Oleh : Rudi Sinaba
“Bunga yang tidak akan layu di bumi hanyalah kebajikan.” William Cowper (Penyair Inggris 1731-1800)
Dalam sistem pemerintahan demokrasi, salah satu prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi adalah kebaikan bersama (common good) yang diwujudkan melalui kebijakan publik yang berpijak pada nilai-nilai moral dan kebajikan. Demokrasi bukan hanya tentang mekanisme pemilihan umum atau pembagian kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah berorientasi pada kepentingan rakyat banyak, dengan menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial. Demokrasi yang berpijak pada kebajikan mengedepankan moralitas dalam penyusunan kebijakan, mengingat bahwa kebajikan adalah cerminan dari nilai-nilai luhur yang harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas.
Dalam kerangka ini, hubungan antara kebijakan dan kebajikan tidak dapat dipisahkan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang berorientasi pada kebaikan bersama dan dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki kebajikan pribadi. Oleh karena itu, pemerintahan yang demokratis harus selalu menjaga keseimbangan antara kedua unsur ini untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, berkelanjutan, dan tidak merugikan pihak manapun, terutama kelompok-kelompok yang rentan dalam masyarakat.
1. Kebijakan Berbasis Kebajikan
Kebijakan berbasis kebajikan dapat dipahami sebagai kebijakan yang dirancang dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Kebijakan semacam ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata, bukan hanya bagi sekelompok orang, tetapi bagi seluruh lapisan masyarakat.
John Rawls, seorang filsuf politik terkenal, dalam karyanya A Theory of Justice (1971), mengemukakan teori keadilan yang sangat relevan dalam konteks ini. Rawls memperkenalkan konsep “veil of ignorance,” yang mengajarkan bahwa kebijakan yang adil harus dirancang seolah-olah pembuat kebijakan tidak mengetahui posisi sosial mereka. Dengan kata lain, mereka harus mempertimbangkan kebijakan yang menguntungkan semua orang, terutama kelompok yang paling terpinggirkan. Prinsip ini mengarah pada kebijakan yang berbasis kebajikan seperti pemerataan ekonomi, perlindungan kelompok rentan, dan jaminan hak asasi manusia.
Sebagai contoh, kebijakan afirmatif yang melibatkan distribusi bantuan sosial untuk keluarga miskin atau program subsidi pendidikan bagi anak-anak kurang mampu merupakan contoh kebijakan yang berbasis pada kebajikan. Kebijakan semacam ini mencerminkan nilai keadilan sosial, yang menurut Amartya Sen, seorang ekonom dan filsuf, adalah kunci dalam mencapai “kehidupan yang layak” bagi semua orang. Sen menekankan pentingnya kebijakan yang tidak hanya menilai kemakmuran berdasarkan pendapatan, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang setara.
Namun, meskipun kebijakan berbasis kebajikan memiliki tujuan yang mulia, dalam praktiknya sering kali menghadapi hambatan. Tantangan utama adalah konflik kepentingan antara berbagai kelompok dalam masyarakat yang memiliki prioritas yang berbeda. Oleh karena itu, sebuah pemerintahan demokratis harus mampu bernegosiasi dan menciptakan konsensus dalam menyusun kebijakan berbasis kebajikan yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan semua pihak.
2. Kebajikan dalam Kebijakan: Integritas dan Kejujuran dalam Pemerintahan
Pelaksana kebijakan, baik pejabat pemerintah, legislatif, maupun birokrat, memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kebijakan berbasis kebajikan. Dalam hal ini, kebajikan pribadi para pemimpin menjadi dasar bagi keberhasilan kebijakan tersebut. Seorang pemimpin publik yang memiliki kebajikan akan mampu mengintegrasikan prinsip moral dalam setiap keputusan yang diambil. Filsuf Aristoteles dalam Nicomachean Ethics mengemukakan bahwa kebajikan pribadi, seperti kejujuran, keadilan, dan integritas, adalah kualitas yang harus dimiliki oleh setiap individu yang memegang posisi kekuasaan.
Pentingnya kebajikan dalam pelaksanaan kebijakan tidak hanya terbatas pada niat baik, tetapi juga pada integritas dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Seorang pejabat publik yang memiliki integritas tidak akan menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Sebaliknya, mereka akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil memihak kepada kepentingan umum dan didasarkan pada prinsip moral yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai contoh, dalam konteks pemberantasan korupsi, kebajikan dalam pemerintahan sangat diperlukan. Machiavelli, meskipun dikenal dengan pandangannya yang lebih pragmatis dalam The Prince, juga mengakui pentingnya moralitas dalam pemerintah yang stabil. Menurutnya, meskipun seorang pemimpin harus tangkas dalam berpolitik, namun di balik kecerdikan tersebut, kebajikan seperti kejujuran dan rasa tanggung jawab tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga legitimasi pemerintahan.
3. Ketidakseimbangan Antara Kebijakan dan Kebajikan: Tantangan dalam Praktik Pemerintahan
Dalam kenyataannya, kebijakan pemerintah tidak selalu mencerminkan kebajikan. Salah satu contoh yang sering ditemui adalah kebijakan yang mementingkan keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan dampak sosialnya. Karl Marx dalam karyanya Das Kapital mengkritik sistem kapitalisme yang mengabaikan kepentingan sosial demi keuntungan ekonomi. Dalam konteks ini, kebijakan yang berfokus pada eksploitasi sumber daya alam atau privatisasi aset publik tanpa memperhitungkan kesejahteraan masyarakat dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang tidak berbasis kebajikan.
Penyalahgunaan kekuasaan juga merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam pemerintahan yang tidak berpijak pada kebajikan. Max Weber, seorang sosiolog Jerman, mengemukakan bahwa birokrasi dapat berkembang menjadi sistem yang mengaburkan nilai-nilai moral apabila penguasa lebih fokus pada efisiensi dan kendali daripada kepentingan masyarakat. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memperkaya segelintir elit politik atau pengusaha besar dapat mengarah pada ketidakadilan sosial dan merusak stabilitas politik.
4. Faktor yang Mempengaruhi Integrasi Kebijakan dan Kebajikan dalam Pemerintahan
Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi bagaimana kebajikan dapat terintegrasi dalam kebijakan pemerintah:
a. Struktur dan Budaya Politik:
Dalam negara dengan sistem politik yang lebih terbuka dan transparan, integrasi kebajikan dalam kebijakan lebih mungkin terjadi. Alexis de Tocqueville, dalam Democracy in America (1835), mengamati bahwa demokrasi yang sehat memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan penghargaan terhadap nilai-nilai moral.
b. Kualitas Pemimpin:
Pemimpin dengan kebajikan pribadi yang kuat cenderung lebih berkomitmen untuk mewujudkan kebijakan yang berorientasi pada kebaikan bersama. Mahatma Gandhi mengajarkan bahwa pemimpin yang benar adalah mereka yang berjuang bukan untuk kekuasaan, tetapi untuk kesejahteraan masyarakat.
c. Partisipasi Publik:
Demokrasi yang sehat memerlukan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Jrgen Habermas, seorang filsuf sosial, berpendapat bahwa diskursus publik yang rasional dan inklusif sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diambil berorientasi pada kebaikan bersama.
5. Implikasi Politik dan Pemerintahan: Dampak Ketidakseimbangan Kebijakan dan Kebajikan
Kebijakan yang tidak berpijak pada kebajikan akan berdampak buruk pada kepercayaan publik. David Held, dalam bukunya Models of Democracy, menyatakan bahwa demokrasi yang tidak memperhatikan moralitas dalam kebijakan akan kehilangan legitimasi dan akhirnya mengalami krisis kepercayaan. Kebijakan yang tidak berbasis kebajikan juga dapat memicu instabilitas politik, karena kebijakan tersebut lebih menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan pihak lainnya.
Kesimpulan: Kebijakan dan Kebajikan sebagai Pilar Pemerintahan yang Demokratis
Pemerintahan yang demokratis harus berupaya mengintegrasikan kebajikan dalam kebijakan yang diambil. Kebijakan yang berorientasi pada kebajikan akan menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Namun, tantangan besar muncul ketika kepentingan politik dan ekonomi mengabaikan prinsip moral dan nilai-nilai kebajikan. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi, sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebijakan dan kebajikan, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya menguntungkan sebagian pihak, tetapi dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment