Iklan

29 August 2008|6:20:04AM

English Arabic Chinese (Simplified) Dutch German Japanese Indonesian Thai
LOGIN & KIRIM WARTA

          Login reminder Forgot login? | Register Register
Belum punya akun? Klik Register

Lupa password? Klik Forgot Login?
PEWARTA ONLINE
None

GELORA SEPEDAJatuh Bangun Nadine Go wes Bersepeda den.....
20/06/2017 | Didi Rinaldo

KOPI, Jakarta – Aktris Nadine Chandrawinata menyukai olahraga seperti  Renang, Menyelam, Senam serta olahraga baru yang kini Ia geluti yakni bersepeda. Ditemui di acara Polygon Follow Your Own P [ ... ]



    POLLING WARGA
    Menurut Anda, program apa yang seharusnya menjadi prioritas PPWI saat ini?
     

    HUKUM & KRIMINAL

    Wabup Bengkalis Saksi Dalam Persidangan

    KOPI, Pekanbaru – Dulu Sempat mangkir, Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad akhirnya memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk datang ke Pengadil…
     

    Gugatan PMH Terhadap Dewan Pers Memasuki Babak Baru, Penggugat Ajukan Banding

    KOPI, Jakarta – Dua organisasi penggugat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Dewan Pers, Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), melalui kuasa hukumnya Dolfie Rompas, S.Sos, SH, MH secara resmi telah mendaftarkan permohonan banding atas putusan PN Jakarta Pusat atas gugatan penggugat beberapa waktu lalu. Selanjutnya, memori banding atas putusan pengadilan yang menolak gugatan para penggugat telah juga dimasukkan pada hari Senin, 1 April 2018 oleh kuasa hukum Dolfie Rompas yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mustafa Djafar, SH, MH.

    Hal tersebut disampaikan Dolfie Rompas kepada pekerja media usai memasukkan memori banding tersebut ke PN Jakarta Pusat. “Atas nama para penggugat, kami telah mendaftarkan permohonan banding atas putusan PN Jakarta Pusat yang menolak gugatan PMH klien kami beberapa waktu lalu. Hari ini kami masukan memori bandingnya,” ujar Dolfie Rompas.

    Sebagai pertimbangan dalam mengajukan permohonan banding tersebut, lanjut pengacara yang murah senyum ini, antara lain bahwa hakim dinilai tidak cermat dalam membaca dan menganalisa substansi gugatan para penggunggat. Ditambah lagi, dalam persidangan yang digelar sebanyak tidak kurang dari 27 kali yang menghadirkan berbagai saksi fakta maupun ahli pers dari kedua belah pihak, majelis hakim terkesan tidak mempertimbangkannya sama sekali. Padahal, saksi dari pihak tergugat yang dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa sesuai UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers tidak diberikan kewenangan untuk membuat aturan-aturan pers.

    “Kami menilai bahwa mejelis hakim tidak cermat dalam menilai substansi guguatan PMH terhadap Dewan Pers. Yang menjadi pokok gugatan klien kami adalah bahwa Dewan Pers telah melampaui kewenangannya dalam mengatur kehidupan pers, seperti verifikasi organisasi, verifikasi media, dan melaksanakan uji kompetensi wartawan. Undang-undang tidak mengatur bahwa Dewan Pers diberi kewenangan untuk itu. Ahli pers yang dihadirkan oleh Dewan Pers juga membenarkan hal tersebut, namun hakim tutup mata dengan keterangan para ahli maupun saksi fakta yang dihadirkan di persidangan,” urai Dolfie Rompas.

    Sementara itu, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke menilai bahwa dalam setiap kali persidangan, sangat jelas terlihat para hakim yang mengadili perkara PMH terhadap Dewan Pers gamang, cenderung tidak memahami persoalan yang disidangkan. “Saya hampir tidak pernah absen, selalu mengikuti persidangan, dan senantiasa memperhatikan sikap, pertanyaan, dan pernyataan para majelis hakim. Saya berkesimpulan, maaf, hakim tidak mengerti apa yang disidangkannya. Mereka perlu mempelajari substansi kemerdekaan pers sebagai Hak Asasi Manusia yang paling asasi sesuai Pasal 28F UUD NKRI dan Artikel 19 Piagam PBB,” kata Wilson yang merupakan alumni program pascasarjana bidang Global Ethics dan Applied Ethics dari 3 universitas terbaik di Eropa, Birmingham University Inggris, Utrecht University Belanda, dan Linkoping University Swedia.

    Selanjutnya, alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu juga menyatakan bahwa berdasarkan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, sebenarnya Dewan Pers itu bukan lembaga yang dibentuk untuk sekelompok wartawan yang diklasifikasikannya sebagai konstituennya. “Dewan Pers itu dibentuk dan di-keppres-kan dengan fungsi menjaga dan mengembangkan kemerdekaan pers untuk seluruh wartawan atau pekerja pers, bahkan untuk seluruh rakyat, bukan hanya untuk segelintir orang yang tergabung di organisasi tertentu itu. Seluruh rakyat Indonesia ikut andil membiayai operasional Dewan Pers melalui APBN yang mereka kuras setiap tahun melalui Kementerian Kominfo, namun mengapa lembaga itu hanya mengakomodir kepentingan sekelompok wartawan saja? Tuman..!!” ujar Wilson penuh rasa heran.

    Dia menjelaskan juga bahwa segala aturan yang dibuat Dewan Pers yang notabene melanggar aturan perundangan selama ini dapat diduga adalah untuk menjaga berbagai kepentingan dari kelompok tertentu sehingga aman dari akses pihak lain terhadap potensi kepentingan tersebut. Para penguasa media, termasuk segelintir organisasi pers yang selama ini mendapatkan keuntungan dari geliat dunia pers, berkolaborasi dengan oknum penguasa, telah berhasil membentengi kepentingan mereka dari jangkauan para pendatang baru di dunia pers.

    Terkait dengan permohonan banding yang sudah diajukan, Wilson berharap kiranya majelis hakim di tingkat banding dapat lebih cerdas melihat substansi gugatan dan memberikan keputusan yang adil. “Yaa, sebagai pihak pembanding atas gugatan kita yang ditolak di tingkat pengadilan negeri, kita berharap kiranya mejelis hakim di tingkat banding akan lebih cerdas membaca dan menilai substansi gugatan kita tersebut, dan selanjutnya memberikan putusan yang adil demi tegaknya kemerdekaan pers bagi seluruh wartawan dan rakyat Indonesia,” pungkas tokoh pers nasional yang selama ini getol membela para wartawan yang dikriminalisasi di berbagai daerah itu. (HWL/Red)

     

    Janda Pengusaha Minyak Korban Perampokan Bersenjata di Rokan Hulu

    KOPI, Rokan Hulu - Bagaimana nih komandaaan, kemana Tim Patroli komandaaaaaaaaaan. Dulu Siang bolong rampok bersenjata api merajalela di wilayah Polres Kuansing.

    Hari Jumat (29/3-2019) dini hari sekitar pukul 03.30 Wib. Dinihari komplotan rampok Trio Gaek sarap bekerja sama dengan oknum adek tentara.

    Komplotan Gaek Siman Tionghoa beserta adeknya melakukan perampokan daerah Rokan Hulu- propinsi Riau.

    Ini akibat kurang patroli, kemana Bhabinkamtibmas Komandaaan, kemana Kopkamtib Komandaaaaaaaaan.

    Orang mau Pemilu (Pemilihan Umum) kondisi Propinsi Riau tidak kondusif. Nanti kami laporkan ke Mabes Polri, bahwa daerah kabupaten Kuansing, Rokan Hulu rawan terjadi Rampok bersenjata api.

    Pencurian dengan kekerasan kembali terjadi di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau. Seorang Ibu Rumah Tangga di Desa Rambah Samo Barat, Kecamatan Rambah Samo, Jumat (29/3/2019) ditemukan tewas dengan luka tembakan di kepala bagian belakang yang dilakukan kawanan perampok sadis. Tak hanya itu, dua anak korban juga menjadi korban penganiayaan para pelaku.

    Kini ribuan jumlah media online di Indonesia, Pewarta Indonesia.com merupakan Media online Standar Internasional (World Class) ketik  “ Operasional Fee” enter. Baca juga supaya Anda tidak kena tipu ketik “Waspada!.. Modus penipuan wajah Palsu, Kw ” pada Google.com enter.

    Media online Pewarta–Indonesia.com interkoneksi kejaringan sistim internet Internasional , website kami bisa dibaca antar benua. (Bisa dibaca diluar negeri)

     

    Kronologisnya.

    Hari Jumat (29/3-2019) dini hari sekitar pukul 03.30 Wib. Dua orang tak dikenal (OTK) menggunakan penutup wajah (sebo) membawa senjata api dan senjata tajam, merampok dan mengambil barang berharga di rumah korban yang diketahui bernama Ramayani (36).

    Diduga usai mengambil dua unit handphone serta kartu ATM dan tas berisi uang milik korban yang tidak diketahui jumlahnya, pelaku rampok menembak dengan satu peluru di bagian kepala bagian belakang korban Ramayani hingga tewas bersimbah darah.

    Ramayani yang berstatus Janda tiga orang anak, diketahui baru setahun ditinggalkan suami yang telah meninggal dunia. Salah seorang keponakan korban bernama Randi (22), yang rumahnya berjarak 200 meter dari rumah korban, saat dikonfirmasi, Jumat (29/3/2019) mengaku, dua aksi rampok yang masuk ke rumah tantenya terjadi Jumat dini hari sekitar 03:30 WIB.

    Di saat itu, tantenya Ramayani bersama tiga orang anaknya sedang terlelap tidur. Diketahui dua OTK masing-masing membawa satu buah senjata api dan parang dengan mengancam dan menyekap dua orang anaknya bernama Deskal Diora (14) dan Nabil (10) serta anak bungsunya yang sedang tidur.

    Bahkan, lanjut Randi, dua anaknya selain disekap, sempat disiksa oleh kedua dua OTK rampok. Di saat perampok membentak sambil meminta korban untuk menyerahkan uang dan barang berharga, salah seorang anaknya sempat berhasil kabur dari rumah dan melaporkan peristiwa rampok ke rumahnya yang berjarak sekitar 200 meter.

    "Sekitar pukul 04:00 WIB, anak korban datang ke rumah orang tua saya dan berteriak minta tolong sambil bercerita ada perampok di dalam rumah. Orang tua saya keluar dan membangunkan tetangga untuk datang beramai-ramai ke rumah tante Ramayani," ujarnya.

    Diketahui, setiba di rumah tante Ramayani, dua pelaku rampok sudah kabur. Diketahui kondisi korban Ramayani bersimbah darah diduga ditembak dengan menggunakan senjata api oleh OTK.

    "Dua pelaku rampok hanya membawa dua unit handphone (Samsung Lipat dan Android merek Oppo), kartu ATM dan tas milik korban," jelasnya.

    Randi menjelaskan, pihak keluarga belum bisa memastikan motif penembakan sekaligus dugaan perampokan terhadap tantenya yang menjadi korban.

    Disinggung ada informasi, sehari sebelum kejadian, korban baru saja menarik uang di salah satu bank di Rohul, Randi mengaku uang yang ditarik dari bank itu, Kamis (28/3/2019) dipergunakan untuk membayar utang minyak tanah.

    Kebetulan korban Ramayani  memiliki usaha minyak BBM eceran juga sebagai ibu rumah tangga. usaha menjual minyak tanah dan memiliki tiga unit rumah kontrakan yang belum ditempati.

    "Kita berharap pihak kepolisian dapat segera mengungkap dua OTK pelaku rampok di rumah tante Ramayani, dengan hukuman yang seberat beratnya. Karena telah menyebabkan tiga orang anaknya yatim piatu," pintanya.

    Kapolres Rohul AKBP M Hasyim Risahondua SIK MSi melalui Paur Humas Ipda Ferry Fadli SH kepada wartawan, hari Jumat (29/3/2019) , menjelaskan sejauh ini pihak kepolisian belum bisa memastikan kronologis kejadian sekaligus motif dari aksi penembakan terhadap korban Ramayani oleh OTK. Karena saksi kunci yakni anak korban yang disekap belum bisa dimintai keterangan dikarenakan masih trauma dengan peristiwa kejadian tersebut.

    Ferry menjelaskan, korban Ramayani ditemukan dalam keadaan telungkup di tempat tidurnya. Dan ditemukan pada kepala bagian sebelah kanan korban luka berlubang yang diduga akibat benda tajam dan selanjutnya korban dilarikan ke RSUD Rokan Hulu dengan kondisi sudah tidak bernyawa.

    Kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru untuk dilakukan otopsi. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pengembangan di lapangan. (Didi Rinaldo)

     

     

    Rompas: Gugatan Harimau Jokowi Soal Selang Oksigen Tidak Memenuhi Syarat

    . KOPI, Jakarta - Tim kuasa hukum Prabowo Subianto menilai gugatan yang dilayangkan oleh Harimau Jokowi tidak memenuhi syarat yang telah diatur dala…
     

    Aksi Gerombolan Rampok Bersenjata Api Merajalela di Kuansing

    KOPI, Telukkuantan – Bagaimana nih komandaaan, kemana Tim Patroli komandaaaaaaaaaan. Siang bolong rampok bersenjata api merajalela di wilayah Polres Kuansing.

    Ini akibat kurang patroli, kemana Bhabinkamtibmas Komandaaan, kemana Kopkamtib Komandaaaaaaaaan.

    Orang mau Pemilu (Pemilihan Umum) kondisi tidak kondusif. Nanti kami laporkan ke Mabes Polri, bahwa daerah kabupaten Kuansing rawan komplotan Rampok bersenjata api.

    Kejadian aksi perampokan akhir tahun kemaren sekitar bulan oktober belum tertangkap, kini aksi perampokan kembali terjadi wiluah kawasan eks transmigrasi.

    Gerombolan rampok bersenjata api kembali beraksi dikawasan eks transmigrasi Senin ( ( 28 Januari 2019 ) sekitar pukul 02.30 WIb siang hari, kecamatan Singingi Hilir.

    Komplotan rampok tersebut sempat dua kali melepaskan tembakan

    Kali ini mereka menggasak uang sebanyak 100 juta. Disamping berhasil membawa kabur uang korban, istri korban juga menderita patah tulang kaki sebelah kanan saat hendak menyelamatkan diri.

    Saat itu korban bernama Iwan warga desa Simpang Raya kecamatan Singingi Hilir, mendengar bunyi pukulan pintu besi rumah mereka berkali-kali.

    “Mendengar pukulan palu tersebut, korban membunyikan alarm rumah dan bersembunyi keatap belakang rumah dengan cara melompat tembok rumah lantai dua, begitu juga istri korban juga hendak melompat namun tidak berhasil dan jatuh ketanah yang menyebabkan istri korban mengalami lebam pada muka, tulang kaki sebelah kanan patah,”ujarnya.

    Mendengar bunyi pukulan godam kawanan pelaku rampok tersebut, kata Kapolres, dua karyawan korban, Tumini dan Arnum yang juga ada dirumah korban saat itu membuka pintu belakang rumah untuk bersembunyi dipekarangan belakang rumah.

    Saat itu pelaku melihat pintu belakang rumah terbuka dan lima pelaku masuk melalui pintu belakang dan satu orang pelaku berada diluar pagar rumah korban mengawasi situasi.

    “Pelaku yang berhasil masuk kedalam rumah mencari pemilik rumah, namun pemilik rumah tidak bertemu karena sudah bersembunyi.

    Gerombolan rampok membongkar isi rumah korban dan berhasil mengondol uang Rp. 100 juta yang disimpan didalam laci kantor, tas yang berisi buku tabungan, KTP. Serta melepaskan dua kali tembakan ke udara

    Ditempat kerjanya, Sutisyoso mengatakan “ Jangan lupa om rampok bagi –bagilah duit hasil rampokan tuh. Kami doakan om rampok mati tertangkap polisi amin” cakap Pengamat Rampok singkatan Pepok. Kami mencurigai Gaek si Man Tionghoa beserta anaknya (komplotan bandit Tionghoa/cina).

    Gerombolan ini anak sama bapak,  kerja merampok, menipu, bandar/kurir sabu-sabu . Beberapa Kendaraan roda empat ia bawa kabur, satu unit mobil Alfard orang ia bawa kabur.

    Usai mengambil barang milik korban keenam pelaku melarikan diri dengan menggunakan kendaraan roda dua  merek Yamaha Vixion, Mega pro dan  Honda Supra. Kini petugas kepolisian sedang mengumpulkan alat bukti, satu proyektil peluru serta olah TKP. ( Didi Rinaldo)

     

     

    BNNP Aceh Amankan 13,2 Kg Sabu-sabu

    KOPI-Jakarta, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh kembali mengelar operasi penangkapan. Dua orang berhasil ditangkap yaitu Fadli dan Darwis sedangkan masih buron atau masuk dalam DPO ada dua orang yaitu Dani dan Aman.

    Para mafia Shabu-shabu ini berhasil ditangkap dengan barang bukti seberat 13.200 gram atau 13,2 Kg.

    Hal ini terungkap dalam acara di Mapolda Aceh, Rabu 6 Februari 2019.

    Hadir Ka BNNP Aceh Brigjen Pol.Drs.Faisal Abdul Naser,M.H; Dir Res Narkoba Polda Aceh Kombes Pol.Muh.Anwar.R,S.H,S.I.K; Wadir Res Narkoba Polda Aceh, AKBP.Drs.Heru Suprihasto, Kabid Pemberantasan BNNP Aceh, Armanto,SH,MH serta Ka.BNNK Langsa, AKBP.Navri Yuleni,SIK,MH.

    Rachmad Yuliadi Nasir (WA 08887211300)

     

    DPR Pertanyakan Terkait SP3 Kasus Bos Pengusaha Gula Gunawan Jusuf

    KOPI, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Suryani Ranik mempertanyakan keputusan Bareskrim Polri telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) seorang pengusaha asal negara Singqpura Toh keng Siong terhadap pengusaha gula Gunawan Jusuf.


    “Saya mendapatkan info bahwa SP3 terhadap Gunawan Jusuf sangat tidak tepat,” kata Erma Suryani Ranik.

    Sebelum penyidikan kasus ini dihentikan, penyidik sempat mencari barang bukti hingga ke luar negeri. Hal ini dilakukan untuk memperkuat alat bukti terkait adanya dugaan tindak pidana pada kasus tersebut.

    Menurut Erma, kini dengan terbitnya SP3, justru membuat tanda tanya. Bahkan meyakini bahwa perkara Gunawan Jusuf layak untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

    “Info yang saya dapat, kasus ini malah layak dinaikkan ke Kejaksaan. Ini (SP3) menimbulkan tanda tanya,” ujarnya.

    Kini ribuan jumlah media online di Indonesia, Pewarta Indonesia.com merupakan Media online Standar Internasional (World Class) ketik  “ Operasional Fee” di Google.com enter.

    Baca juga supaya Anda tidak kena tipu baca Penguman ketik “Waspada!.. Modus penipuan wajah Palsu, Kw ” pada Google.com enter.

    Media online Pewarta–Indonesia.com interkoneksi kejaringan sistim internet Internasional , website kami bisa dibaca antar benua. (Bisa dibaca diluar negeri)

     

    Ditempat kerjanya, Kangmas Sutisyoso mengatakan” Jangan lupa Komandan, bagi-bagilah komisi /saweran dari Bos Pengusaha Gula Gunawan Yusuf tersebut untuk beli rumah baru” Cakap Pengamat Kinerja Polisi Indonesia singkatan (Pekpi)  yang Jennius tersebut. Iapun penggemar kuliner empek-empek Palembang  yang kenyal, harum, gurih, nikmat.

    Jangan pula salah kasih, ke komplotan  orang maling yang sering mengaku sebagai orangtua, famili wartawan, menjual nama orang lain mengaku keluarganya. Print dan emailkan berita orang ke @kun media sosialnya mengaku nulis berita.  ( Didi Rinaldo)

     

     

    Refleksi Akhir Tahun 2018 Ombudsman Aceh

    KOPI-Jakarta, Memasuki bulan Januari 2019 maka Ombudsman Aceh memandang perlu menyampaikan kinerjanya selama tahun 2018.

    Refleksi Akhir Tahun 2018 Ombudsman Aceh yang dipaparkan oleh Ketua Ombudsman (RI) Perwakilan Aceh, Taqwaddin, menyebutkan bahwa saat ini ada 135 aduan masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman Aceh masing-masing: datang langsung 104, surat 14, email 6, telepon 5, investigasi inisiatif 6.

    Disini diketahui juga bahwa ada dari 135 aduan itu adanya 37 kasus penyimpangan prosedur, 26 kasus penundaan berlarut, serta 23 kasus tidak patut.

    Dari 135 kasus laporan masyarakat dapat diselesaikan ada 57 kasus dan sedang diproses ada 78 kasus.

    Hal yang paling banyak dilaporkan masyarakat pada tahun 2018 adalah perihal kepegawaian atau tes CPNS, kemudian sertifikasi, tenaga kontrak dan tunjangan-tunjangan yang belum dibayar.

    Masalah anggaran yang dipaparkan hingga akhir tahun 2018 anggaran yang terserap sebesar Rp 735.748.132 (98,59 %) dari APBN tahun 2018 sebesar Rp 746.305.000.

    Demikian paparan utama yang disampaikan oleh Ketua Ombudsman (RI) Perwakilan Aceh, Taqwaddin, kepada para jurnalis di kantor Ombudsman (RI) Perwakilan Aceh di kota Banda Aceh, Rabu 16 Januari 2019.

    RACHMAD YULIADI NASIR (WA 08887211300)

     

    Pandangan Ombudsman Aceh terkait BPKS

    KOPI-Jakarta, Secara objektif harus diakui bahwa setelah belasan tahun, bahkan hampir 20 tahun negara membentuk institusi dan memberikan anggaran yang cukup besar kepada BPKS, tapi eksistensinya bagi kemanfaatan kesejahteraan rakyat Aceh masih belum tampak.

    Wajar jika banyak rakyat Aceh yang kecewa. Tapi menurut Ketua Ombudsman (RI) Perwakilan Aceh, Taqwaddin, kekesalan ini tidak fair jika hanya ditimpakan pada BPKS saja, dan terlebih lagi hanya pada BPKS kali ini.

    DKS dan juga dewan pengawas sebagai lembaga atasannya juga harus bertanggungjawab atas lambannya tercapai kemanfaatan BPKS dalam menumbuhkembangkan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh, baik yang di Sabang maupun di Kawasan Aceh Daratan.

    Memang banyak sinyalemen yang mengemuka bahwa Manajemen BPKS sekarang agak kurang kordinasi, baik dengan Dewan Pengawas dan juga Dewan Kawasan Sabang (DKS) sebagai lembaga penanggung jawab BPKS yang ex-officio adalah Gubernur Aceh, Walikota Sabang, dan Bupati Aceh Besar.

    Masalah iini perlu dibina secara bijak dengan bahasa yang tepat oleh DKS dan Dewan Pengawas. Tidak perlu arogan dan kasar, yang justru melukai perasaan.

    Ketua Ombudsman (RI) Perwakilan Aceh, Taqwaddin,memandang penting untuk menjelaskan ke publik Aceh secara terbuka tentang apa sesungguhnya masalah yang melilit dan memparasiti BPKS, serta bagaimana alternatif solusi jangka pendek dan menengah untuk mengatasi berbagai masalah guna membentuk BPKS yang maju dan mensejahterakan rakyat Aceh.

    Dalam perspektif hukum, badan pengusahaan adalah institusi publik yang berorientasi pada profit oriented. Artinya, jika dihitung dari alokasi APBN sejak Instruksi Presiden tahun 2000 yang anggarannya dimulai pada tahun 2001 yang jumlahnya mencapai angka trilyunan, sudah berapa banyak kontribusi profit dari kehadiran BPKS.

    Lembaga ini idealnya, dapat menjadi penopang bagi penerimaan Pendapatan Asli Aceh. Ketua Ombudsman (RI) Perwakilan Aceh, Taqwaddin,belum bisa memprediksi kapan terminologi "pengusahaan" akan benar-benar eksis dalam tataran empirik.

    Rachmad Yuliadi Nasir (WA: 0888.7211.300)

     

    17 tahun Penerapan Syari’at Islam di Aceh

    KOPI-Jakarta,, Syari’at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.Pelaksanaan Syari’at Islam diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam.

    Dasar hukum dan pengakuan Pemerintah untuk pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh,didasarkan atas UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

    Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam, pasal 31 disebutkan:

    1. Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 2. Ketentuan Pelaksanaan undang-unang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.Peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan otonomi khusus yang berkaitandengan kewenangan pemerintah pusat akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    Dinas Syari’at Islam harus mulai fokus pada implementasi dengan mengedepankan metode-metode yang juga telah diatur dalam Islam. Mulai dari hal yang berbentuk himbauan hingga hukuman.

    Sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang telah menerapkan Syari’at Islam, agar Aceh mampu meyakinkan dunia internasional, bahwa penerapan hukum Islam sangatlah relevan dengan kehidupan kekinian dan tidak bertentangan dengan hukum manapun.

    Pada hari, Minggu 15/12/2018 juga telah diresmikan kantor kantor baru Dinas Syari’at Islam yang berada dalam komplek Keistimewaan Aceh itu, ditandai dengan penandantangan prasati Gedung Baru Dinas Syari’at Islam Aceh oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh.

    Memasuki kurun waktu 20 tahun maka perlunya ditegakan implementasi.Memasuki periode implementasi, pekerjaan penerapan Syar’at bukanlah hal mudah, apalagi di tengah arus globalisasi yang memicu perkembangan teknologi begitu cepat.

    Implementasi memang bukan pekerjaan mudah, apalagi saat ini kita hidup di tengah arus globalisasi yang memicu perkembangan teknologi bergerak cepat. Meyakinkan umat bahwa Islam adalah agama yang relevan dengan teknologi manapun, tentu saja menjadi sebuah tantangan dan menuntut kita untuk bekerja ekstra keras.

    Syariat islam sudah di terapkan sejak Aceh masih dalam bentuk kerajaan. Ulama merupakan ujung tombak pelaksanaan hukum tanpa harus meminta persetujuan dari penguasa.

    Rachmad Yuliadi Nasir (WA:08887211300)

     

    Ombudsman RI Anugerahkan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2018

    KOPI-Jakarta, Pemerintah Aceh bersama Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat, Abdya, Bener Meriah, dan Kota Langsa mendapat penghargaan kepatuhan pemenuhan standar pelayanan publik 2018 dari Ombudsman RI.

    Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua Ombudsman RI, Prof Amzulian Rifai. Acara selebrasi dan penyerahan penghargaan ini dilaksanakan di Jakarta dan disiarkan langsung secara nasional oleh TVRI pada hari Senin, 10 Desember 2018.

    Bupati Aceh Besar, Aceh Barat, Abdya, Bener Meriah, dan Walikota Langsa terlihat sumringah saat menerima anugerah tersebut. Sayangnya, Plt Gubernur Aceh tidak sempat menghadiri acara tersebut karena bertabrakan waktunya dengan menghadiri sidang Tipikor.

    Padahal sebelumnya, sudah konfirmasi akan menghadiri langsung acara penganugerahan predikat zona hijau tersebut. Survey kepatuhan pemenuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsman RI merupakan acuan utama standar pelayanan publik.

    Perlu kami nyatakan bahwa pentingnya pemenuhan standar pelayanan publik sebagai filter dan upaya awal pencegahan pungli dan maladministrasi.

    Lazimnya, pungli, suap, pemerasan, gratifikasi dan korupsi terjadi melalui akses pelayanan publik yang tidak berstandar, terutama standar operasional, standar persyaratan, standar waktu, standar biaya, dan standar lainnya. Oleh karena itu, pemenuhan standar pelayanan publik penting dipenuhi sebagai pemenuhan hak warga negara dan penduduk.

    Sehingga, dengan dipenuhinya standar pelayanan publik maka ini merupakan langkah pertama untuk mencegah pungli dan maladministrasi.

    Upaya pencegahan ini tentu saja perlu diikuti dengan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, guna mencegah (preventif) dan memperbaiki (corrective) kekeliruan ataupun penyimpanan yang terjadi, ujar Dr Taqwaddin.

    Terkait dengan upaya mencegah pungli dan maladministrasi lainnya, para Asisten Ombudsman RI Aceh yang dilaksanakan oleh Ayu Parmawati Putri, MKn dan timnya telah melaAyu Parmawati Putri, MKn dan timnya telah melakukan penilaian terhadap hampir semua instansi vertikal dan instansi daerah di Aceh.

    Pelaksanaan penilaian ini dilakukan dengan metode survey dan memfoto langsung semua atribut standar pelayanan. Sehingga, semua standar pelayanan harus terlihat bagi warga masyarakat pengguna layanan.

    Dr Taqwaddin juga berbangga karena 5 tahun berturut-turut melakukan survey maka pada tahun 2008 dengan keseriusan Pemerintah Aceh masa awal dilantiknya Irwandi Yusuf yang menerbitkan Instruksi Gubernur Aceh tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Publik, maka membuahkan hasil yaitu masuknya Pemerintah Aceh dalam Zona Hijau Pelayanan Publik.

    Dengan terbitnya Intruksi Gubernur Aceh tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Publik merupakan legacy (warisan) dan model yang patut diikuti oleh Gubernur lain dan semua kepala daerah di Indonesia.

     

    Polsek Siak Hulu Ringkus Tiga Orang Pengedar , Pengguna Narkoba

    KOPI, Siakhulu- Kapolsek Siakhulu Kompol Arvin Hariyadi SIK menjelaskan di kantornya, Selasa (4-12-2018) Jajaran Tim Operasionalnya telah mengamankan …
     

    Disangkakan Menganiaya Tanpa Bukti, Anggota PPWI Praperadilankan Kapolres Bantul

    KOPI, Jakarta - Anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO), Ir. Soegihart…
     

    Beny Lubis Mantan GM Hiburan Malam, Dugaan Melakukan Penggelapan Uang Rp. 6.1 M

    KOPI, Pekanbaru - Beni Lubis (45) tahun, mantan General Manager (GM) MP Club dan Queen Club dilaporkan oleh manajemen ke Polresta Pekanbaru, Rabu 31 O…
     

    Ketum PPWI: Usut Tuntas Pelaku Pembacokan Anak Ketua PPWI Banten

    KOPI,Serang - Genta Alfiza Putra Aditya Nur atau nama panggilan Adit (15), anak yatim-piatu yang tinggal bersama neneknya di Desa Junti, Kecamatan Jaw…
     

    Adit, Anak Yatim-Piatu Dibacok Oknum Siswa SMK Prestek Cikande, Begini Kronologinya

    KOPI, Serang, Banten - Genta Alfiza Putra Aditya Nur atau nama panggilan Adit (15), anak yatim-piatu yang tinggal bersama neneknya di Desa Junti, Keca…
     

    Bumi Papua Menangis, KKSB Sekap dan Perkosa Guru di Mapenduma

    KOPI, Jayapura – Untuk kesekian kalinya kejadian menyedihkan di luar batas kemanusiaan terjadi lagi di Bumi Papua baru baru ini yang dilakukan oleh ge…
     

    Pelintas Batas Negara RI - PNG Tertangkap Tangan Bawa Ganja

    KOPI,Skouw -  Seorang pelintas batas Negara an. Deminikus Woisiri kelahiran Jayapura 13 Maret 1981,Kristen Protestan, Swasta, alamat tempat tinggal Jl…
     

    Video Viral di Medsos Perampokan Toko Emas Milik Handiko, 2 Kg Emas Raib

    KOPI, Jambi - Heboh Perampokan toko emas dengan senjata api di daerah hitam ulu, kabupaten merangin, propinsi Jambi. Kejadian siang sekitar jam 12,"…
     

    Oknum Mahasiswa Asal Dumai Nyambi Kurir Narkoba

    KOPI, Pekanbaru – Oknum mahasiswa di Riau berinisial AS alias Arif (21) terlibat dalam peredaran narkotika diduga selundupan dari Malaysia. Pelaku ber…
     

    Dor… Seorang Pelaku Pencurian Komputer Ekskavator Tersungkur

    KOPI, Pekanbaru – Tiga orang pelaku pencurian computer alat berat ekskavotor yakni: SS (20), MM (18) dan SI (33). SI terpaksa kita amankan dengan …
     

    AR Siswi SMA di Rokan Hulu Terlibat Komplotan Curanmor

    KOPI, Pasirpangairan – Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/ 59/ K/ IX/ 2018/ Riau/ Res Rohul/Sek. U.Batu, tanggal 2 September 2018, sepeda motor Hond…
     

    Aji Somek : Astagafirullah Ul Aziim Pegawai Universitas Islam Riau Hamili Bocah SD 5 Bulan

    KOPI, Pekanbaru – Ustad kondang terkenal dari Riau bernama UAS Ustad Abdul Somad , pengamat Top alias Beken sebut saja namanya Aji Somek. Ditempat…
     

    Oknum Anggota Polresta Medan Sobek Al-Qur,an Hukuman 16 Bulan Penjara

    KOPI, Medan - Ditempat kerjanya, Kangmas Sutisyoso mengatakan “ Merajalelanya aksi oknum aparat kepolisian tersandung UU Ite pertama oknum Polsek A…
     

    Berkelakuan Baik, 102 .976 Narapidana Dapat Pengurangan Pidana

    KOPI, Jakarta -Pemerintah memberikan reward kepada 102.976 narapidana yang telah menjalani pidananya dengan baik pada peringatan 73 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (17/8). Mereka dianugerahi Remisi Umum (RU) atau pemotongan masa pidana sebanyak 1-3 bulan dan 2.220 di antaranya langsung menghirup udara kebebasan.

    Remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, khususnya mereka yang berkelakuan baik dan aktif mengikuti pembinaan, ungkap Sri Puguh Budi Utami, Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Remisi selayaknya menjadi hope, harapan bagi narapidana sehingga mereka menyadari akan pentingnya menegakkan integritas selama menjalani pidana. Sebaliknya, apabila melakukan pelanggaran, sanksi tegas akan ditegakkan, tambahnya.

    Utami menjelaskan dari 102.976 narapidana yang dapat RU II, sebanyak 2.200 langsung bebas, sedangkan 100.776 narapidana yang mendapatkan RU I masih harus menjalani sisa pidananya. Lebih lanjut, ia mengatakan remisi bukan sekedar pemberian hadian, namun momentum untuk mengembalikan marwah Pemasyarakatan dimana dibutuhkan bukan hanya peran strategis dan integritas narapidana dan petugas pemasyarakan, tetapi juga masyarakat bahwa menegakkan aturan adalah wajib, sejalan dengana nafas nawacita yang bernafas revolusi mental. Revitalisasi Pemasyarakatan menempatkan penilaian perubahan perilaku menjadi indikator utama dalam proses Pemasyarakatan.

    Tujuan utamanya adalah terciptanya pemulihan dan menurunnya angka resedivis, jelas Utami. RU tahun ini juga telah menghemat anggaran biaya makan narapidana sebesar 118 miliar, yakni biaya makan per-orang per-hari sebesar rata-rata 14.700 dikalikan 8.091.870, yakni hari yang dihemat karena remisi. Dari 100.776 narapidana yang menerima RU I, 25.084 orang menerima remisi 1 bulan, 22.739 orang menerima remisi 2 bulan, 29.451 orang menerima remisi 3 bulan, 14.170 orang menerima remisi 4 bulan, penerima remisi 5 bulan berjumlah 7.691, dan 1.641 orang menerima remisi 6 bulan.

    Sedangkan dari 2.200 narapidana yang menerima RU II, 720 orang langsung bebas usai menerima remisi 1 bulan, 382 orang menerima remisi 2 bulan, 383 orang menerima remisi 3 bulan, 412 orang menerima remisi 4 bulan, 266 orang merima remisi 5 bulan, dan 37 orang menerima remisi 6 bulan. Hingga saat ini jumlah warga binaan yang menghuni 522 Lapas, Rutan, dan LPKA se-Indonesia berjumlah 250.452 terdiri dari narapidana berjumlah 177.691 orang dan tahanan sebanyak 72.761 orang.

    sedangkan daya tampung yang tersedia hanya untuk 124.696 orang. Pemberian remisi ini diharapkan dapat mengurangi daya tampung karena para WBP akan lebih cepat bebas dengan pengurangan masa pidana sekaligus menghemat anggaran negara," ucap Utami.

    Sementara itu, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Harun Sulianto, mengatakan syarat untuk mendapatkan remisi yakni narapidana sudah menjalani pidana paling sedikit 6 bulan, berkelakuan baik, serta aktif mengikuti program pembinaan di dalam Lapas dan Rutan. "Pemberian remisi ini untuk memotivasi agar narapidana memperbaiki diri, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana baik selama maupun setelah menjalani pidana. Selain itu, pemberian remisi juga sebagai wujud negara hadir untuk memberikan penghargaan bagi narapidana atas pencapaian dari perubahan perilaku yang positif itu, tambah Harun.

    Dari 33 Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM, provinsi terbanyak penerima remisi adalah Jawa Barat sebanyak 11.631 narapidana, disusul Sumatera Utara sebanyak 11.233 narapidana, dan Jawa Timur sebanyak 9.052 narapidana. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, menerangkan remisi merupakan salah satu sarana hukum yang sangat penting dalam wujudkan tujuan Sistem Pemasyarakatan, yakni sebagai stimulus bagi narapidana untuk senantiasa menjaga perilaku dan berubah menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Remisi diberikan sebagai wujud apresiasi terhadap pencapaian perbaikan diri yang tercermin dalam sikap dan prilaku sehari-hari narapidana. Jika mereka tidak berprilaku baik, maka hak remisi tidak akan diberikan, ujar Yasonna.

    Adapun tolok ukur pemberian remisi menurut Yasonna tidak didasarkan pada latar belakang pelanggaran hukumnya, akan tetapi didasarakan pada perilaku mereka selama menjalani masa pidana di Lapas.(WHY)

     

    Berkelakuan Baik, 102 .976 Narapidana Dapat Pengurangan Pidana

    KOPI, Jakarta -Pemerintah memberikan reward kepada 102.976 narapidana yang telah menjalani pidananya dengan baik pada peringatan 73 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (17/8). Mereka dianugerahi Remisi Umum (RU) atau pemotongan masa pidana sebanyak 1-3 bulan dan 2.220 di antaranya langsung menghirup udara kebebasan.

    Remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, khususnya mereka yang berkelakuan baik dan aktif mengikuti pembinaan, ungkap Sri Puguh Budi Utami, Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Remisi selayaknya menjadi hope, harapan bagi narapidana sehingga mereka menyadari akan pentingnya menegakkan integritas selama menjalani pidana. Sebaliknya, apabila melakukan pelanggaran, sanksi tegas akan ditegakkan, tambahnya.

    Utami menjelaskan dari 102.976 narapidana yang dapat RU II, sebanyak 2.200 langsung bebas, sedangkan 100.776 narapidana yang mendapatkan RU I masih harus menjalani sisa pidananya. Lebih lanjut, ia mengatakan remisi bukan sekedar pemberian hadian, namun momentum untuk mengembalikan marwah Pemasyarakatan dimana dibutuhkan bukan hanya peran strategis dan integritas narapidana dan petugas pemasyarakan, tetapi juga masyarakat bahwa menegakkan aturan adalah wajib, sejalan dengana nafas nawacita yang bernafas revolusi mental. Revitalisasi Pemasyarakatan menempatkan penilaian perubahan perilaku menjadi indikator utama dalam proses Pemasyarakatan.

    Tujuan utamanya adalah terciptanya pemulihan dan menurunnya angka resedivis, jelas Utami. RU tahun ini juga telah menghemat anggaran biaya makan narapidana sebesar 118 miliar, yakni biaya makan per-orang per-hari sebesar rata-rata 14.700 dikalikan 8.091.870, yakni hari yang dihemat karena remisi. Dari 100.776 narapidana yang menerima RU I, 25.084 orang menerima remisi 1 bulan, 22.739 orang menerima remisi 2 bulan, 29.451 orang menerima remisi 3 bulan, 14.170 orang menerima remisi 4 bulan, penerima remisi 5 bulan berjumlah 7.691, dan 1.641 orang menerima remisi 6 bulan.

    Sedangkan dari 2.200 narapidana yang menerima RU II, 720 orang langsung bebas usai menerima remisi 1 bulan, 382 orang menerima remisi 2 bulan, 383 orang menerima remisi 3 bulan, 412 orang menerima remisi 4 bulan, 266 orang merima remisi 5 bulan, dan 37 orang menerima remisi 6 bulan. Hingga saat ini jumlah warga binaan yang menghuni 522 Lapas, Rutan, dan LPKA se-Indonesia berjumlah 250.452 terdiri dari narapidana berjumlah 177.691 orang dan tahanan sebanyak 72.761 orang.

    sedangkan daya tampung yang tersedia hanya untuk 124.696 orang. Pemberian remisi ini diharapkan dapat mengurangi daya tampung karena para WBP akan lebih cepat bebas dengan pengurangan masa pidana sekaligus menghemat anggaran negara," ucap Utami.

    Sementara itu, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Harun Sulianto, mengatakan syarat untuk mendapatkan remisi yakni narapidana sudah menjalani pidana paling sedikit 6 bulan, berkelakuan baik, serta aktif mengikuti program pembinaan di dalam Lapas dan Rutan. "Pemberian remisi ini untuk memotivasi agar narapidana memperbaiki diri, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana baik selama maupun setelah menjalani pidana. Selain itu, pemberian remisi juga sebagai wujud negara hadir untuk memberikan penghargaan bagi narapidana atas pencapaian dari perubahan perilaku yang positif itu, tambah Harun.

    Dari 33 Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM, provinsi terbanyak penerima remisi adalah Jawa Barat sebanyak 11.631 narapidana, disusul Sumatera Utara sebanyak 11.233 narapidana, dan Jawa Timur sebanyak 9.052 narapidana. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, menerangkan remisi merupakan salah satu sarana hukum yang sangat penting dalam wujudkan tujuan Sistem Pemasyarakatan, yakni sebagai stimulus bagi narapidana untuk senantiasa menjaga perilaku dan berubah menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Remisi diberikan sebagai wujud apresiasi terhadap pencapaian perbaikan diri yang tercermin dalam sikap dan prilaku sehari-hari narapidana. Jika mereka tidak berprilaku baik, maka hak remisi tidak akan diberikan, ujar Yasonna.

    Adapun tolok ukur pemberian remisi menurut Yasonna tidak didasarkan pada latar belakang pelanggaran hukumnya, akan tetapi didasarakan pada perilaku mereka selama menjalani masa pidana di Lapas.(WHY)

     
    Artikel Lainnya...

    Dirut ” Habis Token Gelap Gulitalah” Tahan KPK Terlibat Korupsi
    Rabu, 24 April 2019

    KOPI, Jakarta- Ditempat kerjanya “ Kangmas Sutisyoso mengatakan” Buku RA. Kartini terkenal dengan Habis Gelap Terbitlah Terang. PLN (Perusahaan Listrik Negara) ” Habis Token Gelap Gulitalah” tahan KPK, terlibat korupsi pembangunan pembangkit Listrik Riau I. Kadangkala Petugas PLN dilapangan sebulan menunggak listrik lansung meteran ia bongkar, tega amat sih. Terpaksa kami memakai meteren listrik prabayar yakni TOKEN listrik. Kami... Baca selengkapnya...

    Heboh Tentang Cucu Jokowi
    Rabu, 30 Januari 2019

    KOPI, Jakarta – Cuitan Hidayat Nur Wahid dalam postingan @kun Twitter miliknya, ia menuding cucu Joko Widodo Jan Ethes menjadi alat kampanye. Dalam cuitannya tersebut, ia menuliskan bahwa Jokowi sengaja menjadikan Ethes sebagai alat kampanye. "Ini Jan Ethes yg pernah sebut @jokowi, kakeknya, sbg “Artis” ya? Tapi bgmn kalau ini jadi legitimasi pelibatan anak2 dlm kampanye? Bgmn @bawaslu_RI masih bisa berlaku adil kah?" tulisnya. Ditempat... Baca selengkapnya...

    PK Diajukan Tiga Kali Di Kasus Yang Sama, MA Tabrak Aturan?
    Rabu, 23 Januari 2019

      Foto: (ki-ka) Danny Siagian, Manahan Sihombing, Mangalaban Silaban, Sugiono KOPI, JAKARTA - Menurut pasal 66 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1985 menyebutkan, permohonan Peninjauan Kembali (PK), diajukan hanya satu kali. Namun kenapa dalam kasus tanah Grant Sultan Deli, Medan milik ahli waris Datuk Muhamad Cheer (Dt. M. Cheer) di Mahkamah Agung (MA) bisa hingga 3 (tiga) kali? “Kenapa PK bisa sampai 3 (tiga) kali untuk kasus yang sama di... Baca selengkapnya...

    Luhut ke Riau : Kesibukan Presiden Jokowi, Saya Mewakili Membagikan Sertifikat Prona ke Masyarakat
    Kamis, 17 Januari 2019

    KOPI, Jakarta- Kunjungan kerja (Kunker) Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan ke Propinsi Riau, (Rabu 16 Januari 2019) dalam rangka tugas negara. Agendanya yaitu Kunjunga kerja ke Kawasan Industri Tenayan (KIT) kota Pekanbaru serta mewakili Presiden Joko Widodo membagikan 1500 sertifikat tanah Prona Gratis kepada masyarakat . Ribuan orang masyarakat Riau memadati Gelanggang Olahraga Remaja... Baca selengkapnya...

    IKUTILAH..!! Kappija-21 Selenggarakan Essay Contess 2018-2019
    Kamis, 10 Januari 2019

    KOPI, Jakarta – Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesia-Jepang Abad 21 (Kappija-21) sedang menyelenggarakan lomba menulis atau Essay Contess 2018-2019. Kegiatan ini ditaja dalam rangka memeriahkan 60 tahun Hubungan Diplomatik Indonesia dan Jepang tahun 2018 yang baru saja berlalu.   Tujuan utama lomba menulis terkait Indonesia dan Jepang tersebut adalah untuk menumbuhkan minat baca, minat mengetahui, dan minat menambah... Baca selengkapnya...

    LL Dikti Wilayah III Sebut PDPT Universitas Mpu Tantular Bagus di Acara Wisuda
    Senin, 31 Desember 2018

    Foto: Senat Universitas Mpu Tantular dalam acara pelantikan wisudawan-wisudawati KOPI, JAKARTA Di acara Wisuda Universitas Mpu Tantular (UMT) Tahun Akademik (TA) 2018/2019, yang dilangsungkan di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, pejabat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah III (dulu Kopertis-red) sebut laporan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) UMT, sudah beres dan bagus. “Yang kami ketahui, bahwa laporan PDPT... Baca selengkapnya...

    Adakah Kejahatan Hukum Ketua MA di Kasus Tanah Grant Sultan?
    Senin, 24 Desember 2018

    Foto: Saat persidangan pihak Ahli Waris menuntut PT Taman Malibu Indah di PN Medan KOPI,JAKARTA Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah Pengadilan Negara Tertinggi dalam tingkat kasasi, dari seluruh putusan pengadilan sebelumnya, yang secara otomatis menjadi pamungkas dari segala putusan hukum di Negara ini. Sementara hukum yang katanya menjadi panglima untuk menyelesaikan permasalahan hukum, menjadi koridor yang digunakan untuk... Baca selengkapnya...

    INTERNASIONALGratis Masuk Taman Al-Qur’an Seluas 6.....
    03/04/2019 | Didi Rinaldo

    KOPI, Dubai – Dubai negara petro Dollar, negara penghasil minyak terbesar di dunia.  Jumlah penduduk yang sedikit, dengan pertumbuhan  ekonomi yan [ ... ]



    NASIONALKoalisi Masyarakat Sipil Jambi Tolak Pem.....
    26/03/2019 | Redaksi KOPI

    KOPI, Jambi - PT. Marga Bara Jaya (MBJ) mengusulkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia untuk membangun Jalan  [ ... ]



    DAERAHDialog RRI Yogyakarta: Meningkatkan Par.....
    27/03/2019 | Marsono RH

    . KOPI, Yogya - Guna berpartisipasi dalam mensukseskan Pemilu 17 April mendatang, RRI Yogyakarta mengadakan talkshow dengan tema “Meningkatkan Par [ ... ]



    PENDIDIKANDua Siswa PPWI-Gambatte Septian serta .....
    27/01/2019 | Didi Rinaldo

    KOPI, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker) bekerjasama dengan International Manpower Development of Japan (IM Japan) s [ ... ]



    HANKAMKapusjarah TNI: Generasi Muda Parameter .....
    10/03/2019 | Wahju Marsudi Wibowo

    KOPI - Generasi muda merupakan parameter peradaban suat bangsa. Hal tersebut disampaikan Kapusjarah TNI Brigjen TNI Prantara Santosa, S.Sos. M.Si. M.T [ ... ]



    OLAHRAGAMahasiswa Yang Petinju Ini, Menangkan Pe.....
    06/04/2019 | Danny Pantas Siagian

    KOPI, JAKARTA - Sulistyono, petinju yang juga mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular (UMT) Jakarta ini, menangkan pertarungan partai kelas [ ... ]



    PARIWISATAJaga Keseimbangan Alam, Kecamatan Ranah .....
    19/03/2019 | Yoni Syafrizal

    KOPI, Pesisir Selatan - Kecamatan Ranah Pesisir wakili Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) untuk mengikuti lomba Kecamatan Bersih dan Hijau tingkat Pro [ ... ]



    HUKUM & KRIMINALWabup Bengkalis Saksi Dalam Persidangan.....
    05/04/2019 | Didi Rinaldo
    article thumbnail

    KOPI, Pekanbaru – Dulu Sempat mangkir, Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad akhirnya memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk datang ke Pengad [ ... ]



    POLITIKBanda Aceh di Usia 814 Tahun.....
    24/04/2019 | Rachmad Yuliadi Nasir

    KOPI,Jakarta-Tidak terasa kota Banda Aceh sudah berusia ke-814. Beragam kegiatan yang digelar untuk memeriahkan dan menyambutnya yaitu sepak bola anta [ ... ]



    OPINIRamalan Satria Pinitil : Pilpres Indones.....
    08/01/2019 | Didi Rinaldo

    KOPI, Jakarta – Pemilihan Presiden (Pilpres) Indonesia hampir sama/mirip dengan Pilpres negara Amerika Serikat. Orang menjawarakan mengembor-gembo [ ... ]



    PROFILKompol Arvin Haryadi Jabat Kapolsek Si.....
    25/10/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Siak Hulu - Pisah sambut Kapolsek Siak Hulu dari Kompol Dedi Suryadi kepada Kompol Arvin Haryadi, S.ik, SH bertempat di Mapolsek Siak Hulu, keca [ ... ]



    SOSIAL & BUDAYAPlt Bupati Kampar Catur Sugeng Hadiri Pe.....
    21/01/2019 | Didi Rinaldo

    KOPI, Sei Kijang Tapung Hilir - Rasa senang dan bahagia berada di tengah orang tua kami, Ninik mamak dan para pemangku adat yang ada di Kenagarian Tap [ ... ]



    ROHANIPeringati HAB ke- 73 Kemenag Kampar G.....
    21/01/2019 | Didi Rinaldo

    KOPI, Bangkinang Kota – Memeriahkan Hari Amal Bakti [ HAB ] Kementrian Agama RI, khusus dilingkungan Kementrian Agama Kabupaten Kampar pada HAB ke-7 [ ... ]



    RESENSIGratis..!!! Buku Karya Mualaf Zaman Now,.....
    03/04/2019 | Redaksi KOPI

    KOPI, Jakarta – Tidak bisa dipungkiri buku ini merupakan sebuah karya fenomenal yang sangat menghebohkan di awal tahun 2019 dan belum pernah Anda ju [ ... ]



    CERPEN & CERBUNGSuami Genjot Becak, Istri Malah Kena Gen.....
    08/10/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI - Memang tak ada undang-undang yang melarang tukang becak beristri cantik, karena semua itu tergantung rejeki dan kelihaian lobi masing-masing. M [ ... ]



    PUISIMenatap Rasa.....
    07/06/2017 | Mas Ade

    Masih di bulan Juni Angin mendatangi jendelaku Bisikkan rindu yang basah Oleh hujan bulan Mei Meski embun tetap nyenyak dalam tidurnya Mendekap s [ ... ]



    CURAHAN HATIErin Taulany Istri Komedian Andre, Hina.....
    23/04/2019 | Didi Rinaldo

    KOPI, Jakarta – Menggunakan akun Instagram @erintaulany, perempuan berusia 33 tahun itu diduga menyebut Prabowo sakit jiwa, sinting, hingga gila ka [ ... ]



    SERBA-SERBIRenungan 14 Tahun Tsunami Aceh.....
    16/01/2019 | Rachmad Yuliadi Nasir

    KOPI-Jakarta, Tidak terasa sekarang telah memasuki waktu 14 tahun terjadinya gempa bumi dan tsunami Aceh. Peristiwa hebat itu terjadi pada 26 Desember [ ... ]



    Copyright © 2008-2013 Pewarta Indonesia. All Rights Reserved.