Iklan

29 August 2008|6:20:04AM

English Arabic Chinese (Simplified) Dutch German Japanese Indonesian Thai
LOGIN & KIRIM WARTA

          Login reminder Forgot login? | Register Register
Belum punya akun? Klik Register

Lupa password? Klik Forgot Login?
PEWARTA ONLINE
None

GELORA SEPEDAJatuh Bangun Nadine Go wes Bersepeda den.....
20/06/2017 | Didi Rinaldo

KOPI, Jakarta – Aktris Nadine Chandrawinata menyukai olahraga seperti  Renang, Menyelam, Senam serta olahraga baru yang kini Ia geluti yakni bersepeda. Ditemui di acara Polygon Follow Your Own P [ ... ]



    POLLING WARGA
    Menurut Anda, program apa yang seharusnya menjadi prioritas PPWI saat ini?
     

    SPRI Tuding Dewan Pers : Verifikasi Media, UKW sebagai Objek Bisnis

    KOPI, Jakarta- Dewan Pers kerap menuding puluhan ribu media yang belum diverifikasi dan ratusan ribu wartawan yang belum ikut Uji Kompetensi Wartawan atau UKW, dengan sebutan abal-abal.

    Upaya Dewan Pers mencitrakan media dan wartawan abal-abal itu sukses membuat wartawan dan seluruh pemilik media kalang-kabut, sehingga terpaksa berduyun-duyun mengikuti proses verifikasi media dan kegiatan UKW dengan biaya tinggi sekalipun.

    Sangat sulit mencari pembenaran bahwa pelaksanaan UKW versi Dewan Pers tersebut memang murni untuk peningkatan kualitas dan standar profesi wartawan dan bukan untuk tujuan meraup lembaran rupiah di balik itu.

    Tudingan abal-abal telah menjadi senjata Dewan Pers untuk menekan wartawan dan media agar mengikuti verifikasi media dan kegiatan bisnis UKW.

    Disadari atau tidak Dewan Pers telah dengan bangganya menjadikan wartawan sebagai objek bisnis UKW abal-abal.

    Mengutip ulasan mengenai Definisi sertifikasi kompetensi kerja versi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, bahwa Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikasi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau internasional.

    Untuk memastikan dan memelihara kompetensi diperlukan sistem sertifikasi yang kredibel berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Perlu diketahui juga, Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP yang merupakan kepanjangan tangan dari BNSP, proses pemberian lisensinya mengadopsi kepada standar ISO 17024.

    Nah, dari pertimbangan di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa ke-27 LSP versi Dewan Pers tidak mengacu pada ketentuan tersebut atau tidak professional dan memenuhi standar ISO 17024 alias abal-abal.

    Sejatinya, sertifikasi kompetensi berkaitan dengan pencapaian pengalaman dan kemampuan dari tenaga kerja professional. Jadi perlu digaris bawahi bahwa lembaga yang dapat menentukan seseorang bekerja atau tidak adalah industri atau perusahaan pers (bagi wartawan). BNSP bersama-sama dengan LSP hanya berada pada posisi membantu industri (perusahaan pers) untuk meyakinkan pihak pelanggannya bahwa mereka menggunakan tenaga (wartawan) kompeten.

    Dewan Pers sepertinya perlu mengetahui bahwa terdapat 3 (tiga) jenis penerapan sertifikasi kompetensi yaitu Penerapan Wajib Setifikasi, penerapan Disarankan Sertifikasi (advisory) dan penerapan Sukarela Sertifikasi (voluntary). Penerapan Wajib pada sertifikasi kompetensi dilakukan oleh otoritas kompeten sesuai bidang tekhnisnya berdasarkan regulasi perdagangan jasa antar negara (WTO) terutama GATS yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, sehingga penerapan Wajib Sertifikasi harus mengacu pada perjanjian ini.

    Penerapan Wajib Sertifikasi Kompetensi didasarkan pada hal-hal yang berkaitan dengan safety (keselamatan), security (keamanan), dan mempunyai potensi dispute (perselisihan) besar di masyarakat, dan seharusnya dinotifikasikan ke WTO.

    Jadi sangat jelas dan terang benderang bahwa UKW bagi wartawan tidak wajib. Dengan begitu, sudah terbukti UKW yang dilaksanakan Dewan Pers ternyata tidak masuk pada jenis Penerapan Wajib Sertifikasi. Yang paling tepat UKW bagi wartawan diterapkan adalah jenis Penerapan Disarankan.

    Karena dalam program ini pemerintah memberikan insentif apabila masyarakat turut berpartisipasi dalam program ini, seperti bantuan sertifikasi, bantuan pengembangan kelembagaan dan sebagainya. Sistem inilah yang paling banyak dilaksanakan di dalam negeri.

    Nah, sistem Penerapan Disarankan Sertifikasi inilah yang paling tepat diterapkan kepada wartawan untuk UKW. UKW seharusnya tidak dijadikan legitimasi seseorang disebut wartawan atau bukan wartawan.

    Kebutuhan UKW ini sesungguhnya untuk meyakinkan pelanggan Koran atau pembaca media online, dan pemirsa televisi dan radio untuk percaya bahwa proses pembuatan berita tersebut layak dipercaya karena dikerjakan oleh wartawan professional yang bersertifikat UKW.

    Dengan demikian publik atau masyarakat pembaca dan pemirsalah yang menjadi penentu rating maupun jumlah pembaca dan pemirsa dari berita media yang diyakini nilai kebenarannya. Semua akan terseleksi secara alamiah tanpa harus dibuat surat edaran ke mana-mana oleh Dewan Pers mengenai wartawan atau media mana yang harus dilayani.

    Seperti contoh mengenai regulasi tentang makanan biasanya ada label halal dari MUI sehingga masyarakat tahu makanan apa dan restoran mana yang halal dikonsumsi.
    Seharusnya, hal itu yang dilakukan Dewan Pers.

    Tidak perlu memusuhi dan mencela wartawan dan media dengan sebutan abal-abal. Cukup label terverifikasi Dewan Pers dan wartawan bersertifikat UKW dipampang di halaman depan media. Selebihnya biarkan masyarakat yang memilih dan menentukan media seperti apa yang layak dibaca dan ditonton serta didengarnya.

    Berdasarkan pengalaman di lapangan, wartawan itu menjadi professional bukan karena ikut UKW abal-abal versi Dewan Pers, melainkan karena sebelum menjadi wartawan terlebih dahulu dilatih dan dididik oleh pimpinan di masing-masing media. Learning by doing atau belajar sambil mengerjakannya.

    Pendidikan dan peningkatan kualitas itu lazimnya dilakukan oleh level pimpinan redaksi atau redaktur kepada reporter dan Pimpinan redaksi kepada para redaktur di bawahnya.

    Itu mekanisme umum yang terjadi di keredaksian dalam menjalankan pekerjaan jurnalistik.
    Kalau kemarin ada yang menulis bahwa UKW akan memisahkan antara wartawan professional dan wartawan abal-abal tentunya terbantahkan. Parameter seperti itu justeru terlalu sempit dan tendensius.

    Buktinya, sampai hari ini kita masih disuguhkan pemandangan media-media mainstream berskala nasional ‘melacurkan diri’ dengan menjual idealisme pers melalui pemberitaan yang terlalu berpihak kepada arah politik kelompok penguasa.

    Tulisan ini bukan anti penguasa tapi untuk membuktikan bahwa parameter professional media terverifikasi, dengan segudang wartawan UKW, tidak akan menjamin bahwa karya jurnalistik abal-abal tidak akan terjadi.

    Berkaitan dengan verifikasi media yang dilaksanakan Dewan Pers, sudah menjadi pembahasan hangat di kalangan wartawan. Media yang belum diverifikasi Dewan Pers kerap mengalami tindakan diskriminasi dan kriminalisasi akibat pemberitaan.

    Bahkan, surat edaran Dewan Pers ke seluruh pemerintah pusat dan daerah dan ke perusahaan-perusahaan nasional dan daerah telah mengancam eksistensi perusahaan pers yang belum terverifikasi Dewan Pers.

    Dewan Pers telah menjelma menjadi lembaga tinggi negara yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur pemerintah pusat di tingkat kementrian, pemerintah daerah, dan bahkan perusahaan pelat merah dan swasta untuk melaksanakan ketentuan yang dibuatnya hanya melalui selembar Surat Edaran. Begitu superiornya Surat Edaran Dewan Pers sehingga para menteri, gubernur, bupati, walikota, dan pemimpin perusahaan nasional dan daerah tidak berani melawan meskipun jelas-jelas itu (surat edaran Dewan Pers) melanggar dan mencederai kemerdekaan pers yang dijamin UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sudah sangat jelas bahwa Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers berbunyi : ‘Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.’ Berbicara masalah hak, maka sebagus apapun peraturan Dewan Pers (menurut dia) jika melanggar hak asazi manusia maka akan berhadapan dengan pelanggaran konstitusi.
    Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur lembaga-lembaga (bukan hanya lembaga negara) yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan lainnya sebagai berikut : “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepal Desa atau yang setingkat.”

    Kemudian, Pasal 8 ayat (2) UU. No. 12 Tahun 2011 selanjutnya mengatur bahwa : “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”
    Dalam pasal 15 ayat (2) huruf F, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers disebutkan Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut : ‘memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.’
    Sangat jelas di situ, Dewan Pers tidak diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat peraturan-peraturan sendiri. Bahkan dalam Undang-Undang Pers jelas tertulis bahwa fungsi Dewan Pers hanya ‘memfasilitasi.’ Jadi organisasi-organisasi pers lah yang berhak dan berwenang membuat peraturan-peraturan di bidang pers yang difasilitasi oleh Dewan Pers.

    Patut diakui bahwa persoalan yang menjadi kekuatiran dan keresahan sekelompok elit yang mengaku pers professional, adalah dampak dari kemerdekaan pers yang dijamin Undang-Undang telah membuka peluang yang sangat luas dan mudah bagi warga masyarakat untuk mendirikan usaha media dalam skala kecil dan menengah. Dalam prakteknya, memang banyak kejadian memprihatinkan dimana sebagian kecil warga masyarakat yang keliru dan salah menggunakan media sebagai alat untuk memeras pejabat dan pengusaha. Namun demikian, itu (penyalahgunaan media) bukan berarti secara global Dewan Pers bisa menggenaralisir dan mencitrakan negative terhadap 43 ribuan media yang belum diverifikasi sebagai media abal-abal yang didirikan dengan tujuan untuk memeras pejabat. Tugas untuk menindak dan menertibkan itu (kasus pemerasan) bukan urusannya Dewan Pers melainkan pihak kepolisian dan organisasi perusahaan pers dan organisasi wartawan.

    Sudah sangat jelas bahwa Peraturan Dewan Pers sendiri Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers pada poin ke 17 disebutkan : ‘Perusahaan Pers Media Cetak diverifikasi oleh organisasi perusahaan pers dan perusahaan pers media penyiaran diverifikasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia.’ Jadi verifikasi media itu tugas organisasi pers untuk menertibkan dan mengantisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan media.
    Namun, pada prakteknya peraturannya dilanggar sendiri oleh Dewan Pers. Verifikasi media yang seharusnya dilakukan oleh organisasi perusahaan pers justeru diambil alih langsung oleh Dewan Pers.

     

    Verifikasi Media Online yang Dilakukan oleh Dewan Pers Bertentangan dengan Undang-undang.

    Sedangkan untuk media online yang saat ini berjumlah puluhan ribu media ternyata belum ada peraturannya sama sekali tentang verifikasi. Jadi, verifikasi media online yang dilakukan Dewan Pers sesungguhnya selain bertentangan dengan Undang-Undang, juga tidak memiliki dasar hukum.

    Dengan segala pertimbangan dan acuan hukum di atas maka dapat kami simpulkan bahwa apa yang dilakukan Dewan Pers tentang Verifikasi Perusahaan Pers dan pelaksanaan kegiatan UKW bagi wartawan adalah tidak mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku alias abal-abal.

    Dewan Pers Ikut Mengkebiri Kriminalisasi Wartawan

    Persoalan lain yang tak kalah serius adalah sulitnya akses warga masyarakat di daerah yang menjadi korban pemberitaan dan atau wartawan lokal yang menjadi korban kekerasan atau diskriminasi dan pelarangan peliputan, untuk melapor ke Dewan Pers karena jarak dan biaya ke Jakarta cukup memberatkan. Tak jarang pihak-pihak yang merasa dirugikan atau korban pemberitaan terpaksa melaporkan dan menyelesaikan sengketa pers melalui jalur pidana ke pihak kepolisian di daerah. Selama bertahun-tahun Dewan Pers membiarkan kondisi ini terus terjadi dan dialami wartawan dan media.

    Bahkan Dewan Pers justeru ikut masuk di dalam persoalan kriminalisasi pers dengan membuat rekomendasi ‘sesat’ yang isinya menyatakan bahwa wartawan yang membuat berita bukan wartawan karena belum ikut UKW, dan media yang memberitakan belum diverifikasi, sehingga merekomendasikan kepada pihak pengadu agar meneruskan sengketa pers melalui jalur pidana umum atau pelanggaran UU ITE.


    Sebagai solusi dari seluruh permasalahan di atas, baru-baru ini Sekretariat Bersama Pers Indonesia mengumpulkan ribuan wartawan dari berbagai penjuru tanah air untuk mengadakan Musyawarah Besar Pers Indonesia tahun 2018. Mubes ini bertujuan untuk memberi ruang seluas-luasnya bagi wartawan Indonesia untuk menentukan sendiri masa depannya. Mubes Pers Indonesia 2018 ini telah menghasilkan sebuah keputusan besar yakni Deklarasi Pembentukan Dewan Pers Independen atau DPI. Keputusan untuk membentuk DPI ini adalah sebagai jawaban atas kinerja buruk Dewan Pers yang selama ini dianggap sebagai ‘perusak’ kemerdekaan pers. Ratusan milyar rupiah bahkan mungkin sudah triliunan rupiah anggaran negara selama bertahun-tahun habis melalui sekretariat Dewan Pers di Kementrian Kominfo untuk pengembangan kualitas pers nasional, namun masalah pers tidak juga terselesaikan. Sebesar itu anggaran negara tercurah bagi sekretariat Dewan Pers namun masih ada saja sebutan abal-abal terhadap puluhan ribu media dan ratusan ribu wartawan oleh Dewan Pers. Bahkan, akhir-akhir ini begitu marak kriminalisasi pers terjadi akibat peran rekomendasi Dewan Pers di dalamnya.

     

    Satu buah berita seharga nyawa sudah terjadi di Kalimantan Selatan. Almarhum Muhammad Yusuf meregang nyawa dalam tahanan akibat dikriminalisasi karya jurnalistiknya. Ini bukti bahwa Dewan Pers bukan hanya gagal melindungi kemerdekaan pers tapi telah menjadi bagian dalam upaya mengkiriminalisasi pers. Untuk itulah DPI akan hadir sebagai penyelamat kemerdekaan pers. Nantikan pemilihan Anggota Dewan Pers Independen oleh 51 anggota tim formatur yang akan mengadakan rapat pemilihan pada awal tahun 2019 nanti melalui Kongres Wartawan Indonesia 2019. Kita tentukan sendiri masa depan pers Indonesia menuju pers yang professional dan bertanggung-jawab.

    Penulis :
    Heintje G. Mandagie
    Ketua Tim Formatur Pemilihan Dewan Pers Independen/
    Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia

    Teks Foto: Heintje G. Mandagie Ketua Umum DPP SPRI bersama Ketua Dewan Penasehat Sekber Pers Indonesia Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdijatno.

    Berita ini juga tayang  di www.detikperistiwa.com, www.indonesiamediacenter.com. Publisher (Didi Rinaldo)  tidak bertanggungjawab isi tulisan.

     

    Waspada !.. Wartawan Gadungan, Komplotan Maling "Trio Gaek Syaraf" :

    Sering “Mengaku”  oknum wartawan sebagai anaknya/adeknya, Foto Selpi/Rekaman video ,menjual nama orang ngaku familinya, Print & email berita, wajah palsu/serupa, Kw dsb. Penulis (Didi) ia bilang Jaksa, Polisi, Tentara, KPK. Tolong Tangkap Komandan yang terlibat.

     

     


    Artikel Lainnya:

     

    Kapan Saya dilantik Jadi Menteri Pak Presiden
    Jumat, 24 Mei 2019

    KOPI, Jakarta -  Pemilu serentak sudah usai , hasil Rapat Pleno KPU (Komisi Pemilihan Umum) pusat sebagai pemenang yakni Pasangan Capres Joko Widodo- Kyai H. Mar'uf Amin. Dengan perolehan suara 55,5 % dari Pasangan Prabowo Subianto dengan Sandiaga uno. Tim sukses (Tim Ses) pun bertanya dalam hati, siapa tahu gua ditunjuk oleh Presiden menjadi Mantari (red, tukang suntik orang sakit) eh salah  jadi Mentri. Saya sudah bekerja siang malam untuk... Baca selengkapnya...

    Prediksi Nama Anggota DPRD Pekanbaru Hasil Pemilu Serentak , Periode 2019-2024
    Jumat, 24 Mei 2019

    KOPI, Pekanbaru – Ditempat kerjanya, Pengamat Politik Riau sebut saja namanya Aji Somek mengatakan “ Ingin menjadi anggota Dewan membutuhkan Tenaga, materi, Timses yang Solid, sang calon Dewan tidak sombong/angkuh, sering mengunjungi warga dapilnya bukan hanya saat Pemilu saja minimal sekali setahun. Menepati janji aspirasi saat kampanye (red. pengaspalan jalan, Lampu penerangan , air bersih,  Seminisasi gang, dll) Bapak/Ibu si Anu tuh... Baca selengkapnya...

    LSM TOPAN- AD Laporkan Dugaan Penyalagunaan Wewenang dan Anggaran Pengadaan Sapi Distanak Riau
    Jumat, 17 Mei 2019

    Teks Foto. Kajati Riau Uung Abdul Syakur (kemeja putih) saat HUT Adyaksa ke 58 . (foto .Didi Rinaldo) KOPI, Pekanbaru – Ketua LSM TOPAN-AD ( Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara dan Anggaran Daerah) Propinsi Riau , Maruar Sianturi SE di kantor Kejaksaan Tinggi Riau tanggal (2/5-2019) memakai baju seragam jas berwarna hijau mengatakan “ Kami melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang atau jabatan dalam pengadaan hewan ternak dalam hal... Baca selengkapnya...

    Rumah Zulkifli AS Walikota Dumai, Digeledah oleh KPK
    Senin, 06 Mei 2019

    KOPI, Dumai – Ditempat kerjanya, sebut saja namanya Aji Somek mengatakan “ Propinsi Riau terkenal dengan negeri Petro Dollar. Dikarunia oleh SDA (Sumber Daya Alam) yang melimpah ruah. Tetapi masyarakata banyak yang miskin. Termasuk penulis yang kurang duit. SDAnya menikmati segelintir orang, penduduknya hanya sebagai penonton di negeri sendiri. Hasil alamnya Bawah tanah minyak bumi, diatas tanah minyak Kelapa Sawit (CPO) , diatas kepala... Baca selengkapnya...

    Dirut ”Habis Token Gelap Gulitalah” Ditahan KPK Terlibat Korupsi
    Rabu, 24 April 2019

    KOPI, Jakarta- Di tempat kerjanya “Kangmas Sutisyoso mengatakan” Buku RA. Kartini terkenal dengan Habis Gelap Terbitlah Terang. Dirut PLN (Perusahaan Listrik Negara) "Habis Token Gelap Gulitalah” di tahan KPK, terlibat korupsi pembangunan pembangkit Listrik Riau I. Kadangkala Petugas PLN di lapangan sebulan menunggak listrik lansung meteran ia bongkar, tega amat sih. Terpaksa kami memakai meteren listrik prabayar yakni TOKEN listrik.... Baca selengkapnya...

    Heboh Tentang Cucu Jokowi
    Rabu, 30 Januari 2019

    KOPI, Jakarta – Cuitan Hidayat Nur Wahid dalam postingan @kun Twitter miliknya, ia menuding cucu Joko Widodo Jan Ethes menjadi alat kampanye. Dalam cuitannya tersebut, ia menuliskan bahwa Jokowi sengaja menjadikan Ethes sebagai alat kampanye. "Ini Jan Ethes yg pernah sebut @jokowi, kakeknya, sbg “Artis” ya? Tapi bgmn kalau ini jadi legitimasi pelibatan anak2 dlm kampanye? Bgmn @bawaslu_RI masih bisa berlaku adil kah?" tulisnya. Ditempat... Baca selengkapnya...

    PK Diajukan Tiga Kali Di Kasus Yang Sama, MA Tabrak Aturan?
    Rabu, 23 Januari 2019

      Foto: (ki-ka) Danny Siagian, Manahan Sihombing, Mangalaban Silaban, Sugiono KOPI, JAKARTA - Menurut pasal 66 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1985 menyebutkan, permohonan Peninjauan Kembali (PK), diajukan hanya satu kali. Namun kenapa dalam kasus tanah Grant Sultan Deli, Medan milik ahli waris Datuk Muhamad Cheer (Dt. M. Cheer) di Mahkamah Agung (MA) bisa hingga 3 (tiga) kali? “Kenapa PK bisa sampai 3 (tiga) kali untuk kasus yang sama di... Baca selengkapnya...

    INTERNASIONALGary Gravelle Ancam Bunuh Presiden Donal.....
    15/05/2019 | Didi Rinaldo

    KOPI, Amerika Serikat – Diluar negeri mengancam membunuh Kepala Negara mendapat respon dari pihak keamanan Anda lansung di tangkap. Hukuman Penjara  [ ... ]



    NASIONALPasca Rekapitulasi Pemilu oleh KPU.....
    22/05/2019 | Rachmad Yuliadi Nasir

    KOPI-Jakarta, "Wah KPU kerjanya malam-malam seperti kampret," begitulah ramai orang yang protes dengan kinerja KPU. Sebelumnya ramai diberitakan ba [ ... ]



    DAERAHDesa Saitnihuta Dapat Bantuan Pembanguna.....
    24/05/2019 | Marly Sihombing

    KOPI, TOBA SAMOSIR - PT. Toba Pulo Lestari menyalurkan bantuan dari Community Development (CD)sebesar Rp 215 juta ke Desa Saitnihuta, Kecamatan Dolok [ ... ]



    PENDIDIKANMeriah, Karnaval Jelang Ramadan SD Muham.....
    05/05/2019 | Supadiyanto, M.I.Kom.

    KabarIndonesia - Seluruh guru, karyawan, murid, dan kepala sekolah SD Muhammadiyah Sragan mengadakan Karnaval menyambut Ramadan pada Jumat, 3 Mei 2019 [ ... ]



    EKONOMIALMISBAT Laporkan Kementan, Kemendag ke.....
    16/05/2019 | Didi Rinaldo
    article thumbnail

    KOPI, Jakarta - Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat), organisasi relawan pendukung Presiden Jokowi yang berdiri sejak 2014, membe [ ... ]



    HANKAMMoeldoko : Tiada Maaf Buat HS, Ancam Pen.....
    16/05/2019 | Didi Rinaldo

    KOPI, Jakarta – Ditempat kerjanya, sebut saja namanya Kangmas Roy Kusnen mengatakan “ Kepada masyarakat mengupload (unggah) video, foto di Media  [ ... ]



    OLAHRAGAMahasiswa Yang Petinju Ini, Menangkan Pe.....
    06/04/2019 | Danny Pantas Siagian

    KOPI, JAKARTA - Sulistyono, petinju yang juga mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular (UMT) Jakarta ini, menangkan pertarungan partai kelas [ ... ]



    PARIWISATARamadhan Berkah di Festival Ramadhan 201.....
    17/05/2019 | Rachmad Yuliadi Nasir

    KOPI-Jakarta, Selamat datang bulan suci Ramadhan 1440 H. Tahun ini bulan puasa atau bulan Ramadhan 1440 H, jatuh pada hari Senin, 6 Mei 2019. Sege [ ... ]



    HUKUM & KRIMINAL1 Kg Shabu Berhasil Diamankan oleh BNNK .....
    17/05/2019 | Rachmad Yuliadi Nasir

    KOPI-Jakarta, Bulan suci Ramadhan 1440 H seharusnya diisi dengan kegiatan yang bermanfaat bukan dengan pekerjaan yang membawa celaka bagi orang lain.  [ ... ]



    POLITIKKamis 21 Mei 1998, Peristiwa Reformasi I.....
    22/05/2019 | Rachmad Yuliadi Nasir

    KOPI-Jakarta, Bangsa Indonesia pada setiap tanggal 21 Mei selalu memperingati peristiwa Reformasi Indonesia. Waktu sangat cepat berlalu dan hari ini, [ ... ]



    OPINIViral di Medsos , Minurlin Istri Mantan .....
    13/05/2019 | Didi Rinaldo

    KOPI, Bekasi – Ditempat kerjanya, sebut saja namanya Sugeng Triwardono mengatakan” Sontoloyo, kampret Ada “oknum" Perempuan Suaminya Tentara  [ ... ]



    PROFILViral di Medsos, Dua Jendral Acungkan S.....
    11/05/2019 | Didi Rinaldo

    KOPI, Jakarta – Ditempat kerjanya, Kangmas Sutisyoso mengatakan “ Sontoloyo, dua orang Jendral (Pol) Salam Dua Jari kedua jenderal polisi itu ada [ ... ]



    SOSIAL & BUDAYAPlt Bupati Kampar Catur Sugeng Hadiri Pe.....
    21/01/2019 | Didi Rinaldo

    KOPI, Sei Kijang Tapung Hilir - Rasa senang dan bahagia berada di tengah orang tua kami, Ninik mamak dan para pemangku adat yang ada di Kenagarian Tap [ ... ]



    ROHANIMasyarakat Rohul Hadiri Buka Puasa Bersa.....
    19/05/2019 | Didi Rinaldo

    KOPI, Pekanbaru- Ratusan orang masyarakat kabupaten Rokan Hulu (Rohul)berdomisili di Pekanbaru menghadiri buka Puasa bersama yang ditaja oleh Pemkab R [ ... ]



    RESENSIGratis..!!! Buku Karya Mualaf Zaman Now,.....
    03/04/2019 | Redaksi KOPI

    KOPI, Jakarta – Tidak bisa dipungkiri buku ini merupakan sebuah karya fenomenal yang sangat menghebohkan di awal tahun 2019 dan belum pernah Anda ju [ ... ]



    CERPEN & CERBUNGSuami Genjot Becak, Istri Malah Kena Gen.....
    08/10/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI - Memang tak ada undang-undang yang melarang tukang becak beristri cantik, karena semua itu tergantung rejeki dan kelihaian lobi masing-masing. M [ ... ]



    PUISIMenatap Rasa.....
    07/06/2017 | Mas Ade

    Masih di bulan Juni Angin mendatangi jendelaku Bisikkan rindu yang basah Oleh hujan bulan Mei Meski embun tetap nyenyak dalam tidurnya Mendekap s [ ... ]



    CURAHAN HATIModus Penipuan Gerombolan Bandit Oknum .....
    27/04/2019 | Didi Rinaldo

    KOPI, Pekanbaru – Zaman semakin canggih bermacam jenis modus penipuan saat ini. Kini penulis (red. didi rinaldo) bertanya kepada Pembaca. Zaman kin [ ... ]



    SERBA-SERBISepeda Motor Terjun Bebas dari Jembatan .....
    22/05/2019 | Rachmad Yuliadi Nasir

    KOPI-Jakarta, Hati-hati bila Anda melintasi kawasan jembatan Pango. Apalagi yang melintas dari arah simpang BPKP melewati jembatan Pango. Seharusny [ ... ]



    Copyright © 2008-2013 Pewarta Indonesia. All Rights Reserved.