KOPI, Jembrana – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana mendapat penghargaan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi (Kemendes PDTT) RI, sebagai kabupaten pertama di Indonesia yang menjadikan data desa berbasis SDGs desa sebagai pondasi utama dalam melaksanakan pembangunan. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar kepada Bupati Jembrana I Nengah Tamba, di Gedung Pendopo Kesari Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (20/9/2022).
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Tamba dan diberikan disaat launching program Jembrana Satu Data Dari Desa (JSDDD). Selain data berbasis SDGs desa, turut diserahkan piagam penghargaan desa mandiri atas komitmen Bupati Jembrana dalam mendorong percepatan pembangunan desa, sehingga mencapai status mandiri, maju dan berkembang.
Terkait penghargaan, Mendes PDTT menyampaikan bahwa pentingnya data yang valid untuk pembangunan. Ia menyebut jika menginginkan data yang valid ada di desa.
“Kalau kita mau data yang valid, update, akurat, sudah diupgrade dan berskala mikro itu adanya di desa. Nah yang menarik di Jembrana ini, bukan hanya desa saja tetapi juga kelurahan yang didata berbasis SDGs. Sehingga total kawasan di Jembrana sudah terdata dengan bagus dan diintegrasikan dengan kebutuhan seluruh OPD. Ini yang membedakan dengan tempat lain, sehingga ini merupakan bentuk pengembangan dari SDGs desa menjadi SDGs kabupaten yang basisnya tetap pada basis desa/kelurahan,” kata Abdul Halim Iskandar.
Lebih lanjut, Menteri Desa PDTT RI Abdul Halim Iskandar meyakini bahwa melalui data yang terkumpul dengan baik, berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Jembrana akan mudah terdeteksi. “Dengan demikian sehingga pimpinan akan mudah mengambil langkah yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada. Di sinilah Bupati berhasil menyelesaikan kesenjangan yang selama ini menjadi permasalahan setiap daerah yaitu antara data, fakta dan perencanaan,” jelas Menteri Desa PDTT RI Abdul Halim Iskandar.
Menteri Desa PDTT RI Abdul Halim Iskandar juga menambahkan bahwa melalui data desa berbasis SDGs ini tersebut, Jembrana pasti sudah memiliki sebuah proses perencanaan yang betul-betul berbasis data. Hal tersebut menunjukan bahwa pembangunan yang dilakukan betul-betul dirancang sesuai prioritas pada penyelesaian masalah.
“Sehingga mempermudah terwujudnya percepatan berbagai hal sesuai visi misi yang disusun. Sementara masalah utama yang dihadapi adalah ketidaktahuan kita ketika ada masalah. Oleh karena itu, ketika kita mengetahui masalah, maka kita pasti bisa mencari solusi yang tepat dan sesuai dengan permasalahan. Itu model pembangunan yang dikerjakan Bupati Jembrana, sesuai dengan permasalahannya,” imbuhnya.
Sementara Bupati Jembrana I Nengah Tamba menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan Menteri Desa PDTT, serta bisa dilaunchingnya Jembrana Satu Data Dari Desa. Menurutnya JSDDD tersebut akan memberikan gambaran dan perencanaan dari awal apa yang mau dikerjakan.
“Untuk permasalahan mikro sudah terlihat di depan mata dari data itu, dan saya meyakini kecepatan, akurasi dan transparansi akan jauh lebih detil dengan memiliki data,” ujar Bupati Tamba.
Bupati Tamba yang pernah menjabat Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali tersebut, menjelaskan bahwa melalui penggunaan data yang akurat memudahkan pihaknya dalam membantu perekrutan tenaga kerja seiring masuknya investasi ke Jembrana.
“Kita bisa ajukan ke perusahaan jumlah KK miskin sesuai jenis kelamin, kepada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Desa asal tenaga kerja dan wilayah operasional perusahaan. Sehingga, melalui data itu sekaligus membantu mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran,” jelas Bupati Tamba.
Selain hal tersebut, Bupati Tamba juga menambahkan terkait dengan dimulainya groundbreaking pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi di Bali. “Saya sudah memiliki data yang dibutuhkan terkait kondisi penduduk Jembrana di Wilayah sepanjang Jalan Tol. Data itu tidak hanya tentang kondisi penduduk saja, tetapi juga potensi ekonomi yang dimiliki wilayah itu,” pungkasnya. (AM)
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.
Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini
Comment