by

Plt. Kadis Kominfo Jembrana Terima Kunker Pemkab Kubu Raya Terkait JSDDD

KOPI, Jembrana – Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jembrana I Made Yasa mewakili Bupati Jembrana menerima Kunjungan Kerja rombongan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, bertempat di ruang rapat Lantai 3 Kantor Bupati Jembrana, Bali, Rabu (7/12/2022). Kunker tersebut terkait Jembrana Satu Data Dari Desa (JSDDD).

Program Jembrana Satu Data Dari Desa (JSDDD) menjadi objek kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat ke Pemerintah Kabupaten Jembrana. Hal tersebut karena keberhasilan Jembrana dalam mengelolaan satu data daerah.

Kepala Bidang PPID Bapeda Litbang Kabupaten Kubu Raya yang juga selaku Ketua rombongan Feri Setioko menyampaikan bahwa dipilihnya Jembrana sebagai tujuan kunjungan kerjanya karena keberhasilan Kabupaten Jembrana dalam mengembangkan inovasi terutama dalam pengelolaan satu data daerah. “Kami melihat Kabupaten Jembrana adalah daerah yang sangat inovatif dan kami juga harus belajar praktek dari penyelenggaraan inovasi maupun satu data di daerah.”

“Kami melihat Kabupaten Jembrana dalam mengelola satu data Indonesia juga mendapat penghargaan dan atensi di tingkat nasional. Oleh karena itu Kami juga ingin melihat seperti apa penyelenggaraan satu data sehingga praktek-praktek, baik di Kabupaten Jembrana juga bisa kami terapkan,” ujar Kepala Bidang PPID Litbang Feri Setioko.

Lanjutnya, Feri Setioko mengatakan bahwa Pemkab Kubu Raya juga telah mulai bergerak dalam mewujudkan satu data Indonesia. Tetapi untuk kesempurnaan hal tersebut, pihaknya perlu belajar lebih banyak dari daerah yang telah berhasil mengembangkan program satu data.

“Kami mulai tahun lalu mengembangkan infrastruktur informasi, saat ini kami juga mengembangkan bagaimana satu data bisa terintegrasi dengan baik. Untuk itu kami melihat Kabupaten Jembrana merupakan daerah yang potensial dalam mengembangan satu data yang bergerak dari desa, dan tentunya kami ingin melihat seperti apa dan bagaimana kiat-kiatnya agar kami bisa menggerakkan data dari desa,” ucap Feri Setioko.

Lebih lanjut, Feri Setioko menjelaskan bahwa selain itu, pihaknya juga ingin melihat pengelolaan pariwisata di Kabupaten Jembrana. Oleh karena itu pihaknya juga menilai kondisi wilayah di Kubu Raya tidak jauh berbeda dengan wilayah di Jembrana, sehingga memungkinkan untuk dikembangkan sebagai objek wisata.

“Kami juga memanfaatkan waktu untuk melihat bagaimana pengembangan wisata di Jembrana, dan kabupaten kami secara geografis tidak diberkahi sebagus pariwisata di Bali. Kami juga mempunyai potensi-potensi wilayah seperti garis pantai dan secara karakteristik yang hampir sama dengan Kabupaten Jembrana, kami juga ingin belajar banyak hal, terkait dengan pengembangan objek wisata,” jelas Feri Setioko.

Sementara, Plt. Kadis Kominfo Kabupaten Jembrana I Made Yasa menjelaskan bahwa yang melatarbelakangi dilaksanakannya program Jembrana Satu Data Dari Desa. Menurutnya JSDDD sebagai jawaban dalam melaksanakan perencanaan daerah agar bisa terarah dan tetap sasaran.

“Bergerak dari data yang berbeda-beda sehingga perencanaan kurang maksimal, kami bercita-cita bagaimana ragam data yang banyak ini bisa kita satukan menjadi satu data. Dengan menggabungkan bermacam-macam variabel yang ada, yang difasilitasi Badan Pusat Statistik maka munculah ide Jembrana Satu Data Dari Desa,” jelas Plt. Kadis Kominfo I Made Yasa.

Lanjutnya, I Made Yasa menjelaskan bahwa JSDDD juga merupakan penerapan dari Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia, yang juga telah ditindaklanjuti dengan pembuatan regulasi hukum di tingkat daerah. “Bapak Bupati kami ingin mengimplementasikan Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Perpres ini sudah kita break down dengan Peraturan Bupati tentang Satu Data Daerah juga dengan Keputusan Bupati tentang Tim Forum Satu Data Daerah, termasuk Keputusan Bupati tentang Forum Pendataan Jembrana Satu Data Dari Desa,” jelas I Made Yasa.

Lebih lanjut, I Made Yasa juga menuturkan bahwa JSDDD masih terus disempurnakan agar semua kebutuhan akan data bisa didapat melalui JSDDD, salah satunya dengan mengintegrasikan data pemerintah daerah dengan data milik Badan Petanahan Nasional. “Komponen JSDDD ini selain data individu juga ada data kelompok dan kewilayahan, rencananya data spesial juga akan kita kembangkan di tahun 2023 terkait dengan Badan Petanahan Nasional, contohnya dengan BPKAD, bagaimana wajib pajak bisa kita petakan,” tuturnya.

I Made Yasa menambahkan bahwa dalam pelaksanaan program JSDDD tidak terlepas dari komitmen bersama antara seluruh OPD, Instansi vertikal dan juga pemerintah desa. Pemerintah desa tanpa secara mandiri, menyadari pentingnya data, terutama dalam implementasikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita tidak ada memberikan reward khusus maupun juga punishment kepada desa, metodenya adalah komitmen, kalau mereka sudah menjadi bagian dari komitmen bersama, maka mereka akan kerjakan hal itu,” pungkasnya. (AM)

______________

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected] Terima kasih.

Kunjungi juga kami di www.ppwinews.com dan www.persisma.org

Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini

Comment

WARTA MENARIK LAINNYA