Iklan

29 August 2008|6:20:04AM

English Arabic Chinese (Simplified) Dutch German Japanese Indonesian Thai
LOGIN & KIRIM WARTA

          Login reminder Forgot login? | Register Register
Belum punya akun? Klik Register

Lupa password? Klik Forgot Login?
PEWARTA ONLINE
None

GELORA SEPEDAJatuh Bangun Nadine Go wes Bersepeda den.....
20/06/2017 | Didi Rinaldo

KOPI, Jakarta – Aktris Nadine Chandrawinata menyukai olahraga seperti  Renang, Menyelam, Senam serta olahraga baru yang kini Ia geluti yakni bersepeda. Ditemui di acara Polygon Follow Your Own P [ ... ]



    POLLING WARGA
    Menurut Anda, program apa yang seharusnya menjadi prioritas PPWI saat ini?
     

    Tiga Langkah Memperkuat Pelaksanaan Energi Berkeadilan di Indonesia

    Pagi sekali, Pak Luqman sudah bersiap-siap untuk pergi ke kantor Camat. Dengan membawa surat undangan di tangan kanannya, Pak Luqman meninggalkan rumah setelah berpamitan dengan istrinya. Sesuai dengan surat undangan tersebut, Kepala Desa Pulau Sumedang Kecamatan Membalong Belitung, Provinsi Bangka Belitung, Senin itu tanggal 17 November 2016 diundang hadir. Setengan jam kemudian Pak Luqman tiba di kantor Camat. Ia melihat tokoh-tokoh masyarakat dan beberapa kepala desa tetangga sudah berkumpul di ruang pertemuan, menunggu acara pertemuan dimulai.

    Tidak lama kemudian Pak Camat ditemani unsur Puspida Belitung hadir dan membuka acara pertemuan tersebut. Poin penting dari pertemuan itu adalah pada awal Desember 2016 PT. PLN (Persero) akan hadir di Desa Pulau Sumedang Kecamatan Membalong Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Warga yang ada di desa tersebut akan bisa menikmati listrik selama 12 jam. Sebanyak 10 bohlam lampu, lalu televisi, mesin cuci dan lain-lain bisa dinikmati dengan biaya hanya sekitar Rp 5 ribu setiap malam. Tentu saja, berita ini sangat menggembirakan masyarakat di Desa Pulau Sumedang.

    Maklum sejak, desa ini berdiri pada 1980-an, warga yang ada desa kecil di tengah lautan ini hanya hanya mengandalkan generator set (genset), belum bisa merasakan aliran listrik sepanjang malamnya. Bagi yang tak mampu membeli genset, mereka menyambung kabel ke tetangganya. Walhasil, rata-rata warga di desa ini hanya menikmati listrik selama tiga jam saja, dan dengan biaya yang tergolong mahal. Mereka rata-rata perlu merogoh koceknya hingga Rp100 ribu untuk mendapat penerangan satu bohlam.

    Mewujudkan Energi Berkeadilan

    Ironi dan terasa berat, bila kita ingin membandingkan kenyataan yang harus dilalui oleh saudara kita masyarakat Desa Pulau Sumedang 2 (dua) tahun yang lalu dengan kehidupan kita yang dimudahkan dengan fasilitas listrik PLN. Desa Pulau Sumedang termasuk sebagai salah satu desa terluar, terpencil, dan terdepan, dianggap juga masih beruntung, karena secara geografis desa ini mampu dijangkau PLN. Ada banyak wilayah yang sangat sulit bagi PLN untuk mengalirkan listrik, misalnya di pedalaman Papua, untuk menjangkau wilayah tersebut saja sangat sulit dilakukan.

    Karena itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyebutkan, saat ini masih ada ¬+ 2.519 desa di seluruh Indonesia yang sama sekali belum menikmati listrik. Ada hampir 400 ribu jiwa yang masih hidup dalam gulita. Mereka ada di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan kawasan terdepan, terpencil, dan terluar lainnya. Bagi daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau, Kementerian ESDM menjalankan program pra elektrifikasi, yaitu membagikan gratis paket Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).

    Komponen utama LTSHE adalah satu panel surya, baterai litium, dan empat lampu LED. Empat lampu LED itu masing-masing tiga watt, setara 25 watt lampu pijar, atau total setara 100 watt lampu pijar. Nyala lampu bisa diatur redup, sedang, dan terang. LED ini bisa bertahan antara enam jam (terang) sampai 60 jam (redup). Lampu bisa dilepas untuk aktivitas malam hari di luar rumah, dan pemeliharaannya sangat mudah. Pada tahun anggaran 2017 telah dibagikan paket LTSHE untuk 79.564 rumah di 1.027 desa di lima provinsi. Tahun 2018 ini akan dibagikan paket LTSHE untuk 167.064 rumah di 1.230 desa, tersebar di 18 provinsi.

    Program tersebut adalah bagian dari upaya mendorong kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam peningkatan rasio elektrifikasi nasioanal. Rasio elektrifikasi nasional sudah mencapai 95,3 persen pada 2017. Artinya, sekitar 4 persen rakyat Indonesia atau 10 juta jiwa belum menikmati listrik. Karena itulah, pemerintah getol menyuarakan program dengan tagline energi berkeadilan. Bukan hanya soal listrik. Dalam berbagai penyedian energi lainnya pun, pemerintah serius dalam upayanya untuk mengedepakan rasa keadilan tersebut.

    Upaya untuk mengedepakan rasa keadilan ini tecermin dari sejumlah peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Aturan itu antara lain: Peraturan Menteri ESDM Nomor 36/2016 tentang Percepatan Pemberlakuan BBM Satu Harga; Peraturan Menteri ESDM Nomor 40/2016 tentang Penurunan Harga Gas; Peraturan Menteri EDSM Nomor 37/Tahun 2016 tentang Penawaran Participating Interest 10 Persen pada Wilayah Kerja Migas; Peraturan Menteri ESDM Nomor 08/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split; Peraturan Menteri ESDM Nomor 11/2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik; dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

    Bila melihat peraturan yang ada tersebut, memang cenderung “berpihak” kepada kepentingan publik. Sedangkan dari sisi investor atau produsen energi, peraturan tersebut terkesan cukup memberatkan dan dapat dikatakan tidak cukup bersahabat karena cenderung menekan pengembalian investasi. Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12/2017, yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri ESDM Nomor 50/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, misalnya, ada beberapa hal yang diperhatikan. Perhatian utama adalah tentang energi baru khususnya pada formulasi tarif listrik dan terbarukan, yaitu besaran maksimal 85 persen dari Biaya Pokok Produksi (BPP) regional.

    Adanya beleid inilah yang diduga membuat PLN kurang berani mengambil keputusan. Pasalnya, tarif listrik energi baru dan terbarukan di setiap daerah bisa berbeda akibat ada ruang negosiasi. Investor juga mempertanyakan skema penetapan pengembang yang dilakukan dengan pemilihan langsung, bukan penunjukkan langsung dalam pengelolaan potensi mikrohidro. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah jika pemenang lelang belum mendapatkan izin dari kepala daerah tingkat kabupaten/ kota setempat. Padahal, izin pengelolaan potensi mikrohidro setempat hanya diberikan kepala daerah kepada satu pengembang.

    Mekanisme Build-Operating-Transfer (BOT) dalam pengembangan EBT juga lebih cocok, jika proyek dilaksanakan dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Namun, skema ini kurang cocok untuk swasta. Belum lagi soal suku bunga bank yang masih belum bersahabat terhadap pembiayaan pembangkit listrik yang menggunakan EBT. Tingkat bunga yang mencapai 10-11 persen dinilai terlalu tinggi, lantaran dengan rate of returns sekitar 14 persen, kurang menarik minat para pengusaha EBT.

    Kenyataan tersebut membuat pemerintah dan para pakar pun memprediksi realisasi investasi sektor energi baru dan terbarukan di Indonesia tahun ini meleset. Dari Rp.21,06 triliun menjadi hanya sebesar Rp 17,66 triliun, atau 83,85 persen dari target. Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar Rp 21,25 triliun, proyeksinya melorot 16,89 persen. Melesetnya target tersebut, kemungkinan besar juga akan membuat target bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025 menjadi kian sulit tercapai. Saat ini, jumlah bauran EBT di Indonesia baru mencapai 11,9 persen. Dengan demikian, sepertinya pemerintah perlu untuk melanjutkan pengaturan kembali, ataupun revisi atas aturan yang ada.

    Revisi Aturan, Ramah Investor dan Komitmen Bersama

    Revisi aturan yang ada penting dilakukan, yaitu revisi yang mengedepan prinsip dan nilai-nilai energi berkeadilan dan ramah investor. Revisi model begini sangat perlu dihadirkan. Karena, dengan hadirnya para investor, tentu akan membantu pencapaian energi berkeadilan lebih cepat. Hadirnya investor, juga dapat memperkuat ketahanan energi Indonesia yang selama ini kita idam-idamkan. Hanya saja, sebaik apa pun aturan yang dibuat, komitmen kuat pemerintah dan BUMN yang ditugasi untuk melaksanakan tugas peningkatan elektrifikasi, dalam hal ini PLN, akan turut menentukan.

    Hal ini bisa dilihat dari peran Direktur Pengadaan Strategis I PLN. Peran Direktur Pengadaan Strategis I PLN beberapa waktu yang lalu telah mampu berperan secara signifikant dalam mendongkrak penggunaan EBT dalam pengadaan listrik. Bahkan Data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral menyebutkan, selama 2017 ada 68 kontrak jual beli listrik dari EBT yang telah ditandatangani. Total daya 68 kontrak tersebut mencapai 1.207 MW. Per 10 Januari 2018, delapan kontrak di antaranya sudah mulai konstruksi. Jumlah kontrak 2017 itu jauh lebih tinggi dibanding tiga tahun sebelumnya.

    Selama 2014-2016 pengadaan listrik dari EBT yang berhasil ditandatangani masing-masing hanya 15, 14, dan 23 kontrak. Padahal, dalam tiga tahun tersebut, masih menggunakan aturan lama, yang dipandang “lebih nyaman” bagi investor ketimbang aturan baru yang berlaku pada 2017. Masih kosongnya posisi Direktur Pengadaan Strategis I PLN, pada kenyataannya membuat jalannya kontrak EBT tahun ini tersendat. Pengisian direksi PLN menjadi tugas utama Kementerian BUMN. Tentu saja, koordinasi yang baik dengan Kementerian ESDM, sebagai kementeriaan teknis sangat diperlukan. Koordinasi dua kementerian ini akan sangat membantu pencapaian target elektrifikasi untuk kepentingan publik, maupun bauran energi, yang telah dicanangkan.

    Alhasil, dari narasi singkat ini dapat disimpulkan 3 (tiga) langkah dalam memperkuat Pelaksanaan Energi Berkeadilan di Indonesia yaitu: pertama, revisi aturan yang mengedepan prinsip dan nilai-nilai energi berkeadilan; kedua, revisi aturan yang ramah atas investor; serta ketiga, adanya koordinasi yang baik antar instansi pemerintahan dan pihak BUMN. Dengan kata lain, komitmen bersama antara pemerintah, BUMN dan pihak Investor adalah sebuah keniscayaan dalam mewujudkan Energi Berkeadilan di Indonesia. Semoga.

     


    Artikel Lainnya:
    Artikel Lainnya:

     

    Joko Widodo dan Prabowo Sama-sama Keturunan Tionghoa
    Rabu, 12 Desember 2018

    KOPI, Jakarta – Fakta, Prabowo Subianto adalah Warga Keturunan Cina/Tionghoa dan Penganut Agama Kristen. Pertama yang perlu diketahui adalah Fakta ini tidak bermaksud mendiskreditkan agama atau suku dan ras tertentu yang ada di Indonesia. Saya (red.Didi) secara pribadi sebenarnya bangga karena masih banyak masyarakat muslim yang menjadikan Prabowo yang merupakan warga keturunan Tionghoa sebagai idola dan panutan mereka meskipun Ayah Prabowo... Baca selengkapnya...

    Dulu Prabowo Teriak Anti Aseng - Asing, Kini Malah Merapat
    Minggu, 09 Desember 2018

    KOPI, Jakarta - Kehadiran Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan pengusaha Tionghoa Indonesia di sebuah hotel di kawasan Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Jumat (7/12/18) malam, mendapat sorotan dari Ketua Fraksi Hanura, Inas N Zubir. Inas menyebut Purnawirawan Jenderal bintang tiga itu semakin jinak terhadap asing dan aseng. "Ia juga kerap berteriak, 'Apa kalian mau dipimpin antek asing' atau 'Kekayaan negeri... Baca selengkapnya...

    Kunjungan Ketum Partai Nasdem ke Riau
    Minggu, 09 Desember 2018

    KOPI, Pekanbaru -  Ketua Umum (Ketum) Partai Nasional Demokrat nama bekennya Nasdem H. Surya Paloh melakukan kunjungan kerja  ke propinsi Riau, Sabtu ( 9 Desember 2018 )  .  Ribuan  kaderya  berasal dari dua belas kabupaten /kota se Riau hadir saat itu .   Surya Paloh  datang sekira jam 15: 30 WIB memakai baju stelan safari hitam, serta lansung memberikan hormat. Penyambutan kedatangan rombongan ketua umumnya oleh Iskandar Husein ketua... Baca selengkapnya...

    Pengamat : Perlukah BPJS Kesehatan Kita Bubarkan
    Jumat, 07 Desember 2018

    KOPI, Bogor – Pasal 34 (Undang-Undang Dasar) UUD 1945 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kini negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat dan kemanusiaan serta negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.   Ditempat kerjanya, Kangmas Sutisyoso... Baca selengkapnya...

    Hari Disabilitas Internasional 2018
    Selasa, 04 Desember 2018

    KOPI-Jakarta, Setiap tahun diperingati hari Disabilitas Internasional. Kegiatan ini diperingati setiap tanggal 3 Desember. Peringatan ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan masyarakat akan persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan kehidupan para penyandang cacat. Pemerintah kali ini mengangkat tema "Indonesia Inklusi dan Ramah Disabilitas," sedangkan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa mengambil tema dengan "Memberdayakan penyandang... Baca selengkapnya...

    Inilah Pidato Capres Prabowo di Reuni Akbar 212 Lapangan Monas
    Senin, 03 Desember 2018

    KOPI, Jakarta - Jutaan umat muslim dari penjuru daerah Indonesia menghadiri Reuni Akbar 212 di lapangan Monumen Nasional (Monas). Para peserta Reuni tersebut datang berkelompok dari daerahnya masing-masing memakai bus, pesawat udara, maupun kapal laut. Dari berbagai usia Balita, orang tua hingga remaja/abg, dewasa. Dari berbagai strata pekerjaan. Prabowo datang ke Reuni Akbar 212 Mantan Danjen Kopasus Prabowo Subianto datang keMonas... Baca selengkapnya...

    Disangkakan Menganiaya Tanpa Bukti, Anggota PPWI Praperadilankan Kapolres Bantul
    Sabtu, 01 Desember 2018

    KOPI, Jakarta - Anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO), Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky kembali didera kasus dugaan kriminalisasi di Polres Bantul. Kali ini, ia harus menghadapi persoalan yang muncul dari kasus yang dilaporkan oleh Faaz, oknum yang merupakan lawan Hoky dalam serentetan cerita perjuangannya sebagai seorang Ketua Umum Apkomindo yang sah, yang... Baca selengkapnya...

    INTERNASIONALNetanyahu Suap Media, Beritakan yang Po.....
    05/12/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Israel – Hari Minggu (2/12), kepolisian Israel dan Otoritas Keamanan Israel menyatakan bahwa terdapat cukup bukti bahwa Netanyahu dan istrinya [ ... ]



    NASIONALPresiden Jokowi Kunker ke Aceh.....
    12/12/2018 | Rachmad Yuliadi Nasir

    KOPI,Jakarta, Memasuki akhir tahun 2018 maka Presiden Indonesia Joko Widodo akan mengunjungi bumi Serambi Mekkah di Banda Aceh. Sesuai jadwal yan [ ... ]



    DAERAHTahun 2018, KIP Riau Menyelesaikan 62 S.....
    05/12/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Pekanbaru - Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Riau Zufra Irwan menyebutkan. Pihaknya telah menyelesaikan sebanyak 62 sengketa infor [ ... ]



    PENDIDIKANProtes Pemilihan Rektor, Mahasiswa UMRI .....
    14/12/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Pekanbaru - Ratusan mahasiswa –mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) melakukan aksi demontrasi , Senen (11-12-2018) di gedung rekto [ ... ]



    EKONOMISyahronie : Presiden Tak Perlu Berkeluh.....
    06/12/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Jakarta - Presiden Joko Widodo semestinya tidak perlu berkeluh kesah soal impor yang lebih besar daripada ekspor. Sebab, Presiden lah yang mesti [ ... ]



    OLAHRAGAIPSI Banda Aceh Target 4 Mendali Emas.....
    09/11/2018 | Rachmad Yuliadi Nasir

    KOPI-Jakarta,Banyak olahraga yang digemari oleh setiap orang. Salah satunya adalah cabang olahraga pencak silat. Wadah yang menaunggi pencak silat [ ... ]



    PARIWISATAKunjungan Turis Mancanegara ke Riau .....
    04/09/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Pekanbaru – Ditempat kerjanya, sebut saja namanya Aji Sulung mengatakan “ Program promosi Pariwisata dan event lainnya yang diadakan oleh D [ ... ]



    HUKUM & KRIMINALOmbudsman RI Anugerahkan Predikat Kepatu.....
    12/12/2018 | Rachmad Yuliadi Nasir

    KOPI-Jakarta, Pemerintah Aceh bersama Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat, Abdya, Bener Meriah, dan Kota Langsa mendapat penghargaan kepatuhan pemenuhan  [ ... ]



    POLITIKHasto Kristiyanto dilaporkan ke BAWASLU.....
    13/12/2018 | Zurie Odhe
    article thumbnail

    KOPI, Jakarta - Hasto Kristiyanto selaku sekretaris tim kampanye nasional Jokowi-Ma’ruf Amin dilaporkan ke BAWASLU RI oleh Solidaritas Advokat Penja [ ... ]



    OPINIPromosi Jabatan Cepat Para Pati TNI,.....
    03/12/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Jakarta – Ditempat Kerjanya, Kangmas Sutisyoso menyatakan “ Ingin jabatan strategis setingkat (Panglima, Kapolri, Kasad, Kasal, Ksau ,dll) p [ ... ]



    PROFILKompol Arvin Haryadi Jabat Kapolsek Si.....
    25/10/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Siak Hulu - Pisah sambut Kapolsek Siak Hulu dari Kompol Dedi Suryadi kepada Kompol Arvin Haryadi, S.ik, SH bertempat di Mapolsek Siak Hulu, keca [ ... ]



    ROHANIKanwil Kemenag Riau H. Ahmad Supardi Mut.....
    10/10/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin hari, Jumat (05/10) melantik M Nur kholis Setiawan sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Agama [ ... ]



    RESENSIHeboh Buku Fire and Furry Ungkap “ D.....
    05/01/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Washington DC- Heboh buku Fire and Fury ungkap “Dapur Gedung Putih” Menjelang Pemilu Pilres Amerika Serikat . Dilansir dari The Guardian, R [ ... ]



    CERPEN & CERBUNGSuami Genjot ecak, Istri Malah Kena Genj.....
    08/10/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI - Memang tak ada undang-undang yang melarang tukang becak beristri cantik, karena semua itu tergantung rejeki dan kelihaian lobi masing-masing. M [ ... ]



    PUISIMenatap Rasa.....
    07/06/2017 | Mas Ade

    Masih di bulan Juni Angin mendatangi jendelaku Bisikkan rindu yang basah Oleh hujan bulan Mei Meski embun tetap nyenyak dalam tidurnya Mendekap s [ ... ]



    CURAHAN HATIWaspada !.. Modus Penipuan Wajah Palsu, .....
    28/11/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Pekanbaru - Beraneka macam modus penipuan muncul era digitalisasi ini. Sasaran utama adalah oknum orang yang  melek/tak bisa memakai internet y [ ... ]



    SERBA-SERBIUltah Pertamina Aceh ke-61, Sumbang 53 K.....
    13/12/2018 | Rachmad Yuliadi Nasir

    KOPI-Jakarta, Salah satu garda terdepan penyaluran minyak dan gas di dalam negeri Indonesia adalah PT Pertamina. Tidak terasa sekarang PT Pertamina te [ ... ]



    Copyright © 2008-2013 Pewarta Indonesia. All Rights Reserved.