Iklan

29 August 2008|6:20:04AM

English Arabic Chinese (Simplified) Dutch German Japanese Indonesian Thai
LOGIN & KIRIM WARTA

          Login reminder Forgot login? | Register Register
Belum punya akun? Klik Register

Lupa password? Klik Forgot Login?
PEWARTA ONLINE
None

GELORA SEPEDAJatuh Bangun Nadine Go wes Bersepeda den.....
20/06/2017 | Didi Rinaldo

KOPI, Jakarta – Aktris Nadine Chandrawinata menyukai olahraga seperti  Renang, Menyelam, Senam serta olahraga baru yang kini Ia geluti yakni bersepeda. Ditemui di acara Polygon Follow Your Own P [ ... ]



    POLLING WARGA
    Menurut Anda, program apa yang seharusnya menjadi prioritas PPWI saat ini?
     

    OPINI

    Promosi Jabatan Cepat Para Pati TNI, Polri Harus Memiliki Akses ke Istana

    KOPI, Jakarta – Ditempat Kerjanya, Kangmas Sutisyoso menyatakan “ Ingin jabatan strategis setingkat (Panglima, Kapolri, Kasad, Kasal, Ksau ,dll) para Pati (Perwira Tinggi TNI, Polri) harus memiliki akses ke Istana. Bagaimanapun jua yang menentukan Ya atau Tidaknya Anda menduduki jabatan tersebut tergantung restu penguasa yakni Presiden” Cakap Pengamat Militer,Polri Indonesia yang Jennius.

    Karier Cepat Para Menantu Jendral Lingkungan Istana

    Cerita seputar promosi bagi Perwira Tinggi (Pati) yang memiliki akses ke Istana rupanya masih berlanjut. Belum reda kehebohan soal melesatnya karier Jenderal Andika Perkasa (Akmil 1987) berkat intervensi mertua (Hendropriyono, Akmil 1967), kini kasus hampir serupa kembali muncul: Brigjen Maruli Simanjuntak (Akmil 1992, Kasdam Diponegoro) ditetapkan sebagai Komandan Paspampres berdasarkan surat keputusan Panglima TNI tanggal 29 November 2018.

    Dalam posisi yang baru, Maruli akan berpangkat mayjen. Karier Maruli termasuk cepat, karena tak seorang pun dari dua generasi di atasnya (Akmil 1990 dan 1991) yang sudah berpangkat mayjen.

    Promosi tersebut tentu akan menarik perhatian publik mengingat Maruli adalah menantu Luhut Panjaitan (Menko Maritim, Akmil 1970). Hendropriyono dan Luhut Panjaitan adalah dua jenderal (purnawirawan) yang memiliki hubungan dekat secara personal dengan Presiden Joko Widodo.


    Kedekatan dua figur tersebut dengan Jokowi juga bukan sesuatu yang ideologis. Tidak perlu jauh-jauh menyebut keduanya perwira tinggi yang dibesarkan Orde Baru. Orang cukup melihat konteks kekinian saja. Pertama, Hendro dan Luhut bukan berasal dari PDIP, partai tempat Jokowi bernaung. Kedua, saya belum pernah mendengar Luhut dan Hendro secara terang-terangan mengagumi figur Bung Karno, Bapak Bangsa yang kembali menemukan pijakannya di panggung sejarah pada era Jokowi.

    Berpacu dengan waktu

    Politik acapkali dianggap rumit, meski tujuannya sangat sederhana: kekuasaan. Demikian, Hendropriyono dan Luhut nampak tengah berpacu dengan waktu untuk terus mengakumulasi kekuasaan.

    Tentu ada rujukan mengapa mereka bersikap seperti itu. Salah satunya adalah pengalaman yang pernah terjadi pada Presiden SBY, khususnya di bulan-bulan terakhir kekuasaannya (2014). Saat itu SBY tidak cepat-cepat melantik empat perwira tinggi yang pernah menjadi ajudannya pada periode pertama pemerintahannya (2004-2009). Fakta bahwa SBY tidak segera melantik mantan ajudannya adalah hal yang misterius. Pasalnya, pelantikan itu bisa dilakukan bila SBY menghendaki.

    Setelah rezim berganti, karier mantan ajudan akan secara perlahan memudar karena usia dan ketiadaan dukungan politik. Kini tinggal dua mantan ajudan SBY periode pertama yang masih aktif berdinas, yakni Laksdya Didit Herdiawan (Kasum TNI) dan Komjen Putut Eko Bayuseno (Irwasum Mabes Polri). Namun peluang mereka untuk menjadi kepala staf angkatan atau Kapolri praktis sudah tertutup.

    Pengalaman “terlambat” seperti inilah yang menjadi catatan (khususnya) bagi Hendro dan Luhut. Itu sebabnya mereka mengambil langkah sigap untuk sesegera mungkin mempromosikan menantu masing-masing—mumpung masih ada kesempatan.

    Bila dihubungkan dengan Pilpres 2019, jalan yang ditempuh oleh Hendro dan Luhut bisa dibaca sebagai contingency plan. Artinya Hendro dan Luhut paham betul bahwa tidak ada yang pasti dalam politik. Jokowi kemungkinan akan menang lagi. Namun tetap harus ada “Plan B” bila ternyata hasilnya tidak sesuai harapan. Logika seperti inilah yang ada di benak Hendro dan Luhut.

    Jokowi sendiri tak kalah cerdik dalam mutasi baru-baru ini. Ketika perhatian publik terlalu fokus pada promosi kerabat Hendro dan Luhut, Jokowi sempat “menitipkan” dua mantan ajudannya, masing-masing Kol Inf Widi Prasetijono (Akmil 1993, Danrem Solo) dan Kol Inf Mohammad Hasan (Akmil 1993, Danrem Bogor), untuk masuk pos bintang satu (brigjen).


    Dalam hal ini, Jokowi sekadar melanjutkan tradisi para presiden sebelumnya: mempromosikan mantan ajudan sebagai cara efektif menanam pengaruh di lingkungan TNI. Nampaknya ia juga belajar dari kasus SBY tempo hari yang “terlambat” dalam mempromosikan para mantan ajudannya.

    Mempercepat promosi senior

    Ada juga hikmah di balik promosi bagi Maruli yang terhitung “muda” untuk jabatan bintang dua, yaitu ikut mendorong promosi bagi seniornya, khususnya Akmil 1990 dan Akmil 1991. Untuk menjembatani promosi Maruli yang demikian cepat, berdasarkan surat keputusan yang sama, dua seniornya juga ikut dipromosikan untuk pos bintang dua, yaitu Brigjen TNI I Nyoman Cantiasa (lulusan terbaik Akmil 1991, kini Kasdam XVII/Cendrawasih) dan Brigjen TNI Teguh Pujo Rumekso (lulusan terbaik Akmil 1991, kini Kasdam VI/Mulawarman).

    Alur promosi seperti ini sebenarnya agak aneh karena petanya terbalik. Biasanya senior yang naik terlebih dahulu, baru diikuti generasi yang lebih muda. Namun, atmosfer politik dalam promosi kali ini memang sangat kental. Saya pribadi sudah lama mengamati perjalanan karier Akmil 1990 dan 1991 karena promosinya terkesan lambat.

    Sinyal itu sudah terlihat pada 2011 dan 2013, ketika (dengan pangkat saat itu) Kol Inf I Nyoman Cantiasa selaku pemegang Adi Makayasa di kelasnya, tak mendapat posisi Komandan Upacara Hari Kemerdekaan di Istana Merdeka. Pada 2011, dalam posisi sehari-hari sebagai Komandan Satuan Gultor 81 Kopassus, Nyoman berstatus sebagai Danup “cadangan” yang pada akhirnya tidak tampil memimpin upacara.

    Dua tahun berikutnya, dalam posisi sebagai Komandan Pusdikpassus (Batujajar), Nyoman memang tampil sebagai Danup Hari Kemerdekaan untuk upacara penurunan bendera di sore hari—yang kelasnya di bawah upacara pagi hari.

    Pertanyaannya, mengapa perwira dari AD diperlakukan seperti ini, tak seperti tahun-tahun sebelumnya? Mengapa pula pada saat itu, SBY yang dikenal memberi perhatian khusus pada peraih Adi Makayasa (seperti SBY sendiri), tidak melakukan veto guna menyelamatkan martabat AD?

    Perjalanan karier Teguh Pujo Rumekso juga berliku. Tidak seperti lulusan terbaik Akmil pada umumnya yang biasanya langsung ditempatkan di Kopassus atau Kostrad selepas akademi. Teguh ditugaskan pada satuan teritorial di luar Jawa. Batalyon yang pernah dipimpin Teguh bukanlah satuan mainstream seperti Bataliyon 328/Kujang II atau Batalyon 401 Banteng Raider, melainkan sebuah satuan yang nyaris kurang dikenal di Kalimantan.

    Anak Try Sutrisno

    Mungkinkah pada minggu-minggu yang akan datang, anak Try Sutrisno (Kol Inf Kunto Arief Wibowo, Akmil 1992) mendapat giliran masuk pos brigjen? Bisa jadi hari-hari ini sedang terjadi negosiasi untuk segera mempromosikan Kolonel Kunto. Selain ayahnya yang terus merapat di lingkaran Jokowi, kerabat Kunto yang lain (Ryamizard) juga masuk dalam kabinet Jokowi saat ini. Artinya selalu ada jalan bagi perwira seperti Kunto.

    Jabatan terakhir Kunto terakhir adalah Danrem Palembang, yang sudah dilepaskannya sekitar enam bulan lalu. Artinya, dari segi jeda waktu dan hirarki jabatan, ia sudah layak untuk segera dipromosikan, mengingat posisi danrem biasa diberikan ke kolonel senior. Kebetulan, pengganti Kunto sebagai Danrem Palembang adalah anak seorang tokoh besar AD, yaitu Edi Sudrajat (lulusan terbaik Akmil 1960). Sejarah seperti berulang, ayah mereka dahulu juga beriringan saat menjadi KSAD dan Panglima TNI (d/h Pangab).

    Fenomena masih kuatnya pertimbangan kekerabatan dalam promosi perwira tentu saja bukan kabar menggembirakan bagi perwira- perwira lain. Reformasi TNI nampaknya tak mengalami kemajuan signifikan.



    Masih ada harapan untuk perwira dari latar belakang keluarga biasa-biasa saja. Sehebat apapun latar belakang keluarga, faktor pendidikan, utamanya Sesko TNI dan Lemhanas, masih lebih berharga. Sejak dulu pun faktor pendidikan tetap nomor satu dalam pertimbangan promosi, diikuti kemudian oleh rekam jejak atau prestasi yang bersangkutan.

    Di masa lalu, menjadi Komandan Batalyon pada satuan legendaris di bawah Kopassus atau Kostrad sangat didambakan oleh para perwira muda. Namun, dengan menurunnya kemungkinan terjadinya perang terbuka, pengalaman menjadi komandan satuan yang paling terkenal sekalipun menjadi hal yang biasa-biasa saja. Dengan kata lain, tak banyak berpengaruh bagi promosi jabatan berikutnya bila pada akhirnya faktor kekerabatan lebih menentukan.

    Selalu ada tempat bagi perwira hebat. Perwira seperti Letjen Herindra (lulusan terbaik Akmil 1987, kini Irjen TNI) misalnya, yang baru-baru ini “dipaksa mengalah” pada Andika dalam perburuan posisi KSAD, suatu saat akan muncul. Masih ada harapan bagi Herindra untuk mencapai posisi KSAD, ketika Jenderal Andika naik sebagai Panglima TNI pada periode kedua pemerintahan Jokowi kelak. Tentu saja dengan catatan bila Jokowi menang dalam Pilpres tahun depan.

    Penulis : Aris Santoso

    Waspada !.. Komplotan Penipuan Gila : Mengaku sebagai mamak/Ortu wartawan, Menjual nama orang ngaku family, Print & email berita, wajah palsu, Kw dsb. Tolong Tangkap Komandan.

     

    Attension Please

    # Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera namanya (Aris Santoso) tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi dan penanyang berita (red. Didi Rinaldo) Berita ini juga tayang di Tirto.id.

    Anda ada Informasi tolong emailkan ke: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it .

     

     

    Peran OJK dalam Menciptakan Kondisi yang Sehat dan Saling Menguntungkan bagi Pelaku Usaha dan Konsu

    KOPI, Jakarta - Salah satu tugas menarik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah upaya dalam hal melindungi konsumen, dan tugas ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK sebagai institusi yang memiliki peran perlindungan bagi konsumen telah melakukan berbagai upaya mewujudkan misi tersebut, khusus di sektor jasa keuangan, diantaranya dengan cara peningkatan aspek transparansi produk dan jasa keuangan. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah kongrit mensejajarkan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen sehingga mampu menciptakan kondisi pasar yang sehat dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

    Keberadaan dari transparansi produk dan jasa keuangan akan semakin bermakna bagi masyarakat dengan adanya ketersediaan dan kelengkapan informasi sektor keuangan. Ketersediaan tersebut akan mendorong konsumen dan masyarakat lebih mengetahui manfaat, biaya, dan risiko dari produk dan jasa keuangan sebelum membelinya. Disebabkan para konsumen dan masyarakat mempunyai kesempatan luas untuk memilih dan membandingkan beragam produk yang ditawarkan lembaga jasa keuangan. Sementara bagi lembaga jasa keuangan sendiri, perlindungan atas konsumen akan memberikan manfaat dalam menumbuhkembangkan entitas bisnis. Ini didasari adanya rasa lebih aman bagi masyarakat dan konsumen dalam penggunaan produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan sehingga loyalitas dan jumlah konsumen mereka terus meningkat dan kondisi ini tentu akan meningkatkan keuntungan bagi lembaga jasa keuangan itu sendiri.

    OJK dalam Peran Perlindungan bagi Konsumen

    OJK dalam rangka pemberian perlindungan bagi konsumen harus diawali dengan upaya penciptaan perilaku lembaga jasa keuangan yang prudent serta adanya upaya peningkatan aspek pemahaman bagi masyarakat dan konsumen atas produk maupun jasa keuangan. Kedua upaya tersebut laksana dua mata uang yang memiliki sisi yang sama pentingnya, dan upaya ini akan menghasilkan industri keuangan yang disiplin (market discipline) yang pada akhirnya akan semakin memperluas akses keuangan. Sebaliknya, jika aspek perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan belum, bahkan tidak dilaksanakan secara optimal di suatu negara, maka akan melahirkan banyaknya risiko. Setidaknya, ada lima risiko yang akan dihadapi pemerintah.

    Pertama, tidak munculnya budaya perlindungan konsumen (consumerfocused culture) baik di tingkat lembaga jasa keuangan maupun industri keuangan. Kondisi ini berkaitan dengan upaya mewujudkan market confidence. Tanpa market confidence, industri jasa keuangan di suatu negara tidak akan berkembang dengan baik dan berkelanjutan; Kedua, lahirnya sistem pengawasan, tata kelola produk dan jasa keuangan yang tidak berkualitas yang ditawarkan kepada konsumen dan masyarakat. Kerentanan risiko tersebut akan muncul mulai dari desain produk, pemasaran, dan jika terjadi sengketa tidak tertangani dengan baik;

    Ketiga, adanya peningkatan bahaya keamanan data konsumen. Perlindungan data pribadi sebagai faktor penting melindungi kepentingan konsumen. Memastikan tidak untuk penyalahgunaan sehingga merugikan konsumen, termasuk data yang memerlukan persetujuan jika akan digunakan lembaga jasa keuangan untuk penawaran produk dan jasa; Keempat, banyaknya lahir perjanjian baku yang tidak memenuhi aspek keadilan. Perjanjian dalam industri keuangan sebagian besar mengandung unsur klausul baku yang tentu harus dipastikan tidak merugikan konsumen, termasuk transparansi terhadap manfaat, biaya dan risiko; dan kelima, tidak tersedianya mekanisme penanganan pengaduan yang memadai bagi konsumen di lapangan. Padahal diketahui bersama bahwa konsumen sangat memerlukan kepastian penanganan pengaduan dan langkah lanjutan jika pengaduan mereka berujung kepada sengketa.

    Sementara itu, perlindungan konsumen dinilai penting untuk industri keuangan, karena berkaitan trust atau kepercayaan. Jika ada kasus yang menciderai kepentingan konsumen, itu bisa membahayakan sistem. Karenanya, perlindungan konsumen penting tidak hanya bagi regulator namun juga bagi pelaku atau industri, yang seharusnya memiliki semangat yang sama dengan regulator. Regulator dan industri jasa keuangan perlu bergandengan memberikan literasi keuangan terhadap masyarakat agar memiliki pengetahuan yang cukup ketika menggunakan inklusi keuangan. Dan bila ada fraud atau pembobolan data dan sebagainya, maka perlu usaha bersama memberikan literasi dan pemahaman ke masyarakat termasuk bagaimana risikonya.

    OJK dan Urgensi Literasi Keuangan

    Literasi ini penting khususnya untuk masyarakat menengah, maupun menengah kebawah. Selain itu, perlu digencarkan literasi keuangan yang menyasar ke kelompok spesifik seperti petani, nelayan, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Tenaga kerja wanita (TKW), buruh dan seterusnya. Data menunjukkan tingkat literasi keuangan yang masih rendah terlihat pada 2016 tercatat 29,6 persen dengan inklusi keuangan mencapai 67,8 persen. Tentunya angka-angka ini masih perlu ditingkatkan lagi dan diseimbangkan antara keduanya. Untuk itu, literasi keuangan mesti digenjot lagi agar masyarakat semakin mengerti dan memahami sampai risikonya.

    Atas dasar itu, hal lain yang sudah semestinya tetap menjadi pusat perhatian OJK adalah penuntasan kasus secara cepat, dalam hal ini satgas waspada investasi perlu diperluas keberadaannya maupun kewenangannya. Satgas bisa dan perlu menyisir perusahaan penyedia IJK (Industri Jasa Keuangan) yang belum terdaftar, tidak miliki ijin dan memiliki resiko yang tinggi. Sedangkan bagi pelaku industri, harus menyadari dan konsern terhadap produk keuangan yang prudent, karena itu mereka harus sadar jangan memasarkan produk yang berbahaya/atau memiliki potensi fraud. Semoga..

     

     

    Pengamat : Beranikah KPK Tangkap dan Penjarakan James Riady Owner Lippo (I)

    KOPI, Jakarta – Ditempat kerjanya, Kangmas Sutisyoso mengatakan” Beranikah institusi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menangkap dan memenjarakan Bos…
     

    Efek Sayap Kupu-Kupu dari Pertemuan IMF-Bank Dunia

    KOPI - Dua bulan ke depan, Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan International Monetary Fund-World Bank Group (IMF-WBG) Annual Meetings 2018 yang akan berlangsung di Bali pada tanggal 12-14 Oktober 2018. Acara ini diyakini akan memiliki ratusan manfaat bagi bangsa dan negara. Walaupun, sebagian lainnya menilai skeptis terhadap pengaruhnya bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tulisan ini akan mencoba menyoroti manfaat dari serangkaian kegiatan pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia tersebut.

    Baca selengkapnya...

     

    Peran Strategis Puspiptek menuju Revolusi Industri 4.0

    KOPI - Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) memiliki peran yang strategis dalam membawa bangsa Indonesia menuju Industri 4.0. Industri 4.0 merupakan industri generasi ke-empat. Periode ini dimulai dengan revolusi internet yang dimulai pada tahun 90-an. Pemanfaatan Internet of things ini pertama kali dilakukan oleh Jerman dan Jerman pula yang mengglobalkan istilah industri 4.0 tersebut. Menghadapi revolusi industri 4.0 ini, masyarakat Indonesia mau tidak mau ditantang untuk bersiap mengalami perubahan dalam berbagai sektor. Munculnya teknologi baru dalam data sains, kecerdasan buatan, revolusi industri memaksa pergeseran bagaimana masyarakat bekerja, berkomunikasi dan memperoleh informasi. Demikian juga terkait sistem pendidikan, kesehatan, pertanian, dunia kerja dan lainnya. Memungkinkan lahirnya pekerjaan baru dan menggeser pekerjaan lama. Hal ini harus disikapi dengan tepat.

    Baca selengkapnya...

     

    Ketum PPWI : Surat Terbuka for Kapolri : Jangan Tutup Matamu

    KOPI, Jakarta - Yth. Bapak Kapolri, saya Wilson Lalengke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012. Saya mohon maaf, tidak pandai berbasa-basi, jadi langsung pada pokok surat saja.

    Maraknya kasus kriminalisasi jurnalis di berbagai daerah di Indonesia beberapa waktu terakhir ini patut diduga disebabkan oleh banyaknya oknum aparat kepolisian yang bermental bejat. Para oknum itu tersebar di hampir semua level dan wilayah kerja di republik ini. Setidaknya, dua oknum Kapolda (Sumut dan Sumbar) tercatat pernah terlibat mengkriminalisasi wartawan, bahkan salah satunya dengan sewenang-wenang memenjarakan jurnalis dan hanya berakhir begitu saja tanpa rasa bersalah dari si Kapolda yang isi perutnya dibiayai rakyat.

    Saat ini, tidak kurang dari 176 orang wartawan, mengutip Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, yang sedang menyandang gelar tersangka kasus kriminalisasi terhadap pekerja pers. Umumnya, para kuli tinta digital itu diborgol akibat tulisan atau pemberitaan di media massa. Pasal yang sering digunakan untuk menjerat para wartawan adalah UU ITE pasal 45 dan KUHP pasal 310 dan/atau 311.

    Dewan Pers yang diharapkan dapat menjadi benteng pembela wartawan, malahan ikut arus permainan para oknum polisi bejat itu dengan merekomendasikan agar sang jurnalis (yang kritis) diproses oleh polisi dengan menggunakan peraturan perundangan di luar UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Kloplah, para wartawan akhirnya menjadi bulan-bulanan oknum polisi, diperlakukan sesuka hati, hingga tewas membusuk di dalam penjara. MOU Kapolri dengan Dewan Pers hanyanya benda mati belaka. Program polisi promoter tidak lebih dari hiasan dinding kantor polisi belaka.

    Kriminalisasi jurnalis menjadi momok mengerikan bagi para pekerja pers belakangan ini. Bukan karena wartawan takut mati, tetapi karena perilaku kriminalisasi atas wartawan oleh para aparat kepolisian yang digaji oleh rakyat, termasuk oleh para wartawan yang turut bayar pajak, itu sangat menyakiti hati para wartawan korban kriminalisasi dan keluarganya, serta masyarakat secara umum.

    Lihat saja betapa dengan pongahnya oknum Kapolres Sidoarjo, dalam sebuah konferensi pers menyampaikan bahwa tersangka Slamet Maulana alias Ade, jurnalis media online beritarakyat.com, dituduh melakukan pemerasan terhadap pengusaha karaoke X-2 Sidoarjo seraya menunjukkan barang bukti berupa print-out percakapan WhatsApp antara Ade dengan pihak pengusaha X-2.


    Anak SD pun pasti dapat memahami bahwa berdasarkan percakapan WhatsApp itu, sesungguhnya telah terjadi upaya penyuapan oleh pengelola X-2 kepada wartawan Slamet Maulana dengan dalih menawarkan pemasangan iklan di media beritarakyat.com, disertai harapan agar pemberitaan tentang dugaan kegiatan permesuman di tempat karaoke X-2 yang dipublikasikan di media beritarakyat.com bisa dihentikan.

    Oknum Kapolres Sidoarjo itu seiya-sekata dengan pelapor (red - pengelola karaoke X-2) untuk memutar-balikan fakta, dari upaya penyuapan menjadi delik pemerasan. Nauzubillah... Begitu mudahnya seorang perwira mengikuti pola pikir sesat pengusaha esek-esek di wilayah kerjanya.

    Lain di Sidoarjo, lain lagi di Bengkalis, Simalungun, dan Batam. Toroziduhu Laia, pimred media Harian Berantas di Bengkalis, Riau; Marsal Harahap jurnalis di Simalungun, Sumatera Utara; dan Mulkansyah jurnalis di Batam, Kepulauan Riau, harus ikhlas menjadi pesakitan akibat dikriminalisasi atas tuduhan pencemaran nama baik karena memberitakan dugaan korupsi para pimpinan (bupati) di daerahnya. 250 juta rakyat di negeri ini amat maklum bahwa tidak kurang dari 98 persen, mengutip Kemendagri, pejabat bupati/walikota, dan gubernur adalah maling uang rakyat. Dari fakta itu, sangat naif jika oknum aparat polisi lebih percaya bupati/walikota yang melapor ke polisi daripada wartawan. Polisi (lagi-lagi) begitu mudahnya menuding wartawan yang bohong dan membuat berita fitnah, dan percaya bulat-bulat laporan para perampok uang rakyat itu. Nauzubillah...

    Ismail Novendra, Pimpinan Umum mingguan jejak news, saat-saat ini sedang menjalani proses persidangan di Padang. Ia dituduh mencemarkan nama baik oknum Kapolda Sumbar karena pemberitaan yang memuat potongan pengakuan seorang oknum pengusaha sebagai pamannya sang Kapolda. Pada persidangan lalu, si oknum pengusaha itu memberikan kesaksian di pengadilan bahwa benar ia mengatakan hal itu (red - dia paman Kapolda Sumbar) kepada Ismail Novendra.

    Saya tidak bisa lagi bernalar, apa yang ada di dalam benak oknum Kapolda itu sehingga harus memenjarakan jurnalis yang terang-benderang menuliskan fakta lapangan di medianya. Adakah menulis sebuah kebenaran merupakan hal tabu dan dosa di negara ini?

    Dua-tiga tahun yang lalu, dua orang jurnalis beritaatjeh.net, Umar Efendi dan Mawardi, harus mendekam di penjara Lhokseumawe karena memberitakan tentang seorang oknum anggota DPRA (red - DPRD-nya Provinsi Aceh) yang kepergok bersama dua wanita muda di sebuah hotel pada jam sholat Jum'at. Isi beritanya hanya seputar keberadaan sang oknum anggota dewan yang biasa dipanggil Cage itu bersama wanita di hotel di waktu jam sholat Jum'at berlangsung. Itu fakta, bukan karangan bebas. Tapi polisi memprosesnya, entah takut dengan si oknum anggota dewan atau karena sebab lain. Sekali lagi, begitu lebih mudahnya polisi mengurung wartawan karena beritanya, dibandingkan sebuah keharusan agar polisi menindaklanjuti menelusuri kebenaran laporan wartawan yang disampaikan dalam bentuk pemberitaan di media massa.

    Hanya lima hari menjelang hari raya Iedul Fitri 1439 H yang lalu, Muhammad Yusuf, jurnalis Sinar Pagi Baru, harus tewas mengenaskan di Lapas Klas IIB Kotabaru, Kalimantan Selatan. Wartawan ber-KTP berlambang Garuda itu dikerangkeng sebulan lebih sebelum tewas karena tulisan-tulisan almarhum terkait derita masyarakat kampungnya di Pulau Laut, Kalsel yang dizolimi oleh oknum pengusaha Haji Isam, pemilik PT MSAM. Seluruh jenderal dan pejabat VVIP di negeri ini hampir dipastikan kenal Haji Isam, oknum pengusaha hitam yang memiliki negara dalam negara di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Oknum Kapolres dan jajarannya amat sangat dapat diduga mendapat tekanan hebat untuk mengkriminalisasi dan menyelesaikan jurnalis Muhammad Yusuf. Atau mungkin sebaliknya, para oknum itu justru menikmati tugas yang diberikan pelapor (red - PT. MSAM) dengan hati senang dan bahagia?

    Betapa naif jika kita beranggapan bahwa negara cukup kaya untuk mengongkosi dua kali perjalanan tiga oknum polisi Kotabaru ke Jakarta untuk mendapatkan "rekomendasi mati" bagi jurnalis Muhammad Yusuf dari oknum ahli persnya Dewan Pers, Leo Batubara. Amat logis untuk menduga ada cukong hitam yang mendanai program penewasan jurnalis Kalsel itu. Innalilahi wa innailaihi rojiun...

    Narasi tentang rekan-rekan wartawan yang dikriminalisasi, didiskriminasi, dinistakan, dan dibungkam, bahkan tewas terbunuh sebagaimana dituliskan di atas itu hanyalah secuil dari sekian banyak jumlahnya, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sungguh amat panjang dan menguras emosi jika dituliskan di layar ini. Hingga habis paket pulsa segudang, belum juga tuntas menuliskan seluruhnya.

    Yth. Pak Kapolri, sebagai sesama Alumni Lemhannas Republik Indonesia, saya hanya meminta satu hal melalui kalimat pendek ini: "Pak Tito, jangan tutup matamu..." (wil/Redaksi, Didi)

     

     

    Tiga Langkah Memperkuat Pelaksanaan Energi Berkeadilan di Indonesia

    Pagi sekali, Pak Luqman sudah bersiap-siap untuk pergi ke kantor Camat. Dengan membawa surat undangan di tangan kanannya, Pak Luqman meninggalkan rumah setelah berpamitan dengan istrinya. Sesuai dengan surat undangan tersebut, Kepala Desa Pulau Sumedang Kecamatan Membalong Belitung, Provinsi Bangka Belitung, Senin itu tanggal 17 November 2016 diundang hadir. Setengan jam kemudian Pak Luqman tiba di kantor Camat. Ia melihat tokoh-tokoh masyarakat dan beberapa kepala desa tetangga sudah berkumpul di ruang pertemuan, menunggu acara pertemuan dimulai.

    Tidak lama kemudian Pak Camat ditemani unsur Puspida Belitung hadir dan membuka acara pertemuan tersebut. Poin penting dari pertemuan itu adalah pada awal Desember 2016 PT. PLN (Persero) akan hadir di Desa Pulau Sumedang Kecamatan Membalong Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Warga yang ada di desa tersebut akan bisa menikmati listrik selama 12 jam. Sebanyak 10 bohlam lampu, lalu televisi, mesin cuci dan lain-lain bisa dinikmati dengan biaya hanya sekitar Rp 5 ribu setiap malam. Tentu saja, berita ini sangat menggembirakan masyarakat di Desa Pulau Sumedang.

    Maklum sejak, desa ini berdiri pada 1980-an, warga yang ada desa kecil di tengah lautan ini hanya hanya mengandalkan generator set (genset), belum bisa merasakan aliran listrik sepanjang malamnya. Bagi yang tak mampu membeli genset, mereka menyambung kabel ke tetangganya. Walhasil, rata-rata warga di desa ini hanya menikmati listrik selama tiga jam saja, dan dengan biaya yang tergolong mahal. Mereka rata-rata perlu merogoh koceknya hingga Rp100 ribu untuk mendapat penerangan satu bohlam.

    Mewujudkan Energi Berkeadilan

    Ironi dan terasa berat, bila kita ingin membandingkan kenyataan yang harus dilalui oleh saudara kita masyarakat Desa Pulau Sumedang 2 (dua) tahun yang lalu dengan kehidupan kita yang dimudahkan dengan fasilitas listrik PLN. Desa Pulau Sumedang termasuk sebagai salah satu desa terluar, terpencil, dan terdepan, dianggap juga masih beruntung, karena secara geografis desa ini mampu dijangkau PLN. Ada banyak wilayah yang sangat sulit bagi PLN untuk mengalirkan listrik, misalnya di pedalaman Papua, untuk menjangkau wilayah tersebut saja sangat sulit dilakukan.

    Karena itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyebutkan, saat ini masih ada ¬+ 2.519 desa di seluruh Indonesia yang sama sekali belum menikmati listrik. Ada hampir 400 ribu jiwa yang masih hidup dalam gulita. Mereka ada di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan kawasan terdepan, terpencil, dan terluar lainnya. Bagi daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau, Kementerian ESDM menjalankan program pra elektrifikasi, yaitu membagikan gratis paket Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).

    Komponen utama LTSHE adalah satu panel surya, baterai litium, dan empat lampu LED. Empat lampu LED itu masing-masing tiga watt, setara 25 watt lampu pijar, atau total setara 100 watt lampu pijar. Nyala lampu bisa diatur redup, sedang, dan terang. LED ini bisa bertahan antara enam jam (terang) sampai 60 jam (redup). Lampu bisa dilepas untuk aktivitas malam hari di luar rumah, dan pemeliharaannya sangat mudah. Pada tahun anggaran 2017 telah dibagikan paket LTSHE untuk 79.564 rumah di 1.027 desa di lima provinsi. Tahun 2018 ini akan dibagikan paket LTSHE untuk 167.064 rumah di 1.230 desa, tersebar di 18 provinsi.

    Program tersebut adalah bagian dari upaya mendorong kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam peningkatan rasio elektrifikasi nasioanal. Rasio elektrifikasi nasional sudah mencapai 95,3 persen pada 2017. Artinya, sekitar 4 persen rakyat Indonesia atau 10 juta jiwa belum menikmati listrik. Karena itulah, pemerintah getol menyuarakan program dengan tagline energi berkeadilan. Bukan hanya soal listrik. Dalam berbagai penyedian energi lainnya pun, pemerintah serius dalam upayanya untuk mengedepakan rasa keadilan tersebut.

    Upaya untuk mengedepakan rasa keadilan ini tecermin dari sejumlah peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Aturan itu antara lain: Peraturan Menteri ESDM Nomor 36/2016 tentang Percepatan Pemberlakuan BBM Satu Harga; Peraturan Menteri ESDM Nomor 40/2016 tentang Penurunan Harga Gas; Peraturan Menteri EDSM Nomor 37/Tahun 2016 tentang Penawaran Participating Interest 10 Persen pada Wilayah Kerja Migas; Peraturan Menteri ESDM Nomor 08/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split; Peraturan Menteri ESDM Nomor 11/2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik; dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

    Bila melihat peraturan yang ada tersebut, memang cenderung “berpihak” kepada kepentingan publik. Sedangkan dari sisi investor atau produsen energi, peraturan tersebut terkesan cukup memberatkan dan dapat dikatakan tidak cukup bersahabat karena cenderung menekan pengembalian investasi. Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12/2017, yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri ESDM Nomor 50/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, misalnya, ada beberapa hal yang diperhatikan. Perhatian utama adalah tentang energi baru khususnya pada formulasi tarif listrik dan terbarukan, yaitu besaran maksimal 85 persen dari Biaya Pokok Produksi (BPP) regional.

    Adanya beleid inilah yang diduga membuat PLN kurang berani mengambil keputusan. Pasalnya, tarif listrik energi baru dan terbarukan di setiap daerah bisa berbeda akibat ada ruang negosiasi. Investor juga mempertanyakan skema penetapan pengembang yang dilakukan dengan pemilihan langsung, bukan penunjukkan langsung dalam pengelolaan potensi mikrohidro. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah jika pemenang lelang belum mendapatkan izin dari kepala daerah tingkat kabupaten/ kota setempat. Padahal, izin pengelolaan potensi mikrohidro setempat hanya diberikan kepala daerah kepada satu pengembang.

    Mekanisme Build-Operating-Transfer (BOT) dalam pengembangan EBT juga lebih cocok, jika proyek dilaksanakan dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Namun, skema ini kurang cocok untuk swasta. Belum lagi soal suku bunga bank yang masih belum bersahabat terhadap pembiayaan pembangkit listrik yang menggunakan EBT. Tingkat bunga yang mencapai 10-11 persen dinilai terlalu tinggi, lantaran dengan rate of returns sekitar 14 persen, kurang menarik minat para pengusaha EBT.

    Kenyataan tersebut membuat pemerintah dan para pakar pun memprediksi realisasi investasi sektor energi baru dan terbarukan di Indonesia tahun ini meleset. Dari Rp.21,06 triliun menjadi hanya sebesar Rp 17,66 triliun, atau 83,85 persen dari target. Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar Rp 21,25 triliun, proyeksinya melorot 16,89 persen. Melesetnya target tersebut, kemungkinan besar juga akan membuat target bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025 menjadi kian sulit tercapai. Saat ini, jumlah bauran EBT di Indonesia baru mencapai 11,9 persen. Dengan demikian, sepertinya pemerintah perlu untuk melanjutkan pengaturan kembali, ataupun revisi atas aturan yang ada.

    Revisi Aturan, Ramah Investor dan Komitmen Bersama

    Revisi aturan yang ada penting dilakukan, yaitu revisi yang mengedepan prinsip dan nilai-nilai energi berkeadilan dan ramah investor. Revisi model begini sangat perlu dihadirkan. Karena, dengan hadirnya para investor, tentu akan membantu pencapaian energi berkeadilan lebih cepat. Hadirnya investor, juga dapat memperkuat ketahanan energi Indonesia yang selama ini kita idam-idamkan. Hanya saja, sebaik apa pun aturan yang dibuat, komitmen kuat pemerintah dan BUMN yang ditugasi untuk melaksanakan tugas peningkatan elektrifikasi, dalam hal ini PLN, akan turut menentukan.

    Hal ini bisa dilihat dari peran Direktur Pengadaan Strategis I PLN. Peran Direktur Pengadaan Strategis I PLN beberapa waktu yang lalu telah mampu berperan secara signifikant dalam mendongkrak penggunaan EBT dalam pengadaan listrik. Bahkan Data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral menyebutkan, selama 2017 ada 68 kontrak jual beli listrik dari EBT yang telah ditandatangani. Total daya 68 kontrak tersebut mencapai 1.207 MW. Per 10 Januari 2018, delapan kontrak di antaranya sudah mulai konstruksi. Jumlah kontrak 2017 itu jauh lebih tinggi dibanding tiga tahun sebelumnya.

    Selama 2014-2016 pengadaan listrik dari EBT yang berhasil ditandatangani masing-masing hanya 15, 14, dan 23 kontrak. Padahal, dalam tiga tahun tersebut, masih menggunakan aturan lama, yang dipandang “lebih nyaman” bagi investor ketimbang aturan baru yang berlaku pada 2017. Masih kosongnya posisi Direktur Pengadaan Strategis I PLN, pada kenyataannya membuat jalannya kontrak EBT tahun ini tersendat. Pengisian direksi PLN menjadi tugas utama Kementerian BUMN. Tentu saja, koordinasi yang baik dengan Kementerian ESDM, sebagai kementeriaan teknis sangat diperlukan. Koordinasi dua kementerian ini akan sangat membantu pencapaian target elektrifikasi untuk kepentingan publik, maupun bauran energi, yang telah dicanangkan.

    Alhasil, dari narasi singkat ini dapat disimpulkan 3 (tiga) langkah dalam memperkuat Pelaksanaan Energi Berkeadilan di Indonesia yaitu: pertama, revisi aturan yang mengedepan prinsip dan nilai-nilai energi berkeadilan; kedua, revisi aturan yang ramah atas investor; serta ketiga, adanya koordinasi yang baik antar instansi pemerintahan dan pihak BUMN. Dengan kata lain, komitmen bersama antara pemerintah, BUMN dan pihak Investor adalah sebuah keniscayaan dalam mewujudkan Energi Berkeadilan di Indonesia. Semoga.

     

     

    Inovasi Teknologi : Upaya Mempersempit Gap Pembangunan

    KOPI, Jakarta - Suatu bangsa akan menjadi negara maju bila mampu mengembangkan inovasi, dan inovasi itu sendiri adalah kunci untuk melakukan daya saing. Sangat tepat, bila Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kembali menegaskan pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2018 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) akan pentingnya inovasi teknologi. Inovasi menjadi salah satu dari tiga fondasi dalam membangun bangsa yang kuat, sementara dua fondasi yang lain berasal dari ekonomi dan sumber daya manusia.

    Sudah banyak hasil studi dan penelitian yang menyebutkan bahwa tidak ada satu negara di dunia ini, yang mampu menjadi negara maju, mampu memberantas kemiskinan, dan meningkatkan taraf hidup rakyat, meningkatkan pendapatan per kapita, kesejahteraan dan martabat, tanpa melalui pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan. Hal ini telah dikemukan sejak lama oleh Robert Solow (1956). Robert Solow mengemukakan model pertumbuhan ekonomi suatu negara akan ditentukan oleh tiga faktor penting yaitu: pemupukan modal (capital); pertumbuhan populasi; dan kemajuan teknologi.

    Apakah cukup hanya dengan pemupukan modal (capital) untuk mewujudkan kesejahteraan? Ternyata tidak cukup. Sejarah perekonomian dunia telah membuktikan bahwa tidak semua negara yang awalnya miskin bisa mencapai kemajuan hanya dengan cara memupuk modal saja. Dibutuhkan faktor lain yaitu faktor kualitas manusia dan inovasi teknologi. Faktor kualitas manusia memiliki peran penting bagi kemajuan bangsa. Faktor ini terwujud tidak saja dipengaruhi lamanya seseorang belajar, namun juga keberhasilan belajar atau sekolah untuk menghasilkan manusia yang unggul dalam berpikir dan bekerja. Faktor ini juga memiliki keterhubungan dengan inovasi teknologi.

    Pendidikan sebagai Kunci Inovasi Teknologi dan Kemajuan Bangsa

    Keterkaitan antara kemajuan teknologi dengan kualitas pendidikan menjadi sebuah keniscayaan. Kemajuan teknologi suatu negara sangat ditentukan beberapa hal, diantaranya kualitas pendidikan tinggi itu sendiri. Kualitas pendidikan tinggi yang ada akan membantu negara dalam mencapai kemajuan teknologi. Tentunya, melalui kemampuan adaptasi, imitasi dan inovasi. Peranan pendidikan tinggi menjadi kunci dalam menentukan kemampuan bangsa untuk terus mencapai kemajuan dan menciptakan kemakmuran rakyat.

    Kualitas pendidikan tinggi juga memiliki relevansi dengan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan. Kualitas pendidikan tinggi juga ditentukan dari kualitas pengajar dan sistem pendidikan yang dimiliki bangsa ini. Keterkaitan komponen besar dari pendidikan tinggi mulai dari kualitas dan kuantitas lembaga, kualitas para pengajar, dan pemenahan sistem pendidikan tinggi harus mampu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Indonesia. Tidak kalah pentingnya dari semua itu, penghargaan dan dorongan kepada masyarakat secara luas untuk melahirkan kekayaan intelektual harus mendapatkan tempat istimewa di negeri ini.

    Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, dapat dilakukan dengan cara meningkatkan anggaran penelitian yang mendukung lahirnya inovasi miliki anak bangsa. Jika dilihat dari sisi institusi, baik dalam arti sempit yakni kelembagaan dan organisasi publik maupun swasta, maupun institusi dalam definisi yang luas mencakup aturan, norma, hukum, sistem penegakan hukum, peradilan, termasuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual merupakan faktor sangat penting dalam mendorong kemajuan suatu negara dan kemajuan teknologi bagi perkembangan masyarakat.

    Kesadaran akan pentingnya inovasi tersebut, telah mengantarkan negara seperti Jepang dan Singapura maju. Jepang dan Singapura walaupun hanya mempunyai sumber daya alam minim, kalah jauh bila dibandingkan dengan negara kita (Indonesia). Tetapi, mereka dapat menjadi negara maju mengalahkan kemajuan Indonesia dan negara lain di Asia. Semua itu terwujud, disebabkan kemampuan mereka dalam hal mengembangkan inovasi. Sekali lagi, inovasi telah membuktikan sebagai kunci daya saing bagi negara yang menguasainya. Demikian juga China. Saat ini negara China dapat disejajarkan dengan Amerika Serikat dalam hal inovasi teknologi, bahkan produk-produk China telah mendominasi pasar dunia.

    Peran Inovasi Teknologi sebagai Upaya Mempersempit Gap Pembangunan

    Disisi lain, Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan memiliki tantangan yang tidak kecil dalam hal mempercepat kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya adalah pembangunan di Indonesia memiliki gap yang besar, terutama pembangunan di perdesaan dan di perkotaan. Kesenjangan ini juga terlihat dalam pembangunan antardaerah. Daerah-daerah pusat perekonomian maupun daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi juga memiliki tingkat pembangunan yang signifikan. Kegiatan perekonomian sebagian besar hanya berputar di kota-kota dan daerah-daerah tertentu.

    Perkembangan inovasi teknologi akan membuka peluang sangat besar untuk digunakan dalam tata-kelola daerah agar menjadi lebih efisien, efektif, partisipatif, transparan dan akuntabel, sekaligus juga membantu mengatasi gap pembanguan yang selama ini telah terjadi. Inovasi teknologi harus segera diwujudkan, agar dapat memberikan perbaikan terhadap kehidupan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia umumnya dan daerah khususnya. Untuk menghadapi tantangan besar ini, maka inovasi diperlukan. Inovasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang solutif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan peningkatan produktifitas dan pelayanan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Wakil Presiden RI Boediono bahwa ada satu tahap transformasi yang sangat krusial bila dilihat dari segi proses ekonomi sosialnya, yaitu transformasi dari potential technologies menjadi inovasi.

    Istilah inovasi dari kacamata ekonom adalah suatu teknologi yang sudah diterapkan dalam konteks kegiatan sehari-hari dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Hal tersebut memerlukan proses bukan hanya riset tapi suatu proses tekno ekonomi sosial dimana satu sama lain saling terikat. Inovasi teknologi harus melibatkan semua pihak, baik itu pemerintah, publik, maupun swasta, dan disesuaikan dengan karakteristik, dan kebutuhan setiap daerah dan wilayah.

    Terkait dengan hal tersebut, ada beberapa unsur dasar agar proses penerjemahan dari teknologi menjadi inovasi dapat berjalan. Pertama, harus ada entrepreneur yang mau mengambil resiko dalam menterjemahkan potensi menjadi kenyataan; Elemen kedua adalah tersedianya financing untuk penyerapan inovasi; dan yang ketiga perlu diperbolehkannya adanya creative destruction, yang tidak produktif harus diganti dengan yang lebih produktif baik terkait sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya. Diharapkan akhirnya dengan penerapan unsur dasar tersebut, maka inovasi teknologi sebagai upaya mempersempit gap pembangunan dapat terwujud. Semoga.

     

     

    Pengamat : "Dugaan" Oknum Dewan Pers Memperjual Belikan Sertifikat Verifikasi Datang ke Daerah

    KOPI, Jakarta – Kini zamanNow, zaman internet atau digital masyarakat saja bisa menginformasikan kegiatannya di media sosial (red. Istagram, WhatsApp,…
     

    Tradisi Uroe Meugang dan Syawalan di Aceh sebagai Media Kerukunan dan Perdamaian

    KOPI - Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan, memiliki ribuan kearifan lokal yang tak habis-habisnya untuk dibanggakan. Kearifan lokal tersebut bukan saja menjadi aset berharga bagi bangsa ini, sekaligus dapat digunakan sebagai modal pembangunan dan sebagai jalan keluar dalam menghadapi masalah bangsa, salah satunya adalah radikalisme dan terorisme. Menghadapi bahaya radikalisme dan terorisme tersebut, dibutuhkan upaya dan strategi yang tepat. Strategi tersebut tidak hanya untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian secara hakiki.

    Bersyukur pemerintah hari ini, kembali mengelorakan semangat untuk menggunakan kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah, guna menyelesaikan masalah kedaerahan dan kebangsaan. Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia, juga kaya dengan kearifan lokal yang dapat digunakan untuk menangkal radikalisme dan terorisme salah satunya adalah kearifal lokal berupa tradisi Uroe Meugang dan Syawalan. Tradisi Meugang dan syawalan ini, sudah ada sejak zaman kerajaan Aceh, dan alhamdulillah budaya ini masih tetap dibudayakan di Aceh.

    Tradisi Meugang

    Tradisi meugang atau makmeugang adalah satu tradisi yang diwariskan secara turun-temurun di Aceh. Tradisi ini berlangsung tiga kali dalam setahun, yaitu meugang puasa, meugang uroe (hari) raya puasa (menjelang hari raya Idul Fitri), dan meugang uroe (hari) raya haji (menjelang hari raya Idul Adha). Tradisi ini merupakan tradisi dengan memakan daging sapi atau kerbau. Bagi masyarakat Aceh, menyambut Ramadhan atau lebaran tanpa meugang akan terasa hambar. Walaupun bukan sebuah kewajiban, namun sudah menjadi keharusan, sehingga jarang dijumpai pada masyarakat Aceh yang tidak makan daging sapi atau kerbau menjelang ramadhan tiba, Idul Fitri dan Idul Adha.

    Hari meugang juga sudah menjadi wadah membangun hubungan kekeluargaan dalam konteks islami. Sebab itu, tidak sedikit pada hari meugang, warga Aceh yang merantau (kerja atau belajar), pulang ke kampung halaman untuk menikmati daging meugang masakan sang ibu tercinta. Tidak sampai disitu saja, pada tradisi meugang, dilakukan pembagian atau penghantaran daging kepada orang-orang yang kurang mampu atau kaum dhuafa yang ada disekitar rumah dan desa.

    Tradisi ini mirip dengan tradisi kurban pada hari Raya Idul Adha. Ada yang melakukannya secara pribadi maupun secara berkelompok. Penyembelihan sapi atau kambing dilakukan di masjid setempat. Lalu daging dibagikan kepada masyarakat di desa, baik statusnya kaya dan miskin. Tradisi ini menjadi tradisi dalam rangka menjaga keharmonisan antar sesama warga Aceh dan agar semua masyarakat dapat makan daging dalam menyambut moment istimewa (puasa ramadhan, hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha).

    Dari segi sejarahnya, tradisi meugang di Aceh dimulai sejak masa kepemimpinan Sultan Aceh terbesar yaitu Sultan Alaiddin Iskandar Muda Meukuta Alam (1607-1636) di Kerajaan Aceh Darussalam. Pada saat itu sultan mengadakan acara menyembelih hewan ternak sapi dalam jumlah yang banyak dan dagingnya dibagi-bagikan kepada seluruh rakyatnya. Hal tersebut dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur sultan kepada Allah SWT atas kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Selain itu, hal ini juga dilakukan sebagai rasa terima kasih sultan kepada rakyatnya yang telah mengabdi dan terus mendukung pemerintahannya.

    Prosesi meugang diatur dalam Qanun Meukuta Alam Al-Asyi (Undang-Undang Kesultanan Aceh). Salah satu tata cara pelaksanaan meugang di masa Kesultanan adalah dengan mendata jumlah warga miskin dan anak yatim, sebulan menjelang masuknya bulan Ramadhan. Data itu kemudian diverifikasi oleh lembaga resmi Kesultanan atau Qadhi, yang selanjutnya akan memilih penerima daging meugang yang layak. Prof H Ali Hasjmy dalam bukunya Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia, (1990: 151) mengatakan, terjadi pada sehari sebelum Ramadhan (30 atau 29 Syakban). Di Kraton Darud Dunia ada upacara khusus, yang dihadiri oleh Sultan, para menteri, para pembesar negara, para perwira dan pemimpin-pemimpin rakyat, para ulama dan cerdik pandai. Pada hari itu, Sultan memerintahkan Imam Balai Baitul Fakir/Miskin, orang lumpuh (cacat), dan janda-janda untuk diberikan daging meugang agar mereka dapat memasak daging meugang di rumah sesuai seleranya dan keluarga.

    Tradisi Syawalan

    Tidak jauh berbeda dengan tradisi meugang, tradisi syawalan atau open house menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat di Aceh. Hari Raya Idul Fitri di Aceh biasanya akan dilewati dengan silaturahmi dan pajoh khanduri (makan di rumah orang yang dikunjungi/didatangi), yang diberikan kepada sanak saudara dan handai taulan. Karena itu, suasana hari Raya Idul Fitri di Aceh berlangsung selama satu bulan penuh, bukan tiga hari seperti kelaziman di dunia Islam. Berkaitan dengan hari Raya Idul Fitri, pada masa jayanya Kerajaan Aceh, Sultan, Uleebalang, serta pembesar negeri mengadakan tradisi syawalan atau open house kalau istilah sekarang, yaitu khanduri raya (makan besar) untuk rakyat yang berkunjung ke istana atau tempat kediaman resmi mareka.

    Kisah tradisi syawalan atau open house di Aceh dicatat oleh seorang pengembara Eropa yang pernah singgah di Aceh, yaitu: Warwijck dan SebaldeDe Weert. Warwijck dan SebaldeDe Weert berada di Kerajaan Islam Aceh Darussalam pada 14 Januari 1603 sampai dengan April 1603 pada masa pemerintahan Sultan Saidil Mukammil (1589-1604) (baca: Warwijck en Sebalde de Weert, Oost-Indische Compagnie en de maatregelen der Nederl. regering betr. de vaart op Oost-Indie. 2e verm. dr. Leyden, 1857, hlm 12). Dalam catatannya, pada tanggal 14 Maret 1603, akhir puasa di Kerajaan Aceh. Sultan memerintahkan pembesar istana bersama rakyat untuk melihat bulan, jika bulan terlihat berarti puasa sudah berakhir. Jika tidak, maka puasa akan dilanjutkan pada hari berikutnya.

    Warwijck dan SebaldeDe Weert mencatat juga bahwa rakyat Aceh melaksanakan hari Raya Idul Fitri menurut adat kebiasaan, seperti yang dipraktikkan di Turki. Sultan Saidil Mukammil juga memerintah menembak meriam (3-4 hari) pada malam hari raya. Tradisi ini sampai sekarang masih berlangsung di sebagian wilayah Aceh berupa teut beude trieng (membunyikan meriam bambu) pada setiap hari raya. Mengenai tata cara hari raya puasa ada ditulis dalam kitab Ma Baina as-Salatin yang menjadi UUD Kerajaan Aceh, di mana rakyat Aceh lebih mengenalnya dengan sebutan adat bak Poeteumeureuhom, yaitu sultan dan para menteri shalat hari Raya Idul Fitri di mesjid.

    Selesai shalat Idul Fitri, Warwijck dan SebaldeDe Weert, menyaksikan Sultan dan rombongan ke kembali ke istana. Saat itu, diadakan upacara peusijuek di mana sekarang menggunakan air ditaburi beras dan padi, sedangkan pada masa Kerajaan Aceh menggunakan beras ketan dengan emas. Setelah Sultan tiba di istana, rakyat berduyun ingin bersalaman dengan Sultan dan menunggu di alun-alun besar di depan istana. Saat itu, Sultan menjamu rakyatnya dan memberi kesempatan kepada rakyat untuk masuk istana, semua rakyat yang datang ke istana akan dilayani sebagai tamu khusus oleh Raja Aceh. Itulah model open house Aceh yang telah mentradisi dalam masyarakat Aceh.

    Dimensi tradisi meugang dan syawalan di Aceh

    Perayaan meugang memiliki beberapa dimensi nilai-nilai ajaran Islam dan adat istiadat masyarakat Aceh, yaitu: Pertama, nilai religius. Meugang khususnya pada hari raya Idul Fitri adalah sebentuk perayaan setelah sebulan penuh menyucikan diri pada bulan Ramadhan; Kedua, nilai berbagi sesama. Perayaan meugang telah menjadi satu momen berharga bagi petinggi istana, para dermawan dan orang kaya untuk membagikan sedekah kepada masyarakat fakir miskin; Ketiga, nilai kebersamaan. Tradisi meugang menjadi hal yang penting untuk berlangsung pertemuan silaturrahim antar saudara, tetangga dan warga, dan; Keempat, menghormati kedua orang tua dan teungku (guru). Tradisi meugang juga menjadi ajang bagi anak-anak untuk menghormati kedua orang tuanya, mertuanya, dan guru, dengan mengantarkan masakan daging meugang.

    Sementera tradisi syawalan model Aceh yang telah dipraktikkan sejak zaman kerajaan Aceh mempunyai dua tujuan penting: Pertama, membuka pintu istana selebar lebarnya kepada para elit kerajaan dan rakyat untuk dapat bertemu pemimpinnya; dan kedua, untuk mengakhiri dendam dan permusuhan antar para elite dan sesama rakyat sehingga silaturahmi terus dapat dibina. Persoalan mengakhiri dendam dan permusuhan sangat penting dilakukan agar tidak timbul rasa dampak lebih besar dikemudian hari. Maka hari raya dijadikan sebagai media rekonsiliasi.

    Terakhir, berbagai dimensi dari nilai-nilai tradisi meugang dan syawalan dalam model Aceh di atas, menjadikan tradisi meugang dan syawalan (open house) itu sangat penting dalam masyarakat Aceh. Menurut penulis, ini harus direvitalisasi dalam konteks kekinian: Pertama, pemerintah Aceh dan pemerintah pusat dan TNI/Polri agar dapat menjadikan hari-hari tersebut sebagai media rekonsiliasi masyarakat paska damai Aceh agar damai terus membumi di hati rakyat. Tidak boleh ada yang tersisa dendam dalam hati rakyat, yang dapat merusak kerukunan dan perdamaian yang sudah ada; dan kedua, Wali Nanggroe yang diamanahkan oleh Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), sebagai pemersatu rakyat Aceh bisa memainkan peranannya dengan memanfaatkan hari meugang dan tradisi syawalan ini dengan menginisiasi terwujudnya kerukunan dan perdamaian masyarakat Aceh dalam berbagai tingkatan. Semoga.

     

     

    Indonesia ‘Bubar’ 2030 : Kritik atauFakta ?

    Kediri - Seluruh negara yang ada di dunia memiliki tiga tujuan utama, yaitu aman, damai, dan sejahtera. Untuk meraih beberapa tujuan tersebut, dapat dipastikan banyak aral yang akan menjadi rintangan atau bahkan tantangan suatu bangsa. Bangsa Indonesia pada khususnya, harus menyikapi secara cepat, cermat, dan tepat akan masalah tantangan bangsa untuk millennium ke depan. Setiap aktualisasi dari rencana suatu bangsa harus dilaksanakan sesuai system kepemerintahannya. Kita semua sudah mengetahui bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial secara demokrasi terpimpin. Ketika berbicara demokrasi maka sama dengan halnya bicara tentang pemerintahan dan seni menjalankan sebuah pemerintahan. Salah satu ciri demokrasi adalah adanya kebebasan berpendapat. Hal semacam ini dijamin pada Pasal 28E ayat 3 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Terkadang, hal “kebebasan mengeluarkan pendapat” juga dapat menimbulkan “pro dan kontra”. Beberapa waktu yang lalu, sangat ramai diperbincangkan mengenai terkait statement Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa Indonesia akan bubar pada tahun 2030. Sudah banyak ulasan maupun argumen baik pro ataupun kontra terkait problematika ini. Pro dan kontra yang muncul sudah sangat jelas tidak dapat dihindarkan lagi, karena batin dan pikiran setiap manusia yang ‘memancarkan‘ sebuah pandangan merupakan bagian dari aspek eksistensial manusia, yang sudah jelas subjektivitas orang pasti berbeda

     

    Definisi bubar menurut KBBI adalah bercerai-berai ke mana-mana, selesai; usai, selesai tugas; berhenti bertugas, ditiadakan. Menurut penulis, esensi pidato Indonesia 2030 bubar itu adalah warning dari salah satu orang yang ‘nasionalis’ terhadap negaranya yang sedang melihat adanya sebuah kemungkinan ancaman dari luar terhadap keutuhan nusa bangsa negara yang dia bela. Kata ‘bubar’ disini bukan bermaksud Indonesia ‘lenyap’ ataupun bangsa Indonesia ‘selesai’, tetapi kata ‘bubar’ disini bermaksud keadaan masyarakat bangsa Indonesia yang tercerai-berai akibat kondisi ekonomi, sosial (SARA), politik, keamanan, yang dirasa dalam kurun beberapa waktu belakangan semakin ‘memanas’. Sebetulnya penulis novel itu juga bukan penulis novel layaknya penulis novel lainnya, akan tetapi dia merupakan seorang Ilmuwan Politik Amerika. Salah satu penulis novel itu bernama Peter Warren Singer, dimana ia adalah sarjana hubungan Internasional khususnya dalam pembahasan peperangan abad 21. Dia saat ini menjadi ahli strategi untuk New Amerika Foundation, yang merupakan sebuah lembaga “think tank” nirlaba, dan editor untuk Populer Science , majalah Ilmu Pengetahuan ternama di AS, dan terakhir dia juga konsultan CIA. Singer pernah menjadi Direktur Pusat Keamanan dan Intelegensi Abad ke-21. Sebelum itu, ia pendiri Proyek Kebijakan AS di Dunia Islam pada Pusat Kebijakan Timur Tengah di Brookings. Dia juga bekerja untuk Pusat Ilmu dan Urusan Internasional Belfer di Universitas Harvard, Satuan Tugas Balkan di Departemen Pertahanan AS, dan Akademi Perdamaian Internasional. Singer menerima gelar Ph.D. dari Harvard University dan A.B. dari Woodrow Wilson School of Public and International Affairs di Princeton. Defense News menobatkannya sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh dalam masalah pertahanan. Ia juga melayani kelompok penasihat untuk Komando Pasukan Gabungan, membantu militer AS memvisualisasikan dan merencanakan masa depan. Pada tahun 2015, ia dianggap oleh analisis Onalytica.com sebagai “salah satu dari sepuluh suara yang paling berpengaruh pada isu keamanan cyber. Peter W. Singer juga telah memberi komentat atas statement Indonesia bubar pada 2030 yang dikutip Prabowo Subianto dari novelnya yaitu Ghost Fleet. Singer mengomentari hal itu melalui ‘cuitan’ di akun Twitternya, @peterwsinger "Pemimpin oposisi Indonesia mengutip #GhostFleet dalam pidato kampanye berapi-api, Ada banyak liku dan perubahan tak terduga dari pengalaman buku ini, tapi ini mungkin mengambil bagiannya."

     

    Perlu diketahui bahwa meski novel ini disebut novel fiksi, sebetulnya apa yang ditulis Singer dan A. Cole itu dapat dikatakan seperti “ramalan”. Tak heran bila Pentagon pun menggunakan sebagai bahan kajian. Kita harus berpikir bahwa bukan tidak mungkin suatu karya novel itu sejatinya merupakan informasi yang disamarkan sebagai sebuah novel. Misalnya saja novel terbitan Hector Bywater pada tahun 1925. Bywater yang merupakan wartawan dari Amerika, mempunyai titik fokus pada intelijen angkatan laut yang menggambarkan di novelnya bakal pecahnya perang pasifik antara Amerika versus Jepang. Alhasil, ternyata kejadian itu benar-benar terjadi. Perlu diketahui bahwa Bung Karno pernah membaca buku ini pada tahun 1927. Bung Karno cukup peka menangkap isi novel itu dan mulai saat itulah Bung Karno mulai mengingatkan berbagai kalangan agar kita siap merdeka begitu jepang kalah. Novel yang juga diyakini sebagai informasi intelijen adalah karya Tom Clancy seperti Executive Order, Dragon and the Bear, dan isi yang diceritakan dari dua buku itu semua sudah terbukti benar. Jika kita benar-benar paham tentang bagaimana keadaan di dalam negeri ini sekarang, maka tidak salah lagi Prabowo mengatakan Indonesia akan bubar 2030.

     

    Jika kesenjangan sosial terus berkembang menjadi tinggi, terjadi krisis ekonomi dan sosial, tujuan hukum tidak terimplementasi, maka yang akan terjadi adalah masyarakat akan frustasi dan akan timbul chaos. Berdasarkan data Bank Dunia 2015, 26,9 % atau 68 juta orang Indonesia hidup kurang dari 50% di atas garis kemiskinan nasional. Jika mereka mengalami masalah ekonomi dimana ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, maka mereka bisa jatuh miskin dengan mudah. Suisse Global Wealth Report pada tahun 2016 menyatakan bahwa angka rasio gini Indonesia adalah 0.49, dimana artinya 1% orang terkaya (hanya 2,5 juta orang) menguasai 49% kekayaan Indonesia. BPS juga mempunyai data pada tahun 2015 bahwa ada 29 juta orang Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan pemerintah, ini mencakup 8.3% penduduk kota dan 14.2% penduduk desa. Jika dikatakan krisis ekonomi, sebenarnya Indonesia dilanda krisis ekonomi, dimana kita bisa melihat pada unggahan berita Kompas.com pada 15/3/2018 bahwa utang luar negeri Indonesia naik 10% atau mencapai Rp. 4.914 Triliun. Badan Pusat Statistik (BPS) juga telah mengungkapkan, pada tahun 2017 telah terjadi kenaikan jumlah pengangguran di Indonesia sebesar 10.000 orang menjadi dari 7,03 juta orang menjadi 7,04 juta orang (Dari periode Agustus 2016 sampai Agustus 2017). Dalam konteks pangan pun pemerintah seakan-akan bergantung pada negara asing, dimana pada tahun 2018 pemerintah juga telah melakukan impor beras 500.000 ton, impor gula 1,8 juta ton, impor 3,7 ton (Merdeka.com 20/1/2018). Hasil temuan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA Publik pada Jumat (2/2/2018) menilai pengangguran makin meningkat sebanyak 48.4 persen. Lalu kebutuhan pokok yang publik melihatnya, semakin berat dengan persentase 52,6 persen. Serta lapangan pekerjaan, dianggap semakin berat dengan persentase penilaian 54 persen. Di lansir di detik.com, Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) pada 21 Mei 2018 menembus level RP 14.200. Angka ini naik tiga poin dari posisi sebelumnya di level Rp 14.197.

     

    Dalam konteks SARA-pun, perlu kita sadari juga terdapat berbagai masalah. Di mulai dari kasus ‘penistaan’ agama (surat Al-Maidah ayat 51) oleh mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab dengan nama ‘Ahok’, kemudian kriminilasisasi Ulama yang dialami oleh Habib Rizieq dengan tuduhan ‘chat sex’, penganiyaan beberapa ulama oleh ‘orang gila’ dan pembunuhan salah satu ulama di Jawa Barat ( Alm. Ustadz Prawoto ) oleh ‘orang gila’, perusakan masjid di Tuban oleh ‘orang gila’, penyerangan di Gereja Santa Lidwina Gamping Sleman saat acara Misa, pembacaan puisi oleh Sukmawati Soekarnoputri yang di dalam bagiannya ada yang menyinggung mengenai azan dengan mengatakan “.. suara kidung Ibu Indonesia, sangatlah elokLebih merdu dari alunan azan mu..” dan serta menyinggung mengenai cadar dengan mengatakan “.. sari konde ibu Indonesia sangatlah indah Lebih cantik dari cadar dirimu..”, oknum polisi yang diduga telah melakukan pengrusakan Alquran di Masjid Nurul Imam, Medan, beberapa minggu yang lalu juga terjadi pengeboman di beberapa gereja di Surabaya, selajutnya baru-baru ini ada peristiwa potongan Alquran tersobek-sobek dan berserakan di Jalan Gunawarman, Jaksel dimana pelaku belum diketahui. Beberapa kasus diatas merupakan contoh indikasi “bubar”, dimana “bubar” disini bukan berarti “selesai/tiada”, tetapi diartikan “tercerai-berai”. Ketika permasalahan SARA ini muncul di tengah lingkungan masyarakat, maka akan timbul rasa prasangka negative antara satu dengan yang lain. Disinilah yang dikhawatirkan, ketika integritas ‘tergerus’ dengan permasalahan SARA, maka yang dikhawatirkan untuk terjadi adalah peng-‘kotak-kotak-an’, dimana masyarakat akan membentuk kelompok-kelompok sosial yang masing-masing anggota kelompok mempunyai satu prinsip yang sama, dan menganggap kelompok sosial yang ‘diluar’ mereka merupakan ‘musuh’ dari kelompoknya. ( In-group vs Out-Group).

     

    Masalah keamanan-pun juga harus kita perhatikan. Jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia menurut Databoks Katadata Indonesia meningkat 69.85% dalam kurun 3 tahun terakhir. Dari tahun 2015 yang jumlahnhya 69.000 ribu TKA, tahun 2016 berjumlah 74.813 ribu TKA, dan di tahun 2017 berjumlah 126.000 ribu TKA. Perlu diketahui bahwa masuknya tenaga kerja dari Tiongkok menjadi tenaga kerja asing paling banyak di Indonesia dengan jumlah 21.271 ribu jiwa (Data Kemenaker, 2017). Sebenarnya, kita perlu mengetahui bahwa Tiongkok merupakan negara wajib militer, dimana setiap masyarakat Tiongkok selama umur 18-23 tahun diwajibkan mengikuti wajib militer. Melihat akan hal itu, otomatis semua TKA yang datang di Indonesia praktis tentara, paling tidak mantan tentara, atau bisa disebut juga mantan wajib militer. Dari situ kita dapat melihat bahwa terdapat ancaman laten dari asing, dan ini jika dibiarkan akan berdampak negative pada situasi dan kondisi keamanan di Indonesia.

     

    Bahkan bila terjadi perang antara Amerika dan China kemudian Indonesia terkena imbasnya , kondisi peralatan tempur Indonesia sangat mengkhawatirkan. Hal ini juga diungkapkan Menhan sejak tahun 2015 sebagaimana pernah ditulis oleh berbagai portal (salah satunya Repulika.co.id 22/2/2015). Menhan mengisyaratkan ‘keprihatinannya’ terhadap dunia ketahanan. Bahkan Ryamizard pesimis Indonesia bisa bertahan jika suatu saat terjadi perang. Sebagai gambaran Menhan mengatakan , cadangan peluru kita untuk TNI hanya untuk 3 hari, beras untuk konsumsi rakyat hanya 18 hari, dan BBM untuk keperluan rakyat 12-18 hari. Sangat beresiko bukan?

     

    Sebenarnya yang disampaikan Prabowo itu sebuah peringatan ataupun dapat dikatakan sebuah kritikan. Dengan kritik itulah yang menjadi pemantik untuk berbuat baik. Semua rakyat-pun enggan mencaci maki bangsa sendiri dihadapan orang luar. Akan tetapi di dalam diri sendiri harus ada keberanian untuk mengoreksi. Hal ini bukan pesimistis, tetapi realistis dengan keadaan. Justru ketika beliau memberi peringatan bagi kita, kita sebaiknya harus waspada apa yang akan terjadi di kemudian hari. Secara tersirat, Prabowo berusaha mengingatkan agar kita semua menjaga integritas atau keutuhan serta persatuan di tengah ‘gelombang’ masalah yang terjadi dan yang dapat menimbulkan konflik horizontal di lingkungan masyarakat.

     

    Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 H.Talqobbalallahu minna wa minkum. Barakallahu Fiikum. Mohon Maaf Lahir dan Batin. Kembali ke fitrah, kembali bersilaturahmi, saling bermaafan.

     

    Penulis : Fradhana Putra Disantara

    Mahasiswa Angkatan 2017 Jurusan Hukum di Universitas Negeri Surabaya dan selaku Ketua Pelaksana Harian Pandu Garuda Indonesia Raya - GRPG 08 Dewan Pimpinan Daerah Jawa Timur. (+62 822-3465-3937).

     

    Dikirim pada hari Kamis, 21-06-2018.

     

    Membantu Polisi Melalui Peran yang Kita Miliki untuk Mewujudkan Pilkada Damai 2018

    KOPI - Di bawah terik matahari pagi, lebih kurang sebanyak empat satuan setingkat kompi atau 400 orang personel brigade mobil (brimob) dan personel dalmas (pengendali massa) dari Polda Aceh melakukan apel. Pagi itu, mereka menerima pengarahan langsung dari Kapolda dalam rangka membantu mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sumatera Utara (Sumut) 2018. Salah satu anggota brigade mobil (brimob) yang mendapatkan amanah mulia tersebut adalah Novi Indra Jaya.

    Baca selengkapnya...

     

    Kekuatan Hukum Sebagai Penerapan Karakter Pemuda Untuk Menjawab Tantangan Zaman

    KOPI, Surabaya - Sejarah perjuangan nasional bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peranan pemuda. Dalam derap perumusan gagasan “Indonesia Merdeka”, para pemuda Indonesia di negeri Belanda di tahun 1920-an telah memulainya dengan sebuah manifesto dan sebuah gerakan.

    Sejurus dengan fikiran di atas, kita bisa menganggap “sumpah pemuda tahun 1928” sebagai salah satu puncak konsolidasi gagasan menuju Indonesia merdeka : satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.

    Baca selengkapnya...

     

    Memperkuat Peran Tiga Pilar Utama Pendidikan

    KOPI - “Pendidikan merupakan alat yang memiliki tenaga untuk mengubah dunia” ini salah satu mutiara terkait dengan pentingnya pendidikan. Dari kata mutiara singkat ini memperlihatkan begitu pentingnya keberadaan pendidikan tersebut, bukan saja untuk memberi perubahan kepada satu individu, tetapi pengaruh dari kekuatan pendidikan tersebut dapat merubah dunia. Sebagai contohnya, pendidikan tidak semata-mata untuk membuat manusia menjadi bijak dan pinter, tetapi dengan konsep pendidikan yang benar, maka dunia dapat maju dan beradab.

    Baca selengkapnya...

     

    Wajah KW/Mirip Kivlan Zein Bawa Pisau Terpantau Daerah Tembung-Medan

    Kopi, Tembung - Wajah Serupa atau KW mirip mantan Jendral Kivlan Zein terpantau di daerah Tembung, Sumatera utara. Sang wajah KW tersebut memakai kaos loreng, membawa sangkur berboncengan dengan temannya, Selasa,17 April 2018. Terpantau jalan .Baru, Iskandar muda, sekitaran daerahbTembung, Sumut.

    Kendaraan roda dua  yang ia pakai jenis matic cat putih. Ciri-ciri temanya membawa kendaraan tersebut yakni tinggi tegap, usia sekitar 40 hingga 50 tahun. Wajah lonjong, rambut lurus, hidung pesek. Tinggi 170 cm, alis mata ia cukur oknum warga Tionghoa.

    Para Gerombolan ini sudah lama dicari aparat berwajib, terlibat penipuan, terlibat perampokan, bandar narkoba. Sindikat penipuan ini sering menjual nama orang lain mengaku sebagai famili atau keluarga . Kelompok" Trio Gaek Sarap " sering mengaku sebagai orang tua , mamak/paman adik wartawan untuk menjalankan aksinya menipu sang korban. Sering mengaku penulis (didi) disebutnya adiknya, mengaku sebagai ortu. Anak kandungya. Bahkan foto penulis ia edit bergandengan dengan anaknya. Aktepun ia palsukan.

    Gerombolan "Trio Gaek Sarap" beserta anaknya bisa kita  sebut sakit jiwa.

    Bukti  pertama sering mengaku sebagai famili/keluarga dari ketua umum partai Politik yakni mengaku sebagai famili SBY, Ani yudiyono, Prabowo, Wiranto,  Megawati , Muhaimin Iskandar,dll  kepada warga dengan memperlihatkan foto wajah KW/serupa dengan sang ketua umum parpol itu.

    Bukti kedua wartawan yang menulis berita, mengaku anaknya pula nulis berita  keorang lain dengan membawa print out berita, membawa koran untuk menyakinkan sang calon korban penipuan itu.

    Ketiga, Kelompok ini menyamar sebagai supir perwira TNI//Polri, Kejaksaan, anggota dewan, pengusaha, kepala dinas, pejabat, dan lain-lain. Menyamar sebagai supir kepala daerah untuk mendapatkan perlindungan supaya aksi penipuanya jangan terungkap. Hanya orang yang memiliki ketrampilan intelijen khuusus yang mengetahui aksi sindikat kelompok tersebut.

    Bukti keempat, Sindikat penipuan ini menyuap warga, oknum aparat TNI/Polri dengan uang untuk menjelekan orang lain.

    Kelima kelompok sindikat ini sanga berbahaya memiliki senjata api, granat, pisau, sangkur, samurai dalam kendaraan roda empatnya.  Nopol plat kendaraan selalu digantinya.

     

    Keenam, Korban penipuan adalah  wajah KW/serupa, oknum pejabat tak bisa pakai internet, dan lain-lain. Aktingnya kelopak matanya ia beri cairan seakan-akan menangis.padahal hanya trik. Anaknya melakukan aksi perampokan tertangkap berkelahi dalam lapas hingga buta, orang lain pula ia  tuduh.

    Ketujuh kendaraan roda dua miliknya ia naikan kedalam mobil APV, Grandmax, Inova. Untuk beroperasi melakukan aksi perampokan.

    Kedelapan ,  Anak kandungya mengaku sebagai adik wartawan, untuk.menjalankan aksi penipuan.  Atau Abangya mengaku sebagai mamak, orang tua wartawan. Tolong tangkap komandan. Sangat berbahaya. (Didi)

    Ingin melihat wajah serupa/KW yakni: SBY, Prabowo,  ketik di Google.com " Operasional Fee". Enter.

    Baca selengkapnya...

     

    Membangun Pendidikan dan Kebudayaan Melalui Daerah Pinggiran

    KOPI - Judul artikel ini sama persis dengan salah satu isu strategis yang dikaji dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2018. Mengapa isu tersebut diangkat? Tidak lain karena undang-undang telah memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan hak setiap orang, baik mereka yang tinggal di daerah perkotaan maupun daerah pinggiran.

    “Pinggiran” di sini dapat dimaknai sebagai daerah pedesaan, maupun daerah terdepan, terpencil, dan terluar (3T) Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum, selama ini telah terjadi kesenjangan antara daerah. Kesenjangan tidak hanya terkait dari segi fisik bangunan, namun juga kualitas sumber daya manusia (SDM).

    Baca selengkapnya...

     

    Kepala Desa Merupakan Jabatan Politis tidak Boleh Berpolitik (I)

    KOPI,  Rokan Hilir- Indonesia negara Demokrasi terbesar di Indonesia, Tiga jabatan  politis langsung di pilih oleh rakyat/masyarakat yakni Presiden, Kepala Daerah, Kepala Desa. Sedangkan Dewan merupakan jabatan Legislatif juga dipilih oleh konstituantenya/rakyat.

    Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati) merupakan produk demokrasi, rakyat memilih langsung saat Pemilu. Walikota, Bupati ingin mencalonkan diri sebagai  peserta Pilkada (Pemilihan Kepala Daera) pemilihan Gubernur boleh cuti selama tiga bulan.

    Sedangkan Kepala  Desa (Kades) ingin mencalonkan diri ikut Pemilihan Legislatif atau anggota Dewan harus mengundurkan diri. Begitu juga anggota dewan (Red. DPR, DPRD)  mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan Gubernur, Walikota, Bupati  harus mengundurkan diri sebagai anggota Legislatif.

    Baca selengkapnya...

     

    Menegakkan Keadilan Pemilu melalui Pengawasan Bersama

    KOPI - Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat menjadi harapan dari semua pihak. Untuk memenuhi harapan tersebut, sangat diperlukan instrumen yang dapat melahirkan keadilan pemilu. Keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.

    Baca selengkapnya...

     

    Tak Selamanya Hubungan Kepala Daerah dengan Wakilnya Harmonis

    KOPI, Jakarta -  Saat kini sedang berlangsung  Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 se Indonesia. Para calon kepala daerah (red. Gubernur, Walikota, Bupati) sibuk melakukan kampanye Dialogis, kampanye terbuka, serta mengunjungi masyarakat. Para Pasangan Calon Kepala Daerah (Paslon) saat ini rajin menemui masyarakat serta menebar janji-janji manis bila terpilih nanti.

    Melihat kebelakang politik Indonesia, Oknum para pasangan calon Pilkada  saat kampanye  mengkampanyekan  Sebelas janji manis  ia lontarkan saat kampanye dulu, setelah terpilih sepuluh janji tersebut tak ada realisasinya saat menjabat. Satupun wala hualam. Itu namaya 1011 sepuluh sudah jelas kosong , satupun wala hualam.

     

    Ditempat kerjanya,  sebut saja namanya Ajisulung menuturkan " Masa-masa harmonis Kepala Daerah dengan wakilnya hanya  berjalan setahun atau dua tahun,  usai  itu sang oknum wakilnya ia sisihkan. Di propinsi Riau ada wakilnya kepala daerah ia kucilkan, tidak ia ikut sertakan dalam mengambil kebijakan, seperti pengangkatan pengawai, terlibat pembangunan, dan lain-lain.

    Ada pula oknum wakil Kepala Daerah mencurahkan isi hatinya minta dikembalikan uangnya saat Kampanye dulu kepada oknum sang Kepala Daerah itu. Bermacam-macam motif dan modus.

    Pemilihan Kepala Daerah dan wakilnya sepaket dalam Pilkada serentak ini, sebenarnya tugas dan tupoksi sang wakil Kepala daerah sudah dijelaskan dalam peraturan undang-undang, peraturan pemerintah, dan lainnya.

    Oknum sang wakil kepala daerah yang lihai dan cerdik mencari celah kesalahan oknum Kepala Daerah tersebut saat menjabat sebagai petahana/incumbent . seperti menjebak sang oknum Kepala Daerah ini tertangkap tangan OTT KPK, melaporkan kasus korupsi ke KPK, dan lain-lain.

    Mana mungkin orang pusat tahu penyakit oknum Kepala Daerah kalau bukan ada musuh dalam selimut, atau ada orang dalam yang melaporkan ke Pusat.

    Seteleh tertangkap tangan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)  sang oknum  kepala daerh tersebut menjalani sidang di pengadilan Tipikor, beberapa bulan kemudian sang wakilnya dilantik  menjadi kepala Daerah Definitif " tutur Ajisulung Pengamat Politik Indonesia.

    Jarang kita lihat hubungan harmonis kepala daerah dan wakilnya seiring sejalan selama lima tahun menjabat. Itupun ada pula andil partai pendukungnya yang menyuruh kembali berpasangan ikut Pilkada.  Berhati-hatilah memilih  wakil pasangan calon kepala daerah. Duit sudah habis banyak, setahun atau dua tahun kemudian, Sang oknum wakilnya menyorongkan Anda masuk ke dalam Penjara.  Iapun dilantik menjadi Kepala daerah definitif .(didi)

     

    Hati-Hati Sindikat Penipuan/Maling.

    Jangan memberikan Sedekah kepada Kelompok "Trio Gaek Syaraf" Kerjanya menipu/Maling. Anda Rugi Materi Lapor Polisi- TNI.Tolong Tangkap Komandan.

    Ingin melihat wajah serupa , palsu/ KW : Joko widodo, Prabowo, SBY. Silahkan ketik di Google . com “Operasional Fee”.enter.

     

     

     

     

     

    Korupsi Pilkada dan Penegakkan Hukum

    KOPI, Jakarta. Memasuki tahun politik 2018/2019, KPK dengan gencar mengusut dugaan korupsi yang melibatkan calon kepala daerah baik petahana maupun calon baru.  Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa pelaksanaan Pilkada sangat rentan dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Selain itu, mahar politik untuk mengikuti kontestasi Pilkada yang tidak murah, dapat menjadi penyebab utamanya.

    Talkshow "Korupsi Pilkada dan Penegakkan Hukum" adalah Tema yang diangkat oleh MNC Trijaya FM di Warung Daun Cikini No. 26 Jakarta pusat siang tadi (17/3). Tampak hadir Arif Budiman (Ketua KPU RI), Abraham Samad (Penggiat Anti Korupsi/Mantan Ketua KPK),   Masinton Pasaribu (Anggota Komisi III DPR RI), Fritz Edward Siregar (Anggota Bawaslu RI) dan Titi Anggraini (Direktur Eksekutif Perludem) yang ditunjuk sebagai narasumber.

    Baca selengkapnya...

     

    Irwan Ketua RW Perumahaan Mahang Raya , Heboh dengan Kades Desa Pandau

    KOPI, Siak Hulu - Kekesalan Ketua RW (Rukun Warga) Perumahaan Mahang Raya,  kepada Kepala Desa (Kades) Pandau Jaya terpilih Firdaus Roza, kenapa jalan…
     

    Budiman Sudjatmiko: Tudingan Kivlan Bisa Memecahkan Persatuan Bangsa, Silahkan Memilih Sel LP

    KOPI, Jakarta - Tudingan Kivlan menyebutkan “Ada sejumlah nama kader PDIP yang diduga terkait dengan PKI. Kivlan pun meminta mereka untuk mundur dari…
     

    Jalan Tol BORR Seksi 2B Belum Selesai dan Timbulkan Kemacetan

    KOPI - Jalan Tol BORR (Bogor Outer Ring Road) seksi 2B yang sampai saat ini belum selesai dan berdampak pada kemacetan di jalan Soleh Iskandar, Bogor, karena fungsional Ramp on/off Yasmin semestinya harus sudah bisa digunakan pada tanggal 29 Januari 2018, karena percepatan 100 hari sudah ditambah dana percepatan 15 Milyar untuk percepatan 100 hari, tapi sampai saat ini (8/3) sudah 37 hari belum selesai juga, jadi masyarakatlah yang dirugikan dengan kemacetan yang ditimbulkan tanpa kompensasi.

    Sesuai kontrak 09.00/MSJ/kontrak-Dir/X11.2016, kontraktor mendapat konpensasi percepatan 100 hari kalender sebesar 15 Milyar agar pada tanggal 29 Januari 2018 dapat difungsikan dengan masa pelaksanaan 410 hari kalender sejak SPMK tanggal 15 Desember 2016, dengan resiko denda 1% per hari jka  gagal menyelesaikan tepat waktu, dan hari ini (8/3) sudah 37 hari kalender tol prabayar belum fungsional sehingga kemacetan selama masa pelaksanakan 410 hari + 37 hari terlambat, maka pengguna jalan Soleh Iskandar, Bogor yang mengalami kemacetan tersebut tanpa ada kompensasi.

    Apakah Pimpro BORR berani melaksanakan bunyi kontrak pasal keterlambatannya ??!!

    Karena TOL BORR seksi 2 B direncanakan fungsional ramp on/off Yasmin tgl 29 Januari 2018, agar kemacetan di sepanjang jalan Soleh Iskandar bisa ter atasi tetapi sampai saat ini belum bsa difungsikan dan semakin menambah kemacetan, karena masih ada jalan arteri lama yang tidak boleh dilewati dan seharusnya kontraktor pelaksana dikenai denda 1% dari nilai percepatan 15 Milyar per hari max 100 hari, sedangkan untuk keseluruhan pekerjaan Tol BORR seksi 2B harus selesai 100% pada tanggal 21 Febuari 2018 dengan nilai denda 1 per mil dari nilai proyek dan memberikan kompensasi kepada pengguna jalan tersebut. (*)

    Penulis oleh : G Nuswanto

     

    Ketika Para Guru Mengungkapkan dengan Jujur Kelemahannya

    KOPI, Nusa Tenggara Timur - Sumba, “Saya belum mampu mengelola kelas dengan baik ketika anak-anak ribut. Saya jarang membuat media sendiri yang bisa mengefektifkan pembelajaran. Berkaitan dengan kurikulum, saya masih kurang memahami cara penilaian dengan memakai kurikulum 13,” ujar bu Yuli, salah satu guru kelas awal dari salah satu sekolah dasar di Kecamatan Hahar, Sumba Timur, 15 Februari 2018.

    Baca selengkapnya...

     

    Di Balik Propaganda Internasionalisasi “Dua Tanah Suci” oleh Iran

    KOPI - Dunia saat ini diguncangkan oleh propaganda internasionalisasi dua Tanah Suci yakni Makkah dan Madinah. Propaganda internasionalisasi Makkah dan Madinah ini bukanlah hal yang baru. Pada dekade 80-an propoganda pernah dipopulerkan oleh pemimpin spiritual tertinggi Syi’ah sekaligus pemimpin Revolusi Iran, Khomeini. Pada saat itu, Khomeini meminta agar pengelolaan dua Kota Suci umat Islam itu dikelola oleh Komite Islam Internasional dan tidak lagi di bawah Kerajaan Saudi Arabia. Tidak dapat dipungkiri, Iran sangat berkepentingan untuk mensukseskan ide internasionalisasi Makkah dan Madinah. Iran memiliki tujuan geopolitik dalam rangka ekspansi ideologi dan memperluas penguasaan teritorial (lebensraum). Penguasaan lebensraum sangat berharga bagi Iran, untuk mengupayakan hegemoni di Timur Tengah dan pada akhirnya di seluruh penjuru dunia.

    Baca selengkapnya...

     

    Kali Ini Enak Ditonton

    KOPI - PILWAKO kali ini enak ditonton, karena semua petarungnya sama-sama sudah pernah menang dan dua diantaranya pernah pula kalah karena dicoret. "Adhan Dambea dan Rum Pagau kalah sebelum bertarung," kata Tokoh Masyarakat.

    Politisi tertarik mendengarnya. Diapun bertanya soal bagaimana dengan Marten Taha. "Lalu bagaimana dengan Marten, apakah dia juga harus merasakan kekalahan juga," tanya Politisi. Mendengar pertanyaan itu, Tokoh Masyarakat tersenyum. Marten memang belum pernah mengalami kekalahan, tetapi dia  pernah mengambil resiko besar. Bayangkan, dia begitu berani mempertaruhkan jabatanya sebagai Ketua Deprov Gorontalo untuk meraih sesuatu yang belum pasti.

    Baca selengkapnya...

     
    Artikel Lainnya...

    Joko Widodo dan Prabowo Sama-sama Keturunan Tionghoa
    Rabu, 12 Desember 2018

    KOPI, Jakarta – Fakta, Prabowo Subianto adalah Warga Keturunan Cina/Tionghoa dan Penganut Agama Kristen. Pertama yang perlu diketahui adalah Fakta ini tidak bermaksud mendiskreditkan agama atau suku dan ras tertentu yang ada di Indonesia. Saya (red.Didi) secara pribadi sebenarnya bangga karena masih banyak masyarakat muslim yang menjadikan Prabowo yang merupakan warga keturunan Tionghoa sebagai idola dan panutan mereka meskipun Ayah Prabowo... Baca selengkapnya...

    Dulu Prabowo Teriak Anti Aseng - Asing, Kini Malah Merapat
    Minggu, 09 Desember 2018

    KOPI, Jakarta - Kehadiran Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan pengusaha Tionghoa Indonesia di sebuah hotel di kawasan Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Jumat (7/12/18) malam, mendapat sorotan dari Ketua Fraksi Hanura, Inas N Zubir. Inas menyebut Purnawirawan Jenderal bintang tiga itu semakin jinak terhadap asing dan aseng. "Ia juga kerap berteriak, 'Apa kalian mau dipimpin antek asing' atau 'Kekayaan negeri... Baca selengkapnya...

    Kunjungan Ketum Partai Nasdem ke Riau
    Minggu, 09 Desember 2018

    KOPI, Pekanbaru -  Ketua Umum (Ketum) Partai Nasional Demokrat nama bekennya Nasdem H. Surya Paloh melakukan kunjungan kerja  ke propinsi Riau, Sabtu ( 9 Desember 2018 )  .  Ribuan  kaderya  berasal dari dua belas kabupaten /kota se Riau hadir saat itu .   Surya Paloh  datang sekira jam 15: 30 WIB memakai baju stelan safari hitam, serta lansung memberikan hormat. Penyambutan kedatangan rombongan ketua umumnya oleh Iskandar Husein ketua... Baca selengkapnya...

    Pengamat : Perlukah BPJS Kesehatan Kita Bubarkan
    Jumat, 07 Desember 2018

    KOPI, Bogor – Pasal 34 (Undang-Undang Dasar) UUD 1945 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kini negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat dan kemanusiaan serta negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.   Ditempat kerjanya, Kangmas Sutisyoso... Baca selengkapnya...

    Hari Disabilitas Internasional 2018
    Selasa, 04 Desember 2018

    KOPI-Jakarta, Setiap tahun diperingati hari Disabilitas Internasional. Kegiatan ini diperingati setiap tanggal 3 Desember. Peringatan ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan masyarakat akan persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan kehidupan para penyandang cacat. Pemerintah kali ini mengangkat tema "Indonesia Inklusi dan Ramah Disabilitas," sedangkan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa mengambil tema dengan "Memberdayakan penyandang... Baca selengkapnya...

    Inilah Pidato Capres Prabowo di Reuni Akbar 212 Lapangan Monas
    Senin, 03 Desember 2018

    KOPI, Jakarta - Jutaan umat muslim dari penjuru daerah Indonesia menghadiri Reuni Akbar 212 di lapangan Monumen Nasional (Monas). Para peserta Reuni tersebut datang berkelompok dari daerahnya masing-masing memakai bus, pesawat udara, maupun kapal laut. Dari berbagai usia Balita, orang tua hingga remaja/abg, dewasa. Dari berbagai strata pekerjaan. Prabowo datang ke Reuni Akbar 212 Mantan Danjen Kopasus Prabowo Subianto datang keMonas... Baca selengkapnya...

    Disangkakan Menganiaya Tanpa Bukti, Anggota PPWI Praperadilankan Kapolres Bantul
    Sabtu, 01 Desember 2018

    KOPI, Jakarta - Anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO), Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky kembali didera kasus dugaan kriminalisasi di Polres Bantul. Kali ini, ia harus menghadapi persoalan yang muncul dari kasus yang dilaporkan oleh Faaz, oknum yang merupakan lawan Hoky dalam serentetan cerita perjuangannya sebagai seorang Ketua Umum Apkomindo yang sah, yang... Baca selengkapnya...

    INTERNASIONALNetanyahu Suap Media, Beritakan yang Po.....
    05/12/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Israel – Hari Minggu (2/12), kepolisian Israel dan Otoritas Keamanan Israel menyatakan bahwa terdapat cukup bukti bahwa Netanyahu dan istrinya [ ... ]



    NASIONALPresiden Jokowi Kunker ke Aceh.....
    12/12/2018 | Rachmad Yuliadi Nasir

    KOPI,Jakarta, Memasuki akhir tahun 2018 maka Presiden Indonesia Joko Widodo akan mengunjungi bumi Serambi Mekkah di Banda Aceh. Sesuai jadwal yan [ ... ]



    DAERAHTahun 2018, KIP Riau Menyelesaikan 62 S.....
    05/12/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Pekanbaru - Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Riau Zufra Irwan menyebutkan. Pihaknya telah menyelesaikan sebanyak 62 sengketa infor [ ... ]



    PENDIDIKANProtes Pemilihan Rektor, Mahasiswa UMRI .....
    14/12/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Pekanbaru - Ratusan mahasiswa –mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) melakukan aksi demontrasi , Senen (11-12-2018) di gedung rekto [ ... ]



    EKONOMISyahronie : Presiden Tak Perlu Berkeluh.....
    06/12/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Jakarta - Presiden Joko Widodo semestinya tidak perlu berkeluh kesah soal impor yang lebih besar daripada ekspor. Sebab, Presiden lah yang mesti [ ... ]



    OLAHRAGAIPSI Banda Aceh Target 4 Mendali Emas.....
    09/11/2018 | Rachmad Yuliadi Nasir

    KOPI-Jakarta,Banyak olahraga yang digemari oleh setiap orang. Salah satunya adalah cabang olahraga pencak silat. Wadah yang menaunggi pencak silat [ ... ]



    PARIWISATAKunjungan Turis Mancanegara ke Riau .....
    04/09/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Pekanbaru – Ditempat kerjanya, sebut saja namanya Aji Sulung mengatakan “ Program promosi Pariwisata dan event lainnya yang diadakan oleh D [ ... ]



    HUKUM & KRIMINALOmbudsman RI Anugerahkan Predikat Kepatu.....
    12/12/2018 | Rachmad Yuliadi Nasir

    KOPI-Jakarta, Pemerintah Aceh bersama Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat, Abdya, Bener Meriah, dan Kota Langsa mendapat penghargaan kepatuhan pemenuhan  [ ... ]



    POLITIKHasto Kristiyanto dilaporkan ke BAWASLU.....
    13/12/2018 | Zurie Odhe
    article thumbnail

    KOPI, Jakarta - Hasto Kristiyanto selaku sekretaris tim kampanye nasional Jokowi-Ma’ruf Amin dilaporkan ke BAWASLU RI oleh Solidaritas Advokat Penja [ ... ]



    OPINIPromosi Jabatan Cepat Para Pati TNI,.....
    03/12/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Jakarta – Ditempat Kerjanya, Kangmas Sutisyoso menyatakan “ Ingin jabatan strategis setingkat (Panglima, Kapolri, Kasad, Kasal, Ksau ,dll) p [ ... ]



    PROFILKompol Arvin Haryadi Jabat Kapolsek Si.....
    25/10/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Siak Hulu - Pisah sambut Kapolsek Siak Hulu dari Kompol Dedi Suryadi kepada Kompol Arvin Haryadi, S.ik, SH bertempat di Mapolsek Siak Hulu, keca [ ... ]



    ROHANIKanwil Kemenag Riau H. Ahmad Supardi Mut.....
    10/10/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin hari, Jumat (05/10) melantik M Nur kholis Setiawan sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Agama [ ... ]



    RESENSIHeboh Buku Fire and Furry Ungkap “ D.....
    05/01/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Washington DC- Heboh buku Fire and Fury ungkap “Dapur Gedung Putih” Menjelang Pemilu Pilres Amerika Serikat . Dilansir dari The Guardian, R [ ... ]



    CERPEN & CERBUNGSuami Genjot ecak, Istri Malah Kena Genj.....
    08/10/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI - Memang tak ada undang-undang yang melarang tukang becak beristri cantik, karena semua itu tergantung rejeki dan kelihaian lobi masing-masing. M [ ... ]



    PUISIMenatap Rasa.....
    07/06/2017 | Mas Ade

    Masih di bulan Juni Angin mendatangi jendelaku Bisikkan rindu yang basah Oleh hujan bulan Mei Meski embun tetap nyenyak dalam tidurnya Mendekap s [ ... ]



    CURAHAN HATIWaspada !.. Modus Penipuan Wajah Palsu, .....
    28/11/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Pekanbaru - Beraneka macam modus penipuan muncul era digitalisasi ini. Sasaran utama adalah oknum orang yang  melek/tak bisa memakai internet y [ ... ]



    SERBA-SERBIUltah Pertamina Aceh ke-61, Sumbang 53 K.....
    13/12/2018 | Rachmad Yuliadi Nasir

    KOPI-Jakarta, Salah satu garda terdepan penyaluran minyak dan gas di dalam negeri Indonesia adalah PT Pertamina. Tidak terasa sekarang PT Pertamina te [ ... ]



    Copyright © 2008-2013 Pewarta Indonesia. All Rights Reserved.