KOPI, Manado – Ketua Bidang Investigasi LSM Kibar, Efort Inkiriwang, mengatakan bahwa pihaknya menilai kinerja Kepala Dinas PUPR Kota Manado, Jhon Suwu, sangat mengecewakan. Menurutnya, hampir semua proyek yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR saat ini tidak dikerjakan dengan benar, Bahkan, terindikasi kuat terjadi mark-up dan korupsi dalam penganggaran dan pelaksanaannya.
Hal tersebut disampaikan Efort Inkiriwang kepada media ini ketika dimintai pendapatnya tentang sejumlah pemberitaan yang mengungkapkan berbagai kejanggalan dan indikasi proyek mangkrak di Kota Manado yang pembiayaannya dari angggaran negara. “Memang kinerja Kepala Dinas PUPR Kota Manado, Jhon Suwu, sangat mengecewakan. Ini sudah menjadi perhatian LSM Kibar dan teman-teman jurnalis di Manado,” ungkap Ingkiriwang, Sabtu, 25 Februari 2023.
Untuk itu, sambung dia, LSM Kibar mendesak Walikota Manado segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kadis PUPR Jhon Suwu dan mencopot yang bersangkutan. “Walikota Manado, Bapak Andre Angouw harus lebih memperhatikan lagi kinerja dari Kepala Dinas PUPR, Ini karena banyak yang tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Walikota harus memeriksa kinerja Kadis Jhon Suwu. Dan, mencopotnya jika kinerjanya terus memburuk seperti yang terjadi belakangan ini,” tegas Efort Ingkiriwang.
Lebih jauh, Inkiriwang mengatakan bahwa publik bertambah kecewa terhadap kinerja Kadis PUPR. Sang Kadis terkesan acuh tak acuh saja terhadap berbagai keluhan dan komplain masyarakat. “Sudah banyak keluhan, komplain dan pertanyaan dari warga melalui media massa kepada Jhon Suwu selaku Kadis PUPR, mengenai pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai perencanaan proyeknya, namun tidak diindahkan, tanpa jawaban apapun,” ujarnya dengan mimik kecewa.
Evaluasi dan Copot
Jadi sekali lagi, kata Ingkiriwang, atas nama LSM Kibar dirinya menegaskan agar Walikota Manado melakukan evaluasi terhadap kinerja Kadis PUPR Jhon Suwu. “Tolong lihat kinerjanya. Jika perlu segera dicopot jabatannya sebagai Kadis PUPR Kota Manado bila memang tidak mampu mengemban amanat negara. Ini semata-mata sebagai upaya agar Manado lebih hebat ke depannya,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, dari Jakarta mengingatkan bahwa setiap aparatur pemerintah harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. “Para pejabat tidak boleh bekerja dalam alam remang-remang, apalagi di kegelapan. Salah satu prinsip dalam good governance adalah transparency. Semua hal terkait pelaksanaan program pembangunan yang menggunakan uang rakyat harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Jadi, jika warga masyarakat mempertanyakan kinerja seorang pejabat, dia wajib memberikan respon dan jawaban kepada mereka. Pejabat yang diam dan acuh tak acuh, pertanda dia menyembunyikan sesuatu yang hampir pasti merupakan tindakan penyelewengan,” papar alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini, Sabtu, 25 Februari 2023. (MKL/Red)
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment