KOPI, Gorontalo Utara – Polemik pengelolaan keuangan daerah semakin memanas setelah keluhan dari sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Gorontalo Utara tidak hanya mencuat di media sosial, tetapi juga disampaikan langsung kepada anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional. Para ASN mengungkapkan keresahan mereka atas sistem keuangan daerah yang dinilai kacau dan menyulitkan pelaksanaan tugas pemerintahan.
Dalam berbagai unggahan yang viral di media sosial, ASN Gorut menyampaikan kekecewaan mereka terhadap sistem keuangan berbasis bisnis yang dianggap hanya menguntungkan pihak tertentu. “DPA Dinas sudah dibahas sampai tengah malam, tapi isinya cuma panjangan angka. Tagihan tidak bisa di-ACC oleh Kepala Badan Keuangan, sudah berulang kali diajukan, hasilnya tetap nihil,” ungkap salah satu ASN.
Kekecewaan ini tidak hanya berhenti di media sosial. Sejumlah ASN juga mengadu kepada anggota PPWI Nasional, berharap ada perhatian lebih terhadap kondisi keuangan daerah yang dinilai semakin tidak transparan. Menanggapi hal ini, Masno, salah satu anggota PPWI Nasional, mempertanyakan komitmen dan hati nurani kepala daerah serta pihak-pihak terkait dalam mengatasi masalah ini.
“Jika benar anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan ASN dan pelayanan publik tidak bisa dicairkan, sementara pihak lain tetap diuntungkan, maka ada sesuatu yang tidak beres dalam tata kelola keuangan daerah. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal keadilan dan tanggung jawab moral pejabat publik,” tegas Masno.
Situasi ini semakin memicu tanda tanya besar di kalangan ASN dan masyarakat mengenai transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Gorontalo Utara. Hingga saat ini, pemerintah daerah belum memberikan klarifikasi resmi terkait polemik ini.
Publik kini menunggu jawaban dari kepala daerah dan pihak terkait. Apakah masalah ini akan segera ditindaklanjuti atau justru dibiarkan berlarut-larut? Semua mata kini tertuju pada langkah yang akan diambil oleh pemerintah daerah Gorontalo Utara.(M)
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment