Harapan Melayang, Morowali Malang

KOPI, Berdirinya Kabupaten Morowali hasil pemekaran Kabupaten Poso didasarkan pada UU No 51 tahun 1999. Seperti halnya daerah pemekaran lainnya di Indonesia, Morowali muncul mengusung harapan besar mensejahterakan rakyatnya bermodalkan sumber daya alam dan bantuan keuangan dari pusat (DAU, DAK, Grant, dan lain-lain). Ironisnya, sejak awal kabupaten baru ini sudah diterpa berbagai permasalahan. Persoalan pertama yang masih menyisakan kesulitan hingga kini adalah penetapan ibukota kabupaten. Masyarakat asal Kolonodale menginginkan ibukota kabupaten di Kolonodale sementara masyarakat Bungku menghendaki ibukota di Bungku. Memang salah satu diktum ketetapan Undang-Undang No.51 tersebut menyebutkan bahwa, Kolonodale merupakan ibukota Kabupaten Morowali sementara dan setelah 5 tahun ibukota akan pindah di Bungku. Setelah periode 5 tahun terlewatkan, terjadilah tarik-menarik ibukota kabupaten, hingga kini.

Persoalan demi persoalan bertambah, apalagi sejak Drs. Tato Dg Masituju digantikan Andi Mochamad sebagai Bupati Morowali. Penataan pemerintahan dan pembangunan semakin tidak karuan karena bupatinya tinggal menetap di Jakarta dan hanya sesekali ke Kolonodale. Akibatnya, penataan pembangunan amburadul dan tatanan politik carut-marut, hingga pada kemelut perbedaan pandang yang melibatkan beberapa anggota legislatif dan pihak eksekutif. Pertikaian di kalangan masyarakat yang kontra dan pro pemindahan ibukota kabupaten ikut menghiasi sejarah berdirinya kabupaten Morowali. Akhirnya, ibukota kabupaten berpindah dari Kolonodale ke Bungku yang terkesan dipaksakan.

Dengan kepindahan ibukota ke Bungku setelah lebih dari 5 tahun di Kolonodale, permasalahan tidak kunjung padam karena timbulnya problem baru bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah Kabupaten Morowali yang sebagian bersar (70 %) berasal dari luar Bungku dan bertekad tidak mau hijrah ke Bungku bersama keluarganya. Permasalahan ini erat kaitannya dengan masalah pemondokan keluarga sehingga para PNS tersebut hidup di Bungku dengan mengontrak petak-petak kamar di sana. Setiap hari Jumat usai kantor mereka kembali ke keluarga masing-masing di Kolonodale, dan subuh di hari Senin-nya kembali lagi ke Bungku. Demikian setiap minggunya para PNS menempuh jarak 112 km yang dalam waktu antara 4 hingga 5 jam dari Bungku ke Kolonodale, dan begitupun sebaliknya. Permasalahan yang mereka hadapi bertambah sulit karena kondisi jalan yang ditempuh sedemikian parah sehingga sering menimbulkan kecelakaan bagi para PNS dari yang ringan hingga meninggal dunia.

Permasalahan krusial lainnya yang dihadapi kabupaten yang didiami oleh sebagian besar Suku Mori dan Orang Wana itu adalah menyangkut masalah pertanahan yang berdampak bagi kehidupan perekonomian masyarakat karena banyak lahan-lahan masyarakat terserap untuk perkebunan. Banyaknya perusahaan pertambangan yang memasuki wilayah tersebut juga menambah deretan persoalan yang berakibat langsung kepada masyarakat lokal/tradisional yang notabene masih hidup dalam kemiskinan, kemelaratan, dan kekurang-beruntungan. Hingga saat ini, publik tidak pernah tahu mekanisme manajemen yang diberlakukan oleh Pemda Morowali kepada perusahaan-perusahaan pertambangan maupun perkebunan, terutama berkaitan dengan kontribusi apa yang dibebankan kepada perusahaan-perusahaan tersebut kepada pemda dan masyarakat Morowali. Tidak pernah terekspos berapa nilai PAD sebagai kontribusi perusahaan-perusahaan tersebut kepada pemerintah daerah, sementara prasarana infrastruktur disana pembiayaannya lebih besar dari dana APBN.

Ekses dari bertumpuknya berbagai permasalahan tersebut di atas, muncullah reaksi masyarakat Morowali Utara yang bertekad untuk membentuk kabupaten baru dengan memekarkan kabupaten Morowali. Utusan dari Morowali telah bebeberapa kali ke Jakarta untuk urusan pemekaran itu, namun belakangan ini urusan pemekaran itu semakin tak terdengar padahal dana yang digunakan untuk itu sudah cukup banyak.

Memahami permasalahan yang dihadapi itu, baik yang diinformasikan langsung dari berbagai narasumber maupun yang dirasakan sendiri saat berkunjung ke Morowali telah mendorong beberapa tokoh masyarakat Mori di Jakarta, bersepakat bulat untuk melakukan kontrol sosial baik langsung maupun tidak langsung terhadap jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di Morowali. Untuk memudahkan kegiatan kontrol sosial itu, tokoh-tokoh masyarakat Mori tersebut telah membentuk satu wadah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Wita Mori yang diikuti dengan penerbitan bulletin atau tabloid dengan visi utama meningkatkan wawasan dan kemampuan analistik masyarakat Morowali.