KOPI, Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) mengundang Amien Rais ke Gedung DPD RI dalam rangka berdiskusi terkait situasi politik dan negara ke depannya. Hal tersebut disampaikan Ketua Komite I DPD RI yang juga Senator asal Aceh.
Pertemuan Mantan Ketua MPR RI Amien Rais di Kantor DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/6/24), dipimpin Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan beberapa anggota DPD RI. Dalam silaturahmi tersebut, selain membahas kondisi bangsa saat ini dan perbaikannya ke depan, secara khusus juga membicarakan Amandemen UUD 1945.
Kehadiran Amien Rais, didampingi Ustadz Sambo, Ridho Rahmadi (Ketua Partai Ummat) dan M Nigara. Hadir juga anggota DPD RI dapil Fachrul Razi (Aceh), Senator Banten Habib Ali Alwi, Tamsil Linrung (Sulawesi Selatan), Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Stafsus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Dosen Ilmu Politik UI Dr Mulyadi.
Amien Rais menyadari bahwa ada kekeliruan dari Amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 hingga 2002 silam. “Kami di DPD RI berterima kasih atas kehadiran Prof Amien Rais. Sengaja kami meminta ilmu, apa yang harus kami lakukan untuk kembali menerapkan UUD 1945 naskah asli untuk kemudian kita sempurnakan dan perkuat melalui Amandemen dengan teknik Adendum, dengan tujuan mempercepat terwujudnya cita-cita lahirnya negara ini,” katanya.
Dalam kesempatan itu Amien Rais juga menyadari kesalahannya pada saat itu yang melucuti kekuasaan MPR sehingga tidak menjadi lembaga tertinggi yang memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dimana kemudian Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
“Itulah kebodohan kami dahulu. Karena kami menilai tidak mungkin ratusan juta orang bisa dibeli suaranya dengan uang. Mana mungkin menyogok 120 juta pemilih. Ternyata uang itu tidak masalah. Buktinya dengan 10 trilyunan bisa menyuap rakyat, akibatnya sekarang mental rakyat kita pragmatis dan materialistis,” katanya.
Kepada DPD RI, Amien Rais juga berharap diperkuat. Menurutnya DPD RI saat ini kurang gigi, padahal DPD RI merupakan lembaga negara yang lebih netral, diisi oleh orang-orang yang tidak dibayangi oleh transaksi politik.
“Mestinya lembaga DPD RI lebih unggul tapi maaf-maaf kok agak disfungsional. Mungkin nanti kalau ada Sidang Umum MPR perlu diberikan kekuatan melalui adendum untuk ikut tentukan masa depan bangsa kita,” paparnya.
Fachrul Razi juga menjelaskan bahwa diskusi terkait persoalan sumber daya alam Indonesia yang telah dikuasai oligarki termasuk partai politik dan pemerintahan di republik ini. “Ini ancaman besar bagi Indonesia,” tegas Amien Rais.
Fachrul Razi mengatakan bahwa diskusi dengan Amien Rais juga terkait dengan persoalan persoalan dan keadaan politik Indonesia yang berada dalam genggaman kekuatan China dan USA. “Dalam diskusi juga dibahas mengenai dunia digital Indonesia yang sudah dikuasai China, solusinya adalah membangun kemandirian digital tanpa tergantung dengan asing,” tutup Fachrul Razi yang juga mantan aktivis Mahasiswa UI.(*)
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment