KOPI, Jembrana – Bupati Jembrana I Nengah Tamba membuka langsung Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2024, bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Jimbarwana, Kantor Bupati Jembrana, Bali, Senin (6/2/23). Konsultasi publik tersebut mengambil tema Optimalisasi Sektor Unggulan untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Insklusif dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Berbasis Data.
Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) melaksanakan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2024. Adapun Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensinergikan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat serta pendukung suksesnya pembangunan di Kabupaten Jembrana, tujuan akhirnya untuk mewujudkan Jembrana emas tahun 2026.
Mengawali sambutanya Bupati Tamba mengilustrasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 sebagai gambaran langkah Pemerintah Kabupaten Jembrana Ke depan dalam perencanaan kebutuhan masyarakat Jembrana di tahun 2024 dengan memprioritaskan sektor Infrastruktur.
“RKPD saya ilustrasikan dalam satu gambaran apa yang dilakukan tahun depan, perencanaanya harus bagus apa kira-kira yang rakyat butuhkan di tahun 2024.”
“Bagaimana kita menyusun perencanaan, menganalisa dan bisa mengeksekusi dengan baik, selain menjalankan tiga belas program, yaitu program visi misi Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, saya ingin di tahun 2024 itu lebih banyak di sektor Infrastrukrur,” ucap Bupati Tamba.
Lanjutnya, Bupati Tamba mengungkapkan bahwa kedatangan Presiden RI ke Jembrana pada 2 Februari lalu memberikan dampak positif kepada Kabupaten Jembrana, maka dari itu bupati menginginkan dalam RKPD tahun 2024 agar mengoptimalkan kebijakan-kebijakan di sektor lain seperti:
- Meningkatkan kualitas kesehatan.
- Urusan adat dan Dinas.
- Kebijakan KK miskin.
- Stunting.
- Menyiapkan hal yang tidak terduga atau di luar prediksi di tahun 2024.
“Dampak dari kunjungan Bapak Presiden harus kita optimalkan untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat Jembrana, mulai dari:
- Sektor Pertanian.
- Kelautan dan Perikanan.
- Industri.
- IKM UMKM dan Koperasi.
- Ekonomi kreatif dan digital
- Pariwisata.
Untuk pariwisata harus lebih kita optimalkan sehingga berdampak pada peningkatan penghasilan masyarakat Jembrana, dan saya juga ingin sekali menata pintu masuk Jembrana yang ada di barat dan di timur agar betul-betul ada kesan memasuki wilayah Kabupaten Jembrana,” ungkap Bupati Tamba.
Melalui konsultasi publik tersebut Bupati Tamba berharap rancangan awal RKPD tahun 2024 dapat ditelaah dan dipertajam bersama-sama untuk mengupayakan pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk mewujudkan masyarakat Jembrana bahagia berlandaskan Tri Hita Karana. “Melalui forum ini saya berharap agar mendapatkan masukan dan saran positif serta konstruktif dari para peserta forum dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.”
“Mari kita kompak kerja keras, bekerja lebih giat, setelah Presiden datang kita harus lebih giat dan semangat dalam menjalankan program dengan baik,” harap Bupati Tamba.
Di sisi lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (Bappedalitbang) I Made Sudantra mengakatakan bahwa forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2024 dilaksanakan untuk mendapatkan masukan penting terhadap rancangan awal RKPD. Hal tersebut lebih menitikberatkan pada aspek teknokratis, sehingga forum konsultasi dilaksanakan secara terbatas dengan mengundang para pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur-unsur yang mewakili pembahasan prioritas dan sasaran pembangunan rencana tahun 2024.
“Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder pembangunan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD, yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan platfon anggaran sementara (PPAS),” ujar Kepala Badan Bappedalitbang I Made Sudantra.
Turut hadir dalam Forum Konsultasi Publik tersebut Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi, Sekda I Made Budiasa, Pimpinan Instansi Vertikal/ OPD di Jembrana, serta perbekel/ lurah se-Kabupaten Jembrana. (AM)
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment