KOPI, Jembrana – Bupati Jembrana I Nengah Tamba mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Sakti Wahyu Trenggono untuk meninjau Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), bertempat di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Jembrana Bali, Senin (23/1/2023). Pelabuhan tersebut akan dikembangkan menjadi pelabuhan perikanan terbesar di Bali.
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan dukungan sepenuhnya atas pengembangan pelabuhan yang diprediksi meningkatkan jumlah tenaga kerja serta volume tangkapan ikan. Pengembangan tersebut meliputi perluasan lahan yang sebelumnya 13,5 hektar, kini menjadi 60 hektar, dan luas kolam yang sebelumnya 30 hektar menjadi 72,5 hektar dengan jumlah kapal dapat menampung sampai 1500 unit.
Rencana pengembangan PPN yang terletak di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana tersebut, diestimasinya mampu menyerap hingga 55.000 tenaga kerja. Selain itu, produksi ikan yang awalnya hanya 12 ribu ton akan meningkat mencapai 80 ribu ton dengan nilai produksi yang awalnya Rp 78 milyar menjadi Rp 3,2 triliun.
Usai meninjau PPN Pengambengan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa nantinya akan dikembangkan menjadi pelabuhan perikanan berstandar internasional, dengan mengusung tema ‘Ramah Lingkungan’. “Saya sampaikan Pelabuhan Pengambengan ini akan kita rekonstruksi, dan kita akan perbesar menjadi Pelabuhan Perikanan Internasional, ini akan menjadi pelabuhan yang lebih green, jadi green port kira-kira begitu,” ungkap Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono.
Lanjutnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa pengembangan PPN Pengambengan sebagai pelabuhan perikanan terbesar di Bali, dikarenakan Pelabuhan Benoa tetap dijadikan pelabuhan umum. “Pelabuhan perikanan di Benoa sudah tidak ada, karena di sana sudah digunakan untuk pelabuhan umum, ya sekarang di sini, karena wilayah 573 itu potensinya sangat besar, ada tuna, ikan lemuru dan ada ikan-ikan pelagis yang lain, dan di sini sangat dekat dengan Surabaya dan juga Laut Banda,” ucap Sakti Wahyu Trenggono.
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan bahwa pelaksanaan pengembangan PPN Pengambengan akan dimulai pada pertengahan tahun 2023 dengan menelan biaya mencapai sekitar Rp900 milyar yang bersumber dari pinjaman luar negeri. “Saya kira ini akan menjadi pelabuhan perikanan yang modern, doakan saja, karena seluruh prosesnya sudah satu tahun ini, kita kerjakan dengan baik, dan mudah-mudahan pertengahan tahun 2023 ini sudah bisa kita mulai, itu harapan saya, semua itu dibiayai dari pinjaman luar negeri, dari Islamic Development Bank, maka ini harus kita awasi bersama, supaya pembangunan ini berjalan dengan baik, total anggaran kurang lebih Rp900 milyar,” jelas Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono.
Setelah dikembangkan sebagai pelabuhan internasional Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono memastikan perlindungan kepada para nelayan tradisional. Para nelayan tradisional tersebut nantinya akan mendapat 35 persen dari kuota penangkapan ikan, sehingga kesejahteraan nelayan tradisional dapat ditingkatkan.
“Setelah pelabuhan ini menjadi pelabuhan perikanan internasional, maka nelayan tradisional ini akan menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri, karena hak 35 persen itu kuotanya untuk para nelayan tradisional, inilah kesempatan untuk mensejahterakan para nelayan tradisional atau nelayan 10 GT ke bawah,” pungkasnya. (AM)
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment