Iklan

29 August 2008|6:20:04AM

English Arabic Chinese (Simplified) Dutch German Japanese Indonesian Thai
LOGIN & KIRIM WARTA

          Login reminder Forgot login? | Register Register
Belum punya akun? Klik Register

Lupa password? Klik Forgot Login?
PEWARTA ONLINE
None

GELORA SEPEDAJatuh Bangun Nadine Go wes Bersepeda den.....
20/06/2017 | Didi Rinaldo

KOPI, Jakarta – Aktris Nadine Chandrawinata menyukai olahraga seperti  Renang, Menyelam, Senam serta olahraga baru yang kini Ia geluti yakni bersepeda. Ditemui di acara Polygon Follow Your Own P [ ... ]



    POLLING WARGA
    Menurut Anda, program apa yang seharusnya menjadi prioritas PPWI saat ini?
     

    HUKUM & KRIMINAL

    Ombudsman RI Anugerahkan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2018

    KOPI-Jakarta, Pemerintah Aceh bersama Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat, Abdya, Bener Meriah, dan Kota Langsa mendapat penghargaan kepatuhan pemenuhan standar pelayanan publik 2018 dari Ombudsman RI.

    Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua Ombudsman RI, Prof Amzulian Rifai. Acara selebrasi dan penyerahan penghargaan ini dilaksanakan di Jakarta dan disiarkan langsung secara nasional oleh TVRI pada hari Senin, 10 Desember 2018.

    Bupati Aceh Besar, Aceh Barat, Abdya, Bener Meriah, dan Walikota Langsa terlihat sumringah saat menerima anugerah tersebut. Sayangnya, Plt Gubernur Aceh tidak sempat menghadiri acara tersebut karena bertabrakan waktunya dengan menghadiri sidang Tipikor.

    Padahal sebelumnya, sudah konfirmasi akan menghadiri langsung acara penganugerahan predikat zona hijau tersebut. Survey kepatuhan pemenuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsman RI merupakan acuan utama standar pelayanan publik.

    Perlu kami nyatakan bahwa pentingnya pemenuhan standar pelayanan publik sebagai filter dan upaya awal pencegahan pungli dan maladministrasi.

    Lazimnya, pungli, suap, pemerasan, gratifikasi dan korupsi terjadi melalui akses pelayanan publik yang tidak berstandar, terutama standar operasional, standar persyaratan, standar waktu, standar biaya, dan standar lainnya. Oleh karena itu, pemenuhan standar pelayanan publik penting dipenuhi sebagai pemenuhan hak warga negara dan penduduk.

    Sehingga, dengan dipenuhinya standar pelayanan publik maka ini merupakan langkah pertama untuk mencegah pungli dan maladministrasi.

    Upaya pencegahan ini tentu saja perlu diikuti dengan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, guna mencegah (preventif) dan memperbaiki (corrective) kekeliruan ataupun penyimpanan yang terjadi, ujar Dr Taqwaddin.

    Terkait dengan upaya mencegah pungli dan maladministrasi lainnya, para Asisten Ombudsman RI Aceh yang dilaksanakan oleh Ayu Parmawati Putri, MKn dan timnya telah melaAyu Parmawati Putri, MKn dan timnya telah melakukan penilaian terhadap hampir semua instansi vertikal dan instansi daerah di Aceh.

    Pelaksanaan penilaian ini dilakukan dengan metode survey dan memfoto langsung semua atribut standar pelayanan. Sehingga, semua standar pelayanan harus terlihat bagi warga masyarakat pengguna layanan.

    Dr Taqwaddin juga berbangga karena 5 tahun berturut-turut melakukan survey maka pada tahun 2008 dengan keseriusan Pemerintah Aceh masa awal dilantiknya Irwandi Yusuf yang menerbitkan Instruksi Gubernur Aceh tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Publik, maka membuahkan hasil yaitu masuknya Pemerintah Aceh dalam Zona Hijau Pelayanan Publik.

    Dengan terbitnya Intruksi Gubernur Aceh tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Publik merupakan legacy (warisan) dan model yang patut diikuti oleh Gubernur lain dan semua kepala daerah di Indonesia.

     

    Polsek Siak Hulu Ringkus Tiga Orang Pengedar , Pengguna Narkoba

    KOPI, Siakhulu- Kapolsek Siakhulu Kompol Arvin Hariyadi SIK menjelaskan di kantornya, Selasa (4-12-2018) Jajaran Tim Operasionalnya telah mengamankan …
     

    Disangkakan Menganiaya Tanpa Bukti, Anggota PPWI Praperadilankan Kapolres Bantul

    KOPI, Jakarta - Anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO), Ir. Soegihart…
     

    Beny Lubis Mantan GM Hiburan Malam, Dugaan Melakukan Penggelapan Uang Rp. 6.1 M

    KOPI, Pekanbaru - Beni Lubis (45) tahun, mantan General Manager (GM) MP Club dan Queen Club dilaporkan oleh manajemen ke Polresta Pekanbaru, Rabu 31 O…
     

    Ketum PPWI: Usut Tuntas Pelaku Pembacokan Anak Ketua PPWI Banten

    KOPI,Serang - Genta Alfiza Putra Aditya Nur atau nama panggilan Adit (15), anak yatim-piatu yang tinggal bersama neneknya di Desa Junti, Kecamatan Jaw…
     

    Adit, Anak Yatim-Piatu Dibacok Oknum Siswa SMK Prestek Cikande, Begini Kronologinya

    KOPI, Serang, Banten - Genta Alfiza Putra Aditya Nur atau nama panggilan Adit (15), anak yatim-piatu yang tinggal bersama neneknya di Desa Junti, Keca…
     

    Bumi Papua Menangis, KKSB Sekap dan Perkosa Guru di Mapenduma

    KOPI, Jayapura – Untuk kesekian kalinya kejadian menyedihkan di luar batas kemanusiaan terjadi lagi di Bumi Papua baru baru ini yang dilakukan oleh ge…
     

    Pelintas Batas Negara RI - PNG Tertangkap Tangan Bawa Ganja

    KOPI,Skouw -  Seorang pelintas batas Negara an. Deminikus Woisiri kelahiran Jayapura 13 Maret 1981,Kristen Protestan, Swasta, alamat tempat tinggal Jl…
     

    Video Viral di Medsos Perampokan Toko Emas Milik Handiko, 2 Kg Emas Raib

    KOPI, Jambi - Heboh Perampokan toko emas dengan senjata api di daerah hitam ulu, kabupaten merangin, propinsi Jambi. Kejadian siang sekitar jam 12,"…
     

    Oknum Mahasiswa Asal Dumai Nyambi Kurir Narkoba

    KOPI, Pekanbaru – Oknum mahasiswa di Riau berinisial AS alias Arif (21) terlibat dalam peredaran narkotika diduga selundupan dari Malaysia. Pelaku ber…
     

    Dor… Seorang Pelaku Pencurian Komputer Ekskavator Tersungkur

    KOPI, Pekanbaru – Tiga orang pelaku pencurian computer alat berat ekskavotor yakni: SS (20), MM (18) dan SI (33). SI terpaksa kita amankan dengan …
     

    AR Siswi SMA di Rokan Hulu Terlibat Komplotan Curanmor

    KOPI, Pasirpangairan – Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/ 59/ K/ IX/ 2018/ Riau/ Res Rohul/Sek. U.Batu, tanggal 2 September 2018, sepeda motor Hond…
     

    Aji Somek : Astagafirullah Ul Aziim Pegawai Universitas Islam Riau Hamili Bocah SD 5 Bulan

    KOPI, Pekanbaru – Ustad kondang terkenal dari Riau bernama UAS Ustad Abdul Somad , pengamat Top alias Beken sebut saja namanya Aji Somek. Ditempat…
     

    Oknum Anggota Polresta Medan Sobek Al-Qur,an Hukuman 16 Bulan Penjara

    KOPI, Medan - Ditempat kerjanya, Kangmas Sutisyoso mengatakan “ Merajalelanya aksi oknum aparat kepolisian tersandung UU Ite pertama oknum Polsek A…
     

    Berkelakuan Baik, 102 .976 Narapidana Dapat Pengurangan Pidana

    KOPI, Jakarta -Pemerintah memberikan reward kepada 102.976 narapidana yang telah menjalani pidananya dengan baik pada peringatan 73 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (17/8). Mereka dianugerahi Remisi Umum (RU) atau pemotongan masa pidana sebanyak 1-3 bulan dan 2.220 di antaranya langsung menghirup udara kebebasan.

    Remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, khususnya mereka yang berkelakuan baik dan aktif mengikuti pembinaan, ungkap Sri Puguh Budi Utami, Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Remisi selayaknya menjadi hope, harapan bagi narapidana sehingga mereka menyadari akan pentingnya menegakkan integritas selama menjalani pidana. Sebaliknya, apabila melakukan pelanggaran, sanksi tegas akan ditegakkan, tambahnya.

    Utami menjelaskan dari 102.976 narapidana yang dapat RU II, sebanyak 2.200 langsung bebas, sedangkan 100.776 narapidana yang mendapatkan RU I masih harus menjalani sisa pidananya. Lebih lanjut, ia mengatakan remisi bukan sekedar pemberian hadian, namun momentum untuk mengembalikan marwah Pemasyarakatan dimana dibutuhkan bukan hanya peran strategis dan integritas narapidana dan petugas pemasyarakan, tetapi juga masyarakat bahwa menegakkan aturan adalah wajib, sejalan dengana nafas nawacita yang bernafas revolusi mental. Revitalisasi Pemasyarakatan menempatkan penilaian perubahan perilaku menjadi indikator utama dalam proses Pemasyarakatan.

    Tujuan utamanya adalah terciptanya pemulihan dan menurunnya angka resedivis, jelas Utami. RU tahun ini juga telah menghemat anggaran biaya makan narapidana sebesar 118 miliar, yakni biaya makan per-orang per-hari sebesar rata-rata 14.700 dikalikan 8.091.870, yakni hari yang dihemat karena remisi. Dari 100.776 narapidana yang menerima RU I, 25.084 orang menerima remisi 1 bulan, 22.739 orang menerima remisi 2 bulan, 29.451 orang menerima remisi 3 bulan, 14.170 orang menerima remisi 4 bulan, penerima remisi 5 bulan berjumlah 7.691, dan 1.641 orang menerima remisi 6 bulan.

    Sedangkan dari 2.200 narapidana yang menerima RU II, 720 orang langsung bebas usai menerima remisi 1 bulan, 382 orang menerima remisi 2 bulan, 383 orang menerima remisi 3 bulan, 412 orang menerima remisi 4 bulan, 266 orang merima remisi 5 bulan, dan 37 orang menerima remisi 6 bulan. Hingga saat ini jumlah warga binaan yang menghuni 522 Lapas, Rutan, dan LPKA se-Indonesia berjumlah 250.452 terdiri dari narapidana berjumlah 177.691 orang dan tahanan sebanyak 72.761 orang.

    sedangkan daya tampung yang tersedia hanya untuk 124.696 orang. Pemberian remisi ini diharapkan dapat mengurangi daya tampung karena para WBP akan lebih cepat bebas dengan pengurangan masa pidana sekaligus menghemat anggaran negara," ucap Utami.

    Sementara itu, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Harun Sulianto, mengatakan syarat untuk mendapatkan remisi yakni narapidana sudah menjalani pidana paling sedikit 6 bulan, berkelakuan baik, serta aktif mengikuti program pembinaan di dalam Lapas dan Rutan. "Pemberian remisi ini untuk memotivasi agar narapidana memperbaiki diri, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana baik selama maupun setelah menjalani pidana. Selain itu, pemberian remisi juga sebagai wujud negara hadir untuk memberikan penghargaan bagi narapidana atas pencapaian dari perubahan perilaku yang positif itu, tambah Harun.

    Dari 33 Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM, provinsi terbanyak penerima remisi adalah Jawa Barat sebanyak 11.631 narapidana, disusul Sumatera Utara sebanyak 11.233 narapidana, dan Jawa Timur sebanyak 9.052 narapidana. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, menerangkan remisi merupakan salah satu sarana hukum yang sangat penting dalam wujudkan tujuan Sistem Pemasyarakatan, yakni sebagai stimulus bagi narapidana untuk senantiasa menjaga perilaku dan berubah menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Remisi diberikan sebagai wujud apresiasi terhadap pencapaian perbaikan diri yang tercermin dalam sikap dan prilaku sehari-hari narapidana. Jika mereka tidak berprilaku baik, maka hak remisi tidak akan diberikan, ujar Yasonna.

    Adapun tolok ukur pemberian remisi menurut Yasonna tidak didasarkan pada latar belakang pelanggaran hukumnya, akan tetapi didasarakan pada perilaku mereka selama menjalani masa pidana di Lapas.(WHY)

     

    Berkelakuan Baik, 102 .976 Narapidana Dapat Pengurangan Pidana

    KOPI, Jakarta -Pemerintah memberikan reward kepada 102.976 narapidana yang telah menjalani pidananya dengan baik pada peringatan 73 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (17/8). Mereka dianugerahi Remisi Umum (RU) atau pemotongan masa pidana sebanyak 1-3 bulan dan 2.220 di antaranya langsung menghirup udara kebebasan.

    Remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, khususnya mereka yang berkelakuan baik dan aktif mengikuti pembinaan, ungkap Sri Puguh Budi Utami, Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Remisi selayaknya menjadi hope, harapan bagi narapidana sehingga mereka menyadari akan pentingnya menegakkan integritas selama menjalani pidana. Sebaliknya, apabila melakukan pelanggaran, sanksi tegas akan ditegakkan, tambahnya.

    Utami menjelaskan dari 102.976 narapidana yang dapat RU II, sebanyak 2.200 langsung bebas, sedangkan 100.776 narapidana yang mendapatkan RU I masih harus menjalani sisa pidananya. Lebih lanjut, ia mengatakan remisi bukan sekedar pemberian hadian, namun momentum untuk mengembalikan marwah Pemasyarakatan dimana dibutuhkan bukan hanya peran strategis dan integritas narapidana dan petugas pemasyarakan, tetapi juga masyarakat bahwa menegakkan aturan adalah wajib, sejalan dengana nafas nawacita yang bernafas revolusi mental. Revitalisasi Pemasyarakatan menempatkan penilaian perubahan perilaku menjadi indikator utama dalam proses Pemasyarakatan.

    Tujuan utamanya adalah terciptanya pemulihan dan menurunnya angka resedivis, jelas Utami. RU tahun ini juga telah menghemat anggaran biaya makan narapidana sebesar 118 miliar, yakni biaya makan per-orang per-hari sebesar rata-rata 14.700 dikalikan 8.091.870, yakni hari yang dihemat karena remisi. Dari 100.776 narapidana yang menerima RU I, 25.084 orang menerima remisi 1 bulan, 22.739 orang menerima remisi 2 bulan, 29.451 orang menerima remisi 3 bulan, 14.170 orang menerima remisi 4 bulan, penerima remisi 5 bulan berjumlah 7.691, dan 1.641 orang menerima remisi 6 bulan.

    Sedangkan dari 2.200 narapidana yang menerima RU II, 720 orang langsung bebas usai menerima remisi 1 bulan, 382 orang menerima remisi 2 bulan, 383 orang menerima remisi 3 bulan, 412 orang menerima remisi 4 bulan, 266 orang merima remisi 5 bulan, dan 37 orang menerima remisi 6 bulan. Hingga saat ini jumlah warga binaan yang menghuni 522 Lapas, Rutan, dan LPKA se-Indonesia berjumlah 250.452 terdiri dari narapidana berjumlah 177.691 orang dan tahanan sebanyak 72.761 orang.

    sedangkan daya tampung yang tersedia hanya untuk 124.696 orang. Pemberian remisi ini diharapkan dapat mengurangi daya tampung karena para WBP akan lebih cepat bebas dengan pengurangan masa pidana sekaligus menghemat anggaran negara," ucap Utami.

    Sementara itu, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Harun Sulianto, mengatakan syarat untuk mendapatkan remisi yakni narapidana sudah menjalani pidana paling sedikit 6 bulan, berkelakuan baik, serta aktif mengikuti program pembinaan di dalam Lapas dan Rutan. "Pemberian remisi ini untuk memotivasi agar narapidana memperbaiki diri, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana baik selama maupun setelah menjalani pidana. Selain itu, pemberian remisi juga sebagai wujud negara hadir untuk memberikan penghargaan bagi narapidana atas pencapaian dari perubahan perilaku yang positif itu, tambah Harun.

    Dari 33 Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM, provinsi terbanyak penerima remisi adalah Jawa Barat sebanyak 11.631 narapidana, disusul Sumatera Utara sebanyak 11.233 narapidana, dan Jawa Timur sebanyak 9.052 narapidana. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, menerangkan remisi merupakan salah satu sarana hukum yang sangat penting dalam wujudkan tujuan Sistem Pemasyarakatan, yakni sebagai stimulus bagi narapidana untuk senantiasa menjaga perilaku dan berubah menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Remisi diberikan sebagai wujud apresiasi terhadap pencapaian perbaikan diri yang tercermin dalam sikap dan prilaku sehari-hari narapidana. Jika mereka tidak berprilaku baik, maka hak remisi tidak akan diberikan, ujar Yasonna.

    Adapun tolok ukur pemberian remisi menurut Yasonna tidak didasarkan pada latar belakang pelanggaran hukumnya, akan tetapi didasarakan pada perilaku mereka selama menjalani masa pidana di Lapas.(WHY)

     

    Berkelakuan Baik, 102 .976 Narapidana Dapat Pengurangan Pidana

    KOPI, Jakarta -Pemerintah memberikan reward kepada 102.976 narapidana yang telah menjalani pidananya dengan baik pada peringatan 73 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (17/8). Mereka dianugerahi Remisi Umum (RU) atau pemotongan masa pidana sebanyak 1-3 bulan dan 2.220 di antaranya langsung menghirup udara kebebasan.

    Remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, khususnya mereka yang berkelakuan baik dan aktif mengikuti pembinaan, ungkap Sri Puguh Budi Utami, Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Remisi selayaknya menjadi hope, harapan bagi narapidana sehingga mereka menyadari akan pentingnya menegakkan integritas selama menjalani pidana. Sebaliknya, apabila melakukan pelanggaran, sanksi tegas akan ditegakkan, tambahnya.

    Utami menjelaskan dari 102.976 narapidana yang dapat RU II, sebanyak 2.200 langsung bebas, sedangkan 100.776 narapidana yang mendapatkan RU I masih harus menjalani sisa pidananya. Lebih lanjut, ia mengatakan remisi bukan sekedar pemberian hadian, namun momentum untuk mengembalikan marwah Pemasyarakatan dimana dibutuhkan bukan hanya peran strategis dan integritas narapidana dan petugas pemasyarakan, tetapi juga masyarakat bahwa menegakkan aturan adalah wajib, sejalan dengana nafas nawacita yang bernafas revolusi mental. Revitalisasi Pemasyarakatan menempatkan penilaian perubahan perilaku menjadi indikator utama dalam proses Pemasyarakatan.

    Tujuan utamanya adalah terciptanya pemulihan dan menurunnya angka resedivis, jelas Utami. RU tahun ini juga telah menghemat anggaran biaya makan narapidana sebesar 118 miliar, yakni biaya makan per-orang per-hari sebesar rata-rata 14.700 dikalikan 8.091.870, yakni hari yang dihemat karena remisi. Dari 100.776 narapidana yang menerima RU I, 25.084 orang menerima remisi 1 bulan, 22.739 orang menerima remisi 2 bulan, 29.451 orang menerima remisi 3 bulan, 14.170 orang menerima remisi 4 bulan, penerima remisi 5 bulan berjumlah 7.691, dan 1.641 orang menerima remisi 6 bulan.

    Sedangkan dari 2.200 narapidana yang menerima RU II, 720 orang langsung bebas usai menerima remisi 1 bulan, 382 orang menerima remisi 2 bulan, 383 orang menerima remisi 3 bulan, 412 orang menerima remisi 4 bulan, 266 orang merima remisi 5 bulan, dan 37 orang menerima remisi 6 bulan. Hingga saat ini jumlah warga binaan yang menghuni 522 Lapas, Rutan, dan LPKA se-Indonesia berjumlah 250.452 terdiri dari narapidana berjumlah 177.691 orang dan tahanan sebanyak 72.761 orang,

    sedangkan daya tampung yang tersedia hanya untuk 124.696 orang. Pemberian remisi ini diharapkan dapat mengurangi daya tampung karena para WBP akan lebih cepat bebas dengan pengurangan masa pidana sekaligus menghemat anggaran negara," ucap Utami.

    Sementara itu, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Harun Sulianto, mengatakan syarat untuk mendapatkan remisi yakni narapidana sudah menjalani pidana paling sedikit 6 bulan, berkelakuan baik, serta aktif mengikuti program pembinaan di dalam Lapas dan Rutan. "Pemberian remisi ini untuk memotivasi agar narapidana memperbaiki diri, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana baik selama maupun setelah menjalani pidana. Selain itu, pemberian remisi juga sebagai wujud negara hadir untuk memberikan penghargaan bagi narapidana atas pencapaian dari perubahan perilaku yang positif itu, tambah Harun.

    Dari 33 Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM, provinsi terbanyak penerima remisi adalah Jawa Barat sebanyak 11.631 narapidana, disusul Sumatera Utara sebanyak 11.233 narapidana, dan Jawa Timur sebanyak 9.052 narapidana. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, menerangkan remisi merupakan salah satu sarana hukum yang sangat penting dalam wujudkan tujuan Sistem Pemasyarakatan, yakni sebagai stimulus bagi narapidana untuk senantiasa menjaga perilaku dan berubah menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Remisi diberikan sebagai wujud apresiasi terhadap pencapaian perbaikan diri yang tercermin dalam sikap dan prilaku sehari-hari narapidana. Jika mereka tidak berprilaku baik, maka hak remisi tidak akan diberikan, ujar Yasonna.

    Adapun tolok ukur pemberian remisi menurut Yasonna tidak didasarkan pada latar belakang pelanggaran hukumnya, akan tetapi didasarakan pada perilaku mereka selama menjalani masa pidana di Lapas.(WHY)

     

    Berkelakuan Baik, 102 .976 Narapidana Dapat Pengurangan Pidana

    KOPI, Jakarta -Pemerintah memberikan reward kepada 102.976 narapidana yang telah menjalani pidananya dengan baik pada peringatan 73 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (17/8). Mereka dianugerahi Remisi Umum (RU) atau pemotongan masa pidana sebanyak 1-3 bulan dan 2.220 di antaranya langsung menghirup udara kebebasan.

    Remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, khususnya mereka yang berkelakuan baik dan aktif mengikuti pembinaan, ungkap Sri Puguh Budi Utami, Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Remisi selayaknya menjadi hope, harapan bagi narapidana sehingga mereka menyadari akan pentingnya menegakkan integritas selama menjalani pidana. Sebaliknya, apabila melakukan pelanggaran, sanksi tegas akan ditegakkan, tambahnya.

    Utami menjelaskan dari 102.976 narapidana yang dapat RU II, sebanyak 2.200 langsung bebas, sedangkan 100.776 narapidana yang mendapatkan RU I masih harus menjalani sisa pidananya. Lebih lanjut, ia mengatakan remisi bukan sekedar pemberian hadian, namun momentum untuk mengembalikan marwah Pemasyarakatan dimana dibutuhkan bukan hanya peran strategis dan integritas narapidana dan petugas pemasyarakan, tetapi juga masyarakat bahwa menegakkan aturan adalah wajib, sejalan dengana nafas nawacita yang bernafas revolusi mental. Revitalisasi Pemasyarakatan menempatkan penilaian perubahan perilaku menjadi indikator utama dalam proses Pemasyarakatan.

    Tujuan utamanya adalah terciptanya pemulihan dan menurunnya angka resedivis, jelas Utami. RU tahun ini juga telah menghemat anggaran biaya makan narapidana sebesar 118 miliar, yakni biaya makan per-orang per-hari sebesar rata-rata 14.700 dikalikan 8.091.870, yakni hari yang dihemat karena remisi. Dari 100.776 narapidana yang menerima RU I, 25.084 orang menerima remisi 1 bulan, 22.739 orang menerima remisi 2 bulan, 29.451 orang menerima remisi 3 bulan, 14.170 orang menerima remisi 4 bulan, penerima remisi 5 bulan berjumlah 7.691, dan 1.641 orang menerima remisi 6 bulan.

    Sedangkan dari 2.200 narapidana yang menerima RU II, 720 orang langsung bebas usai menerima remisi 1 bulan, 382 orang menerima remisi 2 bulan, 383 orang menerima remisi 3 bulan, 412 orang menerima remisi 4 bulan, 266 orang merima remisi 5 bulan, dan 37 orang menerima remisi 6 bulan. Hingga saat ini jumlah warga binaan yang menghuni 522 Lapas, Rutan, dan LPKA se-Indonesia berjumlah 250.452 terdiri dari narapidana berjumlah 177.691 orang dan tahanan sebanyak 72.761 orang,

    sedangkan daya tampung yang tersedia hanya untuk 124.696 orang. Pemberian remisi ini diharapkan dapat mengurangi daya tampung karena para WBP akan lebih cepat bebas dengan pengurangan masa pidana sekaligus menghemat anggaran negara," ucap Utami.

    Sementara itu, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Harun Sulianto, mengatakan syarat untuk mendapatkan remisi yakni narapidana sudah menjalani pidana paling sedikit 6 bulan, berkelakuan baik, serta aktif mengikuti program pembinaan di dalam Lapas dan Rutan. "Pemberian remisi ini untuk memotivasi agar narapidana memperbaiki diri, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana baik selama maupun setelah menjalani pidana. Selain itu, pemberian remisi juga sebagai wujud negara hadir untuk memberikan penghargaan bagi narapidana atas pencapaian dari perubahan perilaku yang positif itu, tambah Harun.

    Dari 33 Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM, provinsi terbanyak penerima remisi adalah Jawa Barat sebanyak 11.631 narapidana, disusul Sumatera Utara sebanyak 11.233 narapidana, dan Jawa Timur sebanyak 9.052 narapidana. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, menerangkan remisi merupakan salah satu sarana hukum yang sangat penting dalam wujudkan tujuan Sistem Pemasyarakatan, yakni sebagai stimulus bagi narapidana untuk senantiasa menjaga perilaku dan berubah menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Remisi diberikan sebagai wujud apresiasi terhadap pencapaian perbaikan diri yang tercermin dalam sikap dan prilaku sehari-hari narapidana. Jika mereka tidak berprilaku baik, maka hak remisi tidak akan diberikan, ujar Yasonna.

    Adapun tolok ukur pemberian remisi menurut Yasonna tidak didasarkan pada latar belakang pelanggaran hukumnya, akan tetapi didasarakan pada perilaku mereka selama menjalani masa pidana di Lapas.(WHY)

     

    Potong Honor Anggota , Mantan Kasatpol PP Kampar M. Jamil Vonis Hukuman 1.5 Tahun Penjara

    KOPI, Kampar – Pada saat itu Muhammad Jamil merupakan Kepala Kantor (Kakan) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kampar , melakukan pemot…
     

    Dirut BPR Kabupaten Rohul Tangkap Polisi Terlibat Peredaran Narkoba

    KOPI, Rokan Hulu - Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berinisial JN diduga terliba…
     

    Tiga Pelaku Rampok Toke Emas Vonis Hukuman 9 Tahun Penjara

    KOPI, Pelalawan - Masih ingat perampokan toke emas yang terjadi di Muaro Sako, Kecamatan Langgam akhir tahun 2017 lalu? Para pelaku telah menerima hu…
     

    Kakansatpol PP Kampar Hambali di Laporkan ke Polisi oleh Pendemo

    KOPI, Kampar - Kasus penganiayaan dalam aksi unjukrasa yang dilakukan oleh Kakan Satpol PP Kabupaten Kampar Hambali termasuk dalam kategori penganiay…
     

    Inilah Riki Zanur Warga Jl. Rambutan Spesialis Pencurian Rumah Kosong Tangkap Polisi

    KOPI, Pekanbaru - Riki Zanur alias Riky (30), warga Jalan Rambutan, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Tampan, kota Pekanbaru, tangkap polisi. Pela…
     

    Ison Oknum Guru di Kuansing Berprofesi Ganda Sebagai Bandar Narkoba

    KOPI, Taluk Kuantan – Ditempat kerjanya, sebut saja namanya Umar Bakri menuturkan “ Apa jadi oknum guru yang notabene kerjanya untuk mendidik dan men…
     

    Ketua Parpol di Daerah Laporkan Oknum Bendahara Sekwan DPRD Rohil ke Polisi

    KOPI, Bagan Siapi-api - - Jufrizal Ketua Partai Gerindra kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melaporkan oknum Bendahara Sekwan (Sekretaris Dewan) DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ) kabupaten Rohil, Riau.

    Koresponden kami di Rohil melaporkan,  Jufrizal dalam keterangan pers kepada awak media di Rohil menuturkan “ uang tersebut merupakan kewajiban partai Gerindra daerah untuk kita Transfer ke Partai Gerindra pusat sesuai dengan kewajiban yang sudah diatur dalam AD/ ART kepartaian. Seandainya itu tidak dipenuhi, maka dirinya akan kena tuduh menggelapkan dana Partai dan bisa saja menyandang status terdakwa.

    Ia mengantongi bukti berupa slip gaji yang dipotong oleh bendahara Sekwan dari anggota DPRD Partai Gerindra. Anehnya, uang pemotongan tersebut hingga sekarang belum juga ditransfer ke kas Partai Gerindra Rohil.

    " Jika dihitung sudah mencapai 5 bulan. Total nya sebesar Rp.75 Juta," tutur Jufrizal, Minggu (13/5/2018).

    Ditempat kerjanya, Pengamat Korupsi Riau sebut saja namanya Aji Sulung menuturkan “ Jangan lupa buk Bendahara Sekwan, bagi-bagilah uang komisi dari proyek itu untuk panjar pembelian rumah ” cakap Aji Sulung.

    Kini ribuan jumlah media online di Indonesia, Pewarta Indonesia.com merupakan Media online Standar Internasional (World Class) ketik di Google.com “ Operasional Fee” enter, Anda ingin melihat wajah palsu/kembaran, Kw yaitu: Joko widodo, SBY, Prabowo.

    Kami menjalin kerjasama dengan berbagai negara di dunia. Berita kami bisa dibaca oleh masyarakat internasional any time, any where, translate delapan  bahasa dengan mengklik bendera di pojok kanan layar komputer Anda. Percayakan publikasi kegiatan Anda dengan kami. Media elektronik (red. TV) biaya mahal hanya sekali tayang bro. Orangpun tak tahu kapan tayang beritanya.

    Media online Pewarta –Indonesia.com interkoneksi kejaringan sistim internet Internasional , website kami bisa dibaca dimanapun diatas bumi ini kecuali di kutub utara serta kutub selatan. Buktikan saat Anda atau teman Anda diluar negeri baca website kami Pewarta-Indonesia.com.

    Dulu Dana Publikasi ia Gelapkan

    Gelap menggelapkan dana di Sekretariat DPRD Rohil mulai terungkap yakni pembangunan pustaka, pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan biaya sewa gudang/rumah.

    Dulu oknum ASN Bendaharanya menggelapkan uang pembayaran publikasi media cetak dan online sebesar Rp. 200 juta. Kasus ini laporkan ke Polsek Bangko.

    Menindaklanjuti laporan ketua Partai Gerindra Rohil , hingga sekarang Hand Phone bendahara Sekwan belum bisa dihubungi. Begitu juga dengan Whatsapp Sekwan Samsuri juga tidak aktif. (Didi)

    Hati-Hati Sindikat Penipuan/Maling.

    1). Wartawan Gadungan (Print berita), Pelakunya Kelompok "Trio Gaek Sinting oknum warga Tionghoa beradik kakak bekerjasama dengan oknum adik Tentara" Kerjanya hanya menipu/Maling/ Bandar narkoba/ Begal.

    2). Sering Mengaku : Anaknya, adiknya menulis berita di koran atau media online. (koran milik orang lain ia bawa).

    3). Wartawan diakui sebagai anaknya atau keponakannya. (edit foto berdampingan dengan Ia atau anaknya)

    4). Menjual nama orang mengaku sebagai family, mamak. ( Berfoto Selfi atau berdiri samping orang).

    5).Sering mengaku sebagai anggota TNI/Polri, Jaksa. (adeknya  atau abangnya anggota TNI/Polri mengaku pula ia sebagai anggota) . Orang sudah "masuk angin" alias sinting/Gila.

    6). Pelaku Sering Meminta-minta  proyek Pemerintah daerah/Pemda. (menjual nama ketum Partai Politik, Perwira TNI/Polri, Jaksa, Pejabat dll). Habis orang Riau kena tipu oleh kelompok sindikat itu.

    7). Waspada !!.. Wajah Serupa/Mirip atau KW. ( Berfoto dengan wajah KW tersebut, fotonya ia pajang dirumah atau ia perlihatkan ke orang via handphone android) mengaku pula famili atau keluarga wajah asli  ha..ha.. (orang sudah " Masuk Angin"). Habis oknum orang Tionghoa kena Tipu,ia bawa wajah palsu ke kantor, ia bilang adek wajah asli.

    8). Kelompok tersebut sering menayangkan tulisan, gambar/foto, Meme di media sosial mengandung SARA. Usai itu  kartu perdana SIM Handphone ia buang.

    9). Sangat Berbahaya Kelompok Sindikat tersebut Berencana akan men change (tukar) yang asli dengan yang Palsu.

    Anda Rugi Materi, Goblok. Ingat ciri-ciri Pelaku warga Sipil/masyarakat Lapor ke Polisi. Pelakunya oknum TNI lapor ke PM atau Komandanya. Tolong tangkap siapa Dalang sponsor, pelakunya  jangan lepaskan masukan ke Penjara. Kau mengaku sebagai Famili/keluarga orang lain saya tuntut kau ke Pengadilan. Tolong masukan laporan kami ini.

    Anda Ada informasi atau berita tolong emailkan ke This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it .

     

     

    Pelaku Pencurian Perumahaan Pandau Permai Tertangkap Daerah Rohil

    KOPI, Siakhulu – Kronologisnya bermula pada, Jumat pagi (15/6/2018) sekira pukul 09.00 wib, saat itu Khairani (korban) warga Desa Pandau Jaya bersama…
     
    Artikel Lainnya...

    Joko Widodo dan Prabowo Sama-sama Keturunan Tionghoa
    Rabu, 12 Desember 2018

    KOPI, Jakarta – Fakta, Prabowo Subianto adalah Warga Keturunan Cina/Tionghoa dan Penganut Agama Kristen. Pertama yang perlu diketahui adalah Fakta ini tidak bermaksud mendiskreditkan agama atau suku dan ras tertentu yang ada di Indonesia. Saya (red.Didi) secara pribadi sebenarnya bangga karena masih banyak masyarakat muslim yang menjadikan Prabowo yang merupakan warga keturunan Tionghoa sebagai idola dan panutan mereka meskipun Ayah Prabowo... Baca selengkapnya...

    Dulu Prabowo Teriak Anti Aseng - Asing, Kini Malah Merapat
    Minggu, 09 Desember 2018

    KOPI, Jakarta - Kehadiran Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan pengusaha Tionghoa Indonesia di sebuah hotel di kawasan Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Jumat (7/12/18) malam, mendapat sorotan dari Ketua Fraksi Hanura, Inas N Zubir. Inas menyebut Purnawirawan Jenderal bintang tiga itu semakin jinak terhadap asing dan aseng. "Ia juga kerap berteriak, 'Apa kalian mau dipimpin antek asing' atau 'Kekayaan negeri... Baca selengkapnya...

    Kunjungan Ketum Partai Nasdem ke Riau
    Minggu, 09 Desember 2018

    KOPI, Pekanbaru -  Ketua Umum (Ketum) Partai Nasional Demokrat nama bekennya Nasdem H. Surya Paloh melakukan kunjungan kerja  ke propinsi Riau, Sabtu ( 9 Desember 2018 )  .  Ribuan  kaderya  berasal dari dua belas kabupaten /kota se Riau hadir saat itu .   Surya Paloh  datang sekira jam 15: 30 WIB memakai baju stelan safari hitam, serta lansung memberikan hormat. Penyambutan kedatangan rombongan ketua umumnya oleh Iskandar Husein ketua... Baca selengkapnya...

    Pengamat : Perlukah BPJS Kesehatan Kita Bubarkan
    Jumat, 07 Desember 2018

    KOPI, Bogor – Pasal 34 (Undang-Undang Dasar) UUD 1945 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kini negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat dan kemanusiaan serta negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.   Ditempat kerjanya, Kangmas Sutisyoso... Baca selengkapnya...

    Hari Disabilitas Internasional 2018
    Selasa, 04 Desember 2018

    KOPI-Jakarta, Setiap tahun diperingati hari Disabilitas Internasional. Kegiatan ini diperingati setiap tanggal 3 Desember. Peringatan ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan masyarakat akan persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan kehidupan para penyandang cacat. Pemerintah kali ini mengangkat tema "Indonesia Inklusi dan Ramah Disabilitas," sedangkan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa mengambil tema dengan "Memberdayakan penyandang... Baca selengkapnya...

    Inilah Pidato Capres Prabowo di Reuni Akbar 212 Lapangan Monas
    Senin, 03 Desember 2018

    KOPI, Jakarta - Jutaan umat muslim dari penjuru daerah Indonesia menghadiri Reuni Akbar 212 di lapangan Monumen Nasional (Monas). Para peserta Reuni tersebut datang berkelompok dari daerahnya masing-masing memakai bus, pesawat udara, maupun kapal laut. Dari berbagai usia Balita, orang tua hingga remaja/abg, dewasa. Dari berbagai strata pekerjaan. Prabowo datang ke Reuni Akbar 212 Mantan Danjen Kopasus Prabowo Subianto datang keMonas... Baca selengkapnya...

    Disangkakan Menganiaya Tanpa Bukti, Anggota PPWI Praperadilankan Kapolres Bantul
    Sabtu, 01 Desember 2018

    KOPI, Jakarta - Anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO), Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky kembali didera kasus dugaan kriminalisasi di Polres Bantul. Kali ini, ia harus menghadapi persoalan yang muncul dari kasus yang dilaporkan oleh Faaz, oknum yang merupakan lawan Hoky dalam serentetan cerita perjuangannya sebagai seorang Ketua Umum Apkomindo yang sah, yang... Baca selengkapnya...

    INTERNASIONALNetanyahu Suap Media, Beritakan yang Po.....
    05/12/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Israel – Hari Minggu (2/12), kepolisian Israel dan Otoritas Keamanan Israel menyatakan bahwa terdapat cukup bukti bahwa Netanyahu dan istrinya [ ... ]



    NASIONALPresiden Jokowi Kunker ke Aceh.....
    12/12/2018 | Rachmad Yuliadi Nasir

    KOPI,Jakarta, Memasuki akhir tahun 2018 maka Presiden Indonesia Joko Widodo akan mengunjungi bumi Serambi Mekkah di Banda Aceh. Sesuai jadwal yan [ ... ]



    DAERAHTahun 2018, KIP Riau Menyelesaikan 62 S.....
    05/12/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Pekanbaru - Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Riau Zufra Irwan menyebutkan. Pihaknya telah menyelesaikan sebanyak 62 sengketa infor [ ... ]



    PENDIDIKANProtes Pemilihan Rektor, Mahasiswa UMRI .....
    14/12/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Pekanbaru - Ratusan mahasiswa –mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) melakukan aksi demontrasi , Senen (11-12-2018) di gedung rekto [ ... ]



    EKONOMISyahronie : Presiden Tak Perlu Berkeluh.....
    06/12/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Jakarta - Presiden Joko Widodo semestinya tidak perlu berkeluh kesah soal impor yang lebih besar daripada ekspor. Sebab, Presiden lah yang mesti [ ... ]



    OLAHRAGAIPSI Banda Aceh Target 4 Mendali Emas.....
    09/11/2018 | Rachmad Yuliadi Nasir

    KOPI-Jakarta,Banyak olahraga yang digemari oleh setiap orang. Salah satunya adalah cabang olahraga pencak silat. Wadah yang menaunggi pencak silat [ ... ]



    PARIWISATAKunjungan Turis Mancanegara ke Riau .....
    04/09/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Pekanbaru – Ditempat kerjanya, sebut saja namanya Aji Sulung mengatakan “ Program promosi Pariwisata dan event lainnya yang diadakan oleh D [ ... ]



    HUKUM & KRIMINALOmbudsman RI Anugerahkan Predikat Kepatu.....
    12/12/2018 | Rachmad Yuliadi Nasir

    KOPI-Jakarta, Pemerintah Aceh bersama Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat, Abdya, Bener Meriah, dan Kota Langsa mendapat penghargaan kepatuhan pemenuhan  [ ... ]



    POLITIKHasto Kristiyanto dilaporkan ke BAWASLU.....
    13/12/2018 | Zurie Odhe
    article thumbnail

    KOPI, Jakarta - Hasto Kristiyanto selaku sekretaris tim kampanye nasional Jokowi-Ma’ruf Amin dilaporkan ke BAWASLU RI oleh Solidaritas Advokat Penja [ ... ]



    OPINIPromosi Jabatan Cepat Para Pati TNI,.....
    03/12/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Jakarta – Ditempat Kerjanya, Kangmas Sutisyoso menyatakan “ Ingin jabatan strategis setingkat (Panglima, Kapolri, Kasad, Kasal, Ksau ,dll) p [ ... ]



    PROFILKompol Arvin Haryadi Jabat Kapolsek Si.....
    25/10/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Siak Hulu - Pisah sambut Kapolsek Siak Hulu dari Kompol Dedi Suryadi kepada Kompol Arvin Haryadi, S.ik, SH bertempat di Mapolsek Siak Hulu, keca [ ... ]



    ROHANIKanwil Kemenag Riau H. Ahmad Supardi Mut.....
    10/10/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin hari, Jumat (05/10) melantik M Nur kholis Setiawan sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Agama [ ... ]



    RESENSIHeboh Buku Fire and Furry Ungkap “ D.....
    05/01/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Washington DC- Heboh buku Fire and Fury ungkap “Dapur Gedung Putih” Menjelang Pemilu Pilres Amerika Serikat . Dilansir dari The Guardian, R [ ... ]



    CERPEN & CERBUNGSuami Genjot ecak, Istri Malah Kena Genj.....
    08/10/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI - Memang tak ada undang-undang yang melarang tukang becak beristri cantik, karena semua itu tergantung rejeki dan kelihaian lobi masing-masing. M [ ... ]



    PUISIMenatap Rasa.....
    07/06/2017 | Mas Ade

    Masih di bulan Juni Angin mendatangi jendelaku Bisikkan rindu yang basah Oleh hujan bulan Mei Meski embun tetap nyenyak dalam tidurnya Mendekap s [ ... ]



    CURAHAN HATIWaspada !.. Modus Penipuan Wajah Palsu, .....
    28/11/2018 | Didi Rinaldo

    KOPI, Pekanbaru - Beraneka macam modus penipuan muncul era digitalisasi ini. Sasaran utama adalah oknum orang yang  melek/tak bisa memakai internet y [ ... ]



    SERBA-SERBIUltah Pertamina Aceh ke-61, Sumbang 53 K.....
    13/12/2018 | Rachmad Yuliadi Nasir

    KOPI-Jakarta, Salah satu garda terdepan penyaluran minyak dan gas di dalam negeri Indonesia adalah PT Pertamina. Tidak terasa sekarang PT Pertamina te [ ... ]



    Copyright © 2008-2013 Pewarta Indonesia. All Rights Reserved.