KOPI, Karawang – Rektorat Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) memberikan klarifikasi terkait kontroversi pengadaan 40 cabin kontainer atau peti kemas untuk tempat sementara Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) mahasiswa. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Unsika Kurniawan, kepada awak media ini, Selasa (17/12/24).
Pihak kampus menjelaskan bahwa pembelian 40 peti kemas senilai Rp6,4 miliar tersebut merupakan solusi cepat untuk mengatasi persoalan kekurangan ruang kelas yang sedang dihadapi Unsika. Namun demikian, pandangan berbeda muncul dari salah satu alumni Unsika, Asep Agustian, S.H., M.H.
Menurut praktisi hukum ini, Aparat Penegak Hukum (APH) harus segera menyelidiki kontroversi pengadaan 40 peti kemas Unsika. Pasalnya, pengadaan peti kemas Unsika bukan hanya semata-mata untuk kepentingan mendesak atau solusi cepat agar mahasiswa tetap bisa beraktivitas kuliah, melainkan adanya dugaan permainan segelintir oknum untuk mencari keuntungan pribadi.
Dijelaskan Askun (sapaan akrab), pembelian 40 peti kemas Unsika melalui e-katalog tersebut diduga ada nilai cashback yang didapatkan panitia pengadaan, yang dalam hal ini Badan Layanan Umum (BLU) Unsika. “Makanya patut dipertanyakan apakah pengadaan peti kemas ini murni solusi cepat untuk mahasiswa, atau ada kepentingan lain segelintir oknum. Oleh karena itu, saya minta APH mulai menyelidiki persoalan ini. Karena nanti baru akan kelihatan faktanya seperti apa,” tutur Askun.
Sebagai alumni Unsika, Ketua DPC PERADI Karawang ini juga merasa malu ketika mendengar kabar mahasiswa Unsika harus belajar di peti kemas. Karena yang ia tahu peti kemas adalah tempat menampung barang mati, bukan barang hidup seperti mahasiswa.
“Saya sih malu ketika denger kabar ini. Coba tanya alumni Unsika yang lain apakah punya perasaan yang sama gak dengan saya. Dan apakah mereka para alumni akan tinggal diam?” tanya Askun.
Lanjutnya, “Sekarang kalau ada yang nanya, oh alumni Unsika ya, yang belajarnya di peti kemas itu. Apakah para alumni tidak malu kalau ada orang nanya begitu.”
Askun juga merasa heran kepada pihak Rektorat Unsika yang mengaku telah mengambil langkah atau solusi cepat, tetapi tidak berkualitas. Kenapa tidak pihak kampus berkoordinasi dengan Pemda Karawang untuk meminjam atau menyewa gedung atau aset-aset pemda yang tidak terpakai seperti rumah susun, gedung diklat atau gedung-gedung pemda lainnya yang tidak terpakai.
“Kenapa tidak berkoordinasi dengan Pemda? Saya yakin Pemda mau bantu dan solusinya tentu akan lebih menghemat anggaran,” sesal Askun. (DJ)
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment