KOPI, Jembrana – Pemerintah Kabupaten Jembrana memprioritaskan penanganan sejumlah infrastruktur tahun 2023 ini, pernyataan tersebut disampaikan Bupati Jembrana I Nengah Tamba saat membuka acara Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2024. Target penyelesaian infrastruktur tersebut hingga tahun 2024 nanti.
Dari data Dinas PU Jembrana, jumlah jalan kabupaten di Jembrana yang rusak berat mencapai 102,8 km atau mencapai 9,5 persen dari total panjang jalan kabupaten mencapai 1.075,93 km. Sementara yang tergolong rusak ringan lebih panjang dengan total 141,4 km atau 13,5 persen dari total panjang jalan kabupaten di Jembrana. Untuk penyelesaian jalan rusak berat tersebut diharapkan tuntas hingga tahun 2024.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Jembrana I Wayan Sudiarta mengatakan bahwa dengan panjang jalan kabupaten di Jembarana mencapai dibutuhkan waktu secara bertahap untuk menyelesaikan perbaikan. “Sesuai arahan Bapak Bupati yang ingin memperiotaskan pembangaunan dari sisi infrastruktur tahun 2023 ini.”
“Oleh karena itu kita targetkan perbaikan jalan kabupaten yang rusak berat bisa tuntas seluruhnya di tahun 2024, hal ini juga menjawab beberapa aspirasi masyarakat,” ucap Kadis PUPRPKP Jembrana I Wayan Sudiarta.
Sebelumnya Bupati Jembrana I Nengah Tamba juga menegaskan memfocuskan pembangunan infrastruktur di Jembrana hingga penyelesaiannya tahun 2024 nanti. “Tahun 2024 nanti perencanaanya harus bagus, apa kira-kira yang rakyat butuhkan di tahun 2024, bagaimana kita menyusun perencanaan, menganalisa dan harus bisa mengeksekusi dengan baik, selain menjalankan 13 program visi misi Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, saya ingin di tahun 2024 nanti lebih banyak di sektor infrastruktur,” tegas Bupati Tamba.
Sementara di tahun 2023 ini, untuk perbaikan jalan dan jembatan akan dilaksanakan menggunakan dana APBD dan BKK provinsi. Khusus untuk jembatan yang akan dibangun empat jembatan baru, yaitu:
- Pembangunan jembatan Yehembang- Kedisan menggunakan anggaran BKK provinsi.
Untuk sisanya akan dibangun menggunakan APBD kabupaten, diantarannya sebagai berikut:
- Pembangunan jembatan Banjar Wali- Kaleran Kauh.
- Pembangunan jembatan di Desa Air Kuning.
- Pembangunan jembatan Pangkung Sekarkejula.
Demikian uraian singkat rencana pembangunan jembatan yang menggunakan BKK provinsi dan APBD kabupaten. (AM)
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment