Iklan

29 August 2008|6:20:04AM

English Arabic Chinese (Simplified) Dutch German Japanese Indonesian Thai
LOGIN & KIRIM WARTA

          Login reminder Forgot login? | Register Register
Belum punya akun? Klik Register

Lupa password? Klik Forgot Login?
PEWARTA ONLINE
None

GELORA SEPEDAJatuh Bangun Nadine Go wes Bersepeda den.....
20/06/2017 | Didi Rinaldo

KOPI, Jakarta – Aktris Nadine Chandrawinata menyukai olahraga seperti  Renang, Menyelam, Senam serta olahraga baru yang kini Ia geluti yakni bersepeda. Ditemui di acara Polygon Follow Your Own P [ ... ]



    POLLING WARGA
    Menurut Anda, program apa yang seharusnya menjadi prioritas PPWI saat ini?
     

    NASIONAL

    Pasca Rekapitulasi Pemilu oleh KPU

    KOPI-Jakarta, "Wah KPU kerjanya malam-malam seperti kampret," begitulah ramai orang yang protes dengan kinerja KPU.

    Sebelumnya ramai diberitakan bahwa pengumuman resmi rekapitulasi pemilu 2019 akan diumumkan pada hari Rabu, 22 Mei 2019.

    KPU-Komisi Pemilihan Umum sekarang sukanya buat kejutan. Hasil Pemilu 2019 akhirnya diumumkan lebih awal yaitu pada hari Senin dini hari, 21 Mei 2019.

    Pasca pengumuman KPU ini banyak orang yang tidak puas. Kantor Bawaslu menjadi tempat demontrasi massa. Beberapa tempat di Jakarta juga terjadi kerusuhan.

    Sengketa masalah pemilu sudah seharusnya di daftarkan ke Mahkamah Konstitusi, nanti sidang para hakim Mahkamah Konstitusi yang memutuskan apakah sengketa itu dapat diputuskan, menang atau kalah, benar atau curang.

    Rachmad Yuliadi Nasir (WA 08887211300)

     

    Pemilu Indonesia 2019, Siapa yang Menang?

    KOPI-Jakarta, Pesta demokrasi di Indonesia sudah Usai. Pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) pada Rabu 17 April 2019.

    Rakyat Indonesia menunggu hasil resmi dari KPU (Komisi Pemilihan Umum), siapa saja partai politik yang menang memperoleh suara terbanyak dan siapa pemenang Capres 2019.

    KPU telah menuntaskan penetapan rekapitulasi nasional Pemilu 2019 pada Selasa (21/5/2019) dini hari.Bila sebelunya beredar khabar penetapan pada tanggal 22 Mei 2019 ternyata KPU malah mempercepat pengumumannya.

    Hasil resmi perolehan suara hasil pemilu 2019 dari Rekapitulasi meliputi 34 provinsi dan 130 wilayah luar negeri.

    Hasil Perolehan suara Pemilihan Presiden 01. Jokowi-Ma'ruf : 85.607.362 (55,50%) 02. Prabowo-Sandiaga : 68.650.239 (44,50%)

    Jumlah suara sah: 154.257.601 (97,62%) Jumlah suara tidak sah: 3.754.905 (2,38%) Jumlah Total : 158.012.509 suara

    Berikut rincian perolehan suara pemilu presiden di 34 provinsi di mana secara keseluruhan dimenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf: 01. Provinsi Bali Paslon 01: 2.351.057 Paslon 02: 213.415 02. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Paslon 01: 495.729 Paslon 02: 288.235 03. Provinsi Kalimantan Utara Paslon 01: 248.239 Paslon 02: 106.162 04. Provinsi Kalimantan Tengah Paslon 01: 830.948 suara Paslon 02: 537.138 05. Provinsi Gorontalo Paslon 01: 369.803 Paslon 02: 345.129. 06. Provinsi Bengkulu Paslon 01: 583.488 Paslon 02: 585.999 07. Provinsi Kalimantan Selatan Paslon 01: 823.939 Paslon 02: 1.470.163 08. Provinsi Kalimantan Barat Paslon 01 : 1.709.896 Paslon 02 : 1.263.757 09. Provinsi Sulawesi Barat Paslon 01 : 475.312 Paslon 02 : 263.620 10. Provinsi DIY Paslon 01 : 1.655.174 Pason 02 : 742.481 11. Provinsi Kaltim Paslon 01: 1.094.845 Paslon 02: 870.443 12. Provinsi Lampung Paslon 01: 2.853.585 Paslon 02 : 1.955.689 13. Provinsi Maluku Utara Paslon 01 : 310.548 Paslon 02 : 344.823 14. Provinsi Sulawesi Utara Paslon 01 : 1.220.524 Paslon 02 : 359.685 15. Provinsi Jambi Paslon 01 : 859.833 Paslon 02 : 1.203.025 16. Provinsi Sulawesi Tengah Paslon 01: 914.588 Paslon 02 : 706.654 17. Provinsi Jawa Timur Paslon 01 : 16.231.668 Paslon 02 : 8.441.247 18. Provinsi NTT Paslon 01: 2.368.982 Paslon 02: 305.587 19. Provinsi Sumatera Selatan Paslon 01 : 1.942.987 Paslon 02 : 2.877.781 20. Provinsi Sulawesi Tenggara Paslon 01 : 555.664 Paslon 02 : 842.117 21. Provinsi Sumatera Barat Paslon 01 : 407.761 Paslon 02 : 2.488.733 22. Provinsi Jawa Tengah Paslon 01 : 16.825.511 Paslon 02 : 4.944.447 23. Provinsi Kepulauan Riau Paslon 01 : 550.692 Paslon 02 : 465.511 24. Provinsi Banten Paslon 01 : 2.537.524 Paslon 02 : 4.059.514 25. Provinsi Nusa Tenggara Barat Paslon 01 : 951.242 Paslon 02 : 2.011.319 26. Provinsi Aceh Paslon 01 : 404,188 Paslon 02 : 2.400.746 27. Provinsi Jawa Barat Paslon 01: 10.750.568 Paslon 02: 16.077.446 28. Provinsi DKI Jakarta Paslon 01: 3.279.547 Paslon 02: 3.066.137 29. Provinsi Papua Barat Paslon 01: 508.997 Paslon 02: 128.732 30. Provinsi Sulawesi Selatan Paslon 01: 2.117.591 Paslon 02: 2.809.393 31. Provinsi Riau Paslon 01: 1.248.713 Paslon 02: 1.975.287 32. Provinsi Sumatra Utara Paslon 01: 3.936.515 Paslon 02: 3.587.786 33. Provinsi Maluku Paslon 01: 599.457 Paslon 02: 392.940 34. Provinsi Papua Paslon 01: 3.021.713 Paslon 02: 311.352

    Berikut perolehan suara 16 partai politik nasional: 01. PKB: 13.570.097 (9,69 persen) 02. Gerindra: 17.594.839 (12,57 persen) 03. PDIP: 27.053.961 (19,33 persen) 04. Golkar: 17.229.789 (12,31 persen) 05. NasDem: 12.661.792 (9,05 persen) 06. Garuda: 702.536 (0,50 persen) 07. Berkarya: 2.929.495 (2,09 persen) 08. PKS: 11.493.663 (8,21%) 09. Perindo: 3.738.320 (2,67 persen) 10. PPP: 6.323.147 (4,52 persen) 11. PSI: 2.650.361 (1,89 persen) 12. PAN: 9.572.623 (6,84 persen) 13. Hanura: 2.161.507 (1,54 persen) 14. Demokrat: 10.876.507 (7,77 persen) 19. PBB: 1.099.848 (0,79 persen) 20. PKPI: 312.765 (0,22 persen).

    Bila diperhatikan hasil perolehan suara pemilu legislatif yang ditetapkan KPU, diurutkan berdasarkan suara tertinggi ke terendah: 01. PDI-P 27.053.961 (19,33 persen) 02. Gerindra 17.594.839 (12,57 persen) 03. Golkar 17.229.789 (12,31 persen) 04. PKB 13.570.097 (9,69 persen) 05. Nasdem 12.661.792 (9,05 persen) 06. PKS 11.493.663 (8,21 persen) 07. Demokrat 10.876.507 (7,77 persen) 08. PAN 9.572.623 (6,84 persen) 09. PPP 6.323.147 (4,52 persen) 10. Perindo 3.738.320 (2,67 persen) 11. Berkarya 2.929.495 (2,09 persen) 12. PSI 2.650.361 (1,89 persen) 13. Hanura 2.161.507 (1,54 persen) 14. PBB 1.099.848 (0,79 persen) 15. Garuda 702.536 (0,50 persen) 16. PKPI 312.775 (0,22 persen)

    Jumlah seluruh suara sah : 139.971.260 suara Selisih Suara Presiden dengan DPR RI : 158.012.509 - 139.971.260 adalah 18.041.249 suara

    Pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang di 21 provinsi. Sedangkan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menang di 13 provinsi.

    Hasil rekapitulasi ini ditetapkan pada Selasa (21/5/2019) pukul 01.46 WIB melalui Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

    Pengajuan permohonan sengketa hasil pilpres diajukan paling lambat tiga hari setelah penetapan rekapitulasi tingkat nasional pada 21 Mei 2019. Tata beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pilpres diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 4 Tahun 2018.

    Rachmad Yuliadi Nasir (WA 08887211300)

     

    Tingkatkan Pelayanan Kantor Ombudsman Aceh Tempati Gedung Baru

    KOPI, Jakarta - Ombudsman RI Perwakilan Aceh adalah suatu lembaga yang mengurusi segala tindakan maladministrasi dalam hal pelayanan publik.

    Saat ini terhitung 1 Mei 2019 maka Ombudsman Aceh telah menempati kantor baru dikawasan jembatan layang Pango.

    Bila sebelumnya sejak 2012 Kantor Ombudsman Aceh berada di Jalan T. Lamgugob Nomor 17, Syiah Kuala, Banda Aceh.

    Sekarang Kantor Ombudsman Aceh pindah dengan alamat Jalan Banda Aceh - Medan km 4 Nomor 1, Tanjung, Kecamantan Ingin Jaya, Aceh Besar.

    Awal bulan Mei 2019 masih terlihat kesibukan beres-beres dikantor baru jadi bila terjadi pelayanan yang kurang maksimal harap dimaklumi.

    Dr.Taqwaddin kepala Kantor Ombudsman Aceh sangat mengharapkan kepada rekan-rekan media untuk menyampaikan kepada masyarakat baik itu pelapor, terlapor, dan pihak yang lainnya bahwa kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh sudah tidak berkantor lagi di gedung lama dan sudah pindah ke kawasan jembatan layang Pango.

    Semua laporan yang ada bisa disampaikan melalui Telp : (0651) 7557476 Fax : (0651) 7557477 WA : 08116722233. Website : www.ombudsman.go.id Email : This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

    Kantor Ombudsman Aceh juga membuka pintu lebar-lebar bagi seluruh masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan, laporan ataupun audiensi untuk memecahkan segala persoalan yang ada.

    Rachmad Yuliadi Nasir (WA:08887211300)

     

    24 Tahun Tenggelamnya Kapal Fery KMP Gurita

    KOPI-Jakarta, Waktu terus berlalu dan tidak terasa hari Jumat ini sudah 24 tahun, kapal fery KMP Gurita tenggelam. Kapal tua yang melayari rute pelabuhan Malahayati-Aceh Besar dengan Pelabuhan Balohan-Sabang sudah tenggelam untuk selama-lamanya.

    Pada hari Jumat malam jam 20:30 WIB tanggal 28 Sya`ban 1416 Hijriah, kapal fery KMP Gurita tenggelam di teluk Balohan Sabang. Banyak orang yang sudah lupa, bahwa pada tanggal 28 Sya`ban 1416 Hijriah ini kapal fery KMP Gurita tenggelam.

    Memang benar sudah 24 tahun peristiwa tragis yang terjadi di Sabang. Dalam manifest penumpang di tulis hanya 210 orang ternyata ada 378 orang dan 284 orang hilang tenggelam selama-lamanya di dasar laut hingga hari ini termasuk kedua orang tua saya, yaitu DRS. M. Nasir (Asisten II walikota Sabang) dan istri.

    Luar biasa, hanya 40 orang yang selamat dan 54 orang ditemukan telah meninggal dunia. Sungguh cepat waktu berjalan. Di pelabuhan Balohan-Sabang tempat bersandar kapal fery KMP Gurita juga sudah dalam tahap renovasi.

    Hanya tugu kecil untuk memperingati tenggelamnya kapal fery KMP Gurita yang masih kokoh melihat perubahan yang terjadi di sekitar pelabuhan Balohan Sabang. Untuk semua muslimin dan muslihat korban kapal fery KMP Gurita yang tenggelam marilah kita berdoa dengan membaca Alfatihah 7 X...Amin.

    Rachmad Yuliadi Nasir (WA 08887211300).

     

    Masjid An-Nur Lombok Berkubah Bambu

    KOPI-Jakarta,, Masjid An-Nur di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hancur total karena gempa bumi berkekuatan 7,0 SR pada 5 Agustus 2018.

    Masyarakat Aceh turut berduka dan telah banyak sumbangan yang datang. Untuk merenovasi Masjid An-Nur dipakai struktur bambu agar tahan gempa bumi, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Aceh Nasir mengatakan bahwa," Biaya pembangunan Masjid An-Nur Aceh sebesar Rp 1,9 miliar."

    Masjid An-Nur Aceh dirancang aman gempa dan ramah lingkungan oleh oleh arsitek Dr Ing Andry Widyowijatnoko ST MT, dosen Institut Teknologi Bandung (ITB).

    Masjid ini menerapkan struktur bangunan bambu dengan prinsip resiprokal, yaitu elemen-elemen struktur yang saling menopang antara satu dengan lainnya.

    Elemen struktur dalam bangunan Masjid An-Nur adalah beberapa rangka bambu persegi panjang yang membentang sejauh 18 meter. Elemen ini kemudian disusun berlapis-lapis, sehingga membentuk ruang dengan menopang satu sama lain.

    Pada tahap perencanaan, sang arsitek menyatakan masjid dari bambu ini bisa bertahan sampai 300 tahun.

    Syukur Alhamdullilah akhirnya Masjid An-Nur di Desa Gondang, dapat diresmikan pada Minggu, 28 April 2019 oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan turut serta juga Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar dan Kalak BPBA, Teuku Ahmad Dadek.

    Proses awal pembangunan adalah peletakan batu pertama pembangunan kembali Masjid An-Nur di atas pertapakan awal dilakukan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, pada 27 Oktober 2018. Dimana proses pembangunan Masjid An-Nur selama enam bulan, yang berukuran 14 x 28 meter (lebih luas dari ukuran awal 18 x 18 meter) yang ditabalkan nama "An-Nur Aceh."

    Masjid An-Nur Aceh menjadi simbol silaturahmi antara masyarakat Aceh dan Lombok Utara.

    Pemerintah Kabupaten Lombok Utara akan membangun monumen persaudaraan dan museum mini di kompleks masjid sebagai tanda untuk melawan lupa dan akan dijadikan sebagai objek wisata.

    Masjid ini juga unik karena kubah atap terlihat melengkung dari bahan bambu, sekilas mirip ruang serbaguna yang besar untuk shalat berjamaah.

    Syukurlah masyarakat sekitar bisa melaksanakan shalat tarawih di bulan Ramadhan 1440 Hijriah ini. Rachmad Yuliadi Nasir (WA 08887211300)

     

    Pro dan Kontra Penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

    KOPI, Indonesia sebagai negara yang menyimpan potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dengan jenis ikan dan hasil laut yang beraneka ragam. Indonesia berkontribusi dalam memasok kebutuhan produk perikanan dunia dan termasuk dalam sepuluh negara produsen utama. Keberadaan laut Indonesia kemudian dihadapkan pada persoalan illegal fishing yang merupakan kegiatan perikanan yang ilegal atau tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia atau berwenang.

    Penerbitan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor56/Permen-Kp/2016 tentang larangan Penangkapan Dan/Atau pengeluaran Kepiting (Scylla Spp.) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia menimbulkan pro dan kotra dikalangan masyarakat terutama yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Peraturan ini dikeluarkan karena populasi kepiting di alam liar dari waktu ke waktu terus mengalami penurunan, penyebabnya karena kepiting merupakan satu diantara komoditas utama ekspor hasil perikanan andalan Indonesia. Penangkapan kepiting di alam liar dan bukan dari hasil budidaya menyebabkan populasi kepiting di Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 1990.

    Jika keadaan ini terus dibiarkan akan berdampak pada kelestarian kepiting dan akan mempengaruhi keberlangsungan perdagangan atau bisnis ekspor kepiting dimasa yang akan datang. Dengan beberapa permasalahan keberlanjutan kelestarian kepiting di Indonesia maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 ini dengan tujuan dapat menjaga keberlanjutan kelestarian kepiting di Indonesia.

    Selain faktor penangkapan kepiting di alam yang tidak terkendali, keberhasilan pembenihan kepiting masih menunjukan kelulusan hidup yang masih rendah berkisar 10-20%. Hal ini yang mendasari juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut diterbitkan untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya di alam melalui pemanfaatan sumberdaya kepiting lebih terukur, sejalan dengan prinsip perikanan keberlanjutan.

    Penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan membuat sejumlah nelayan mengeluhkan peraturan ini, karena dalam peraturan ini pemahaman nelayan bahwa penangkapan kepiting di alam terutama kepiting bertelur dilarang sebetulnya bukan dilarang tapi membatasi penangkapan kepiting terutama yang bertelur. Pertimbangan pengeluaran peraturan ini didasarkan pada keberlanjutan pelestarian kepiting di Indonesia.

    Peraturan ini dianggap oleh nelayan mengurangi pendapatan nelayan, karena dengan adanya peraturan ini otomatis secara langsung hasil tangkapan nelayan dikurangi terutama kepiting bertelur, padahal kepiting bertelur lebih tinggi nilai ekonominya. Ketika nelayan memaksakan untuk menangkap kepiting bertelur nelayan akan mengalami kesulitan menjual kepada pengepul/perusahaan pengekspor ini akan menyebabkan harga jualnya akan turun karena pengepul tidak mau mengambil resiko ketika tertangkap oleh aparat memperjualkan belikan kepiting bertelur. Keluhan lain yang dirasakan oleh nelayan yaitu biaya operasional yang mahal tidak sebanding dengan hasil tangkapan kepiting yang menurun. Dengan demikian kebijakan ini dianggap oleh nelayan tidak dapat mensejahterakan nelayan.

    Selain itu bukan hanya nelayan yang merasakan dampaknya, dampaknya juga dirasakan oleh perusahaan pengekspor kepiting, perusahaan kesulitan memenuhi kebutuhan stok permintaan karena adanya pembatasan penangkapan kepiting, ini juga berdampak pada pendapatan perusahaan yang menurun ini akan berdampak pada penurunan pendapatan Produk Domestik Bruto Indonesia. Hal ini di kwatirkan akan berdampak juga pada PHK pekerja pada perusahaan pengekspor kepiting karena biaya operasional perusahaan yang tidak sebanding terhadap pendapatannya. Berdasarkan data Trade Map tahun 2018 jumlah ekspor kepiting Indonesia mengalami penururan akibat adanya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, dari tahun 2016-2018 jumlah ekspor kepiting Indonesia adalah 1.268.939 Kg, 854,.186 Kg, dan 731.510 Kg.

    Indonesia termasuk negara yang berkembang, pada umumnya kekurangan teknologi yang dapat menunjang keberlanjutan kelestarian kepiting. Indonesia belum mampu secara maksimal pembenihan kepiting masih menunjukan kelulusan hidup yang masih rendah, Indonesia belum didukung dengan teknologi yang menunjang untuk pembenihan kepiting ini. Pada dasarnya Indonesia memerlukan investasi asing untuk membantu pembenihan kepiting agar perekonomian nelayan dan negara dapat tumbuh dari sektor perikanan terutama komoditas kepiting ini, investasi asing dapat berperan sebagai cara transfer teknologi. Dengan adanya investasi asing ini diharapkan tingkat populasi kepiting Indonesia dapat meningkat, sehingga keberlanjutan kelestarian kepiting dapat diwujudkan.

    Selain dari investasi asing, pemerintah dapat melakukan sosialisasi atau pendekatan kepada nelayan dan perusahaan pengekspor kepiting terkait Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, karena nelayan dan perusahaan pengekspor kepiting tidak begitu memahami manfaat dari peraturan ini. Nelayan dan perusahaan pengekspor kepiting diberikan akses atau pemberdayaan untuk membenihkan bibit kepiting secara mandiri, dengan harapan nelayan dan perusahaan pengekspor kepiting tidak hanya berfokus kepada penangkapan kepiting di alam. Kegiatan pemberdayaan nelayan dan perusahaan pengekspor kepiting di pandang sangat penting untuk mensinergikan tujuan dari peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dengan orientasi pada kesejahteraan nelayan dan perusahaan pengekspor kepiting. Untuk saat ini pembenihan kepiting sudah dikembangkan di empat balai budidaya di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu di Maros dan Takalar (Sulawesi Selatan), Gondol (Bali), dan Jepara (Jawa Tengah), ke empat wilayah tersebut dirasakan belum mampu menunjang ketersediaan benih kepiting untuk wilayah kelautan Indonesia yang begitu luas. Perlunya ada penambahan wilayah untuk pembenihan kepiting agar ketersediaannya cukup.

    Berdasarkan solusi yang diuraikan terkait perlunya investasi asing sebagai cara tranfer teknologi, pemberdayaan petani , perusahaan pengekspor kepiting, dan perlunya ada penambahan wilayah untuk pembenihan kepiting agar ketersediaannya cukup. Ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 yaitu keberlanjutan kelestarian kepiting di Indonesia.

     

    Koalisi Masyarakat Sipil Jambi Tolak Pembangunan Jalan Angkutan Batubara Melewati Hutan Dataran Rendah

    KOPI, Jambi - PT. Marga Bara Jaya (MBJ) mengusulkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia untuk membangun Jalan Khusus Angkutan Batubara dari Desa Beringin Makmur Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara menuju Desa Mendis Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Namun rencana pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut akan melewati atau membelah kawasan hutan dataran rendah tersisa Sumatera pada Hutan Produksi Terbatas (HPT) Kelompok Hutan Meranti dan Hutan Lalan yang telah dibebani hak atau IUPHHK-Restorasi Ekosistem kepada PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI) sepanjang 34,5 Km (22,5 Km di Provinsi Sumatera Selatan dan 12 Km di Provinsi Jambi.

    Dengan mempertimbangkan aspek kebijakan dan regulasi, aspek ekologi serta aspek sosial budaya, yaitu:

    1. Bahwa pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut bertentangan dengan kebijakan dan komitmen Pemerintah Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen secara business as usual yang tertuang dalam INDC (Indonesia’s Intended Nationally Determined Contribution), karena memicu deforestasi dan degradasi hutan.

    2. Bahwa pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut bertentangan dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati, Pasal 14, yang telah ditanda tangani dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati, menyatakan bahwa para pihak harus: “Menerapkan prosedur yang tepat menggunakan analisis dampak lingkungan terhadap proyek-proyek yang diusulkan, yang kemungkinan memiliki dampak yang signifikan terhadap keanekaragaman hayati, dengan tujuan untuk menghindari atau meminimalkan dampak, dan memungkinkan partisipasi masyarakat dalam prosedur tersebut." Sehingga, analisis dampak lingkungan dan dampak sosial dalam pembuatan jalan angkut batubara harus dilakukan secara independen dan mendalam.

    3. Bahwa pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, dimana restorasi ekosistem didefinisikan sebagai upaya mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) dan unsur non-hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. Kawasan restorasi ekosistem dikelola melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk kegiatan penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, maupun pelepasliaran flora dan fauna. Oleh karena itu, rencana pembangunan jalan angkut batubara yang membelah kawasan restorasi ekosistem akan menggangu upaya pemulihan ekosisem hutan tersebut.

    4. Bahwa pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.27/Menlhk/Setjen /Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dimana Pasal 12 Ayat (1) mengatur bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak diberikan pada kawasan hutan produksi yang dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam atau pencadangan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa.

    5. Bahwa pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.28/Menlhk/Setjen /Kum.1/ 7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja Dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Restorasi Ekosistem, Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi, dimana yang dimaksud Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. Oleh karena itu jalan khusus angutan batubara tersebut akan mengganggu kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan yang dilakukan oleh PT REKI dalam upaya mencapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.

    6. Bahwa pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 11/2016 tetang RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 – 2036, pada pasal 54 ayat (2) Larangan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya air, keseimbangan fungsi lindung, kelestarian flora dan fauna, serta pemanfaatan hasil tegakan.

    7. Bahwa pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 8/2016 tentang RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 – 2036; dimana jalan khusus angkutan batubara melintasi kawasan Hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas dan bukan merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan, serta tidak dicadangkan untuk infrastruktur, pertanian dan perkebunan.

    8. Bahwa pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari No. 1/2013 tentang RTRW Kabupaten Batanghari Tahun 2011 – 2031 pada pasal 102 ayat (2), yaitu adanya ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan produksi karena adanya kegiatan yang dilarang meliputi: kegiatan yang ada di hutan produksi yang tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi, siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, sungai dan anak sungai yang terletak dalam kawasan hutan, dan pembatasan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan hutan produksi.

    9. Bahwa pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut akan merusak ekosistem yang tengah dipulihkan, meningkatkan potensi terjadi deforestasi dan fragmentasi kawasan hutan, mengancam kelestarian keanekaragaman hayati yang tinggi di hutan dataran rendah Sumatera, dan mengganggu hidupan satwa liar bagi 26 spesies langka, kritis dan dilindungi.

    10. Bahwa pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut akan membuka akses dan meningkatkan konflik manusia dengan satwa liar (human – wildlife conflict), perburuan satwa liar (poaching) dan pembalakan liar (illegal logging).

    11. Bahwa pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut akan menimbulkan erosi tanah akibat tidak adanya tutupan hutan, meningkatkan sedimentasi sungai terutama sub-daerah aliran sungai (sub-DAS) Meranti, Kapas, dan Lalan, serta meningkatkan risiko banjir.

    12. Bahwa pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut akan akan menimbulkan polusi dan mengurangi kualitas air, sehingga berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan hidupan satwa liar.

    13. Bahwa pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut akan mengganggu dan menghilangkan sumber kehidupan keluarga masyarakat adat Suku Anak Dalam (SAD) Batin Sembilan yang masih menggantungkan hidupnya atas sumberdaya hutan dan perairan yang ada di kawasan restorasi ekosistem.

    14. Bahwa pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut akan membuka akses dan meningkatkan tekanan akibat pembukaan hutan dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal dengan keluarga masyarakat Batin Sembilan.

    Berdasarkan pertimbangan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Jambi menyatakan sikap:

    1. MENOLAK rencana pembangunan jalan khusus angkutan batubara yang diusulkan oleh PT Marga Bara Jaya yang melalui atau membelah hutan alam dataran rendah Sumatera pada Hutan Produksi Terbatas (HPT) Kelompok Hutan Meranti dan Hutan Lalan yang sedang dikelola melalui IUPPHK-Restorasi Ekosistem oleh PT REKI.

    2. MEREKOMENDASIKAN agar PT Marga Bara Jaya membangun kerjasama operasional untuk menggunakan jalan yang ada (existing), yaitu melalui jalan PT Conoco Phillip dan PT Bumi Persada Permai.

    3. MEREKOMENDASIKAN agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memfasilitasi kerjasama operasional penggunaan jalan yang ada (existing) di areal PT Sentosa Bahagia Bersama yang selama ini tidak pernah dilibatkan sebagai pemangku kepentingan utama (key stakeholders) dari rencana pembangunan jalan khusus angkutan batubara oleh PT Marga Bara Jaya tersebut. (MRS/Red)

     

    Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Polisi Awaloedin Djamin Telah Meninggal Dunia

    KOPI-Jakarta, Khabar duka datang dari Mabes Polri. Salah seorang petinggi Polri yaitu Awaloedin Djamin telah wafad.

    Beliau adalah Mantan Kapolri dengan pangkat Jenderal (Purn) polisi pada periode 1978-1982.

    Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Awaloedin Djamin meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta pada hari Kamis (31/1/2019). Sebelum dikebumikan maka Almarhum disemayamkan di kediaman di Jalan Daha III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

    Setelah shalat Jumat disemayamkan di Auditorium PTIK kemudian dishalatkan di masjid PTIK serta dikuburkan Taman Makam Pahlawan Kalibata.

    Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Polisi Awaloedin Djamin waloedin pernah menjadi Duta Besar RI untuk Jerman Barat.

    Seluruh Polda, polres,polsek di Indonesia mengibarkan bendera merah putih setengah tiang. Pengibaran bendera setengah tiang hingga Minggu, 3 Februari 2019.

    Hal ini sesuai dengan surat telegram nomor ST/317/PAM.1./2019 yang diterbitkan pada (31/1//2019) dan diteken Kepala Pelayanan Markas Mabes Polri Kombes, Apriastini Bakti. Rachmad Yuliadi Nasir (WA:0888.7211.300)

     

    Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo Telah Disahkan Kemenkum HAM.

    KOPI - LPSP resmi menyandang nama panjang Perkumpulan Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP) setelah mendapatkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0015973.AH.01.07.TAHUN 2018. tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo. SK Menkum HAM ini diberikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo No. 02 Tanggal 12 Desember 2018.

    Terbitnya SK Menkum HAM ini menandai resminya LPSP sebagai badan hukum perkumpulan yang siap berkiprah sebagai sebuah lembaga nasional yang berpusat di Kota Semarang untuk menerbitkan jurnal, buku, majalah, surat kabar, dll dan melaksanakan berbagai kegiatan pendidikan di Indonesia. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo didirikan pada tanggal 12 Desember 2018 dengan Ketua Sukarno, SIP, SS.

    Ketua Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo Bapak Sukarno, SIP, SS menyampaikan bahwa terkait penerbitan dan cetak buku, jurnal, majalah, surat kabar dapat menghubungi 081228494410; 08976759734 dan 08883948662.

    Sukarno, SIP, SS dikenal sebagai praktisi penerbitan dan percetakan, editor, penulis, penggagas Gerakan Nasional Tulis Buku atau Gernastuku, Direktur Penerbit dan Percetakan Sukarno Pressindo, pemimpin beberapa media online, dan pemimpin umum Jurnal Pendidikan Sukarno Pressindo.

     

    Presiden Jokowi Kunker ke Aceh

    KOPI,Jakarta, Memasuki akhir tahun 2018 maka Presiden Indonesia Joko Widodo akan mengunjungi bumi Serambi Mekkah di Banda Aceh.

    Sesuai jadwal yang beredar, selama dua hari kunjungan kerja Presiden ke Aceh, tanggal 13-14 Desember 2018.

    Pada hari Kamis, 13 Desember 2018, Presiden Indonesia bersama rombongan tiba di bandara Sultan Iskandar Muda sekitar jam 22:00 WIB, berangkat dari lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta sekitar jam 19:00 WIB.

    Setelah disambut para pejabat daerah selanjutnya Presiden Indonesia Joko Widodo bersama rombongan menuju hotel Hermes untuk beristirahat.

    Pada Hari Jumat, 14 Desember 2018, kegiatan Presiden Indonesia Joko Widodo cukup padat yaitu bertemu dengan para ulama di hotel Hermes, pertemuan dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) atau Tim Sukses Daerah.

    Shalat Jumat di masjid raya Baiturrahman, membagi sertifikat wakaf bagi 200 orang, meninjau jembatan fly over di Simpang Surabaya. Kemudian rombongan Presiden Indonesia Joko Widodo makan siang di Rumah Makan Lem Bakrie.

    Menuju Kampus Universitas Abulyatama di Kawasan Blang Bintang Aceh Besar, acara sosialisasi.

    Presiden Jokowi juga diagendakan untuk meresmikan ground breaking Jalan Tol di Blang Bintang yang merupakan jalan tol Trans Sumatera yang nantinya akan menghubungkan Aceh hingga ke Lampung.

    Kemudian acara penandatangan peresmian proyek Jembatan fly over Simpang Surabaya, Peresmian Masjid Attaqarub, Peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun dan terakhir terbang kembali via bandara Sultan Iskandar Muda pada sore hari sekitar jam 18:00 WIB.

    Rachmad Yuliadi Nasir (WA:0888.7211.300)

     

    Yahamak : Pelaku Tragedi Nduga Adalah Teroris Papua

    KOPI,Timika - Wakil Direktur Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (Yahamak) Arnold Ronsumbre menyebut tragedi yang menewaskan banyak korban jiwa y…
     

    Segera, Manajemen PT Sandratex Wajib Beri Pesangon Layak bagi Ratusan Karyawan

    Pewarta Indonesia-Tangerang, Ratusan karyawan PT Sandratex Tangeran tadi malam berkumpul di kompleks pabrik tersebut untuk menyatukan suara bulat. Yakni menuntut pesangon yang layak, menyusul penutupan pabrik tekstil tersebut terhitung sejak 1 Desember 2018. Karena belum diberikannya pesangon hingga sekarang, mereka meminta agar pemilik saham PT Sandratex segera memenuhi kewajiban mereka terhadap hak-hak dasar dari seluruh buruh dan karyawan pabrik tanpa terkecuali.


    Meskipun pabrik sudah tidak beroperasional kembali, seluruh karyawan hingga kini tetap masuk sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Mereka berkumpul di depan bangunan pabrik bagian dalam. Hal itu dilakukan untuk mengamankan aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.


    Menurut Muryanto Ketua Serikat Pekerja PT Sandtratex, perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak pesangon dari seluruh karyawan PT Sandratex yang jumlahnya sekitar 580 orang. "Kami meminta agar perusahaan memberikan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja (UPMK) sebanyak dua kali lipat sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja," ujarnya pada Jumat malam (7/12).


    Menurut pria asal Klaten tersebut mengungkapkan, selama ini masih terjadi diskusi alot antara karyawan dan pihak manajemen terkait dengan besarnya uang pesangon yang diberikan. Kami sudah berdialog sebanyak tiga kali dengan pihak manajemen, dan mereka terakhir hanya sanggup memberikan pesangon sebesar Rp 37,5 juta. Menurutnya, nominal tersebut jauh dari ketetapan yang diatur oleh Menteri Tenaga Kerja RI.


    Rata-rata buruh pabrik PT Sandratex telah bekerja di sana selama lebih dari 20 tahun dan statusnya sebagai pegawai tetap. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh para karyawan, termasuk mengadu kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan setelah jalan negosiasi dengan pihak manajemen belum menghasilkan keputusan yang memuaskan dua belah pihak. Dalam waktu dekat ini, akan dihelat pertemuan berbagai pihak sehingga semua dapat memecahkan problematika yang dihadapi oleh ratusan karyawan PT Sandratex secara memuaskan.


    Suradi, salah satu karyawan PT Sandratex yang bekerja selama puluhan tahun berasal dari Yogyakarta mengaku bahwa kondisi keuangan pabrik terutama dalam lima tahun terakhir semakin mengkhawatirkan.


    "Sebab gajian bulanan yang diperoleh para karyawan diperoleh tidak lancar. Kadang dibayar tidak penuh, baru beberapa waktu kemudian dibayarkan secara penuh. Ritme kerja atau proses produksinya juga sudah tidak normal, sebagaimana pada tahun-tahun dahulu," tuturnya dengan penuh harapan.

    Dirinya bersama istrinya telah mengabdikan diri menjadi karyawan PT Sandratex dengan penuh kesungguhan kerja sudah sangat lama. Ayah dari dua anak tersebut berharap besar agar manajemen PT Sandratex memiliki kesadaran penuh untuk memberikan hak-hak pekerja secara penuh agar bisa hidup layak di tengah masyarakat--yakni memberikan hak pesangon dan uang penghargaan masa kerja sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan, mengingat usia mereka sudah paruh baya. (*)









     

    Kegiatan Evakuasi Korban Kekejian KKSB Dari Wamena Ke Mimika

    KOPI, Mimika – Kesibukan terlihat di Hanggar Helipad Air Fast Bandara Mozes Kilangin, Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Papua, Kamis (6/12) yak…
     

    Korban Selamat Dari Kekejian KKSB Diterbangkan Ke Mimika

    KOPI, Wamena – Sejumlah korban yang selamat dari kebiadaban pembantaian oleh KKSB (Kelompok Kriminal Separatis bersenjata) di Distrik Yall, Kabupaten …
     

    Aksi Heroik Pasukan TNI, Diserbu OPM Karena Menyelamatkan Warga

    KOPI,Nduga - Publik digemparkan dengan aksi pembantaian Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB atau dulu disebut Organisasi Papua Merdeka/OPM) p…
     

    KKB Membantai Pekerja Proyek PT Istaka Karya Yang Sedang Membangun Jembatan

    KOPI,Jayapura -  Seorang Tokoh Agama dari Gereja Distrik Pendeta Wilhelmus Kogoya menginfokan melalui Radio SSB bahwa telah terjadi pembunuhan diduga …
     

    KKB Membantai Pekerja Proyek PT Istaka Karya Yang Sedang Membangun Jembatan

    KOPI,Jayapura -  Seorang Tokoh Agama dari Gereja Distrik Pendeta Wilhelmus Kogoya menginfokan melalui Radio SSB bahwa telah terjadi pembunuhan diduga …
     

    Sidang Praperadilan Kedua Pensiunan BRI, Dirut BRI Berpotensi Tersangka

    Saat para pensiunan BRI demo menuntut pesangon, 2017 laluFoto: Para anggota Pensiunan BRI pada aksi demo pesangon HOKI, JAKARTA Pada sidang Praperadilan kedua kasus pesangon para Pensiunan BRI, minggu in…
     

    PPKRI : Jangan Jadikan 1 Desember Sebagai “Hari Sakral” di Papua

    KOPI,Jayapura - Jajaran pengurus Persatuan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PPKRI) Papua mengaku telah mendengar bahwa mahasiswa asal Papua da…
     

    Apel Gabungan TNI-Polri Menyambut Natal dan Tahun Baru 2018 Di Jayapura

    KOPI,Jayapura – Lebih kurang 100 orang melaksanakan kegiatan Apel Gabungan TNI-Polri dalam rangka Menyambut Natal dan Tahun Baru 2018 dipimpin Kompol …
     

    Istri Melahirkan Ketika Suami Sedang Ikut Workshop Multimedia

      KOPI, Bogor – Hendra Kurniawan (38 tahun) salah seorang peserta Workshop Multimedia yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehat…
     

    Strategi Kehumasan Kementerian Pertanian

      Bogor-Kementerian Pertanian Melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH)  menyelenggarakan workshop Optimalisasi Multi…
     

    Jumpa Pers Gercin NKRI Provinsi Papua: Hindari Hoax dan Bersama Membangun Papua

    KOPI,Jayapura -  Ketua DPD Gerakan Rakyat Cinta NKRI Provinsi Papua   Albert Ali Kabiay melaksanakan kegiatan jumpa pers terkait himbauan menjelang 1 …
     

    Peserta Meja 8 Antusias Ikut Pelatihan Workshop

    KOPI, Bogor – Sebanyak 7 peserta yang berasal dari meja 8 terlihat antusias mengikuti workshop optimalisasi multimedia yang diselenggarakan oleh Dit…
     

    KAMMI Makassar Kecam Aktifis Mahasiswa Papua Pro OPM

    KOPI, Makassar – Organisasi ekstra kampus dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Makassar mengecam aktivis Papua yang pro terhadap Papu…
     

    Polres Jayawijaya Ingatkan Warga : Hindari Aksi Peringatan 1 Desember

    KOPI, Jayawijaya - Kepolisian Resor Jayawijaya, Papua, mengimbau warga tiga kabupaten pegunungan Papua agar menghindari peringatan 1 Desember 2018 den…
     
    Artikel Lainnya...

    Tiongkok Melebarkan Sayap ke Indonesia , Proyek Prestisius One Belt One Way
    Minggu, 09 Juni 2019

    KOPI, Jakarta - Mimpi sang Perdana Mentri RRC / Tiongkok Xi Jinping perdagangan Jalur Sutra menghubungkan negaranya dengan negara Asia, khususnya Asia Tenggara. Bakalan segera tercapai dengan Proyek One Belt One Way ( Satu sabuk , Satu jalan) dengan nilai proyek US$ 91 Miliar atau Rp. 1.288 Triliun Pangsa pasar negara Asia berpotensi sangat besar dengan populasi jumlah penduduk separoh isi manusia di bumi ini . Dahulu kala perdagangan melalui... Baca selengkapnya...

    Massa ARJ Demo Mabes Polri “Save Kapolri”
    Rabu, 05 Juni 2019

    KOPI, Jakarta – Penghujung bulan Ramadhan ratusan orang massa Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) geruduk kantor Mabes Polri jalan. Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (4/6/2019). Dalam aksi itu, mereka mendukung Polri menuntaskan kasus kerusuhan dan menangkap otak dalang pelaku aksi rusuh 21-22 Mei 2019. Kini ribuan jumlah media online di Indonesia, Pewarta Indonesia.com merupakan Media online Standar Internasional (World Class) ketik  di... Baca selengkapnya...

    Top Secret : Siapa Dalang Pembunuhan Empat Orang Tokoh Nasional
    Sabtu, 01 Juni 2019

    KOPI, Jakarta – Terungkapnya rencana pelaku pembunuhan empat orang Tokoh Nasional, berawal dari polisi mengamankan seorang pelaku di Hotel Megaria, Cikini, Jakarta Pusat. Pihak kepolisian menemukan senjata api dan menyelediki lebih lanjut 6 enam orang   Teks Foto. Luhut dengan Bupati Bengkalis saat kunjungan kerja ke Propinsi Riau. (foto.didi)   tersangka sebagai eksekutor, penyedia senjata, donator operasional. Keenam tersangka yang... Baca selengkapnya...

    Kapan Saya dilantik Jadi Menteri Pak Presiden
    Jumat, 24 Mei 2019

    KOPI, Jakarta -  Pemilu serentak sudah usai , hasil Rapat Pleno KPU (Komisi Pemilihan Umum) pusat sebagai pemenang yakni Pasangan Capres Joko Widodo- Kyai H. Mar'uf Amin. Dengan perolehan suara 55,5 % dari Pasangan Prabowo Subianto dengan Sandiaga uno. Tim sukses (Tim Ses) pun bertanya dalam hati, siapa tahu gua ditunjuk oleh Presiden menjadi Mantari (red, tukang suntik orang sakit) eh salah  jadi Mentri. Saya sudah bekerja siang malam untuk... Baca selengkapnya...

    Prediksi Nama Anggota DPRD Pekanbaru Hasil Pemilu Serentak , Periode 2019-2024
    Jumat, 24 Mei 2019

    KOPI, Pekanbaru – Ditempat kerjanya, Pengamat Politik Riau sebut saja namanya Aji Somek mengatakan “ Ingin menjadi anggota Dewan membutuhkan Tenaga, materi, Timses yang Solid, sang calon Dewan tidak sombong/angkuh, sering mengunjungi warga dapilnya bukan hanya saat Pemilu saja minimal sekali setahun. Menepati janji aspirasi saat kampanye (red. pengaspalan jalan, Lampu penerangan , air bersih,  Seminisasi gang, dll) Bapak/Ibu si Anu tuh... Baca selengkapnya...

    LSM TOPAN- AD Laporkan Dugaan Penyalagunaan Wewenang dan Anggaran Pengadaan Sapi Distanak Riau
    Jumat, 17 Mei 2019

    Teks Foto. Kajati Riau Uung Abdul Syakur (kemeja putih) saat HUT Adyaksa ke 58 . (foto .Didi Rinaldo) KOPI, Pekanbaru – Ketua LSM TOPAN-AD ( Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara dan Anggaran Daerah) Propinsi Riau , Maruar Sianturi SE di kantor Kejaksaan Tinggi Riau tanggal (2/5-2019) memakai baju seragam jas berwarna hijau mengatakan “ Kami melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang atau jabatan dalam pengadaan hewan ternak dalam hal... Baca selengkapnya...

    Rumah Zulkifli AS Walikota Dumai, Digeledah oleh KPK
    Senin, 06 Mei 2019

    KOPI, Dumai – Ditempat kerjanya, sebut saja namanya Aji Somek mengatakan “ Propinsi Riau terkenal dengan negeri Petro Dollar. Dikarunia oleh SDA (Sumber Daya Alam) yang melimpah ruah. Tetapi masyarakata banyak yang miskin. Termasuk penulis yang kurang duit. SDAnya menikmati segelintir orang, penduduknya hanya sebagai penonton di negeri sendiri. Hasil alamnya Bawah tanah minyak bumi, diatas tanah minyak Kelapa Sawit (CPO) , diatas kepala... Baca selengkapnya...

    INTERNASIONALRibuan Warga Israel Demo Koruptor Netan.....
    02/06/2019 | Didi Rinaldo
    article thumbnail

    KOPI, Di negara Indonesia ratusan orang para Koruptor/maling uang negara masuk penjara dari kepala Daerah (red. Gubernur, Walikota, Bupati, Pejabat, K [ ... ]



    NASIONALPasca Rekapitulasi Pemilu oleh KPU.....
    22/05/2019 | Rachmad Yuliadi Nasir

    KOPI-Jakarta, "Wah KPU kerjanya malam-malam seperti kampret," begitulah ramai orang yang protes dengan kinerja KPU. Sebelumnya ramai diberitakan ba [ ... ]



    DAERAHDesa Saitnihuta Dapat Bantuan Pembanguna.....
    24/05/2019 | Marly Sihombing

    KOPI, TOBA SAMOSIR - PT. Toba Pulo Lestari menyalurkan bantuan dari Community Development (CD)sebesar Rp 215 juta ke Desa Saitnihuta, Kecamatan Dolok [ ... ]



    PENDIDIKANPerkuat Keilmuan, Kader PII Kediri Gelar.....
    10/06/2019 | Sktw

    Kediri – Sebagai generasi penerus bangsa, kader Pelajar Islam Indonesia (PII) di Kabupaten Kediri terus berupaya mengembangkan wawasan dan khazanah  [ ... ]



    EKONOMIBank Indonesia Perwakilan Aceh Sumbang P.....
    14/06/2019 | Rachmad Yuliadi Nasir

    KOPI-Jakarta, Memasuki bulan suci Ramadhan 1440 H, banyak cara dilakukan untuk menambah pahala dan pengetahuan. Salah satunya adalah dengan membaca bu [ ... ]



    HANKAMGoblok .... Orang Mencalonkan Presiden A.....
    11/06/2019 | Didi Rinaldo

    KOPI, Jakarta – Ditempat kerjanya, sebut saja namanya Sugeng Triwardono menarasikan "Kepada oknum Jendral –jendral Purnawirawan (purn) Gaek/pensiu [ ... ]



    OLAHRAGAMahasiswa Yang Petinju Ini, Menangkan Pe.....
    06/04/2019 | Danny Pantas Siagian

    KOPI, JAKARTA - Sulistyono, petinju yang juga mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular (UMT) Jakarta ini, menangkan pertarungan partai kelas [ ... ]



    PARIWISATAKebun Binatang Kasang Kulim Memiliki 121.....
    10/06/2019 | Didi Rinaldo

    KOPI, Pekanbaru- Kebun Binatang Kasang Kulim beralamat Jl. Lingkar Ring Road, dekat SMA Plus, Kabupaten, Kampar, propinsi Riau. Merupakan icon satu-  [ ... ]



    HUKUM & KRIMINALAda Apa Dengan Polda Riau ? Belum Menet.....
    14/06/2019 | Didi Rinaldo

    KOPI, Pekanbaru- Wakil Bupati Bengkalis H.Muhammad tersandung kasus dugaan korupsi pemasangan Pipa Transmisi PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) kabup [ ... ]



    POLITIKKamis 21 Mei 1998, Peristiwa Reformasi I.....
    22/05/2019 | Rachmad Yuliadi Nasir

    KOPI-Jakarta, Bangsa Indonesia pada setiap tanggal 21 Mei selalu memperingati peristiwa Reformasi Indonesia. Waktu sangat cepat berlalu dan hari ini, [ ... ]



    OPINIAda Apa Dengan KPK, Belum Menetapkan, Me.....
    13/06/2019 | Didi Rinaldo

    KOPI,  Jakarta - Ditempat kerjanya, sebut saja namanya Abraham Somek (red. dulu ketua KPK Abraham Samad) menarasikan " Penegakan hukum di Negara Kesa [ ... ]



    PROFILAKP Zulkarnain Jabat Kapolsek Siak Hulu,.....
    02/06/2019 | Didi Rinaldo

    KOPI, Siak Hulu- Sertijab (Serah Terima jabatan) Kapolsek Siak Hulu dari Kompol Arvin ke AKP Zulkarnain , dilaksanakan di Mapolsek Siak Hulu, Sabtu (1 [ ... ]



    SOSIAL & BUDAYAHalal Bi Halal 1440 H, Bersama DPRK Band.....
    13/06/2019 | Rachmad Yuliadi Nasir

    KOPI-Jakarta, Kita baru saja menyelesaikan ibadah puasa Ramadhan 1440 H dan merayakan lebaran Idul Fitri 1 Syawal 1440 H. Setelah libur panjang, a [ ... ]



    ROHANIMasyarakat Rohul Hadiri Buka Puasa Bersa.....
    19/05/2019 | Didi Rinaldo

    KOPI, Pekanbaru- Ratusan orang masyarakat kabupaten Rokan Hulu (Rohul)berdomisili di Pekanbaru menghadiri buka Puasa bersama yang ditaja oleh Pemkab R [ ... ]



    RESENSIGratis..!!! Buku Karya Mualaf Zaman Now,.....
    03/04/2019 | Redaksi KOPI

    KOPI, Jakarta – Tidak bisa dipungkiri buku ini merupakan sebuah karya fenomenal yang sangat menghebohkan di awal tahun 2019 dan belum pernah Anda ju [ ... ]



    CERPEN & CERBUNGSuami Genjot Becak, Istri Malah Kena Gen.....
    08/10/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI - Memang tak ada undang-undang yang melarang tukang becak beristri cantik, karena semua itu tergantung rejeki dan kelihaian lobi masing-masing. M [ ... ]



    PUISIMenatap Rasa.....
    07/06/2017 | Mas Ade

    Masih di bulan Juni Angin mendatangi jendelaku Bisikkan rindu yang basah Oleh hujan bulan Mei Meski embun tetap nyenyak dalam tidurnya Mendekap s [ ... ]



      CURAHAN HATIWaspada !...Modus Penipuan Gerombolan B.....
      27/04/2019 | Didi Rinaldo

      KOPI, Pekanbaru – Zaman semakin canggih bermacam jenis modus penipuan saat ini. Kini penulis (red. didi rinaldo) bertanya kepada Pembaca. Zaman kin [ ... ]



      SERBA-SERBIOknum Jaksa Wanita AR Selingkuh dengan T.....
      07/06/2019 | Didi Rinaldo
      article thumbnail

      KOPI, Denpasar , Bali- Dulu oknum Wanita “Makan Hati” ulah suaminya selingkuh, Era zaman Milenial ini oknum Pria yang “Makan Jantung” istrinya [ ... ]



      Copyright © 2008-2013 Pewarta Indonesia. All Rights Reserved.