Proyek Mubazir Akibat Sistim Bagi-bagi Proyek antar Oknum Pejabat dan Politisi

KOPI, Morowali - Berbagai bentuk penyimpangan oknum pejabat Pemkab Morowali disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, kepada wartawan Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI) yang mendampingi LSM Solidaritas Wita Mori yang belum lama ini berkunjung di Morowali. Dari banyak masalah yang disampaikan narasumber, yang lebih santer menyangkut pemberian borongan pekerjaan infrastruktur kepada fihak-fihak tertentu atau orang yang dipandang sebagai panutan. Ironisnya, fihak-fihak tersebut tiba-tiba memborong pekerjaan teknik sipil yang dibiayai dana APBD Kabupaten tetapi sesungguhnya pekerjaan seperti itu bukan bidangnya.

Lebih ironis lagi borongan pekerjaan itu dikatakan punya si Anu, yang ternyata masih aktif sebagai anggota legislative atau eksekutif tetapi menggunakan orang kedua menangani langsung proyek itu. “Sistem seperti ini tetap berlaku dari tahun ke tahun,” ulas narasumber itu. Begitu DPRD ketok Palu ternyata telah diatur di belakang layar terutama untuk pekerjaan-pekerjaan teknik sipil dalam dengan sistim penujukan.

Sumber itu lebih jauh bertutur, “Tadinya, kita ketahui bahwa system seperti itu berlaku murni. Akan tetapi, setelah pekerjaan ditangani ketahuan bahwa, Ohh ini punya.…. Si Anu. Pantas hasil dari pekerjaan itu tidak membawa manfaat apa-apa bagi kepentingan masyarakat,” ucap sumber itu dengan ketus.

Demikian rangkuman informasi yang disampaikan oleh sejumlah warga desa dari beberapa desa yang dikunjungi. ”Ayo pak, kita pergi tengok apa yang kami sampaikan,” pinta beberapa nara sumber dari beberapa warga desa yang dikunjungi. Akan tetapi, karena keterbatasan waktu sehingga permintaan itu tidak dapat dipenuhi.

Akibat system yang dipakai terkesan bagi-bagi proyek, maka tidak sedikit proyek yang diinformasikan mubazir tersebar di berbagai tempat baik yang sudah dicek kebenarannya maupun yang masih bersifat informasi. Berikut adalah beberapa unit eks pekerjaan yang sempat dilakukan pengecekan untuk mengetahui kebenaran informasi yang banyak disampaikan warga desa, terutama yang mudah dijangkau.

Bendungan Mata Tingkea’o

Wartawan KOPI Jakarta Dicky Laonaha yang ikut mendampingi Pengurus Pusat LSM Solidaritas Wita Mori dalam kedudukannya sebagai Humas dan Publikasi dalam kepengurusan pusat. Dari sekian informasi yang diterima selama di Morowali sempat ditinjau beberapa unit eks pekerjaan antara lain, paket jalan tani sepanjang 300 meter termasuk 1 unit jembatan gantung disungai Puu Awu.

Infrastruktur desa ini menghubungkan desa Wara’a ke kebun rakyat di Korongkolite yang dikerjakan tahun anggaran 2010 dengan dana Rp.80 juta. Karena jarak dari desa dengan ujung pekerjaan tersebut hanya berkisar puluhan meter, maka peninjauan ke obyek yang disebut itu segera dilakukan.

Yang terlihat pada ruas pekerjaan itu adalah kerikil-kerikil yang ditabur mengikuti jalan setapak dan menurut informasi dari pengantar ke lokasi tersebut pemborongnya berinisial N warga Beteleme. Penanganan pekerjaan hanya menghampar krikil sepanjang 30 meter dari 300 meter yang harus dikerjakan.

Kedua, di ujung jalan setapak yang mestinya dikerjakan dalam paket itu ada titian gantung sepanjang kurang lebih 25 meter dengan kondisi lantai papan sudah rusak. Memang, untuk membuktikan penjelasan itu memang sulit karena keduanya tidak memiliki data (bestek). Akan tetapi, peninjauan dapat dilakukan meski hanya berdasarkan visual, hingga sejauh mana manfaat fisik pekerjaan itu bagi masyarakat.

Beranjak dari tempat itu, KOPI sempat menengok bendungan Mata Air Tingkea’o yang dikabarkan mubazir juga. Setelah berjalan kaki sejauh 4 km bersama seorang warga desa penunjuk jalan maka keduanya tiba di tempat tujuan.

Bendungan, meskipun telah 2 kali dikerjakan, namun belum bisa mengairi areal persawahan warga desa Wara’a seluas 200 ha. Keterangan lanjut dari warga desa pengantar itu, pada tahun anggaran 2004 lalu Mata Tingkea’o memperoleh alokasi pembangunan bendungan dari dana APBD Kabupaten Morowali Rp.200 juta. Kemudian tahun anggaran 2007 dialokasikan Rp.500 juta lagi untuk rehabilitasi bendungan, akan tetapi tetap tidak berfungsi hingga saat ini.

Meskipun beton penampang elevasi bendungan mengalami kebocoran, tapi memang benar bendung Mata air Tingkea’o telah dikerjakan lengkap dengan pintu air, saluran drainase ke arah lembah persawahan. Akan tetapi, penjelasan lebih lanjut menyebutkan, kontraktor hanya mengerjakan drainase saluran air sepanjang 300 meter dari 2 km yang harus dikerjakan. Akibat drainase saluran air dikerjakan hanya sebagian kecil mengakibatkan terjadi limpahan air di atas areal bakal persawahan manakala Mata Tingkea’o mengalami banjir.

Menurut penjelasan dari narasumber ketika ditanya saat berada di lokasi bendungan, siapa yang mengerjakan, “kontraktor pelaksana adalah R, salah seorang anak pejabat di Morowali”, jelasnya.

Dari tempat bendung di Mata Tingkea’o, KOPI langsung menghubungi bapak K, orang tua R salah seorang pejabat teras di Morowali. Dari balik hp terdengar suara mengatakan, “Tanya saja kontraktornya karena saya tidak tahu-menahu dengan pekerjaan itu”, jawab K. Alasan Pewarta KOPI menghubungi orang tua R karena pada awal pembangunan bendungan tersebut tahun 2004, K saat itu menjabat sebagai Ketua Bappeda Kabupaten Morowali yang mengartikan K lebih tahu perencanaan pembangunan bendungan tersebut sejak awal.

SDM dan Ketidak-becusan

Aleks Lagaronda, mantan Pimpro Inpres SD Dep. Dalam Negeri di era orde baru menilai sisi permasalahan di Kabupaten Morowali tersebut adalah sebagai akibat dari tingkat kapasitas SDM aparatur yang masih sangat terbatas dalam menata pengembangan sumber-sumber daya alam yang berpotensi menumbuhkan perekonomian. Karena keterbatasan itu sehingga munculnya proyek-proyek yang tidak terstruktur baik alias asal jadi.

Kedua, ketidak becusaan pejabat untuk melakukan penataan yang sungguh-sungguh sehingga bisa disimpulkan membagi-bagi proyek untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Modus-modus seperti ini bisa terus berlanjut sepanjang elit pimpinan pemerintahan kabupaten tidak secara sungguh-sungguh melakukan penataan dan pengawasan pelaksanaan program secara efektif.(Dicky Laonaha)