Pengurus Pusat LSM Solidaritas Wita Mori Berkunjung ke Morowali

KOPI, Jakarta - Pengurus Pusat LSM Solidaritas Wita Mori dari Jakarta akhir bulan Juni lalu berangkat ke Palu dan selanjutnya menuju kabupaten Morowali, dalam rangka melaporkan keberadaan LSM tersebut di Kesbang Provinsi Sulawesi Tengah dan Kesbang Kabupaten Morowali. Kehadiran rombongan disambut hangat oleh berbagai kalangan di Morowali karena anggota rombongan adalah tokoh perantau masyarakat Mori yang berdomisili di Jakarta.

Perlu diketahui bahwa, di kabupaten Morowali ada 2 suku besar di sana yaitu suku Mori mendiami wilayah dari Kolonodale hingga pedalaman ke arah kabupaten Poso dan suku Bungku mendiami pesisir teluk Tolo (teluk Tomori) dan 1 suku dengan populasi yang sudah semakin kecil lainnya adalah suku Wana mendiami kecamatan Bungku Utara.

Kehadiran rombongan tersebut memberi angin segar bagi pihak-pihak yang mengetahui kunjungan itu karena rombongan sekaligus ingin mengetahui langsung tentang banyak informasi yang diterima di Jakarta mengenai berbagai permasalahan yang terjadi di daerah Morowali. Meskipun kunjungan itu terlalu singkat namun, telah memberi gambaran apa sesungguhnya yang sudah terjadi dan sedang terjadi di Morowali hingga saat ini.

Rombongan Pengurus Pusat LSM Solidaritas Wita Mori tersebut adalah, Ketua Dewan Pembina Drs. Murdan Uun Maruduh, Ketua Dewan Pengurus Drs. Margany Kenda, MM, Sekretaris Drs. Esaf Sanger, MBA dan Humas dan Publikasi Dicky Laonaha.

Rombongan yang memperoleh penjelasan dari berbagai pihak di sana memberi kesan bahwa umumnya masyarakat Morowali telah lama mengimingkan adanya pihak luar yang secara aktif melakukan terobosan membela hak-hak mereka seperti tanah-tanah ulayat warga dan tanah-tanah lingkungan desa yang banyak dikuasai pengusaha. Penguasaan lahan-lahan pertambangan maupun perkebunan oleh para pengusaha tersebut, warga desa hanya mendapat pemberitahuan dari pemerintah kabupaten bahwa lahan-lahan itu akan dimanfaatkan pembangunan. Akan tetapi diantara pihak masyarakat banyak yang memahami bahwa kebijakan itu merupakan akibat kesalahan management pemerintahan maupun ambisi sepihak oleh oknum-oknum tertentu.

LSM Solidaritas Wita Mori

Dalam anggaran dasar dan rumahtangga LSM Solidaritas Wita Mori, adalah mendorong percepatan peningkatan Sumber Daya Manusia masyarakat Mori/Morowali dalam kerangka mewujudkan sebuah komunitas yang mampu membangun dirinya sendiri. Kedua, Meningkatkan peran serta masyarakat Mori/Morowali dalam pembangunan bangsa yang meliputi kemampuan berperan dan menghargai setiap dinamika gerak pembangunan di daerah. Ketiga, Membantu masyarakat menciptakan situasi dan kondisi sosial yang baik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral. Keempat, Mengupayakan advokasi di segala bidang kehidupan yang dibutuhkan masyarakat Mori/Morowali dan kesadaran hukum bagi masyarakat. Kelima, Membantu pemerintah daerah maupun pusat dan para pihak yang berkepentintgan dengan pembangunan masyarakat Mori/Morowali dan mengupayakan mediasi antar berbagai kepentingan yang terkait.

Oleh karena itu, pengelolaan semua program pembangunan di wilayah Mori/Morowali harus dilakukan terbuka berlandaskan kejujuran sehingga dapat diketahui dan dievaluasi masyarakat luas. Kedua, pengelolaan semua program pembangunan di wilayah Mori/Morowali harus berdasarkan kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Ketiga, dalam pengelolaan semua program pembangunan dalam wilayah Mori/Morowali harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat secara aktif. Keempat, pengelolaan semua program di wilayah Mori/Morowali harus memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan. Kelima, pengelolaan semua program pembangunan di wilayah Mori/Morowali harus didasarkan pada keputusan-keputusan yang diambil atas kesepakatan masyarakat.

Seperti Mafia

M. Josias Peohoa, Kabag Kesbang Kabupaten Morowali saat menerima kehadiran rombongan pengurus pusat LSM yang bertujuan melaporkan untuk dicatat kehadiran LSM Solidaritas Wita Mori di Morowali, dinilai sebagai suatu hal yang sangat baik karena banyak hal yang dapat kita lakukan bersama. “Kita memang sangat menginginkan kehadiran para investor baik bidang Pertambangan maupun Perkebunan di Morowali. Namun di balik itu, yang kita minta seharusnya mereka menghargai kaidah-kaidah yang ada di masyarakat termasuk adat, budaya, hak ulayat,” ujar Josias.

Kondisi yang amburadul seperti sekarang ini memang diakui Kabag Kesbang. “Setiap dilakukan pertemuan tak lupa saya mengingatkan teman-teman jangan karena kepentingan perusahaan, bapak-bapak tidak memperhatikan kepentingan masyarakat. Pesan ini juga sudah saya ingatkan ketika PT. Sinar Mas dan PT. Astra mau masuk ke Morowali,” jelas Josias Peohoa.

Saat awal mencari lahan di Morowali, kalau yang datang pertama memang anak buah langsung dari perusahaan kita sukuri, akan tetapi yang datang adalah broker ini lebih repot. Setelah mereka mendapatkan legitimasi daerah mereka kembali ke Jakarta mencari investor menjual legimitasi yang ada padanya, ahirnya terjadilah seperti ini.

Makanya kata Josias, “Saya anggap ini mafia, padahal boss di sana tidak tahu kejadian sebenarnya, dia datang kesini karena dianggapnya sudah beres semuanya padahal banyak permasalahan, belum lagi masalah tumpang tindih lahan.”

Contoh yang paling kecil, ungkap Josias Peohoa lanjut, di wilayah Mori di sana ada pengusahan tambang yang baru masuk, ia berpesan agar tolong supaya dihargai hak-hak masyarakat bukan hanya hutan tetapi pohon-pohon sagu. “Sagu itu sebagai tanda bahwa ada pemiliknya dan pasti mereka akan mempertahankan. Kalau toh misalnya mungkin ada keinginan investor pada lahan itu supaya dibicarakan dengan sebaik-baiknya,” imbuh Josias lagi.

Memang dengan kehadiran investor dampaknya akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat, akan tetapi jangan yang sudah ada itu sampai dihilangkan katakanlah seperti sagu. “Kalau sagu ini dibabat semua suatu saat paceklik masyarakat tidak akan makan kelapa sawit karena sagu itu pengganti beras,” tutur Peohoa prihatin.(Dicky Laonaha).