by

Masyarakat Wajib Tahu! Apa Saja Kriteria Kondisi yang Tidak Dijamin BPJS

KOPI, Karawang – Masyarakat peserta jaminan kesehatan yang dikelola BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) wajib mengetahui apa saja yang “Tidak Dapat Dijaminkan” oleh BPJS. Pengumuman yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Presiden No.59/2024 tentang Jaminan Kesehatan yang berlaku mulai 12 Juni 2024.

Adapun isi pengumuman tersebut adalah sebagai berikut: Berlaku untuk Peserta JKN: Pelayanan yang tidak sesuai indikasi medis, pasien IGD yang dianjurkan rawat inap & pasien rawat inap yang pulang atas permintaan sendiri/pulang tanpa persetujuan dokter. ‘Tidak Dapat Dijaminkan’.

Dengan adanya ketentuan tersebut membawa dampak yang merugikan bagi peserta jaminan kesehatan. Seperti yang dialami salah satu peserta BPJS a.n Dede Nurcahya yang kebetulan Ketua DPC PPWI Karawang yang tiba-tiba mual, muntah-muntah dan lemas, Selasa (25/6/24) pukul 02.00 dini hari.

Lalu dengan kondisi lemas, ia mengendarai mobil menuju ke IGD RS Hermina Karawang. Namun, ketika tiba di IGD dokter jaga langsung memeriksa kondisi pasien dan kondisi pasien masih normal atau tidak masuk kategori emergency.

“Setelah kami periksa, kondisi pasien masih dalam kondisi normal, atau bukan kondisi emergency, jadi BPJS tidak mengcover, sebaiknya berobat ke faskes tingkat I. Atau kalau mau berobat bisa, tapi menggunakan biaya pribadi,” ujar dokter jaga.

Menurut Dede, sebelum adanya peraturan tersebut, pasien yang datang ke IGD akan ditangani walaupun kondisinya tidak mengancam nyawa. Hal tersebut sangat disayangkan. “Apa harus menunggu pasien yang datang ke IGD sekarat atau meregang nyawa dulu baru ditangani di IGD,” ungkapnya kepada awak media ini.

Lalu, setelah itu, Dede yang masih mual dan muntah meninggalkan IGD menuju ke klinik faskes tingkat I. Sampai di sana, petugas keamanan mengatakan jika berobat nanti pukul 07.00 wib. Tapi karena urgent terpaksa ia membangunkan petugas dan dokter di klinik tersebut.

Atas kejadian tersebut, awak media mengkonfirmasi kepada pihak Humas BPJS Kesehatan Karawang yang bernama Vika. Lalu diarahkan ke Dikry selaku bagian pengaduan di RS Hermina.

Dikry menyampaikan terkait penetapan kondisi pasien merupakan kewenangan dari dokter jaga IGD. Sementara untuk kriteria emergency dapat dilihat berdasarkan Perpres No.82 tahun 2018 Bagian Ketiga Pasal 63 yaitu:

  1. Mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain/lingkungan;
  2. Adanya gangguan pada jalur nafas, pernafasan dan sirkulasi;
  3. Adanya penurunan kesadaran;
  4. Adanya gangguan hemodinamik;
  5. Memerlukan tindakan segera.

Dikry menambahkan, apabila kondisi pasien emergency dokter IGD tidak boleh menolak untuk pasien dengan jaminan apapun. Namun, apabila kondisi pasien tidak emergency, maka dokter akan menyarankan berobat ke faskes tingkat I/puskesmas untuk pasien dengan jaminan BPJS Kesehatan. (DJ)

______________

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.

Kunjungi juga kami di www.ppwinews.com dan www.persisma.org

Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini

Comment

WARTA MENARIK LAINNYA