KOPI, Sorong – Perwakilan LBH Bintang Sembilan Nusantara Provinsi Papua Barat Daya, Agung RPP, S.E., CHt., CPSc., mengecam keras terhadap adanya dugaan “kebal hukum” yang melekat pada bandar togel terkenal bernama HRT. Meskipun berbagai laporan masyarakat telah disampaikan kepada pihak berwenang, hingga kini belum ada tindakan nyata dari pihak berwenang untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut.
Hal ini disampaikan Agung RPP, yang juga Seorang Praktisi Hukum (Paralegal) kepada Media bahwa lemahnya penindakan dari pihak berwenang menunjukkan kegagalan bagi pihak yang berwenang dalam menegakkan hukum di Papua. “Ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum di Papua Barat Daya. Sehingga Bandar togel seperti HRT terus beroperasi tanpa hambatan, bahkan terkesan dilindungi oleh oknum tertentu,” ungkap Agung, Sabtu, 11 Januari 2025.
Kondisi tersebut kata Agung mengusik rasa keadilan masyarakat. “Ini jelas mengusik rasa keadilan masyarakat dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi penegak hukum,” tegasnya.
Jika Polri tidak mampu, maka kami mendesak lembaga lain yang kredibel, seperti TNI dan Kejaksaan, untuk mengambil alih dan menunjukkan keberpihakan mereka pada keadilan dan masyarakat. Untuk itu Perwakilan LBH Bintang Sembilan Nusantara Papua Barat Daya meminta pihak TNI untuk mengambil langkah tegas jika Polri terbukti gagal atau sengaja membiarkan praktik ilegal ini terus berlangsung.
“Atas nama rakyat Indonesia, kami meminta institusi yang memiliki kewenangan menjaga keamanan negara, seperti TNI bersama Kejaksaan untuk turun tangan. Kami juga meminta Kodam 18 Kasuari dan jajarannya bersama Kejaksaan untuk segera mengambil langkah hukum guna menghentikan Judi Togel secara menyeluruh,” terang Agung.
Menurutnya, aktivitas perjudian togel di Papua tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak tatanan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Hal tersebut diperparah dengan adanya dugaan perlindungan dari oknum-oknum tertentu yang seharusnya bertugas menegakkan hukum.
“Kami memastikan akan mengawal kasus ini hingga hak masyarakat atas keadilan terpenuhi. Dan kami menghimbau seluruh masyarakat agaryg tidak takut melaporkan praktik perjudian ilegal tersebut kepada pihak-pihak terkait, seperti Polri, TNI, atau Muspida serta Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama,” pungkas Agung. (RPP/Red)
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment