by

Anggota DPRD PKS Kabupaten Musi Rawas, Tolak Kenaikan BBM

KOPI, Musi Rawas – Fraksi PKS DPRD Kabupaten Musi Rawas, Supandi, S.Pd angkat bicara untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah, akhir pekan lalu.

Anggota DPRD F-PKS Kabupaten Musi Rawas, Supandi, S.Pd, mengatakan pihaknya menyatakan dengan tegas menolak kenaikan harga BBM. Supandi kemudian menyebut PKS meminta agar kenaikan harga BBM itu dibatalkan.

Karena sebagai wakil dari rakyat, menimbang:

  1. Kondisi ekonomi masyarakat masih belum pulih pasca pandemi Covid-19.
  2. Kondisi tarap hidup pada sektor pertanian masih sangat terpuruk.
  3. Dengan naiknya BBM nanti pasti berimbas dengan kenaikan barang pokok, sedangkan menilai BLT BBM yang disalurkan oleh pemerintah pusat tidak akan seimbang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Fraksi Bintang Keadilan akan meminta kepada Bupati untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat, agar menurunkan harga BBM seperti semula.

Hal ini juga telah disampaikan oleh Fraksi Bintang Keadilan pada, Agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas dalam rangka mendengarkan Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD Perubahan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022, di Auditorium Pemkab Musi Rawas, Selasa (06/09/2022).

“Saya mewakili Fraksi PKS DPRD Kabupaten Musi Rawas juga mewakili seluruh konstituen PKS dan rakyat Kabupaten Musi Rawas yang bersepakat dengan kami, menyatakan dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga tersebut. Sebab kenaikan harga BBM akan menimbulkan multiflying effect yang dahsyat dengan naiknya harga harga barang dan tarif transportasi umum,” kata Supandi, S.Pd.

Menurut Supandi, kenaikan itu sangat memberatkan rakyat yang baru saya pulih dari hempasan pandemi Covid-19.

“Kenaikan harga BBM ini sangat tidak sesuai dengan jargon pemerintah yang digaungkan pada tanggal 17 Agustus yang lalu yaitu, Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat,” tegasnya.

Supandi juga mengatakan, di saat masa sulit ini, pemerintah bukan mencari solusi untuk memulihkan kondisi ekonomi rakyatnya. Tapi malah membuat ekonomi rakyat semakin terpuruk dengan kenaikan harga BBM tersebut.

“Saya melihat pemerintah mengambil sikap untuk menaikkan BBM bersubsidi. Terdampak sangat cukup signifikan. Berdampak dengan ekonomi itu. Pasti harga-harga akan mengalami kenaikan dan juga transportasi akan mengalami kenaikan,” ucap Supandi.

Dia menilai, masyarakat belum siap dengan kondisi ekonomi pasca terdampak Covid-19. Ditambah lagi, beban masyarakat dengan kenaikan BBM bersubsidi ini.

“Sementara masyarakat belum ada persiapan untuk pendapatan mereka. Sehingga tiba-tiba kenaikan BBM menjadi masalah bagi masyarakat,” ungkapnya.

Supandi juga mengungkapkan, Fraksi PKS DPRD Kabupaten Musi Rawas dan PKS se-Indonesia bersama rakyat akan bersama menolak kenaikan BBM tersebut. Dengan target harga turun seperti semula.

“Fraksi PKS berjuang juga bagaimana pemerintah harus menurunkan harga BBM. Bukan sekadar menolak saja. Tapi, juga menurunkan,” sebutnya. (Vhio)

______________

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: [email protected]. Terima kasih.

Kunjungi juga kami di www.ppwinews.com dan www.persisma.org

Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini

Comment

WARTA MENARIK LAINNYA