Danantara : Siapa yang Akan Menikmati Manfaatnya?

Oleh: Rudi Sinaba

KOPI, Luwuk – Pemerintah Indonesia baru-baru ini memperkenalkan Danantara Indonesia, sebuah sovereign wealth fund (SWF) yang digadang-gadang sebagai instrumen strategis dalam mendorong investasi dan pembangunan nasional. SWF seperti Danantara dirancang untuk mengelola aset negara dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta menarik investasi asing. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan sumber daya yang dimiliki negara dapat dikelola secara lebih produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian Indonesia.

Namun, di balik optimisme tersebut, muncul berbagai pertanyaan kritis mengenai efektivitas, tata kelola, serta dampak nyata dari SWF ini terhadap kesejahteraan rakyat. Salah satu kekhawatiran utama adalah terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, mengingat rekam jejak pengelolaan aset negara yang kerap dikaitkan dengan persoalan korupsi dan inefisiensi. Selain itu, muncul pertanyaan fundamental: apakah keuntungan yang dihasilkan dari Danantara Indonesia benar-benar akan dinikmati oleh masyarakat luas, atau justru akan lebih menguntungkan segelintir elite ekonomi dan investor besar?

Untuk memahami implikasi dari kebijakan ini, penting untuk menelaah lebih dalam mengenai konsep SWF, bagaimana model serupa telah diterapkan di negara lain, serta potensi tantangan yang dihadapi dalam konteks Indonesia. Kajian ini akan mengulas dinamika yang melingkupi Danantara Indonesia, mulai dari tujuan, manfaat, hingga berbagai risiko yang menyertainya.

Latar Belakang Pembentukan Danantara

Pembentukan Danantara sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan aset negara dan menarik investasi dalam skala besar. Beberapa tujuan utama yang melatarbelakangi pendirian SWF ini antara lain:

1. Meningkatkan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi
   • Danantara bertujuan menarik modal dari investor domestik dan internasional untuk mendanai proyek-proyek strategis seperti infrastruktur, energi terbarukan, dan teknologi.
   • Dengan model ini, Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan.
   • Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa defisit infrastruktur Indonesia masih berada pada angka USD 1,5 triliun hingga 2030, sehingga skema SWF seperti Danantara diharapkan mampu mengisi kekosongan pendanaan tersebut.
   • Presiden Prabowo menyatakan bahwa prospek Danantara akan mengelola dana sebesar USD 900 miliar, menjadikannya salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia jika target ini tercapai.
2. Mengelola Sumber Daya secara Efisien
   • Banyak aset negara yang kurang produktif. Danantara diharapkan mampu mengelola aset tersebut secara lebih optimal sehingga menghasilkan keuntungan bagi negara.
   • Model ini mirip dengan SWF di negara lain, seperti Temasek (Singapura) yang mengelola lebih dari USD 400 miliar dan PIF (Arab Saudi) yang memiliki lebih dari USD 700 miliar dalam aset.
   • Data menunjukkan bahwa sebagian besar proyek infrastruktur di Indonesia sering mengalami kendala akibat kurangnya efisiensi dalam pengelolaan dana. Dengan Danantara, pemerintah berharap investasi dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih profesional dan berbasis keuntungan jangka panjang.
3. Diversifikasi Ekonomi
   • Dengan memanfaatkan SWF, pemerintah berusaha mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif (seperti pertambangan dan minyak) dan mendorong investasi di sektor lain seperti kecerdasan buatan, manufaktur, dan digitalisasi.
   • Berdasarkan laporan dari McKinsey Indonesia, sektor teknologi di Indonesia diprediksi akan tumbuh hingga 10% per tahun jika didukung oleh investasi yang kuat.
   • Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa SWF yang dikelola dengan baik mampu menjadi motor penggerak transformasi ekonomi. Sebagai contoh, Norwegia melalui Government Pension Fund Global (GPFG) yang memiliki aset lebih dari USD 1,4 triliun, berhasil menjadikan dana tersebut sebagai sumber pendapatan negara di luar sektor migas.

Namun, pertanyaan utama yang muncul adalah siapa saja yang akan diuntungkan oleh kehadiran Danantara?

Pihak yang Akan Diuntungkan

1. Pemerintah dan Birokrat yang Mengelola Dana

Sebagai pengelola utama, pemerintah dan para pejabat yang mengendalikan Danantara memiliki kewenangan besar dalam menentukan arah investasi dan pemilihan mitra strategis.

• Keuntungan bagi mereka:
  • Kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar karena mereka memiliki akses langsung terhadap miliaran dolar investasi.
  • Potensi konflik kepentingan jika tidak ada mekanisme pengawasan yang ketat.
  • Pengelolaan dana ini memungkinkan fleksibilitas dalam mendanai proyek prioritas pemerintah tanpa perlu melalui mekanisme APBN yang lebih ketat.
  • Laporan Transparency International menyebutkan bahwa potensi penyalahgunaan dana pada SWF sangat tinggi di negara dengan transparansi yang lemah, sehingga pengelolaan Danantara harus diawasi ketat.

2. Investor Asing yang Masuk melalui Danantara

Investor asing, terutama dari negara-negara dengan kepentingan strategis di Indonesia seperti China, Amerika Serikat, dan negara-negara Timur Tengah, bisa memperoleh keuntungan besar melalui Danantara.

3. Konglomerat Nasional yang Dekat dengan Pemerintah

Danantara berpotensi menjadi sarana bagi perusahaan-perusahaan besar dalam negeri untuk memperoleh pendanaan dengan mudah.

4. Perusahaan BUMN yang Mengelola Aset Strategis

BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur, energi, dan telekomunikasi juga dapat menjadi penerima manfaat utama dari Danantara.

Kritik dan Tantangan terhadap Danantara

Meskipun memiliki potensi keuntungan, Danantara juga menghadapi beberapa kritik dan tantangan serius:

1. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas
2. Potensi Penyalahgunaan Dana
3. Ancaman terhadap Kedaulatan Ekonomi
4. Potensi Kerugian Finansial

Apakah Danantara Akan Menguntungkan Rakyat?

Salah satu pertanyaan utama yang perlu dijawab adalah apakah kehadiran Danantara benar-benar akan memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia secara luas atau hanya menguntungkan elite tertentu. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan:

1. Distribusi Keuntungan
   • Jika pengelolaan investasi Danantara lebih banyak menguntungkan sektor korporasi dan konglomerat, maka dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat akan minim.
   • Model distribusi keuntungan harus transparan dan memiliki mekanisme yang memastikan bahwa masyarakat luas juga merasakan dampaknya.
2. Peluang bagi UMKM dan Tenaga Kerja Lokal
   • Jika investasi Danantara tidak diarahkan pada sektor yang menciptakan lapangan kerja luas bagi rakyat, maka efeknya terhadap pengurangan pengangguran akan terbatas.
   • Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa 80% lapangan kerja di Indonesia berasal dari sektor UMKM, sehingga program investasi Danantara harus memastikan bahwa UMKM mendapatkan akses terhadap pembiayaan dan infrastruktur.
3. Kemampuan Rakyat Mengakses Dana atau Manfaat Langsung
   • Apakah ada mekanisme agar rakyat bisa mendapatkan akses langsung ke program investasi Danantara, misalnya dalam bentuk beasiswa, program sosial, atau bantuan usaha?
   • Beberapa model SWF di negara lain seperti Alaska Permanent Fund memberikan dividen tahunan kepada warga negara, sementara di beberapa negara lain seperti UEA, dana digunakan untuk membangun fasilitas umum.
4. Risiko Jangka Panjang
   • Jika investasi Danantara gagal atau menghadapi risiko besar, maka rakyat Indonesia juga berpotensi menanggung akibatnya, misalnya dalam bentuk beban utang negara atau kebijakan pajak yang lebih ketat.

Secara keseluruhan, keberhasilan Danantara dalam memberikan manfaat kepada rakyat sangat bergantung pada mekanisme pengelolaan, transparansi, dan arah investasi yang dipilih. Tanpa sistem pengawasan yang kuat, SWF ini bisa lebih banyak menguntungkan elite ekonomi dan politik dibandingkan masyarakat luas.

Kritik dan Tantangan terhadap Danantara

Meskipun memiliki potensi keuntungan, Danantara juga menghadapi beberapa kritik dan tantangan serius yang perlu diperhatikan:

1. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

Sebagai lembaga keuangan atau investasi yang beroperasi dengan dana besar, transparansi menjadi aspek krusial. Jika tidak ada pengawasan yang ketat dan mekanisme akuntabilitas yang jelas, risiko penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan dana yang tidak bertanggung jawab menjadi lebih tinggi. Publik dan investor berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai bagaimana dana dikelola, siapa yang bertanggung jawab, serta bagaimana kebijakan investasi ditentukan.

2. Potensi Penyalahgunaan Dana

Dengan jumlah dana yang besar, peluang terjadinya penyalahgunaan atau korupsi semakin besar jika tidak ada sistem pengawasan yang kuat. Kurangnya regulasi yang ketat dapat membuka celah bagi pihak tertentu untuk menggunakan dana tersebut demi kepentingan pribadi atau kelompok, bukan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat manfaat ekonomi yang diharapkan dari Danantara.

3. Ancaman terhadap Kedaulatan Ekonomi

Jika Danantara memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap investor asing atau lembaga internasional, ada risiko bahwa kebijakan ekonomi nasional dapat dipengaruhi oleh kepentingan pihak luar. Hal ini bisa membatasi ruang gerak pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional. Selain itu, jika aset-aset strategis dikelola tanpa mempertimbangkan aspek kedaulatan ekonomi, maka potensi eksploitasi sumber daya oleh pihak asing menjadi lebih besar.

4. Potensi Kerugian Finansial

Seperti halnya investasi lainnya, Danantara tidak lepas dari risiko keuangan. Jika tidak dikelola dengan baik, investasi yang dilakukan dapat mengalami kerugian besar yang berdampak langsung pada perekonomian nasional. Fluktuasi pasar global, salah strategi dalam investasi, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat menyebabkan kehilangan modal yang signifikan. Jika kerugian ini ditanggung oleh negara, maka dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat luas dalam bentuk penurunan anggaran untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Untuk memastikan keberhasilan Danantara, diperlukan regulasi yang jelas, mekanisme pengawasan yang ketat, serta keterlibatan publik dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Tanpa langkah-langkah tersebut, risiko yang melekat pada proyek ini bisa lebih besar daripada manfaatnya. (*)

______________

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.

Kunjungi juga kami di www.ppwinews.com dan www.persisma.org

Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini