam di Pulau Tiaka menghantarkan maut bagi saudara kami Marten dan Yuripin yang meninggal saat dirujuk ke rumah sakit. Setidaknya, ada 6 orang lagi yang sedang kritis terkena timah panas “anjing-anjing penjaga” itu.

Dalam keprihatinan yang tiada terperi melihat nasib tragis saudara-saudari kami sebangsa setanah air di Morowali, dengan ini kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Wita Mori (LSM Tomori) menyatakan sikap MENGUTUK KERAS tindakan pembunuhan yang dilakukan polisi terhadap warga Kolo Bawah pada Senin, 22 Agustus 2011, tersebut. Bersamaan dengan pernyataan ini, (LSM Tomori) MENUNTUT:

1. Pemerintah melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali harus MENGEVALUASI KEMBALI IZIN OPERASIONAL pertambangan minyak yang diberikan kepada PT. Medco & Pertamina dengan melibatkan unsur masyarakat setempat dan kalangan independen.

2. PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN OPERASIONAL pertambangan PT Medco & Pertamina sampai proses evaluasi izin operasional selesai dilakukan dan dinyatakan dapat beroperasi kembali.

3. Komnas HAM harus MELAKUKAN INVESTIGASI ATAS PEMBUNUHAN 2 warga Kolo Bawah yang dilakukan oleh aparat kepolisian Morowali tersebut.

4. Kapolda Sulawesi Tengah dan Kapolres Morowali HARUS MUNDUR DARI JABATANNYA sebagai bentuk pertanggung-jawaban atas pembunuhan warga desa Kolo Bawah oleh bawahannya.

5. NEGARA HARUS MENYERET APARAT KEPOLISIAN PELAKU PEMBUNUHAN DAN PIMPINAN PT Medco & Pertamina ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan tindakan brutal mereka terhadap warga yang seharusnya mereka ayomi dan berdayakan kehidupannya.

6. Pemerintah Daerah Morowali harus MENGEVALUSASI KEMBALI SEMUA IZIN kegiatan perusahaan di semua sektor yang beroperasi di seluruh wilayah Kabupaten Morowali dengan melibatkan unsur masyarakat setempat, kalangan pemerhati lingkungan, para cendekiawan, dan pihak independen.

7. Pemerintah Pusat dan Daerah harus menyerahkan PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG ADA KEPADA MASYARAKAT di daerah setempat sebagai pengelola utama, dan perusahaan dari luar sebagai pendamping.

8. Negara harus menjalankan fungsinya dengan benar yakni MENJAMIN PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN WARGA Pulau Tiaka, Kabupaten Morowali, dan seluruh rakyat Indonesia dari ancaman apapun, oleh siapapun.

Demikianlah PERNYATAAN SIKAP dan TUNTUTAN ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan diindahkan. Rakyat Morowali akan bergerak dan terus berjuang mempertahankan harkat, martabat dan tanah tumpah darahnya dari tangan-tangan para pengusaha rakus yang hanya akan menjadi sumber kematian bagi rakyat tempatan di atas tanahnya sendiri.

Jakarta, 28 Agustus 2011

LSM Solidaritas Wita Mori

Ketua Umum,
Margany Kenda

Sekretaris Umum,
Esaf Sanger